Ditemukan 1357728 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serilus status serayu saratu sertu seratun seratu suratun sergius sefanus
Penelusuran terkait : 194 (seratus sembilan puluh empat) butir obat double l (ll) Uang tunai rp.102.690.000 - (seratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) 104 (seratus empat) butir obat jenis yurindo berlogo “y” 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu ulin berbagai ukuran dengan volume 3 2964 m3 - uang rp 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)). dipergunakan dalam perkara haidir alias kadir. 108 (seratus delapan) butir obat keras berbentuk pil warna putih bertuliskan huruf “y” 5 (lima) buah jerigen warna putih berisikan solar @ 20 (dua puluh) liter per jerigen sebanyak 100 (seratus) liter - 1 (satu) unit mobil mitsubishi l300 warna hijau dengan no. pol da 1935 e dengan tangki modifiasi; - 1 (satu) buah stnk da 1935 e pemilik an. h. syahraini; dikembalikan kepada terdakwa bahri als. sappo bin h. badding; - bbm solar sebanyak ± 140 (seratus M e n e t a p k a n : 1. mengabulkan permohonan para pemohon. 2. menetapkan sah secara hukum penggantian nama anak para pemohon dari dari digo fran batista menjadi muhammad digo maulana; 3. memberi ijin kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota bukittinggi setelah salinan resmi penetapan ini di tunjukan kepadanya untuk membuat catatan atas perubahan nama anak pemohon dimaksud pada register akta pencatatan sipil dan memperbaiki kutipan akta pencatatan sipil atas nama anak pemohon; 4. membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar rp. 196.000 -(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan Karena tidak beralasan menurut hukum; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung; - bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000 00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair;
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Mrb
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Reni Noviyanti, SH
Terdakwa:
Damri Alias Seratus Bin Plus
28 — 6
    1. Menyatakan Terdakwa Damri alias Seratus bin Pilus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Damri alias Seratus bin Pilus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti
    Penuntut Umum:
    Reni Noviyanti, SH
    Terdakwa:
    Damri Alias Seratus Bin Plus
    PUTUSANNomor 212/Pid.Sus/2018/PN Mrb DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perkarapidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : DAMRI Alias SERATUS Bin PILUS ;Tempat Lahir : Desa Bukit Kemang ;Umur/ Tgl.Lahir : 25 Tahun / Tahun 1992 ;Jenis Kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Bukit Kemang, Kecamatan Tanah
    Menyatakan Terdakwa DAMRI Alias SERATUS Bin PILUS terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikHalaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor : 212 / Pid.Sus / 2018 / PN MrbIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalamdakwaan Kesatu alternatif ;2.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMRI Alias SERATUS Bin PILUSberupa pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, ( delapan ratus juta rupiah ) subsider 3 ( tiga ) bulan penjaradengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;3.
    merupakan tulang punggung perekonomiankeluarganya ;Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, PenuntutUmum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetappada tuntutannya ;Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor : 212 / Pid.Sus / 2018 / PN MrbMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke mukapersidanganberdasarkan dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2018 NomorReg.Perkara : PDM 100 / BNGO/ 09 / 2018, didakwa melakukan perbuatan :DAKWAAN :KESATU :Bahwa ia Terdakwa DAMRI Alias SERATUS
    klip plastik berisi serbuk kristal putin bening, seberat 0,21 g(bruto) dan 0,03 g (netto) mengandung Methamphethamine (bukan tanaman)termasuk Narkotika Golongan (Satu) pada Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAU:KEDUA :Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor : 212 / Pid.Sus / 2018 / PN MrbBahwa ia Terdakwa DAMRI Alias SERATUS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-03-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 7 Maret 2023 — ANNISA PUTRI, PIMPINAN CV BINTANG SERATUS TEKNIK
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANNISA PUTRI, PIMPINAN CV BINTANG SERATUS TEKNIK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2790 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — PIEN THIONO, S.T.;
815 — 910 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]
  • Aripin, S.Sos. dan BendaharaPengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/ 2013tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp569.438.100,00 (lima ratus enam puluhsembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
    Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Berita Acara Serah terima BarangNomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 tersebut telah dengan sengaja dibuatpalsu isinya seolaholah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen)diterima oleh Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahalkenyataan sebenarnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 masih terdapatkekurangan barang meubelair yang belum diterima dengan rincian sebagaiberikut:1.
