Ditemukan 28 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertamnbangan pertaambangan pertambangan pertanbangan pertamabangan pertrambangan pertabangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 28 Nopember 2018 — PEMERINTAH R.I CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL >< PT.KOBATIN
87 — 56
  • PENGGUGAT yang tertuang dalam Diktum ketigadan keempat SK PENGAKHIRANSK PENGAKHIRAN memuat beberapa diktum mengenai kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT yaitu:Ketiga : PT Koba Tin wajib melaksanakan kegiatan pascatambang sesuaidengan persetujuan rencana pascatambangBerdasarkan Pasal 96 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 mengenaiPertambangan menyatakan:Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUPdan IUPK wajib melaksanakan:a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertarnbangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-12-2009 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 30 Nopember 2010 —
213 — 131
  • Tata Cara Permohonan Penanaman Modal YangDidirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan PenanamanModal Asing (Keputusan Kepala BKPIVI No. 57/SK/2004) ;Bukti AdInforandum T.I & II6:UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajibDaftar Perusahaan (UU No.3/1982) ;Bukti AdInforandum T.I & II7 :Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nornor 18 Tahun 2009tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka PelaksanaanKontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertarnbangan
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 14-04-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2015/PTUN.PL
Tanggal 3 September 2015 — - PERKUMPULAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) SULAWESI TENGAH vs 1. BUPATI DONGGALA, 2. PT. MUTIARA ALAM PERKASA
97 — 59
  • MAP Nomor : 43/PH/ 10/MAP/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Permintaan Penjelasan/ Penegasan Terdisposisi tanggal 9 Oktober 2014;12 Bahwa Pendapat Hukum (legal opinion) Keputusan Bupati DonggalaNomor : 188/0243/DESDM/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Pertarnbangan Batuan milik PT. Mutiara AlamPerkasa dibuat oleh D.B.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 13-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1 / Pdt.G / KPPU / 2012 / PN. Smda.
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM) PT KEMBAR JAYA ABADI melawan 1. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2. PT TANJUNG NUSA PERSADA 3. PT YALA PERSADA ANGKASA 4. PT PAGAR SIRING GROUP 5. Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ( PANITIA)
189 — 39
  • negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasamamelalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Pemohon Keberatan II : PTKembar Jaya Abadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.halaman 91 Putusan Termohon Keberatan.Bahwa PT Kembar Jaya Abadi merupakan badan usaha dengan bentuk PerseroanTerbatas dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan,perindustrian, pertarnbangan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
193 — 127
  • dalam hal iniTERGUGAT seharusnya sebelum menerbitkan Obyek Sengketa,terlebih dahulu harus melakukan tindakan prosedur administratifdengan memberi teguran tertulis dan melakukan pembinaan kepadaPENGGUGAT;:Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010Tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:Pasal 17:(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dilakukan melalui:a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaankegiatan usaha pertarnbangan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 140/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
239 — 128
  • Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL6).7).pembinaan kepada PENGGUGAT; Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 TentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:Pasal 17: (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukanmelalui: a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatanusaha pertarnbangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK;dan/ atau b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN BATULICIN Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
PT.BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
Tergugat:
PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA
Turut Tergugat:
1.BUPATI TANAH BUMBU
2.GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
3.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
276 — 138
  • Bahwa untuk kepentingan pengelolaan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103 /IUPOP/D.PE/2010 atas nama PENGGUGAT selanjutnya TERGUGATmeminta kepada PENGGUGAT untuk menyampaikan PerjanjianKenyasama Kuasa Pertambangan antara PENGGUGAT denganHalaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN BinTERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, namunpemberitahuan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT telah di gunakan sebagai bukti perubahan nama IzinUsaha Pertarnbangan Operasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-04-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 9 April 2013 — THE BRITHIS INTERNATIONAL SCHOOL, dalam hal ini diwakili oleh CRISTIAN LOTHAR BARKLEI selaku Kepala Sekolah vs WIWIK HANDAYANI
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • murid (Bus Office), sejak setidaknya tahun 1991, Pemohon Kasasitelah menunjuk PT Big Bird Pusaka sebagai kontraktor pengelola antarjemput murid di lingkungan Pemohon Kasasi vide kesaksian SuhartoGinting);Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 66 ayat (1) UU No. 13/2003,kegiatan yang dapat dilakukan pemborongan kepada pihak ketiga adalah:usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaanmakanan bagi pekerja (catering), usaha tenaga kerja pengaman (security),dan usaha jasa penunjang di pertarnbangan