Soetandyo Wignyosoebroto, dalam bukunyaHukum Paradigma, metode dan dinamika masalahnya, penerbit ElsamHuma, Jakarta, 2002, hal 31 menyatakan:....

Namunkemudian kata kerja ini bertindak sebagai kepala dari suatu frasa nomina;Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ujung dari proses berupa keputusan(decisions). Keputusan yang dihasilkan dari penilaian dan pertimbangan normatifterhadap prilaku individu atau masyarakat. Menilai dan menelaah suatu perbuatanyang sebelumnya tidak dikualifikasi sebagai perbuatan pidana dijustifikasi sebagaiperbuatan pidana.

Bahwa Sutandyo alias Sutandiyo alias Soetandyo alias Koh Ingselanjutnya dalam gugatan mohon disebut Sutandyo, sekitar awal tahun 2004setelah meninggalkan keluarganya di Jogjakarta, kemudian tinggal berdomisilisendiri di RT. 09/ Rw. 04 Tegalringin Manisrenggo Klaten; berkaitan Sutandyotelah meninggal dunia pada tahun 2010, hal mana Sutandyo terkait dan aktifdalam pinjam sertifikat barang sengketa, maka Para Penggugat menarikahli waris Almarhum Sutandyo untuk lengkapnya para pihak dalam gugatan inidan

SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 tahun 1963 tanggal4 Agustus 1963 dan praktek Mahkamah Agung Republik Indonesia KUHPerdata tetap menjadi acuan dalam memutuskan perkara.Halaman 7 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLGDalam perkembangannya, konsep hak milik dalam KUHPerdata Buku IIAquo kemudian diadopsi UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960, yangsampai sekarang merupakan hukum Positif di Indonesia. dengandemikian norma hak milik menjadi hukum positif yang berlaku diIndonesia.Menurut Soetandyo

(Wignjosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi, FakultasPascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983. Sebagaimana dikutif olehTjuk Wirawan, dalam bukunya Amputasi Hukum Suatu Upaya Para BirokratPembangunan Universitas Jember, Jember, 2000, hal. 3);Menimbang, bahwa sebagai renungan, Socrates, filsuf besar Yunanitekuno berseru The unexamined Life is Not Worth Living yang bermaknabahwa : Hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak layakdijalani*.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidakmempertimbangkan pendapat pada buku Hukum dan Keadilan Masyarakat,karangan Prof Soetandyo Wignyjosoebroto halaman 14 : Pemahaman dan PraktikHukum seharusnya tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek hukumnormatifformalistik, namun juga harus memperhatikan aspek SosiologisMasyarakat, ini mengingat Hukum bukanlah aturan yang jatuh dalam ruanghampa, ia hadir di dalam konteks masyarakat yang dinamis, perwujudan Hukumakan bergantung

(Wignjosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi, FakultasPascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983.

(Wignjosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi, FakultasPascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983.

(Wignjosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi, FakultasPascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983.

(Wignjosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi, FakultasPascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983.

Terhadap Putusan Judex Factisesungguhnya mencerminkan putusan yang bisa menimbulkanmalapetaka, karena putusan tersebut tidak cermat, keliru atausalah, sehingga putusan semacam ini bisa menyebabkan yang3:sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justrukehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban justrulepas dari kewajiban;(Linat: Soetandyo Wignyosoebroto, Wajah Hakim DalamPutusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak AsasiManusia, Jakarta, Komisi Yudisial, R.., 2010, Halaman 8

persegi)berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Surabaya Nomor 68Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakartatersebut secara kornologis dapat diruntut sebagai berikut; Bahwa pada awalnyaTanah dengan luas 887 m* (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi)berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Surabaya Nomor 68Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakartatersebut adalah milik atau atas nama Pudyastono Soetandyo

Soetandyo Wignyosubroto menjadikansalah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi,karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban;padahal akibat dari korupsi Sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidakdirasakan saat itu juga tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapatberakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat.

Soetandyo Wignyosubroto menjadikansalah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi,karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban,padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidakdirasakan saat itu juga tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapatberakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat.

Disebutkan dan dibentangkan secara agakterurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundangundangan, strukturorganisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kulturyang akan ikut menjadi determinan bermaknatidaknya hukum dalamkehidupan nasional dari hari ke hari (Soetandyo Wignjosoebroto, 2012: 4).Apalagi bila melihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakpidana korupai sangatlah luas maka peran masyarakat ini tentu perlu untukdiwadahi.

Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologisdalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptifdigolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban; padahal akibat dari korupsihalaman 30 dari 66 hal, putusan No: 80/Pra.Pid/2021PN.JAKSELsungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga tetapidalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatananmasyarakat.

Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologisdalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptifdigolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban; padahal akibat dari korupsisungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga tetapidalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatananmasyarakat.

Saksi WAWANTJAHJONO SOETANDYO Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I danTerdakwa II dalam hubungan pekerjaan yaitusaksi digaji oleh Terdakwa. Bahwa saksi adalah pelaksana dilapangan dalampengiriman CPO dari pabrik ke pontoon. Bahwa saksi pernah diperintah untuk mengirimke PT. SJIM. Bahwa pengiriman tersebut dilakukan karena adaperintah dari pimpinan. Bahwa pada akhir 2009 pernah melakukanpengiriman CPO tetapi saksi tidak mengetahuidikirim kemana.

(Soetandyo Wignjosoebroto, Pembebasan Tanah, Harian SuaraPembaruan, 7 November 1961, Hlm. 2)Ekstralegal dalam konteks permasalahan ini adalah (TERGUGAT xX)menggunakan caracara melawan hukum dengan memanipulasikekuatan militer untuk mendapatkan tanahtanah petani di Desa Kutadengan melakukan pengancamanpengancaman atau intimidasiintimidasiyang bertujuan memaksa petani atau pemilik tanah untuk menjualtanahnya kepada TERGUGAT X serta memanfaatkan dan melakukankonspirasi dengan oknumoknum kepala Kecamatan

(Soetandyo Wignjosoebroto, Pembebasan Tanah, Harian SuaraPembaruan, 7 November 1961, Him. 2)Ekstralegal dalam konteks permasalahan ini adalah (TERGUGAT xX)menggunakan caracara melawan hukum dengan memanipulasikekuatan militer untuk mendapatkan tanahtanah petani di Desa Kutadengan melakukan pengancamanpengancaman atau intimidasiintimidasi yang bertujuan memaksa petani atau pemilik tanah untukmenjual tanahnya kepada TERGUGAT X serta memanfaatkan danmelakukan konspirasi dengan oknumoknum kepala Kecamatan