950.000 (Lima ratus dua puluh delapan jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa oleh karena Piutang yang disebut dalam dalil diatas dikuasai olehTergugat, maka (Setengah) dari jumlah seluruh Piutang Rp. 528. 950.000(sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebutyaitu sebesar Rp. 264. 475. 000 (Dua ratus enam puluh empat ratus tujuhpuluh lima ribu Rupiah) harus diserahkan oleh Tergugat kepada Tergugat;Bahwa harta (asset) bersama yang disebut dalam gugatan ini,sebaggaimana

Selanjutnya saksi IRWAN MY BIN (ALM) MUHAMMADYUSUF membuat laporan ke Polres Aceh Tamiang untuk menyelesaikan persoalantersebut secara hukum.Perbuatan terdakwa sebaggaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal311 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa H.T. MAIMUN BIN T.

Selanjutnya saksi IRWAN MY BIN (ALM) MUHAMMADYUSUF membuat laporan ke Polres Aceh Tamiang untuk menyelesaikan persoalantersebut secara hukum.Perbuatan terdakwa sebaggaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal310 ayat (2) KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerttidan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telahmengajukan saksisaksi ;Menimbang, bahwa saksisaksi mana telah dinilai layak dan patut menuruthukum

;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknyaberkesimpulan agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa BENNY WIJAYANTO TJONG ALS ALIANG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenggelapanDalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berturutturut sebaggaimana

ini untukterlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah terperkarasebagaimana terurati pada surat gugatan ini, sehingga gugatan ini adamanfaatnya bagi penggugat dan agar Tergugat I dan Tergugat II yangdewasa ini masih menguasai tanah terperkara, tidak memindahtangankan, mengalihkan, mengagunkan, tidak status peruntukan ataumendirikan bagnunanbangunan di atas tanah terperkara ini sebelumperkara ini selesai dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap.Bahwa gugatan ini mempunayi kekuatan pembuktian sebagGaimana

Bahwa pada posita gugatan angka (16) disebutkan ... membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu juta rupiah) ... dst;Posita sebaggaimana hal ini jelas membingungkan karena yang dimaksudsatu juta rupiah (Rp1.000.000,00) ataukah Rp 1 miliar dalam pembayaranuang paksa tersebut, antara kalimat dalam kurung dan angkanya keliru.Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt/2017Sehingga layak jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolakseluruhnya;7.

tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untukmemilih dan menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan dandipertimbangkan dalam perkara Para Terdakwa yang berdasarkan fakta hukumyang terungkap diatas, Majelis Hakim menilai lebih tepat diterapbkan kepada ParaTerdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga sebaggaimana

Penggugat memerintahkanTergugat Il menerbitkan Surat jin Pemakaian Tanah terhadap Objek Sengketa, padadasarnya merupakan permasalahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan ranah hukum Peradilan Tata Usaha Negara ; Putusan Nomor 299/Pdt.G/2015/PN.Sby23Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diatas telahdiputuskan dalam Putusan Sela tangga 12 Oktober 2015yang menolak EskepsiKompetensi Absolut Tergugat Il; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebaggaimana

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukankonsultasi kepada camat hal ini sangat bertentangan dengan pasal 40 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang berbunyi Pemberhentian Perangkat desa sebaggaimana dimaksud pasal 39dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis kepada CamatBahwa Tergugat dalam membuat obyek sengketa tanpa adanya suratrekomendasi dari camat atas pemberhentian

Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis HakimHalaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pat.G/2015/PN Bglpemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT untukdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pada posita gugatan angka (16) disebutkan ... membayar uang paksa(dvangsom) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu juta rupiah) ... dstPosita sebaggaimana hal ini jelas membingunkan karena yang dimaksudsatu juta rupiah ( Rp 1.000.000) ataukah

Perkara PDM99/Mks/Epp.2/12/2015,meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :Hal. 32 dari 43 putusan 284/PID/2016/PT.MksMenyatakan Terdakwa Rijal Imran als Rijal tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan tindakpidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, melanggarPasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebaggaimana dalamdakwaan kesatu Primair Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa Rijal Imran als Rijal dari dakwaan tersebut ;Menyatakan Terdakwa Rijal

DALAM KONVENSI.1.Bahwa Termohon menolak dalildalil Pemohondalam Repliknya tertanggal 5 Nopember 2015 kecuali terhadap halhalyan secara tegas Termohon menggakuinya sebaggaimana pada uraianberikut;Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohonsebaaimana dalildalil dan alasan Termohon yangg Termohonsampaikan pada tanggal 4 Oktober 2015;Bahwa memang benar dan terbukti adanya bahwaPemohon dan Termohon psangan suamiistri yang sah menikahtanggal 12 Maret 1999 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan BinjaiBarat

