MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj.HALMIAH KANTO Alias Hj.EMMI Binti KANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambanagn Khusu (IUPK) sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut

Dinas PertambanganKabupaten Kupang untuk memperoleh ijin usaha pertambanagn operasiproduksi sesuai dengan pasal 36 UU Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan mineral dan batu bara dan PP No.23 Tahune Bahwa saksi pernah turun kelokasi dimana terdakwa menampung batumangan dan saat itu tidak ada ijin yang dikeluarkan oleh Dinas PertambanganKab.Kupang kepada terdakwa.e Bahwa saksi tahu pengusaha atau terdakwa membeli, mengangkut danmenampung batu mangan tanpa ijin atau dilengkapi dokumen yang maka itutidak

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) izin untuk melaksanakanUsaha Pertambangan diwilayah Izin Usaha Pertambanagn KhususHalaman 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN. Sg!

Saksi Ahli NUGROHO PRIAMBODO, S.T,, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangansaksi dalam BAP penyidik tersebut;Bahwa Ahli sebagai PNS sejak Tahun 2005 sampai tahun 2016 Ahli bekerjasebagai Analis Perlindungan Lingkungan Pertambanagn Mineral danBatubara dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan padakantor BP3ESDM wilayah Slamet Selatan;Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan daribadan Diklat Kementrian

Bahwa Pasal 161 UndangUndang RI No. 2 tahun 2009tentang pertambanagn mineral dan batu bara mengatur pengangkutan lebihsecara spesifik bagi setiap orang.Menimbang, bahwa tahapan kegiatan izin pertambangan termasukeksplorasi maupun produksi dan pengangkutan termasuk dalam kegiatantahapan produksi.Menimbang, bahwa tambang yang termasuk dan komoditas tambangmineral logam adalah salah satunya berupa air raksa.

Bahwa Pasal 161 UndangUndang RI No. 2 tahun2009 tentang pertambanagn mineral dan batu bara mengatur pengangkutanlebih secara spesifik bagi setiap orang.Menimbang, bahwa tahapan kegiatan izin pertambangan termasukeksplorasi maupun produksi dan pengangkutan termasuk dalam kegiatantahapan produksi.Menimbang, bahwa tambang yang termasuk dan komoditas tambangmineral logam adalah salah satunya berupa air raksa.

Bahwa yang berhak memberikan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalahMenteri (diatur dalam pasal 74 UU No.4 thn.2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara) ;Bahwa mekanisme yang harus dilaksanakan dan dilengkapi untuk mendapatkan jinPertambangan Rakyat (IPR) telah diatur dalam pasal 65 UU No.4 thn.2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara) ;Bahwa dampak atau akibat dari usaha Pertambanagn

kelayakan;Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usahayang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatan operasi produksi;Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izinusaha pertambanagn

TAUFAN FIRMANS YAH atas perintahterdakwa.Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ijin pertambanagn, apakah sudahada ijinnya atau belum;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapanbahwa keterangan Saksi tersebut benar ;Saksi ACE Bin PENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak adahubungan keluarga baik sedarah maupun semenda seria tidak bekerja padaTerdakwa ;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik

Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan terbatas TDP.03.18.1.22.00005, Surat inimembuktikan Usaha Industri mesinmesin pertambanagn dan Penggalian adalahmilik PT. Arafaha Anugerah Abadi, yang telah diberi Cap Pos dengan meteraiRp.6.000. dan telah dilegalisir pada Panitera Pengadilan Negeri Muaro serta telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4 c;.

