Ditemukan 32 data
341 — 28
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas;Bahwa Izin Usaha Pertabangan Khusus (IUPK) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangankhusus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumattanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse KriminalKhusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yangterletak
SURYO DWIGUNO, SH
Terdakwa:
SYAILENDRA PUTRA Alias ALEN Alias HENDRA
356 — 34
menaikannya keatas kendaran dum truck dan menjualnyakepada orang lain, sedang kalau mengenai hasil galiannya dijual kepadaSiapa saksi tidak tahu dan juga sudah berapa banyak hasil galiannya dijualsaksi juga tidak tahu dan adapun alasannya terdakwa melakuakn kegiatanpertambangan tersebut yang adalah bukan~ sebagai kegiatanpertambangan, melainkan hanya meratakan tanah untuk percetakan sawahbaru; Bahwa kegiatan pertambangan menggunakan alat berat berupa eksavator,sedang kalau luas tanah yang dijadikan giat pertabangan
65 — 26
IKecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Kasongan atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Usaha Penambangantanpa IUP (jin usaha pertabangan), IPR (ijin pertambangan rakyat) atau TUPK (ijinusaha pertambangan khusus), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Bahwa terdakwa Masran als Aran Bin H.
37 — 32
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebutsaksi lI, saksi 3 dan saudara Subandi merasatertipu, karena tidak jadi bekerja sebagai tenagasecurity disalah satu) perusahaan pertabangan diDumai Kep. Riau sesuai janji Terdakwa pada saatsaksi 1 akan mendaftarkan' diri sebagai tenagasecurity.12.
210 — 394
Bupati diambil dari bukuregister dinas pada tanggal 19 Desember 2008,karena pada tanggal itu nomor surat yang terakhirkeluar adalah 3441, maka untuk pertela haan stafdari Kadis Pertambangan diberi nomor 3441 a ;Bahwa setelah SK pembatalan Kuasa Pertabangan PT.Borneo Mitra Sejahtera dibuat, selanjutnya padatanggal 21 Januari 2009, saksi Hendra Gunawan,S.Sos.MM., bersama Lutfi dan Sigit Nugrohoberangkat ke Jakarta membawa SK tersebut untukditandatangani oleh Drs.
97 — 12
Aksara BaraUtama sesuai SK Bupati Kukar Nomor : 540/112/KPIV/1X/2008, tanggal 4 September 2008 ;Bahwa setelah SK pembatalan Kuasa Pertabangan PT.Borneo Mitra Sejahtera dibuat, maka pada tanggal21 Januari 2009 terdakwa Hendra Gunawan,S.Sos.MM., bersama Luthfi dan Sigit Nugrohoberangkat ke Jakarta membawa SK tersebut untukditandatangani oleh Drs. Samsuri Aspar, MM. yangsaat itu ditahan di Rutan Mabes Polri dan padahari itu juga langsung ditandatangani oleh Drs.Samsuri Aspar, MM.
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
128 — 70
2008 , diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/PasedahanAgung Kabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat KeputusanBupati Bangli Nomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20Januari 2004 dan telahdilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEGtanggal 21 Januari 2004;Halaman 140 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN Dps Bahwabenar di wilayah Kabupaten Bangli dari tahun 2006, tahun 2007 dantahun 2008 tidak ada kegiatan opersional pemungutan pajak perkebunan,perhutanan dan pertabangan
Anggaran (PA) pereode tahun 2004 sampai dengantahun 2008 ,diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Pasedahan AgungKabupaten Bangli pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati BangliNomor: 821.2/113/Kepeg tanggal 20Januari 2004 dan telah dilantik berdasarkanSurat Pernyataan Pelantikan nomor 821.2/351/KEPEG tanggal 21 Januari 2004;Menimbang bahwa benar di wilayah Kabupaten Bangli dari tahun 2006,tahun 2007 dan tahun 2008 tidak ada kegiatan opersional pemungutan pajakperkebunan, perhutanan dan pertabangan
bisaberupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;Halaman 161 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN DpsMenimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah dari faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagaiberikut :Menimbang bahwa benar di wilayah Kabupaten Bangli dari tahun 2006,tahun 2007 dan tahun 2008 tidak ada kegiatan opersional pemungutan pajakperkebunan, perhutanan dan pertabangan
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
774 — 486
Bahwa sepengetahuan saksi PT KMI tidak memiliki Kawasan pertabangan, hanyamelakukan trading atau semacam perantara.dan kegiatan PT KMI hanya diPomalaa yaitu jual beli nikel kadar rendah dengan Pemkab Kolaka, selain itu tidakada lagi.
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. SYARIF. M. AMIN, S, ST, M.LING
195 — 97
INDO TAMBANG SEJAHTERA Nomor: 21/SK/SDM/V/2019;
- 10 (sepuluh) Lembar SK GUBERNUR KALBAR Nomor : 189/DESDM/2017, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertabangan Operasi Produksi Komoditas Pasir Pasang kepada CV. Indo Tambang Sejahtera di Kab. Sambas;
- 5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan antar CV. Master Basisi Century dengan PT.
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
JONI ISNAINI, S.H.
260 — 75
INDO TAMBANG SEJAHTERA Nomor: 21/SK/SDM/V/2019;
- 10 (sepuluh) Lembar SK GUBERNUR KALBAR Nomor : 189/DESDM/2017, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertabangan Operasi Produksi Komoditas Pasir Pasang kepada CV. Indo Tambang Sejahtera di Kab. Sambas;
- 5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan antar CV. Master Basisi Century dengan PT.
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
FAISAL AGUS SHABANDI
147 — 25
INDO TAMBANG SEJAHTERA Nomor: 21/SK/SDM/V/2019;
- 10 (sepuluh) Lembar SK GUBERNUR KALBAR Nomor : 189/DESDM/2017, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertabangan Operasi Produksi Komoditas Pasir Pasang kepada CV. Indo Tambang Sejahtera di Kab. Sambas;
- 5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan antar CV. Master Basisi Century dengan PT.
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
SUKRI, S.T.,M.T
255 — 34
INDO TAMBANG SEJAHTERA Nomor: 21/SK/SDM/V/2019;
- 10 (sepuluh) Lembar SK GUBERNUR KALBAR Nomor : 189/DESDM/2017, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertabangan Operasi Produksi Komoditas Pasir Pasang kepada CV. Indo Tambang Sejahtera di Kab. Sambas;
- 5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan antar CV. Master Basisi Century dengan PT.