Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa/mengujiberdasarkan prosedural formal dan materiil terbitnya Objek Sengketaa quo sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku danbukan menguji sengketa kepemilikan ;Hal. 15 dari 23 hal. Put.

No.328 K/TUN/2009Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quosesuai ketentuan Pasal 50 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaa quo maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi, maka Eksepsitentang hal tersebut haruslah ditolak ;Bahwa di dalam putusan Majelis

gugatan, jawaban, replik, kesimpulan parapihak Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalamsengketa ini adalah :"Apakah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat telah sesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku atau tidak" ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan beban pembuktian dan penilaian pembuktian sesuai ketentuanPasal 107 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya menguji objek sengketaa

quo berdasarkan prosedural formal dan materiil terbitnya objek sengketaa quo sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan bukan mengujisengketa kepemilikan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum bahwa ini adalah merupakan kewenangan absolutperadilan umum yang merupakan sengketa keperdataan mengenaikepemilikan, dan oleh karena itu harus dibatalkan ;Bahwa fakta hukum menunjukkan proses

P3b dan T6. makaMajelis Hakim berpendapat bahwa surat dasar dari terbitnya objek sengketaa quo yaitu akte verponding No.2757 yang kemudian menjadi akte vanEigendom (akte hak milik) No.1373 atas nama: SHIE ING GOAN danselanjutnya menjadi akte van Eigendom (akte hak milik) No.1655 atasnama : THIO BOAN NiO ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T6 (Surat Kuasa) dan T7(kuitansi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akte hak milik akte vanEigendom No.1655 atas nama : THIO BOAN NIO dijual kepada Prof Dr.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009194.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentanganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 95/B/PK/Pjk/2021dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3.

banding Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02975/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10 September 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/14/059/17,tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketaa

tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117387.15/2014/PP/M.XIllATahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT11/7387.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 terkait sengketaa

Zainul ArifinNomor 20, Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanHalaman 4 dari 8 halaman.

PUTUSANNomor : 117/B/2015/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaA HM A Dl, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilbertempat tinggal di Gunungkunci, RT. 04, RW. 09, KecamatanKartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagaiwanna nnn nanan nanan nnn

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000649.99/2018/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018 terkait sengketaa quo untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatHalaman 3 dari 8 halaman.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 0001 1/167/14/052/16Tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014 yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor 000649.99/2018/PP, atas nama PTNippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km.122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten, terkait sengketaa

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00925/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak Masa Pajak Februari 2013 Nomor00002/287/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017, atas nama PTPerusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1051.000, beralamatdi Jalan Zainal Arifin, KH 20, Krukut Jakarta Barat terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Februari 2013 #NomorHalaman3 dari 9halaman.Putusan Nomor 5217/B/PK/Pjk/202000002/287/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017, atas nama: PTPerusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1051.000, beralamatdi Jalan Zainal Arifin, KH 20, Krukut Jakarta Barat terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Bahwa perlu Tergugat Il sampaikan pelelangan objek sengketaa quoadalah Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangundangNo. 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan (UUHak Tanggungan) sehingga pelaksanaannya selaintunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 27/2016) dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan LelangDengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta LelangMelalui Internet (PMK No. 90/2016), juga tunduk

Bahwa Tergugat Il membantah dengan tegas dalil Penggugat baik padaposita maupun petitum gugatannya yang pada pokoknya menyatakanbahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamelakukan lelang atas objek sengketaa quo.4.

Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketaa quo telah sesuai denganUU 4/1996 dan ketentuan pelelangan yang berlaku yaitu PMK No.27/2016, serta tidak ada permintaan/putusan yang memerintahkanHalaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 872/Padt.G/2019/PN Mdn10.penundaan/pembatalan rencana lelang atas objek a quo sebagaimanayang akan Tergugat II uraikan dalamdalildalil selanjutnya.Bahwa Penggugatadalah debitur dari PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tok.

(Bank BNI)in casu Tergugat dalam perjanjian kredit antaraPenggugat dengan Tergugat I.Bahwa dalam perjanjian tersebut, Penggugat telah sepakat untukmengagunkan objek sengketaa quo sebagai jaminan pembayaranpinjaman kredit dan atas jaminan tersebut telah diikatkan hak tanggunganperingkat atas nama Tergugat I.Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketaa quoyang dilaksanakanoleh Tergugat II atas permintaan Tergugat merupakan akibatwanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Penggugatselaku debitur.Bahwa

quodilakukan dengan cara melawan hukum adalah tidak benar, karena padafaktanya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek a quoadalah telah sesuai dan memenuhi prosedur ketentuan yang berlaku, olehkarenanya Risalah Lelang atas objek sengketaa quoadalah sah dan benarserta Sempurna mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 872/Pat.G/2019/PN Mdn22.23.24.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnyaMajelis Hakim menolak

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketaa quo secara substansial mengandung cacat kehendak yang dilakukanoleh Pemohon Sertipikat Objek Sengketa yaitu mengandung cacatyuridis dari data fisiknya karena adanya perbedaan data fisik tanah yangterdapat dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Februari 2001diketahui olen Kepala Desa Teratak Buluh tanggal 10 Mei 2002 RegisterNomor 08/TB/2002 serta diketahui Camat Siak Hulu tanggal 15 Mei2002 Register Nomor 1594/SH/2002 atas

nama Asni dengan sengketaa quo yaitu perbedaan arah mata angin letak tanah yangmenyebabkan terjadinya perbedaan letak dan batasbatas tanah yangdijadikan sebagai alas hak permohonan sertipikat hak milik objeksengketa dengan letak dan batas tanah yang terdapat dalam surat ukursertipikat objek sengketa a quo, sehingga bertentangan denganketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3. 3.

