antaraPembanding dengan Pembanding pada BRI Cabang Sinjai sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);5) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 3, karena tidakpernah ada pemisahan harta bersama sebelum Pembanding berceraidengan Terbanding;6) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 4, karena padakenyataannya Pembanding tidak pernah menyerahkan harta bersamakepada Terbanding;7) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 5, karena tidakpernah terjadi penyerahan sukrela

Keputusan Bupati SabuRaijua Nomor :459/KEP/HK/2013 sebagai Sumbangan Pihak Ketiga bersifar ikhlas,sukrela tanopa paksaan dan tekanan, tidak ada sanksi. Oleh karena ituPerda Nomor 30 tahun 2011 tidak dapat disebut sebagai RetribusiDaerah/ Pajak Daerah; Yang bertanggungjawab menagih dan atau menerima Sumbangan PihakKetiga adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sabu Raijua melaluitim lapangan. Bukan Kasat PolPP.

Menghukum Terbanding semula Tergugat Rudiyanto Go atau siapapun yangmendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan Ruko EbenSeluler dan Ruko Eben Travel dan selanjutnya menyerahkan kepadaPembanding semula Penggugat baik secara sukrela maupun denganbantuan aparat yang berwenang;8. Menghukum Terbanding, Turut Terbanding , II dan Ill semula Tergugat,Turut Tergugat I, Il dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;9.

TIDAK pernah menggarap tanah sama sekali di blok 69, Golongan KebunZone PRIIII;~saroaoSANGAT ANEH DAN JANGGAL karena secara sukrela membayar IURANdan PAJAK bertahuntahun, apa maksud dan tujuannya.KEJANGGALAN KE8TIDAK MEMILIKI TANAHBahwa dari data dalam Surat IREDA JAKARTA TIMUR danfakta fakta dilapangan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah, kecuali berbuatsebagai PENGGARAP KEBUN artinya sebagai Petani Penggarap.Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, sesungguhnya Surat KetetapanIREDA

Bahwa penghadap secara sukrela akanmenyerahkan jaminandiatas untuk dijual secara dibawah tangan oleh Bank.4.

dan Tergugat II yang sudah diletakkan sitajaminan dapat lakukan eksekusi lelang melalui Balai Lelang Negara;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il agar pengosongan objek sitajaminan secara sukrela apabila keberatan maka dapat dilakukan eksekusipengosongan menurut hukum serta dibantu alat Negara/Kepolisian;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara sukarela untukmenyerahkan hakhak kontrak/sewa kepada Para Penggugat secarahukum;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada

tetapiPara Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah) ;5.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggungrenteng untukmengembalikan/membayar dengan uang secara tunai dan kontan apabilaTergugat dan Tergugat II keberatan maka benda bergerak dan benda tidakbergerak milik Tergugat dan Tergugat Il yang sudah diletakkan sita jaminandapat lakukan eksekusi lelang melalui Balai Lelang Negara ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il agar pengosongan obyek sita jaminansecara sukrela

apabila keberatan maka dapat dilakukan eksekusi pengosonganmenurut hukum serta dibantu alat Negara/Kepolisian ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara sukrela untuk menyerahkanhakhak kontrak/sewa kepada Para Penggugat secara hukum ;Halaman 29 dari 99 Halaman.308.

Sehubungan dengan uraian Para Tergugat tersebut di atas yangmengungkapkan pengakuanpengakuan sukrela Penggugat tersebutsecara terperinci, maka apabila Penggugat merasa kepentingannyadirugikan oleh Para Tergugat dalam Perkara a quo, Penggugat dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang (yangberkompeten), in cassu Pengadilan Hubungan Industrial yang relevan;5.

pengadilan yang dapat dilaksanakan adalahputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde), yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan denganupaya hukum verzet, banding dan kasasi;Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan (eksekusi) terjadi apabilapihak yang dihukum tidak melaksanakan putusan secara sukarela.Melaksanakan putusan dapat dilaksanakan:1. secara sukarela, atau;2. secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak yangdihukum tidak mau melaksanakan secara sukrela

No. 19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 10 Maret2016 yaitu dengan memberikan Tegoran (Aanmaning) kepada TergugatRekonpensi I, Il dan Ill (Para Tergugat/Termohon Eksekusi (Sui Hok sebagaiTermohon , Ahli Waris Ali Kartono sebagai Termohon II dan Ke Huat aliasLepe Termohon Ill) yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memberikanbatas waktu sampai tanggal 14 April 2017 Tergugat Rekonpensi (TermohonEksekusi I) dan Tergugat Rekonpensi II (Termohon Eksekusi II) tidakmelaksanakan secara sukrela meskipun sudah ditegur

Menghukum Tergugat atau siapa saja agar mengosongkan obyek sengketa dengan menyerahkan secara sukrela kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari pak Hady dalam keadaan kosong apabila Tergugat keberatan dapat diajukan eksekusi pengosongan dengan bantuan Kepolisian ;

7.

