Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 9/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
SUCI MAWARNI, SH
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16252
  • Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya menyebutkan Pada saat UndangUndang ini berlaku, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide pasal 136 UU No. 5Tahun 2014):Menimbang, bahwa apabila dilihat lebin lanjut semangat pembentukanUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sepil
Register : 28-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
14163
  • Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya menyebutkan* Pada saat UndangUndang ini berlaku, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun1999 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokokPokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide pasal 136UU No. 5 Tahun 2014):Menimbang, bahwa apabila dilihat lebin lanjut semangat pembentukanUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sepil
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
15769
  • 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya menyebutkanPada saat UndangUndang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974Tentang PokokPokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (videpasal 136 UU No. 5 Tahun 2014);Menimbang, bahwa apabila dilinat lebin lanjut semangat pembentukanUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sepil