Ditemukan 26 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-07-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Bla
Tanggal 14 Juli 2015 — 1. FREDDY WIBOWO, SE 2. IKE SOELEMAN KRISTANTO, SE.,
6917
  • singkatnya Putusan ini maka baikReplik maupun Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; telah mengajukan Bukti Surat berupa :1.Menimbang, bahwa untuk membukikan dalil Gugatannya, para Penggugat Foto Copy Kutipan Akta perkawinan No. 300/2000 tanggal 12 Juni 2000 yangdikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang yang menyatakanbahwa tanggal 10 Juni 2000 di Semarang telah tercatat perkawinan antaraFreddy Wibowo dengan Ike Soelaiman Kristanto, diberi tanda P.I & PJH; Foto Copy Sertipikak
Register : 24-01-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 18 Juli 2012 — 1.Karelina Pakpahan,2.2. Ricardo Sitinjak, SH,DKK;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara,2.2. PT. Gandhi Multi Trans
4633
  • . : Sertipikak Hak Guna Bangunan Nomor : 2579 DesaKebon Bawang, Surat Ukur Nomor : 06305/1999 tanggal 26 Juni 2000 seluas290 M2, an. Karelina Pakpahan, Cs. (fotocopy sesuaiasli) ; 21 Bukti P21. : Surat Sekretaris Kota Jakarta Utara selaku PanitiaPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum No. 1461/1.711 Hal. Undangan tanggal 25 Maret 2010 Kepada ..............
Register : 14-03-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN MALANG Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penggugat:
1.Ny. MERIYATI ditulis juga MERYATI
2.LOEDI HARIANTO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KOTA MALANG
2.EKO BUDI SISWANTO
8636
  • Sertipikak Hak Milik Nomor 135/Kel. Dinoyo Gambar Situasi Nomor603 tanggal 1541983 luas 2.215 m?
Register : 11-08-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 384/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT
Tanggal 29 Juli 2015 — LINDA SANTOSO; LAWAN; 1. HENDRIK KARLAM; 2. ANAWATI ISKANDAR;3. JOYCE D WAROKA; 4. TJHAI SANTO FRANSISCUS/PD SAMAJAYA; 5. SRI RAHAYU SEDYONO MARTOATMODJO, SH. Notaris/PPAT; 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA BARAT; 7. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk dahulu BANK DAGANG NEGARA Cabang Jakarta Roxy Mas; 8. PT. BALAI LELANG ARTHA GASIA
775
  • (tergugat V); Bahwa pada saat Tjhai Santo Fransicus, berhadapan dengan penggugat,ternyata orangnya tidak sama dengan orang yang menyerahkan sertipikak asliNo.804 yang mengaku bernama LINDA SANTOSO.( bukti P14); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tanda tangan di akta jual beli No.69/kebun Jeruk/1993 tanggal 6 maret 1993 yang dibuat dihadapan Notaris(Tergugat V), pada Laboratoris Kriminalistik Badan Kriminal Polri (boukti P17)diperoleh adanya kesimpulan bahwa Tanda tangan NY.
Register : 26-10-2016 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-08-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 406/Pdt.G/2016/MS.BIR
Tanggal 31 Oktober 2017 — PENGGUGAT, I, II, III, IV, V, Vs TERGUGAT, I, II, III, IV, V, VI, IIV.
3614
  • Bahwa oleh karena penghibahan mana terjadi antara orangtua dengan anaknya, maka Akta hibah No. 85/KJ/2009,tanggal 4 Maret 2009 serta penerbitan sertipikak dari haktersebut, dalam hal in SHM No.240, tanggal 7 April 2010 atasnama Penggugat Rekonpensi/Tergugat KonpensiI, II, IV sudahsepantasnya dinyatakan tidak sah dan mohon untuk nyatakantidak berkekuatan Hukum dan VI dan tidak ada PenggugatRekonpensiI, I, IV dan VI;Berdasarkan kepada semua hal yang telah dikemukakandiatas, maka mohon kehadapan Hakim
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
359225
  • dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagidaerah itu ;Berdasarkan dalildalil tersebut maka gugatan Penggugat lebih tepatmerupakan gugatan berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara perkara tersebut menjadi kewenanganatau Kompensi Absulut dari pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPeradilan Umum karena gugatan Penggugat bukan mempermasalahkankepemilikan hak atas tanah tetapi lebih kepada perbuatan hukum Pejabat TataUsaha Negara mengenai pembatalan Sertipikak