PBIterbakar lalu massa turun ke lokasi dan menginap di areal pertambanagn PT. PBIselama 2 (dua) hari ;Bahwa tidak ada yang memimpin massa turun ke lokasi PT. PBI saat itu ;Bahwa massa datang untuk meminta agar aktifitas pertambangan PT.

sendiriterkait penjualan tanah dan nomor plat truk yang membell;Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dijual dengan hargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dump truck, dan yangmenerima pembayaran adalah Saksi Susi;Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN SrhBahwa Untuk ratarata dalam 1 (satu) hari tanah merah di lokasipertambangan tersebut yang membeli tanahn merah ada sebanyak 20 (duapuluh) dump truck; Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti seberapa dalam tanah merahdiareal pertambanagn

Pagar AlamTepatnya di Aliran Sungai Indikat dengan Luas lahan kurang lebih 1/2(Setengah) Hektar merupakan Jenis Usaha Pertambanagn Pasir danbatu berdasarkan Pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undangundang RI nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara KegiatanHalaman 24 dari 40 Putusan Nomor 116Pid.Sus/2019/PN PgaPertambangan yang di lakuakan terdakwa Jupriadi dengan luas Lahankurang lebih 1/2 ( setengah) Hektar merupakan kegiatan yang wajibmemiliki IPR (Izin Usaha Pertambangan rakyat).

Sumber Tambang Makmur (suratPenggugat) tertanggal 21 Oktober 2011 yang ditujukan kepada KepalaDinas Pertambanagn dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);foto copy dari foto copy surat PT. Sumber Tambang Makmur (suratPenggugat) tertanggal 27 Oktober 2011, Perihal : Sanggahan & MohonPengesahan Clear & Clean atas UP Eksplorasi PT. STM, yang ditujukankepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);foto copy dari asli surat PT.

lintas wilayah kabupaten/ kota yang berbedasetelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan; danc. menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian sertapelabuhan berada berada pada lintas wilayah propinsi yang berbeda setelah25mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 67 (1) UndnagUndnag Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambanagn

Bahwa dari Perjanjian Kerjasama Pertambanagn Batubarasebagaimana dimaksud diatas, Tergugat hanya menerimapembayaran uang deposit sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dan menerima fee dari hasil Pertambangan batubara sebesarRp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) per metric ton batubaradari Kegiatan Penambangan Batubara yang dilaksanakan baik olehHal. 13 dari 51 Hal. Put. 146/PDT/2016/PT.SMRPT.

Sesuai bukti /Berita Acara No.593/84/Kp/BDTSP, tertanggal 30 Desember 2008 yangditandatangani oleh Turut Tergugat II (Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab.Batanghari,Jambi) menyebutkan lokasi yang dimohon oleh Penggugat tersebut tidak tumpang tindih dengan wilayahKuasa Pertambanagn Perusahaan lainnya.

kompetensi sebagai Ketua Tim Penyusun AMDAL dan 2(dua) orang yang memitiki sertifikat kompetensi sebagai Anggota TimPenyusun AMDAL, Tim lain yang harus teriibat dalam penyusunan AMDALadalah ahli dibidang rencana usaha atau kegiatan terkait, dan ahiiahil sesuaidengan dampak lingkungan yang akan dikaji,Bahwa kegunaan dari AMDAL dalam proses perizinan diperlukansebagai salah satu syarat untuk memperoleh Izln usaha, Untukkegiatan pertambangan, AMDAL diperlukan sebagai syarat untukmemperoleh IUP (jin usaha pertambanagn

Bahwa Penggugat RekonpensiTergugat Konpensi adalah Pelaku Usahadi Bidang Pertambanagn Batubara ada melakukan Kontrak denganPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensidan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi selaku Pelaksana Kontrak kerjasamaatau selaku Pelaksana Kerja dalam Penambangan Batubara adalah subContraktor dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Halini PT. Denara Anugerah Sejahtera (PT. DAS) berdasarkan SuratPerjanjian Kerjasama Antara Pt.

EKA BUMI INDONESIA, antara lain :Akta Nomor : 11 tanggal 11 Oktober 2007 tentang PendirianPerseroan.Akta Nomor : 28 tanggal 09 Juni 2010 tentang Perubahan.Akta Nomor : 11 tanggal 08 September 2011 tentang Perubahan.IUP Nomor : 39 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Pertambanagn dan Energi Kabupaten Gorontalo..