Ditemukan 34 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-09-2014 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 511/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 10 September 2015 — 1.Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA 2.DJOKO TAHONO 3.ERIK SUWANDI 4.INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO 5.CHANDRA WIBOWO SOETIRTO 6.SOELISTIORINI SOETIRTO 7.DR. JIS PUNA KAVA 8.DANI BAHAR SIMANJUNTAK 9.SUMIARSI 10.GUNAWAN PRANOTO 11.FERY HENDRIYANTO 12.HELEN STEPHANI 13.NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI 14.AMING HANDOKO LAWAN 1.PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL 2.PT. ANAAMAYA SELARAS
281148
  • Masyarakat yang berminatmembeli akan menandatangani Surat Pesanan (SP) dan dilanjutkan denganpenandatangan Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun (PPSRS)atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hingga pembayaran lunas,maka akan dilakukan penyerahan unit dan dilanjutkan denganpenandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dengan demikian pembeli barulahsah sebagai pemilik;18.Bahwa pada awalnya Tergugat II memasarkan Unit SWISS BELHOTELKUTA BALI kepada masyarakat umum, dan Tergugat datang kepadaTergugat
    PPSRS tidak dapatdilaksanakan/dibatalkan apabila cara pembayaran calon Pembeli /Pemesanbukan yang sebenamya disampaikan PIHAK KEDUA ke pada PIHAKPERTAMA."Artinya pembeli/Pemesan atas 39 unit condotel SWISS BELHOTEL KUTA BALIharuslah pembeli/Pemesan yang nyatanyata diakui secara resmi oleh TergugatI;.
Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — Prof. DR. H.R. ABDUSSALAM, dk VS DIAH RETNO MINARTI, dkk
13485 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Honny Maitimu) selama menjabatKetua pengurus PPPSRS Kebagusan City telah melakukanpelanggaran Anggaran Dasar PPSRS Kebagusan City yang dibuatsendiri, yaitu Pelanggaran Pasal 12, Kedaulatan, Pasal 13. Haksuara dan hak Bicara, Pasal 14 ayat (2). syaratsyarat, Pasal 15.Kewenangan Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan Pasal 22.Rapat umum merupakan forum kewenangan tertinggi. Juga telahmelanggar Anggaran Rumah Tangga yang dibuat sendiri, yaituPelanggaran Pasal 4 ayat( 11), Pasal 7, Pasal 40 ayat (1).
    Nomor 1465 K/Pdt/2017.Ketua pengurus PPPSRS Kebagusan City telah melakukanpelanggaran Anggaran Dasar PPSRS Kebagusan City yang dibuatsendiri, yaitu Pelanggaran Pasal 12, Kedaulatan, Pasal 13. Haksuara dan hak Bicara, Pasal 14 ayat (2). syaratsyarat, Pasal 15.Kewenangan Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan Pasal 22.Rapat umum merupakan forum kewenangan tertinggi. Juga telahmelanggar Anggaran Rumah Tangga yang dibuat sendiri, yaituPelanggaran Pasal 4 ayat( 11), Pasal 7, Pasal 40 ayat (1).
Register : 30-10-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 27 April 2016 — PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURI KEMAYORAN ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
13860
  • EddySuyanto, SH. selaku Ketua PPPSRS per surat tanggal 2 Mei2015 maka rapat memutuskan menerima pengunduran diri yangbersangkutan dan melakukan Pergantian Antar WaktuPengurus PPSRS sebagai berikut:Hal 61 dari 207 hal Putusan Nomor: 232/G/2015/PTUNJKT.e Sadr. Subrata Sutiaman diangkat menjadi KetuaPPPSRS menggantikan Sdr. Eddy Suyanto, SH.2.
    Berkenaan dengan Rencana Pengunduran diri Sar.Eddy Suyanto, S.H. selaku Ketua PPPSRS per surattanggal 2 Mei 2015 maka rapat memutuskan menerimapengunduran diri yang bersangkutan dan melakukanPergantian Antar Waktu Pengurus PPSRS sebagaiberikut:e Sadr. Subrata Sutiaman diangkat menjadi KetuaPPPSRS menggantikan Sadr. Eddy Suyanto, SH.Hal 97 dari 207 hal Putusan Nomor: 232/G/2015/PTUNJKT.2.
