Pasal 76 ayat (1) UUPT;13.

Tindakan TERGUGAT Illdan TERGUGAT Il memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa TERGUGAT Tanggal 5 September 2016 di tempatlain yang bukan merupakan tempat kedudukan perseroan tanpapersetujuaan PENGGUGAT selaku pemegang sahambertentangandengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT;Bahwa Pasal 76 ayat (5) UUPT menyatakan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;Berdasarkan Pasal 76 ayat (5) UUPT, keputusan yang dihasilkandalam

Pasal 76 ayat (1) UUPT Jo.

Dengan demikian maka Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Tanggal 5 September 2016 telah melanggar Pasal 75ayat (1) UUPT sehingga patut untuk dinyatakan batal."

Pasal 76 ayat (1) jo. 76 ayat (4) UUPT dankeputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Tergugat tanggal 5 September 2016 yang tidak disetujui dengansuara bulat oleh karena tidak dihadiri PENGGUGAT selaku pemegangsaham bertentangan dengan pasal 76 ayat (5) UUPT.

Berdasarkan dokumen di atas, tidakterbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat sebagaimana Pasal 67(1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan.

Jadi, ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebihdahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan.Kami kutip pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995.(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegangsaham sebagai dividen.Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi

Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat IIdan Tergugat Ill untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat .76.UUPT 2007 menegaskan bahwa saham dimiliki oleh pemegang saham dandapat dialinkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UUPT 2007 dananggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

1995 dan UUPT 2007, tidak ada perbuatanTergugat Il.

Tergugat IH. dan TergugatIVyang memenuhiunsurkesalahan karena seluruhnya sesuai dengan UUPT 1995 dan UUPT2007.

Pasal144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Enquete Right (Hak Enguete).Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukanpemeriksaan.Hak tersebut diatur dalam pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70sampai dengan Pasal 73 UUPT).. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggapHalaman 12 dari 93Nomor 7/Pat.G/2017/PNMj!

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroan telahdiatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT, yaituharus mengajukan permohonan terlebin dahulu kepada Perseroan dalamRUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunya setelah memenuhikewajibannya sebagai pemegang saham ialah menyetorkan uangpengambilan/ pembelian saham sebagaimana diharuskan oleh Pasal 48ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroanjo.

Kharisma Indah Bestarisampai dengan perkaranya selesai dan mendapat keputusan pengadilan yangmempunyai hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT 2007 Jo Pasal163 HIR dan 164 HIR Jo.

ayat (3) UUPT 2007, perseroan membentuk cadangan wajib dan cadanganlainnya.

usaha sebagaimanayang diatur dalam UUPT dan Akta Pendirian Perseroan Nomor: 4, padatanggal 25 September 2012;5.

Bahwa jangka waktu Surat Pemanggilan RUPSLUB yangdisampaikan kepada Para Pemegang Saham tidak sesuai dengan Pasal82 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan sebagaimanaHal 4 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdisebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Nomor4 tanggal 25 September 2012, yang disampaikan kurang dari 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLUB.

JIP;Menimbang, bahwa jangka waktu Surat Pemanggilan RUPSLUB yangdisampaikan kepada Para Pemegang Saham tidak sesuai dengan Pasal 82ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan sebagaimana disebutkan dalamPasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Nomor 4 tanggal 25 September2012, yang disampaikan kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggalpelaksanaan RUPSLUB.

Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupasehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidakmungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT Tahun2007 dengan demikian petitum 1 s/d 4 patut dikabulkan maka dengan demikianPengadilan menunjuk A. K. Aditya Pradana sebagai Likuidator dari PT. JoshuaIndonesia Perkasa; Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran danpenyelesaian likuidasi PT.

30 (tiga puluh)Juni tiap tahun;Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan);Halaman 8 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Surat Nomor 109/Ext/JD/XI/2011 tertanggal 8 November 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan;Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPT juncto Pasal 66 ayat (2) UUPT,atas permintaan tertulis dari pemegang saham, Direksi wajib memberi ijinkepada pemegang saham (Pemohon) untuk memeriksa dan mendapatsalinan dokumen, antara lain, laporan tahunan Perseroan yang terdiri dari:(i) Laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporanperubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013 36.Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Bed Features ayat (1) UUPT, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan memerintahkan Akuntan Publik tersebut menyerahkan hasilpemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan palinglambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatanAkuntan Publik dimaksud.