DALAM KONVENSI.Bahwa Termohon menolak dalildalil Pemohon dalam Repliknya tertanggal5 Nopember 2015 kecuali ternhadap halhal yan secara tegas Termohonmenggakuinya sebaggaimana pada uraian berikut;Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon sebaaimana dalildalildan alasan Termohon yangg Termohon sampaikan pada tanggal 4Oktober 2015;Bahwa memang benar dan terbukti adanya bahwa Pemohon danTermohon psangan suamiistri yang sah menikah tanggal 12 Maret1999 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Binjai Barat

/l 7) dan Sertifikat Hak Milik No : 1126(Bukti T.LI 12),BUKANbedasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 344/R atas nama R.A.Galuh Nikmah, seluas 8.740 Meter Persegi yang merupakan hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 324, sebaggaimana yang didalilkan oleh ParaPembanding, oleh karenanya dalil Para Pembanding dalam MemoriBandingnya pada halaman 2 (dua) yang menghubunghubungkan bukti P.2dengan bukti T.T. 2 akan digunakan untuk membangun Kampus UniversitasPalembang (Kampus T.II) adalah dalil yang

Dahliar yang terdiri dari: Enny Tanjung, Erwan, Erwin,Elianora, Vera Solusinta, Andrizal yang menyatakan tidak pernahmemberikan surat kuasa dalam bentuk apapun dalam rangkapemecahan sertipikat 380 menjadi sertipikat Nomor 467 dan 464 atasnama Tergugat II Intervensi, sehingga penerbitan kedua Sertipikat hakmilik objek sengketa aquo sebaggaimana yang telah dipertimbangkantersebut diatas tidak memperhatikan ketentuan Pasal 42 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehinggamengakibatkan

II;Bahwa untuk korektif TERGUGAT sebaggaimana terhadap status gol Rumah Negara,TERGUGAT justru telah melakukan upaya korektif terhadap SK Menlu 112 tersebutdengan menerbitkan SK Menlu 092;Bahwa upaya korektif TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas justeru telah sangatsesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan RIBPK RI) atas temuanyang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Iventarisasi kekayaan Negara tahunAnggaran 1999/2000 pada Departemen Luar Negeri serta mendapat dukungan penuh,perhatian

G/2017/PTUN.Smg2.2usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/nalikota ;Bahwa kaitan antara Pasal 406 UUMD3 (1) jo Pasal108 (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Jepara Masa Bakti 2014 2019 denganPenggugat adalah Penggugat berdasarkan PutusanNomor: 34/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg tanggal 29Juli 2016 telah dinyatakan bersalah karenamelakukan tindak pidana korupsi sesuai denganpasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebaggaimana

Sebidang Tanah Sesuai Nomor Sertifikat 358 dengan Luas + 528M2 yang beralamat di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Baratdengan batas batas sebaggaimana disebutkan dalam gugatan :Tidak terbukti telah berpindahtangan kepada pihak lain yang dalam perkara aquo, kepada Faisal (objek berupa mobil) maupun kepada Rizky Oktariani (objekberupa tanah seluas 5 are,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan mengenaidalildalil gugatan Penggugat, berserta alatalat bukti tertulis maupun alat buktisaksi

yang ada tand tanganpadahal sebelumnya gugatan penggugat tidak ada tanda tangan dangugatan yang ada tandtangan yang diserahkan pada tanggal 4 Mei 2021yang kemudian dijadikan bukti surat T.I.IIl10 yang ada paraf KetuaMajelis pada bagian kiri bukti Surat tersebut;Bahwa dengan melihat alasanalasan hukum tersebut diatas maka jelasgugatan Terbanding yang didaftarkan melalui ECourt (DokumenElektronik) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada tandatangan baik dari Penggugat maupun kuasanya sebaggaimana

peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dan Tergugat II dalammenerbitkan kedua surat keputusan Objek Sengketa adalah Peraturan BupatiKuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desasebagaimana terurai sebagai berikut:Pasal 34Calon Anggota BPD terpilin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 10 danPasal 22 ayat 13 ditetapbkan dengan Keputusan Panitia Pengisian tentanganggota BPD terpilih;Pasal 35 ayat (2)Kepala Desa menyampaikan anggota BPD terpilih sebaggaimana

Ketua badanPermusyawaratan Nagari (BPN) Nagari Koto Gadang Guguk;a Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui alasan Wali Nagaridiberhentikan, karena Wali Nagari telah mengangkat danmemberhentikan Kepala Jorong sebagai perangkat nagaritanpa prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan; SakSi menjelaskan bahwa dari hasil musyawarah BPNmenyarankan agar Wali Nagari melaksanakan tatapemerintahan yang sesuai dengan aturan yang berlakua Saksi menjelaskan bahwa dasar bagi Saksi mengeluarkan suratKetua BPN sebaggaimana