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Desember 2015 —
21885
  • penjualan sendiri 29 Milyar plus Ppn sesuai denganperjanjian lalu sudah bayar 18 Milyar jadi lebih 5 Milyar, returnreturn yang sudahkita bayarkan total atas proyek suissbell 6 s/d 7 milyar komisi dan segala macam 1Y2 Milyar lalu cost on tax 25 s/d 26 Milyar nilai kasus 13 Milyar itu dari statistikangka, kenapa tidak diserah terimakan serah terimakan dalam dunia propertyartinya ada PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) menurut aturan di IndonesiaPPJB harus berdiri 20 % kalau belum 20 % itu namanya PPSRS
    ground break dan pembangunan di awal tahun2013 sampai bulan Juli 2013 tidak ada pembangunan hanya tiang pancang,alasannya waktu itu kita janji 23 bulan akhirnya ketemu alasannya adalah di Baliitu kalau ingin membangun ada beberapa aturan adat yang tidak bolehdikesampingkan, akhir dalam proses mereka terlambat kita akhirnya membayarnormal setelah bulan Juli mereka membangun sampai sekarang sudah jadi, padasaat mereka membangun tahun 2014 kita yang kena masalah, kita kenapa menahanPPSRS seharusnya PPSRS
    Royal PremierInternational sudah membayar lebih dari 50 % ;Bahwa namanama nasabah yang sudah membayar tidak disetorkan karena padasaat terjadi masalah di tahun 2014 kita renegosiasi ulang kita menunggu 20 %dibangun baru mengajukan namanama, karena untuk keamanan si nasabahnyakarena pembangunan sudah mundur 7 bulan, kita tidak PPSRS langsung PPJB sajatunggu dibangun, pada saat PT. Royal Premier International bermasalah kitapunrenegosiasi ulang ke pihak PT.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2335 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — VERONICA SETIADI vs TUAN Ir. HAMIDJAJA SUTIKNYA KETUA KERJA SAMA OPERASIONAL PERKASA ABADI, dk;
6438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kuasa Hukumnya sebelum mengajukan gugatan aquo pernahmenjadi Kuasa Hukum dan Penasehat Hukum bagi Apartemen PaladianPark sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor002/SPJUX/2013 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Jasa Konsultan HukumPembentukan PPSRS Apartemen Paladian Park, Bukit Gading Raya KelapaGading, Jakarta, 14240 yang sampai saat ini belum berakhir;Bahwa terkait dengan fakta hukum di atas jelas Tergugat selaku klienmerasa sangat demikian atas sikap dan tindakan saudara Julius
Register : 10-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 102/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : Perkumpulan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun,
Terbanding/Penggugat : Budy Setyanto,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Binakarya Citra Buana,
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Daerah Kota Bogor c.q Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris Yulendra Adi Pramana, S.H., Mkn,
195118
  • Bahwa benar Turut Tergugat selaku pelaku pembangunan memfasilitasiterbentuknya PPSRS yang diketuai oleh Penggugat yang kemudiandituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 09April 2018;4.