Sesuai pasal 140 ayat (2) UUPT, dan mohonagar salinan hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada Pemohon danPerseroan;Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanagar honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap Perseroan tersebut dibebankan kepadaPerseroan;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas dan ketentuan Pasal 138 (1)dan (2) UUPT, Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang belum memperolehstatus badan hukum bubar karena hukum" dan pemberesannyadilakukan oleh Pendiri";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, PerseroanTerbatas PT.BK.

Pasal 7 ayat (4) UUPT yaitu tidakditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukumperseroan dikarenakan tidak diajukan kepada Menteri paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani maka berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT, yaitu "aktapendirian menjadi batal" sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan"perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karenahukum";Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam UUPT a quo, tentunyapertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan TingkatPertama jelas terbukti keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan "tidak berbadan hukum konsekuensinya untukpembubarannya tidak akan tunduk pada UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" (UUPT);Bahwa hal ini mengabaikan azas hukum "lex specialis derograt lexgeneralis" dalam UUPT dan terbukti menyimpangi ketentuan hukum,khususnya pada Pasal 10 ayat (9) UUPT;Bahwa tentu saja pembatalan Akta Pendirian Perseroan danpembubaran

Interprise Indonesia yang belum berbadan hukum, diPengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah hukum perseroan,berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9)UUPT Jo. Pasal 146 ayat (1) UUPT tentunya "Majelis Hakim TingkatPertama dan Tingkat Banding harusnya mengabulkan gugatanPenggugat untuk pembatalan akta pendirian perseroan terbatas danpembubaran perseroan" namun hal ini tidak dilakukan;8.

Enterprise Indonesia tidak berdasar hukum dengan menggunakanPasal 1338 KUHPerdata, mengingat melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1,Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9) UUPT Jo.

Hal ini tentu berbeda dengan perseroanterbatas biasa yang dalam UUPT 2007 persyaratanpemegang sahamnya dapat diatur sendiri dalam anggarandasarnya;c.

Kewajiban mengubah anggaran dasar bagi perseroan yangmenjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturanperundangundangan di bidang Pasar Modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 UUPT 2007;c. Efektifnya perubahan anggaran dasar terkait status perseroantertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana diaturdalam Pasal 25 UUPT 2007:d. Nama lengkap dan alamat pemegang saham dari perseroanterbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UUPT2007;e.

Modal dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 31ayat (2) UUPT 2007;f. Pengeluaran saham yang dimiliki oleh perseroan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UUPT 2007;g. Pembatasan pembelian kembali saham oleh perseroansebagaimana diatur dalam Pasal 3/7 ayat (1) huruf b UUPT2007. Hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon yangmenyatakan bahwa pembelian kembali saham oleh PT BEIpada tahun 2001 s.d. 2006 bertentangan dengan UUPT 2007;h.

Pasal 89 ayat (5) UUPT 2007;k. Izin pemeriksaan daftar pemegang saham, risalah RUPS danlaporanlaporan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal100 ayat (4) UUPT 2007;.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahanperseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (4) jo.Pasal 137 UUPT 2007;m.Pemeriksaan terhadap perseroan sebagaimana diatur dalamPasal 138 ayat (6) VUPT 2007.Bahwa ketentuan terkait kekhususan Perseroan yang melakukankegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalamPasal 127 UUPT 1995 telah ditransformasikan menjadiketentuan Pasal 154 UUPT 2007 yang menyebutkan:(1) Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undangundang iniJika tidak diatur

Berdasarkan buktibukti tersebut, Pemohon telah memenuhipersyaratan formal untuk penyampaian Surat PermintaanHal. 2 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. Pasal 19ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.Surat Permintaan telah memuat alasan bagi permintaanpenyelenggaraan RUPSLB;.