    Aripin, S.Sos. dan BendaharaPengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp569.438.100,00 (lima ratus enam puluhsembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
    Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016palsu isinya seolaholah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen)diterima oleh Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahalkenyataan sebenarnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 masih terdapatkekurangan barang meubelair yang belum diterima dengan rincian sebagaiberikut:1.
    Hanse Garden Indonesia untuk melaksanakan Kegiatan PengadaanMeubelair Sekretariat DRPD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan waktupenyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaanharus sudah selesai dan diserahterimakan pada tanggal 27 Desember 2013:Bahwa Terdakwa Pien Thiono selaku direktur CV.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon:
SADIN WIJAYA, dkk. mewakili seratus lima puluh tujuh orang
Termohon:
PT. SARI KERAMINDO INTERNATIONAL
413 — 80
  • Pemohon:
    SADIN WIJAYA, dkk. mewakili seratus lima puluh tujuh orang
    Termohon:
    PT. SARI KERAMINDO INTERNATIONAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2514 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — MOCHAMMAD TABI’IN bin DALLAL;
727 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]
  • HRIuntuk membayar biaya pologoro sebesar 10% (sepuluh per seratus) dariharga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasarPeraturan Desa (Perdes) Nomor : 03 tahun 2010 Tentang Pungutan DesaAnggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon, sebagaimana dimaksud dalamsurat Kepala Desa Bantarkulon kepada Direktur Utama PT.
    HRIuntuk membayar biaya pologoro sebesar 10% (sepuluh per seratus) dariharga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasarPeraturan Desa (Perdes) Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Pungutan DesaAnggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon, sebagaimana dimaksud dalamsurat Kepala Desa Bantarkulon kepada Direktur Utama PT.
    Menghukum Terdakwa MOCHAMMAD TABIIN bin DALLAL untuk membayaruang pengganti kepada Negara sebesar Rp140.100.405,00 (seratus empatpuluh juta seratus ribu empat ratus lima rupiah), dengan ketentuan jikaTerpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai hartabenda yang mencukupi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 440/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 23 Februari 2022 — Mewakili Seratus Tujuh Puluh Tujuh Orang
Termohon:
PT. CIPTA ARTHA GRAHA MULIA
22 — 17
  • Mewakili Seratus Tujuh Puluh Tujuh Orang
    Termohon:
    PT. CIPTA ARTHA GRAHA MULIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh ; ISMET NANDA MAHKOTA, ST
99 — 671 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdakwa dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. ... [Selengkapnya]
  • Undangundnag Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI yang tertuang dalambeberapa putusan Judex Juris, bahwa kerugian Negara diatas Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 dan kerugian Negara dibawah Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) dikenakan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 06-06-2023 — Putus : 18-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PN CIBADAK Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Cbd
Tanggal 18 Agustus 2023 — V Seratus Sukses
2.Fauza Auziawati
Turut Tergugat:
Notaris dan PPAT Septian A, SH,M.kn
55 — 35
  • Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.500,-

    • (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

    V Seratus Sukses
    2.Fauza Auziawati
    Turut Tergugat:
    Notaris dan PPAT Septian A, SH,M.kn
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 18-11-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 10-04-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 8 Maret 2022 — PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
Turut Tergugat:
1.PT WISMA SERATUS SEJAHTERA
2.PT. PP PROPERTI TBK
64 — 10
  • PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
    Turut Tergugat:
    1.PT WISMA SERATUS SEJAHTERA
    2.PT. PP PROPERTI TBK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1521 — 1113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
  • Jayapura TA2010, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papuamenyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.182.855.401,00 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta delapanratus lima puluh lima ribu empat ratus satu ribu rupiah) sebagaimanatercantum dalam Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan KerugianKeuanganNegara Perwakilan BPKP Propinsi Papua sesuai lampiranSurat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor Nomor : SR7/75/PW/26/5/2015 tanggal 29 April 2015 atau setidaktidaknya
    seperti dalam pasal 3 jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 tahun 2001;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan terhadap Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklan didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugianNegara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri makaditerapkan Pasal 2 ayat (1) sedangkan bilamana kerugian Negara kurang dariRp100.000.000,00 (seratus
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 11-01-2017 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PA PINRANG Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Prg
Tanggal 23 Januari 2017 —
107 — 47
  • Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanmajelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senintanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal1488 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis,Drs. Muhsin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H,.