Register : 27-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 27 April 2016 — Pembanding/Tergugat : PT.Royal Primer International Diwakili Oleh : PHILIP J. LEATEMIA, SH MH
Terbanding/Penggugat : PT.Gracia Griya Kencana
10466
  • Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak diatur bahwa, PENGGUGAT selakuPihak Pertama harus menyelesaikan pembangunan condotel tersebut danmelakukan serah terima selambatlambatnya pada 30 Juni 2015, danberkewajiban menyerahkan PPJB atau PPSRS kepada TERGUGAT selakuPihak Kedua atas unit yang telah dibeli setelah TERGUGAT melakukanpembayaran sebesar 20 % kepada PENGGUGAT.PENGGUGAT selaku Pihak Pertama juga tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala paket promosi dan benefit knusus yang ditawarkanTERGUGAT
Register : 08-10-2014 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Oktober 2015 — PT GRACIA GRIYA KENCANA, LAWAN PT ROYAL PREMIER INTERNATIONAL
13058
  • Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak diatur bahwa, PENGGUGATselaku Pihak Pertama harus menyelesaikan pembangunan condoteltersebut dan melakukan serah terima selambatlambatnya pada 30 Juni2015, dan berkewajiban menyerahkan PPJB atau PPSRS kepadaTERGUGAT selaku Pihak Kedua atas unit yang telah dibeli setelahTERGUGATPENGGUGAT.PENGGUGAT selaku Pihak Pertama juga tidak terlibat dan tidakbertanggung jawab atas segala paket promosi dan benefit khusus yangditawarkan TERGUGAT (Pihak Kedua) kepada Pihak Ketiga
    Bahwa Penggugat wajib menyerahkan PPJB atau PPSRS kepadaTergugat atas unit yang telah dibeli setelah Tergugat melakukanpembayaran sebesar 20 % kepada Penggugat;. Bahwa nilai transaksi jual beli adalah Rp. 717.000.000, (tujuh ratus tujuhbelas juta rupiah) sudah termasuk PPN perunit dan total harga jualkeseluruhan Rp. 107.550.000.000, (seratus tujuh milyar lima ratus limapuluh juta rupiah);.
Register : 10-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 291/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : DJAUW KIAT FIE
Pembanding/Tergugat II : LORITA MOCHSEN
Pembanding/Tergugat III : LIAUW SUSY MARGARETH
Pembanding/Tergugat IV : LIOE SOEI NGIAT
Pembanding/Tergugat V : LIAUW SUSAN MARGARETH
Pembanding/Tergugat VI : CHARLES LEW
Pembanding/Tergugat VIII : PIMPINAN GEREJA BUNGA BAKUNG
Pembanding/Tergugat IX : PIMPINAN GEREJA REM
Terbanding/Penggugat I : EDDI UMAR, SE
Terbanding/Penggugat II : BACHTIAR
Terbanding/Penggugat III : HADI TANOYO
Terbanding/Penggugat IV : LENNI USAN
Terbanding/Penggugat V : WILLIAM GOZALI
Terbanding/Penggugat VI : GRACE IRENE
Turut Terbanding/Tergugat VII : DIANA SAPUTRA
Turut Terbanding/Tergugat X : PIMPINAN GEREJA HOUSE Of PRAYER
Turut Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat XII : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PENATAAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA
292576
  • ;Bahwa PARA PENGGUGAT melalui PPSRS tersebut kemudianmelakukan pengambilalihan ruangruang milik PT. PUTRAMAS SIMPATI secara melawan hukum, melakukan penarikan iuraniurankepada seluruh penghuni secara illegal dan merampas hakhak PT.hal 36 dari 99 hal put. No. 291/PDT/2019/PT.DKI7.PUTRAMAS SIMPATI selaku pengembang (developer). Hal ini membuat PT.