Oleh karenanya, sesuaidengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran DasarPerseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatuperseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhakmempertimbangkan alasanalasan tersebut dan kemudian mengambilkeputusan.Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisarismerupakan hak penuh dari pemegang saham:9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo.

Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Oleh karena itu,permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atassurat Permintaan (vide Bukti P2), merupakan permohonan baru yangberbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukanterdahulu.20.Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, disisi lain,21disusun oleh pembuat UndangUndang untuk memberikanperlindungan terhadap pemegang saham.Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksud untuk mencegah agar jangansampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dariDireksi atau Komisaris

Oleh karena itu, dapat kiranyaKetua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB..Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskanbahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijinHal. 9 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakanpenetapan instansi pertama dan terakhir.Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PenjelasanPasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

Pembubaran perseroan dapat terjadi:c. berdasarkan penetapan pengadilan.Bahwa kelanjutan dari ketentuan UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf ckemudian diatur didalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang dikutipsebagai berikut:Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/201 11.2.(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:c.

No. 2038 K/Padt/201 1dengan patut, sehingga telah menemui jalan buntu untukmemutuskan apakah perseroan dilanjutkan atau dibubarkan.Dan PEMOHON KASASI sebagai Direksi, mempunyaikewenangan untuk menjalankan perseroan sesuai UUPT Pasal92 ayat (1) Jo.

MAS sesuai UUPT Pasal 142ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.2.

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah salah,keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c besertapenjelasannya.Didalam UUPT tidak ditentukan atau tidak ada jumlah kuorum untukmembubarkan perseroan, yang ditentukan adalah siapa yang berhakmengajukan permohonan pembubaran perseroan, dan dengan alasan apaperseroan dibubarkan.Hal. 16 dari 23 hal.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi :Hal Hal 3 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt.

BUMI SEBIDANG ALAS, juga mendasarkan padaPasal 80 ayat (2) UUPT. Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahve persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wejar untuk diselenggrakannya RUPS.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);77> 0 QA OPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);Hal Hal 11 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.8.i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide:Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang meuajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007 mengizinkan 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 79 ayat (2)poin (a) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut."Pasal 79Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL10.11.

Pemohon memiliki 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan sahamdengan hak suara dalam Termohon, dan oleh karena itu Pemohon memilikihak untuk meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamsesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007.Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007, Pemohon harusmengajukan permintaan untuk menyelengarakan Rapat Umum PemegangSaham kepada Direksi Termohon melalui surat tercatat disertai denganalasan permintaan tersebut, dengan tembusan yang

Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pasal 79ayat (7) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(7) Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Hingga tanggal pengajuan Permohonan ini, Dewan Komisaris Termohonbelum melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon.Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT 40/2007, dalam halDireksi

Maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat(3) UUPT 40/2007 yang berbuny!

Bahwa seharusnya menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas (UUPT), Akta No. 41/2009 tersebutharus diberitahukan dan dimintakan persetujuan kepada MenteriHukum dan HAM RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal Akta Notaris yang membuat perubahan anggaran dasarsebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 21 ayat ( 1) ayat (2),ayat ( 7 ) dan ayat ( 8 ) UUPT, namun demikian hal tersebut tidakdilakukan oleh Direksi PT SPP;9.

Hal ini sesuai danberdasarkan Pasal 94 ayat ( 6 ) UUPT, yang berbunyi Dalam HalRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.

Kemudian berdasarkan Pasal 94ayat ( 7 ) UUPT, terhadap perubahan Direksi dan Komisarisdimaksud harus dilakukan pemberitahuan kepada Menteri untukdicatat dalam daftar perseroan sebagai pemenuhan asaspublisitas agar belaku pula bagi pihak ketiga;10.Bahwa demikian pula terkait dengan peralihan saham danpemegang Saham Lama kepada Pemohon sebagaimana termuatdalam Akta No. 41/2009, secara kontraktual telah berlakunya danmengikat para pihak, akan tetapi secara administrasi menurutPasal 56 ayat (3) UUPT

Pasal 79 jo.Pasal 94 ayat (7) dan (9) UUPT);12. Bahwa akibat tidak dilakukannya pemberitahuan dan permohonanpersetujuan kepada Menkum dan HAM RI terhadap Akta No.41/2009 tersebut di atas sebagaimana yang diperintahkan olehPasal 21 ayat (7) dan ayat (9) UUPT. Makan Permohonan menjaditerhalang hakhaknya secara administrasi karena bersadarkanPasal 94 ayat ( 8 ) UUPT.