    Redaksi Rp. 5.000.Rp. 191.000,(seratus sembilan puluh satu riburupiah).Hal. 11 dari 11 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PA.Prg
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 16-02-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PA CILEGON Nomor 92/Pdt.P/2015/PA.Clg
Tanggal 6 Maret 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
30 — 20
  • Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebankan biaya perkara ini kepada kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2015 sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 01-02-2013 — Putus : 01-03-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 164/Pdt.P/2013/PA.Kis
Tanggal 1 Maret 2013 — Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
17 — 3
  • Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
    Membebankan Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 151000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam musyawarah Majelis Hakimpada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013. bertepatan dengan tanggal 18Rabiulakhir 1434, oleh Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 25-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 38_Pdt_P_2016_PNBkt_Kabul_04052016_AktaKelahiran
Tanggal 4 Mei 2016 — Pemohon:DESRI FULHADI Dkk
65 — 16
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
    Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohonsebesar Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah Penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Mai2016 oleh DEWI YANTI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan NegeriBukittinggi.
    Rp. 5.000,Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam riburupiah);Hal. 10 dari 10 hal.Pen.No.38/Padt/P/2016/PN Bkt
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 16-02-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PA CILEGON Nomor 97/Pdt.P/2015/PA.Clg
Tanggal 6 Maret 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
33 — 11
  • Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebankan biaya perkara ini kepada kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2015 sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 14-03-2016 — Putus : 22-01-2016 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 21_Pdt_P_2016_PNBkt_Kabul_22012016_AktaKelahiran
Tanggal 22 Januari 2016 — Pemohon:SUSILAWATI
44 — 9
  • Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
    Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam riburupiah);Demikianlah Penetapan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 22Januari 2016 oleh DEWI YANTI, S.H, sebagai Hakim Pengadilan NegeriBukittinggi.
    Rp 5.000.00Jumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam riburupiah);Hal. 7 dari 6 hal.Pen.No.21/Pdt/P/2016/PN.BKT
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 16-02-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PA CILEGON Nomor 95/Pdt.P/2015/PA.Clg
Tanggal 6 Maret 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
20 — 11
  • Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebankan biaya perkara ini kepada kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2015 sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 16-02-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PA CILEGON Nomor 93/Pdt.P/2015/PA.Clg
Tanggal 6 Maret 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
26 — 14
  • Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebankan biaya perkara ini kepada kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2015 sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN CIANJUR Perdata
Register : 11-09-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN CIANJUR Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Cjr
Tanggal 25 September 2023 — Pemohon:
TITIN RATNASARI
78 — 0
  • lahir di Cianjur tanggal 17 November 1996 menjadi Rani lahir di Cianjur tanggal 3 Oktober 1996;
  • Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut, dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK 3203124310960007;
  • Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 17-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
1.JUNI SANDY IWANTO
2.MULYO BUDI
3.DIDIT EKO PRASETYO
4.SISWANTO
5.DODIK IRAWAN
6.PONITI
7.AJI SANTOSO
8.MUHAMMAD KHOIRUL ALIFAN
9.SAIFUDDIN ZUHRI
10.ZAKARIYA
Tergugat:
CV.Bintang Seratus Teknik
90 — 15
  • Penggugat:
    1.JUNI SANDY IWANTO
    2.MULYO BUDI
    3.DIDIT EKO PRASETYO
    4.SISWANTO
    5.DODIK IRAWAN
    6.PONITI
    7.AJI SANTOSO
    8.MUHAMMAD KHOIRUL ALIFAN
    9.SAIFUDDIN ZUHRI
    10.ZAKARIYA
    Tergugat:
    CV.Bintang Seratus Teknik