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus sertamenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama denganacara biasa dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diJalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketaA) CO e1.KANTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Petinggi RT.01.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 8 halaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

PUTUSANNomor : 229/B/2019/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaA Cf aeBUPATI GRESIK, tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik; 22 222 22 nnn nn nnn none eeDalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. NURLAILIE INDAH K., S.H., M.Kn. 2.

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PTPelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP:02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan A.M

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/20203.4.

Anehnya lagi, TERGUGAT telah menandatangani OBJEK SENGKETAa quo TANPA DASAR HUKUM yang jelas, karena berdasarkanPeraturan perUndangUndangan yang berhak menandatangani danmenerbitkan seperti surat dimaksud diciptakan Peringatan ke tetapiisinya SURAT PEMBONGKARAN RUMAH seharusnya yangmenerbitkan seperti itu adalah GUBERNUR DKI JAKARTA atauWALIKOTA JAKARTA TIMUR, namun in casu TERGUGAT telahmelampaui wewenangnya dalam menerbitkan objek sengketa a quo ; Bahwa dikatakan PARA PENGGUGAT melanggar Peraturan

terlebih dahulu disepakati bersama namun hal initidak pernah ada tawaran atau mufakat dari TIRGUGAT maka hal tersebutsudah bertentangan dengan Pasal 9 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yangFOES.) mmm nnn nnn ct en nePENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUKKEPENTINGAN UMUM DILAKUKAN DAHULU MUSYAWARAH,, dan jugabertentangan dengan PasaL 28 ayat (4) UndangUndang Dasar 1945yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, adalah tanggung jawab12.13.Negara, terutama Pemerintah, sehingga sudah sepatutnya objek sengketaa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP00176/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan (PPh) Nomor: 00009/206/14/048/16 tanggal 26September 2016, atas nama: PT Fuji Bolt Indonesia, NPWP03.191.059.9048.000, beralamat di Jalan Danau Sunter Barat BlokA Ill No. 3839, TanjungPriok, Jakarta Utara, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan (PPh) Nomor: 00009/206/14/048/16 tanggal 26September 2016, atas nama: PT Fuji Bolt Indonesia, NPWP03.191.059.9048.000, beralamat di Jalan Danau Sunter Barat BlokA Ill No. 3839, TanjungPriok, Jakarta Utara, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009192.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman.

sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/14/059/17, tanggal 16 Juni2017, Masa Pajak Mei 2014, sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00132/NKEB/WP4uJ.07/KP.009/2018, tanggal 5 September 2018, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketaa

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP3092/WPJ.07/2014 tanggal 9 Desember 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2009 Nomor 00891/207/09/052/11 tanggal 3 November 2011, atasnama PT SC Johnson Manufacturing Cibubur d/h PT Sara LeeHousehold Indonesia, NPWP 01.003.169.8052.000, beralamat diJalan Raya Bogor Km 27, Ciracas Jakarta Timur terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2021PT SC Johnson Manufacturing Cibubur d/h PT Sara LeeHousehold Indonesia, NPWP 01.003.169.8052.000, beralamat diJalan Raya Bogor Km 27, Ciracas Jakarta Timur terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

TB SimatupangKav.88, Kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2011Halaman 4 dari 9 halaman.

TB SimatupangKav.88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3. 4.

PUTUSANNomor 5 /G/2015/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutusdan menyesaikan sengketa tata usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memberikan putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketaA CO e31. AJIS atau AZIS H. ABUBAKAR, berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Tukang Kayu, beralamat di DusunLabuhan, Desa Huu Kabupaten Dompu 52. K.

Nomor 970 K/Pdt/201910.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Menetapkan 1/4 (satu perempat) bagian bebas dari tanah sengketaa quo menjadi hak Bernadetha Djawa atau ahli waris penggantinya yaituTergugat sampai dengan Tegugat VI;Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat bersamasama Tergugat sampai dengan Tegugat VI selaku ahli waris penggantiBernadetha Djawa untuk membagi tanah sengketa berdasarkan bagianmutlak (legitime portie) Para Penggugat a quo;Menghukum Tergugat sampai dengan Tegugat VI untuk tidakmengganggu

Sertifikat Hak Milik Nomor 40 tanggal 20 September 1996atas nama Clara Diaz sah menurut hukum;Menyatakan hukum Akta Hibah Nomor 28/PPAT/KEC.LTK/III/2003tanggal 11 Maret 2003 yang adalah Tidak Sah/Batal Demi Hukum;Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 40 tanggal 18 Maret 2003atas nama pemegang hak baru Bernadetha Djawa dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan hukum Para Penggugat selaku ahli waris Clara Diaz, berhakmenuntut pembagian /egitime portie/bagian mutlak atas tanah sengketaa