Setelah terbit SPM yang ditandatanganioleh Kuasa Pengguana Anggaran setelah diparaf oleh KasubagPerbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPM beserta dokumenpendukungnya diserahkan ke DPPKD untuk diverifikasi dan diterbitkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksiSepto Kalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalam prosesverifikasi apabila permohonan layak maka terbit SP2D tetapi apabila tidaklayak maka akan terbit surat penolakan dari DPPKD.

bertugas di Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah ProvinsiKepulauan Riau sejak Juni 2007 s/d saat dilakukan pemeriksaan (2010);eBahwa Pejabat Pengguna Anggaran (PA) telah menyalahi tugas danwewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Batam No.Kpts.07/HK/I/2007, tanggal 2 Januari 2007 yaitu sebagai berikut :Bahwa ada pengeluaran atas Beban Belanja Anggaran tidak adadalam DPASKPD Puskesmas Sei Panas sehingga hal tersebutmenyimpang atau menyalahi tugas dan wewenang PenggunaAnggaran (PA).Bahwa Pengguana

Anggaran (PA) tidak melakukan pengujian atastagihan secara cermat sehingga memerintahkan pembayaran untukbelanja yang seharusnya tidak dibayar, sehingga hal tersebutmenyimpang atau menyalahi tugas dan wewenang PenggunaAnggaran (PA)Bahwa Laporan Keuangan yang disusun Pengguana Anggaran(PA) berisikan informasi dan data yang salah dan menyesatkan,sehingga hal tersebut menyimpang atau menyalahi tugas danwewenang Pengguna Anggaran (PA).Bahwa Pengguana Anggaran (PA) tidak melaksanakanpengawasan atas pelaksanaan

MAZA PRADITA SARANA;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No DPA SKPD:2.03.01.07.5.2;Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: 23/Kep.GUB/SETDA.KEU2.1/2013 tentang Penunjukan Pengguana Anggaran dan BendaharaPengeluaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiJambi Tahun 2013;Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 78/Kep.GUB/SETDA.KEU2.1/2013 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum DaerahPemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran

SusTPK/2018/PN Jmb Keputusan Gubernur Jambi nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU2.1/2013tentang Penunjukan Pengguana Anggaran dan BendaharaPengeluaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiJambi Tahun 2013 Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013Nomor : 12/KEP.KADIS/DESDM12/II/2013 tentang Pembentujkan danPengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Tanjab Barat, Sorolangun, dan Bungo) Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Provinsi Jambi.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No DPA SKPD : 2.03 01 0752Berita Acara Serah Terima Nomor : 01/BASTS/PLTMHTJBR/DESDM/2013,hari Jumat tanggal 6 Desember 2013Keputusan Gubernur Jambi nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU2.1/2013tentang Penunjukan Pengguana Anggaran dan Bendahara PengeluaranPada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun

SusTPK/2018/PN Jmb35.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No DPASKPD : 2.03 01 07 5236.Berita Acara Serah Terima Nomor : 01/BASTS/PLTMHTJBR/DESDM/2013, hari Jumat tanggal 6 Desember 201337.Keputusan Gubernur Jambi nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU2.1/2013 tentang Penunjukan Pengguana Anggaran dan BendaharaPengeluaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiJambi Tahun 201338.Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran

keuangan non bank ;

Rancangankontrak ;b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/c. menandatangani Surat = perintah mulai kerja;d. melaksanakankontrak ; 222222222e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;f. melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasakepada Pengguana Anggaran;g. melaporkan hasilDEKerjaan j = nne nnn nn nn nnn nn ne ne nnn ne neseh. melaporkan kemajuanDEKE (GiGi 1 ses sete se eee eee eniernneREnereneREi. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpengadaan barang/jasa ;6.

keuangan non bank ;

Setelah terbit SPM yang ditandatanganioleh Kuasa Pengguana Anggaran setelah diparaf olehKasubag Perbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPMbeserta dokumen pendukungnya diserahkan ke DPPKDuntuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi SeptoKalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalamproses verifikasi apabila permohonan layak maka terbitSP2D tetapi apabila tidak layak maka akan terbit suratpenolakan dari DPPKD.

keuangan non bank ;

ACHMAD SYARWANT selakuSekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguana AnggaranNomor : 004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu KaltimTahun Anggaran 2007, bersamasama Drs.

ACHMAD SYARWANT $s selakuSekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguana AnggaranNomor : 004/22.4/Terpadu/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu KaltimTahun Anggaran 2007, bersamasama Drs.

Tapteng (tanggal/oulan/tahun pembuatansurat tidak ada) dan jumlah dana yang sudah dipindah bukukan kepadarekening SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor Rekening : 291.02.04.009031 1 Bank Sumut Capem Pandan sebesar Rp. 270.000.000,(dua ratus tujuh puluhjuta rupiah).Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 saksi Manaek Siregar (pihak )selaku kuasa pengguana Anggaran di Dinas Pendidikan Kab.

Tapteng (tanggal/oulan/ahun pembuatansurat tidak ada) dan jumlah dana yang sudah dipindah bukukan kepadarekening SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor Rekening : 291.02.04.009031 1 Bank Sumut Capem Pandan sebesar Rp. 270.000.000,(dua ratus tujuh puluhjuta rupiah).Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 saksi Manaek Siregar (pihak )selaku kuasa pengguana Anggaran di Dinas Pendidikan Kab.