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON vs 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
372509 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditetapkan berdasarkan NPP olehpemilik sarusuncumanggota;Dalam RUA tahunan dan luar biasa, untuk memutuskan sesuatu yangberkaitan dengan kepemilikan rumah susun atau esensi satuansatuanyang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,termasuk pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus PPRSatau pemilinan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus danpengawas PPPSRS, setiap anggota mempunyai hak yang sama denganNPP: kuorumnya NPP dan suaranya NPP;Pilihan pola jabatan pengurus PPSRS
    Dalam hal melaksanakanwewenangnya, pengawas bersifat kolektif: semua pengawas harussecara bersamasama atau berdasarkan keputusan rapat pengawas.Pilihan pola jabatan pengurus PPSRS dan pengawas PPPSRS yangtertera dalam anggaran dasar:(a) pilihan pola batas akhir masa jabatan pengurus PPPSRS danpengawas PPPSRS, bersamaan dengan penutupan RUAtahunan, yang terdiri dari enam elemen pola jabatan yangmerupakan satu kesatuan elemen pembentuk pola jabatanpengurus dan pengawas, yang menghasilkan pola bahwa
Putus : 15-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3180 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Agustus 2017 — DIMAZ MIRZA PUTRA PRAMUDYA, dkk. vs. PT GRACIA GRIYA KENCANA, PT ROYAL PREMIER INTERNATIONAL, Drs. ABU BAKAR,
11884 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang hak dan kewajiban para pihak diatur bahwa, Penggugat selakupihak pertama harus menyelesaikan pembangunan condotel tersebut danmelakukan serah terima selambatlambatnya pada 30 Juni 2015, danberkewajiban menyerahkan PPJB atau PPSRS kepada Tergugat selakuPinak Kedua atas unit yang telah dibeli setelan Tergugat melakukanpembayaran sebesar 20 % kepada Penggugat;Penggugat selaku pihak pertama juga tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala paket promosi dan benefit khusus yang ditawarkanTergugat
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019
Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
195675 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengembang juga kerapmenempatkan orangorang mereka untukmenjadi Pengurus P3SRS.5 Koran Tempo 2 DKI Ancam Bekukan PengurusRabu, 27 Apartemen NakalFebruari 2019(Bukti T15) Pemerintah DKI Jakarta mencatat ada195 apartemen dan rumah susun yangtelah memiliki PPPSRS, Namun darijumlah itu, baru 10 PPSRS yangkepengurusannya dikuasai penghuni.Sedangkan 185 hunian vertikal lainnyakepengurusan masih dikuasaiorangorang yang terafiliasi denganpengembang.Halaman 231 dari 245 halaman.
Putus : 26-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 352/Pid/2018/PT.DKI
Tanggal 26 Nopember 2018 — WIA AMELIA BINTI MADALIH SIMON NURAHIM
9034
  • Reg : 7861600110/MCF/I/2018, Report Viewer, BPKB atas nama M SIDIK RAHMAN, STNK atas nama M SIDIK RAHMAN, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri.159) 1 (satu) bundel asli perjanjian pemesanan satuan rumah susun No. 0104/PPSRS-TN/KCSA/IX/2013160) 1 (satu) bundel asli sertipikat Hak Tanggungan nomor 10.27.0801.6.02067161) 1 (satu) bundel asli Sertipikat Tanda Bukti BA023269 Nomor 10.27.08.01.1.00168162) Asli mutasi rekening koran BCA No. 7330362213 atas nama ANISAH163) Foto copy
    tanggal 10 Februari 2016 dengan KOP total Bangun Persada di tandatangani WIA AMELIA180) 1 (satu) lembar Surat Total Bangun Persada181) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI182) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat pesanan nomor SP 00000451 CID.CI.13.0111 tanggal 4 maret 2013183) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keterangan Lunas Nomor : 253/The Nest-LNS/3/2016 tanggal 3 Maret 2016184) 1 (satu) bundel foto copy legalisir perjanjian pemesanan satuan rumah susun nomor 0104/PPSRS-TN
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
410261 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Uang Masuk dan Sisa Piutang020195251672020195098796020195443757020195452411020176852870020175448605020175433250020174812757020176314797020179442824020175870492020175850621020175575709XX/KW/14/04/000463XX/KW/14/05/000564XX/KW/14/07/000682XX/KW/14/08/000749XX/KW/14/08/000763NilaiNilaiNilaiNilaiNilaiNilaiAsli Permohonan Perubahan Jangka Waktu AngsuranTindasan Surat PemesananTindasan Surat Konfirmasi UnitRp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.48.485.000,48.485.000,48.485.000,48.485.000,48.485.000,48.485.000,Berkas PPSRS
    TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.Fotocopy TIKI No.020195251672 ;020195098796 ;020195443757 ;020195452411 ;020176852870 ;020175448605 ;020175433250 ;020174812757 ;020176314797 ;020179442824 ;020175870492 ;020175850621 ;020175575709 ;Asli Perhitungan Uang Masuk dan Sisa Piutang ;Asli Permohonan Perubahan Jangka Waktu Angsuran ;Tindasan Surat Pemesanan ;Tindasan Surat Konfirmasi Unit ;Berkas PPSRS