No.1673/Pdt.G/2016/PA.Tng.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pula anak pertama yangbernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang ini berada danikut bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di Makasar, makaMajelis memerintakah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untukmenyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi secara baikbaik, kekeluargaan dan secara sukrela;Menimbang, bahwa selain menuntuk hak asuh/hadhonah, PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi pun menuntuth

Sitangganglangsung ke CU Harapan Jaya Kisaran yang saat itu masihberkantor di Jln Hamka No.40 Kisaran dan bertemu denganterdakwa.Bahwa pada saat tanggal 06 Januari 2009 tersebut, saksibersama saksi Gukben Sitanggang bertemu dengan terdakwasebagai bendahara di kantor CU Harapan Jaya Kisarantersebut, dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwabahwa saksi dan suami saksi bernama Jahara Sitanggangingin menjadi anggota CU Harapan Jaya Kisaran, dimanauntuk atas nama saksi sendiri dengan menggunakan sistemsimpanan sukrela

Zainal Karim, BA dianggap telahmenerima Keputusan DPP PPP dengan baik, aman, tertib danterkendali, sukrela atau ikhlas atas kesadaran seorang Penggugat H.Zainal Karim, BA;.

(Sebelas milyardlima ratus empat puluh juta rupiah );Bahwa dari semua nasabah yang menyimpan uangnyatersebut, tidak terdaftar sebagai anggota koperasisehingga sumber modal KSU Harapan Bersama tidakbersumber dari simpanan pokok, simpanan, wajib dansimpanan sukrela sebagaimana diamanatkan dalamPasal 41 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 tentangperkoperasian serta system penghimpunan dana darimasyarakat dengan pemberian bunga 50% tersebutbertentangan dengan Permeneg KOP dan UKM RI No.19/Per/M.KUKM/11/2008

Pelatihan HIPERKES di Yogyakarta tahun 2013;Bahwa saksi bertugas melakukan terapi, rehabilitasi dan rawat jalanterhadap pasien penyalah guna narkoba dibawah BNN dan segalabiaya ditanggung oleh BNN ;Bahwa pasien ahli yang mau direhabilitasi adalah pasien yang datangsecara sukrela ;Penanganan terdahap pasien yang datang secara suka rela adalahsebagai berikut::a. Terapi obatobatan untuk melepaskan zatnya dari tubuh;b. Konseling untuk mengetahui mengetahui dampakdampaknya;c.

Pelatihan HIPERKES di Yogyakarta tahun 2013;Bahwa saksi bertugas melakukan terapi, rehabilitasi dan rawat jalanterhadap pasien penyalah guna narkoba dibawah BNN dan segalabiaya ditanggung oleh BNN ;Bahwa pasien ahli yang mau direhabilitasi adalah pasien yang datangsecara sukrela ;Penanganan terdahap pasien yang datang secara suka rela adalahsebagai berikut:a. Terapi obatobatan untuk melepaskan zainya dari tubuh;b. Konseling untuk mengetahui mengetahui dampakdampaknya;c.

ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barangbarang sengketa .Bahwa orang yang secara nyata (feitelijk) menguasai tanah obyek sengketaadalah hanya Tergugat / Terbanding saja.Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding juga tidak sependapat danberkeberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertamaterkait pertimbangan hukum bahwa Negara juga harus ditarik sebagai ParaPihak dalam perkara a quo, sebab pada prinsipnya Para penggugat / ParaPembanding tidak berkeberatan dan bahkan secara sukrela

No. 489/PDT/2019/PT.BDGmenjalankan putusan secara sukrela. Pasal 196 HIR menyatakan jika pihakyang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusandengan sukarela, maka pihak yang menang memasukkan permohonan,baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadian negeriyang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan putusanitu.