Bahwa oleh karena halhal tersebut di atas, sesuai Pasal 79 ayat(2) huruf a, Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) UUPT. Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

Pasal 374 KUHP mengharuskan adanyaperhitungan kerugian yang dikeluarkan oleh Auditor Independen,dikarenakan posisi PEMOHON sebagai Direksi Perseroan yang secaraketat dilindungi oleh UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);11.

dasar apa laporan itu dibuat,sebagai apa posisi Pelapor membuat laporan kepolisian dan kenapayang mempersoalkan hanya Setphen Patrick OSullivan, sedangkanpemegang saham lain atas nama lan Charles bon dan Andrew CliveBaker tidak disebutkan, padahal apabila Penyidik TERMOHON lebih telitidan memahami UUPT, terhadap pemegang saham (Pelapor) dapatmelakukan gugatan langsung (direct action) untuk melindungi hakhaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT;(BUKTI P10);Hal 9 dari 43 hal

Pelapor apakah ketentuanketentuan UUPT tersebut telahditempuh?

dalam UUPTdisamakan dengan penetapan Tersangka terhadap manajer yang samasekali tidak diatur dalam UUPT;Bahwa, merujuk Pasal 68 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa Laporanatas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi, akan tetapi dalam perkara ini PEMOHON selakupemegang saham tidak pernah diundang menghadiri RUPS untukmendengar/menerima hasil audit sebagaimana dimaksud, namun secaratibatiba laporan hasil audit tersebut telah dijadikan sebagai alat buktioleh Pelapor

yang menunjukkan adanya kerugian Perseroan kepadaPenyidik TERMOHON;Bahwa, lebih lanjut terkait adanya kerugian Perseroan yang dilaporkanoleh Pelapor terhadap PEMOHON, maka Penyidik TERMOHONseharusnya memperhatikan ketentuan dalam UUPT yang memilikimekanisme tersendiri untuk penyelesaian dalam hal adanya kerugianperusahaan yang disebabkan oleh Direksi sebagaimana ditentukandalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang berbuny/i:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh

Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPT. 45RUPSLB TANGGAL 3 JANUARI 2013 SAH DAN SESUAI UUPT DANANGGARAN DASAR PT SBTIL KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RUPSLB TERSEBUT SAH DAN SESUAI HUKUMBahwa, sebagaimana diuraikan di atas, apa yang dikatakan Penggugat pada angka 9dan kemudian diulangi pada angka 12 dan 13 a.

Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskanbahwa tidak ada satu pun pasal di dalam UUPT dan anggaran dasar PT SBTI yangmenyatakan bahwa semua anggota Dewan Komisaris harus menandatanganiundangan RUPSLB untuk membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris telahbertindak secara bersamasama sebagai sebuah majelis, sebagaimana dipersyaratkandalam Pasal 108 ayat 4 UUPT.

Hal ini karena RUPSLB tersebut diadakan dalam rangka memenuhiketentuan Pasal 106 ayat 4 dan ayat 5 UUPT.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak berlaku terhadap RUPSLB tanggal 3 Januari 2013, seperti dinyatakanoleh Penggugat.

UUPT), bagaimanamungkin perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang melawan hukum sepertiyang didalilkan oleh Penggugat.

Namun demikian, sampai denganlewatnya jangka wakiu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkanoleh Pasal 79 ayat (5) UUPT, Termohon tidak menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemohon selaku PemegangSaham. Termohon memang mengirimkan surat jawaban terhadapsurat permintaan Pemohon pada tanggal 9 April 2014, tetapi jawabanHal. 2 dari 49 Hal.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Namundemikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il juga tetaptidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada.Termohon Il dalam suratnya tanggal 22 April 2014 berdalih bahwaRUPS belum dapat diselenggarakan karena PT. Indo Paint Jayaselaku. pemegang saham minoritas (5% kepemilikan saham)menyuruhnya meminta klarifikasi terlebin dahulu mengenai agendaRUPS. (Vide Bukti P5). Padahal, direktur PT.

Oleh karena baikTermohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannyamenyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohonselaku pemegang saham mayoritas, maka Pemohon tidak memilikipilinan lain selain menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 80ayat (1) dan ayat (2) UUPT untuk mengajukan Permohonan ini Pasal 80 UUPT mengatur bahwa : =(1) Dalam hal Direksi atau.

Jika Direktur danKomisaris tidak menghadiri RUPSLB, maka Direktur dan Komisarisdianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian yang dilakukanterhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT ;Maka, berdasarkan faktafakta yuridis yang terurai di atas, Pemohondengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memutuskan . Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;Hal. 4 dari 49 Hal. Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.Il.

penjelasanpasal 105 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa seorang Direkturperseroan dapat diberhentikan dengan alasan yang tepat.

Hal ini bearti TERGUGAT rekonpensi telah melanggar ketentuanPasal 100 ayat 1 UUPT yang mewajibkan Shintia membuat risalahRUPS;.Jadi TERGUGAT rekonpensi /Shintia telah melanggar Pasal 9 ADPerseroan ( Vide Bukti T1a, Vide Bukti T3a) Pasal 78 ayat 1 UUPT,Pasal 90 Ayat 1 UUPT dan Pasal 100 UUPT. Hal ini bearti TERGUGATHal 32 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utrrekonpensi /Shintia telah melakukan PMH terhadap PARAPENGGUGAT rekonpensi:;..

Oleh karena itu mohonHal 35 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utragar PARA TERGUGAT rekopensi dinyatakan telah melakukan PMHterhadap PARA PENGGUGAT rekopensi yaitu melanggar Pasal 9 ADperseroan , Pasal 79 ayat 1 UUPT, Pasal 90 ayat 1 UUPT dan pasal 100ayat 1 UUPT:..

Menyatakan TERGUGAT rekopensi sampai dengan TERGUGAT rekopensiVI (Shintia,Seiichi Aurianto,Liauw Ronald, Tarmidji,kKent Dika dan Yenny) telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PARA PENGUGATrekopensi karena melanggar Pasal 9 AD , Pasal 79 ayat 1 UUPT, Pasal 90ayat 1 UUPT dan Pasal 100 ayat 1 UUPT;3.

PKAB, jadi tidak benar dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa penambahan agenda rapat tentangpemberhentian Shintia selaku Dirut adalah PMH karena sudah sesuaidengan ketentuan Pasal 78 UUPT; Bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS dan sesuai Pasal 75 UUPT dan Pasal 105 UUPT, olehkarena dalil Para Penggugat tentang PMH adalah kabur atau tidak jelas danmohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;3.

02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya gugatan a quo, Para Tergugat tidak pernahmelakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunankepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS tahunan sebagaimanadiamanatkan UUPT dan anggaran dasar;Bahwa menurut hukum Para Tergugat bertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunan kepadaRUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 juncto Pasal 66 juncto Pasal 78ayat (2) UUPT juncto Pasal 17 huruf a dan huruf c dan

Pasal 63 UUPT:1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahunbuku yang akan datang;2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jugaanggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang;b.

66 juncto Pasal 78 Ayat 2 UUPT juncto Pasal 17 huruf a danhuruf c dan Anggaran Dasar PT KDE telah menimbulkan berbagaipersoalan internal KDE yang pada ujungnya akan merugikan PT KDE;Bahwa menurut hukum Para Tergugat juga berkewajiban melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 Ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"):Pasal 108 Ayat 1 UUPT:"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya

Pemohon Kasasi pada waktu mengajukangugatan a quo telah sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasarperseroan juncto Pasal 98 Ayat 1 UUPT yang mengatur sebagai berikut:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan":Ketentuan tersebut pun sejalan dengan Pasal 98 Ayat 3 UUPT, yangmengatur sebagai berikut:"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada Ayat 1 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran

dasar atau keputusan RIJPS";Bahwa, pengertian/definisi mengenai "benturan kepentingan (conflict ofinteres)" tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPT.

Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tingkat pertama yang disalinbulatbulat dan dikuatkan oleh putusan Judex Facti tingkat banding tidaksejalan dengan ketentuanketentuan dalam UUPT;Halaman 19 dari 40 Hal. Put.

Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT yang dikutip oleh PemohonKasasi sebagai berikut:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.Bahwa menyimak ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut,Pemohon Kasasi (dalam hal ini melalui Direksinya) tidak berwenanguntuk melakukan atau memutuskan perihal pembayaran dan

Kemudian penjelasan Pasal 71 ayat(1) UUPT tersebut menyatakan sebagai berikut: Keputusan RUPS tersebut memperhatikan kepentingan Perseroandan kewajaran; Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapbkan sebagianatau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain sepertitansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris,serta bonus untuk karyawan;Bahwa jelas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut kewenanganuntuk menentukan

Nomor 3164 K/Pdt/201544.45.46.47.UUPT.

Halhal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)UUPT tersebut adalah dalam hal adanya tindakan:(a) Perubahan anggaran dasar;(b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangmempunyai nilai lebin dari 50% (lima puluh persen) kekayaanbersih Perseroan; atau(c) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan,yang merugikan pemegang saham atau Perseroan tersebut. sementaratidak ada halhal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat(1) uupt tersebut terjadi kepada Pemohon

Bahwa PEMOHON' mengajukan Permohonan a quo denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebihPemegang Saham yang bersamasama mewakili 1/10 atau lebihpemegang Saham dapat meminta diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT berbunyi sebagaiberikut:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dari Direksi TERMOHON;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,PEMOHON' kemudian

(5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atauBahwa oleh karena Dewan Komisaris dari TERMOHON telah menerimasurat tersebut tanggal 15 Maret 2019 maka Dewan KomisarisTERMOHON wajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15(lima belas) hari setelan surat tersebut diterima atau paling lambattanggal 30 Maret 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT;Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT berbunyi

sebagaiberikut:(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aquo

pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Pasal 106 Ayat (6) UUPT: RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Faktanya, RUPSLB PT.

Pemegang SahamLuar Biasa ("RUPSLB") tertanggal 29 Juni 2004 adalah tindakan sahberdasarkan Pasal 46 UUPT 1995.

Fakta 2: Perubahan klasifikasi saham tersebut juga telah sesuaidengan ketentuan UUPT 1995 karena dilakukan dengan caramengubah anggaran dasar melalui rapat umum pemegang saham.Pasal 12 UUPT 1995 menegaskan bahwa Anggaran Dasar memuatsekurangkurangnya, antara lain, jumlan saham, jumlah klasifikasisaham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hakhak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.Selanjutnya, Pasal 14 UUPT 1995 mengatur secara tegas bahwaperubahan

saham pada Tergugat melalui RUPSLB tertanggal 29Juni 2004 adalah tindakan yang telah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, yaitu UUPT 1995 serta Anggaran Dasar Tergugat .

Padahal, secara tegas Pasal78 UUPT 1995 dan Pasal 91 UUPT 2007 telah memperbolehkan pemegangsahamuntukmengambil keputusanrapatumumpemegang sahamdengan cara lain darirapat, dalam hal ini melalui keputusan sirkuler (circularresolution)..

Padahal, UUPT 1995,UUPT 2007, dan Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi pun secara tegasmemberikan hak kepada para pemegang saham untuk mengambil keputusansecara sirkuler.Dengan terpaksa dilakukannya rapat fisik untuk mengambil setiap keputusanrapat pemegang saham, Penggugat Rekonvensi menjadi menanggung biayayang besar untuk mengadakan rapat fisik tersebut.