Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Jelasjelasputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 81/Pdt.G/2021/PN.Abn telahmenyalahi hukum acara dan pembuktian serta system pembuktiankarena buktibukti yang dipakai sebagai dasar mengadili yaitu PutusanPengadilan Negeri Ambon, Tanggal 25 April 1998, Nomor 99 / Pdt.G /1997 / PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Tanggal 22 Maret2000, Nomor 07 / Pdt / 1999 / PT.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor141/Pdt.G/2016/PN.Abn tanggal 15 Juni 2017 yang dimohon banding.

Gugatan Salah Obyek (Error In Objecto);Bahwa terhadap dalil gugatan yang dituangkan oleh KuasaHukum Penggugat dalam perbaikan Surat Gugatan Tata UsahaNegara Nomor 11/G/2020/PN.ABN tanggal 11 Juni 2020 tentangHalaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABNObjek Gugatan, menyatakan bahwa Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha dalam bentuk beschikkingyaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor1858/UN44/KP/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentangPemberhentian

Bahwa dengan memperhatikan surat gugatan yang dibuat olehKuasa Hukum Penggugat dalam perbaikan Surat Gugatan TataUsaha Negara Nomor 11/G/2020/PN.ABN tanggal 11 Juni 2020yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepadaRektor Universitas Khairun selaku Tergugat dalam perkara ini;Halaman 23 dari 102 halaman Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABNBahwa dalam gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidakmemuat secara jelas nama Tergugat sebagaimana ketentuandalam Pasal 56 ayat 1 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia

Gugatan Salah Obyek (Error In Objecto);Bahwa terhadap dalil gugatan yang dituangkan oleh Kuasa HukumPenggugat dalam perbaikan Surat Gugatan Tata Usaha Negara No.8/G/2020/PN.ABN tanggal 11 Juni 2020 Tentang Objek Gugatan,menyatakan bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalahKeputusan Pejabat Tata Usaha dalam bentuk beschikking yaitu SuratKeputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 1860/UN44/KP/2019tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/DropOut) Arbi Muhammad Nur sebagai Mahasiswa

Bahwa dengan memperhatikan surat gugatan yang dibuat olehKuasa Hukum Penggugat dalam perbaikan Surat Gugatan TataUsaha Negara No. 8/G/2020/PN.ABN tanggal 11 Juni 2020 yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada RektorUniversitas Khairun selaku Tergugat dalam perkara ini;3.

pasti setiap bulan, berupa Gaji dan penghasilan lainsesuai ketentuan untuk Pegawai Negeri Sipil, sehingga Selama ini benarbenar Penggugat hidup dalam kecukupan, dan dapat memenuhi tuntutanhidup keluarga;Bahwa karena kemudian Penggugat di tahun 2014 Penggugattersandung masalah yang berkaitkan dengan Perkara Tindak PidanaKorupsi sehingga oleh Penuntut Umum, Penggugat didakwa dan dituntutdi Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Ambon dalam PerkaraTindak Pidana Korupsi Nomor : 27/Pid.Sus Tpk/2014/PN.Abn

Harian Ambon Ekspres tanggal 19Juni 2019 Tentang Pemecatanan ASN KoruptorDitangguhkan dan Siwa Lima tanggal 26 Juni 2019tentang Pemecatan ASN Koruptor Ditangguhkan(sesuai dengan klipping);Berita Koran Lokal Harian Rakyat Maluku tanggal 04Juli 2019 TentangMendagri Tegur Bupati Maltengdan SBB (sesuai dengan klipping);Surat Pengadilan TIPIKOR Ambon Nomor : W27U1/594/HT.07/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 PerihalPengiriman kelengkapan Berkas Perkara TipikorPeninjauan Kembali nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PN.ABN

Penggugat, justru Penggugat sendiri yangmemberikan kuasa kepada Tergugat dalam Konvensi untuk menjual yanahmilik Penggugat kemudian Tergugat Il dalam Konvensi untuk menjual tanahmilik Penggugat dan Tergugat Il dalam Konvensi menjual kepada Tergugat Illdalam Konvensi.10.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke16 (enam belas), dan butirke17 (tujuh belas) dapat Tergugat Ill dalam Konvensi tanggapi sebagaiberikut:Bahwa dengan adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 13/G/2015/PN.ABN

Ambmenjual yanah milik Penggugat kemudian Tergugat Il dalam Konvensiuntuk menjual tanah milik Penggugat dan Tergugat Il dalam Konvensimenjual kepada Tergugat Ill dalam Konvensi.10.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke16 (enam belas), danbutir ke17 (tujun belas) dapat Tergugat Ill dalam Konvensi tanggapisebagai berikut :Bahwa dengan adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 13/G/2015/PN.ABN, tangaal 03 September 20015 joPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar

Bahwa dengan memperhatikan surat gugatan yang dibuat oleh Kuasa HukumPenggugat dalam perbaikan Surat Gugatan Tata Usaha Negara No.9/G/2020/PN.ABN tanggal 11 Juni 2020 yang menyatakan bahwa gugatanPenggugat ditujukan kepada Rektor Universitas Khairun selaku Tergugatdalam perkara ini;3.

Nomor 2282 K/PID.SUS/201714.15.16.17.putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.SusTpk/2016/PN.Abn, tanggal 27 Maret 2017, tanoa memberikan dasardan alasan pengambilalihan putusan Judex Facti tingkat pertamatersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya harus dibatalkan ;Bahwa selain itu, apa yang telah dilakukan oleh Judex Facti tingkatbanding dalam putusannya yang membenarkan begitu saja putusanJudex Facti tingkat pertama yang tidak dilandasi denganpertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat

Bustanul Arifin S.H., yang pada pokoknyamengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkankarena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd)dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara ;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor12/PID.SUSTPK/2017/PT.AMB. tanggal 16 Juni 2017 yangmenguatkan dan memperbaiki serta mengambil alih pertimbanganputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/PID.SUSTPK/2016/PN.ABN. tanggal 27 Maret 2017, tanpa menyertakanalasanalasan yang

yaitu pidana yangterberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik ;Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah oleh JudexFacti disemua tingkatan dalam perkara a quo karena terbuktimelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama dan terbuktimelakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana amar dalam putusan Pengadilan TinggiAmbon Nomor 12/Pid.SusTpk/2017/PT.Amb. tanggal 16 Juni 2017juncto putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.SusTpk/2016/PN.Abn

sepatutnya jika putusanJudex Facti disemua tingkatan tersebut menurut hukum (ipso jure) harusdibatalkan ;Bahwa mengingat Judex Facti telah salah dan keliru serta tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga sangat beralasan danberdasar hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili Permohonan Kasasi ini untuk membatalkan putusan PengadilanTinggi Ambon Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT.AMB. tanggal 16 Juni 2017juncto. putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/PID.SUSTPK/2016/PN.ABN

perkaratersebut ; 22 oo nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 1411 K/Sip/1973 Tanggal 13 Maret Juni 1979 menentukanjuga bahwa :Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan , ditentukanoleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkarayang merasa berkepentingan ,schingga dalam perkara perdata Nomor 11 / Pdt.G / 2010 /PN.Abn