(asli);11) 1 (Satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor120/HASSIA/SPH/XI14 tanggal 6 September 2013;12) 1 (Satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor124/HASSIA/SPH/XI14 tanggal 10 September 201313) 1 (Satu) eksemplar Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 2082/2012, tentang Penetapan PenggunaAnggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguana Anggaran/KuasaPengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah Tahun 2013, berlaku pada tanggal 01 Januari 2013

Dalam hal ini perobuatan hukum perdata yangdimaksud adalah adanya suatu Perjanjian yang mengikat antara pengguana barang/iasa kepelabuhan dengan Tergugat selaku Halaman 46 dari 126 halaman Putusan.

kedudukan Para Penggugat tidak mempunyai hak dalammengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartadikarenakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengaturtentang tarif atas penggunaan barang/jasa Kepelabuhan yang manaatas keseluruhan tarif hanya berlaku untuk melakukan perbuatanhukum perdata dan/atau subjeksubjek hukum yang mengikatkandiri dikemudian hari setelah dikeluarkannya Keputusan tersebut.Dalam hal ini perbuatan hukum perdata yang dimaksud adalahPerjanjian yang mengikat antara pengguana

(asli);11) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor120/HASSIA/SPH/XI14 tanggal 6 September 2013;12) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor124/HASSIA/SPH/XI14 tanggal 10 September 201313) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 2082/2012, tentang Penetapan PenggunaAnggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguana Anggaran/KuasaPengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah Tahun 2013, berlaku pada tanggal 01 Januari 2013

Nomor 2727 K/PID.SUS/2016Pencairan dana Pemerintah Provinsi tersebut seharusnya berdasarkan SuratPerintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguana Anggaran kemudian pembayarannya denganmengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dede HasanKurniadi, M.Pd membuat dan menandatangani Surat PernyataanPengajuaan SPM LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaBarang dan Jasa Nomor : 900/557/1.01.01/LSPendas/2011 Senilai Rp.1.970.760.000, kepada Pengguana Anggaran (PA)/ Kuasa PenggunaAnggaran (KPA);Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2011, Saksi Prof. Dr. H.

Untuk melaksanakan ketentuan pada Ayat (1) Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguana Anggaran berwenang:Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 612 K/Pid.Sus/2014a. Menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih;b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaanbarang / jasa;Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan;e.

PNPM Mandiri-perdesaan tahun anggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;87. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2011;88. 1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011, nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;89. 1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPM-MP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XI/2010, tanggal 15 November 2010;90. 1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguana

daerahdalam mendukung pelaksanaan PNPM Mandiriperdesaan tahunanggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC)kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2011;1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011,nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaanPNPMMP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/X1/2010, tanggal 15November 2010;1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguana

dalammendukung pelaksanaan PNPM Mandiriperdesaan tahun anggaran2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupatenSumba Timur tahun anggaran 2011;1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011,nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaanPNPMMP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/X1/2010, tanggal 15November 2010;1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguana

Pengadaan barang /jasa khusu yaitu;1)Pekerjaan berdasarkan tariff resmi yang ditetapkanpemerintah ; atauHalaman 295 dari 480 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG2)Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapatdilaksanakan oleh satu penyedia barang /jasa ,pabrikan , pemegang hak paten; atauMerupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasikecil atau pengrajin industri kecil yang telahmempunyai pasar dan harga yang relative stabil ;atauPekerjaan yang kompleks yang hanya dapatdilaksanakan dengan pengguana

Bisa jadi PPK berasal dari KPA;Kadis menyampaikan telaah staf kepada bupati adalah dalam rangkameminta persetujuan Bupati selaku Pengguana Anggaran;Ada usulan dari Kepala Dinas kepada Bupati untuk melakukanPenunjukkan Langsung maka PPK hanya melaksanakan apa yangtelah diputus oleh atasannya baik sebagai kepala dinas juga olehBupati selaku pengguna kekuasaan pengguna anggaran;Berarti yang menentukan penunjukkan langsung adalah Kepala Dinasdengan persetujuan Bupati, PPK hanya melaksanakan kegiatandengan

Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapatdilaksanakan dengan pengguana teknologi khususdan atau hanya ada satu penyedia barang /jasayang mampu mengaplikasikannya.Menimbang, bahwa pengadaan pembangunan pasar Alok tidaklahtermasuk pada kriteria penunjukan langsung sebagaimana yang di atur padaketentuan tersebut di atas.

PNPM Mandiri-perdesaan tahun anggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;87. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2011;88. 1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011, nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;89. 1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPM-MP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XI/2010, tanggal 15 November 2010;90. 1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguana

Mandiriperdesaan tahun anggaran 2011kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupatenSumba Timur tahun anggaran 2011;88.89.90.91392.93.94.95.96.OY98.99.100.101.1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011,nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPMMP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XV2010, tanggal 15 November 2010;1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguana

dalammendukung pelaksanaan PNPM Mandiriperdesaan tahun anggaran 2011kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupaten SumbaTimur tahun anggaran 2011;1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011, nomor :417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPMMPtahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XI/2010, tanggal 15 November 2010;1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguana

dalammendukung pelaksanaan PNPM Mandiriperdesaan tahun anggaran 2011kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupatenSumba Timur tahun anggaran 2011;1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011,nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPMMP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XV2010, tanggal 15 November 2010;1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguana

Titus AnisSelaku Kuasa Pengguana Anggaran, Saksi Etty Nubatonis A.Mdselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah memperkayadiri Terdakwa sebesar Rp397.152.626,00 (tiga ratus sembilan puluhjuta seratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enamrupiah), merupakan perbuuatan melawan hukum formilsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan