Ditemukan 32 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wahana walang woleka warata wacana wadaka wataka walada walazka walama walaya wasaka waraka wahaka
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 26-06-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN Andoolo Nomor 11/ Pdt.G/ 2013/PN.ADL
Tanggal 17 Januari 2014 — SINO vs KARIM
92 — 23
  • Bahwa selama LA OROTA menguasai tempat LALONDUDUHO, telahdikenal oleh masyarakat tempat tinggal LA OROTA berladang dan peliharahewan kerbau, disebut bahasa daerah Tolaki ialah WALAKA artinyaRANCH menurut adalah Suku Tolaki sampai sekarang tetap diakui HakWalaka dan penguasaan oleh turunan Khususnya Suku Tolaki dikabupatenKonawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan danKabupaten Kolaka, disebut Walaka tetap diakui oleh Suku Tolaki tersebut diatas ;5.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bau
Tanggal 7 Juni 2021 — Penggugat:
1.Saidah Binti La Ene
2.Adwan Bin La Uda
3.Wa Uri Binti La Adi
Tergugat:
1.1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BUPATI BUTON,Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN
2.2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq WALIKOTA BAUBAU, Cq KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH
3.RATNAWATI RAMLI
106 — 59
  • Tanah Turakia yaitu tanah hak pakai yang peruntukannya hanyauntuk dipakai, diolan guna tempat membangun rumah dan lainlainkegunaan, dilarang menurut hukum adat malah diharamkan oleh adatbagi Siapa saja yang menjual tanah turakia, dan yang berhak mendapattanah turakia hanya penduduk asli kerajaan dalam hal ini bangsawandan walaka;b.
    Tanah Dalam Benteng keraton: Status tanah bebas bagi kaumkerajaan, dalam hal ini kaum bangsawan dan walaka untuk membangunrumah di mana saja yang terbuka atas petunjuk yang berkuasa,sewaktuwaktu. dapat dipindahkan, apabila syara kerajaanmemerlukannnya;e.
    Tanah Turakia yaitu tanah hak pakai yang peruntukannya hanyauntuk dipakai, diolah guna tempat membangun rumah dan lainlainnya kegunaannya, dilarang menurut hukum = adat malahdiharamkan oleh adat bagi siapa saja yang menjual tanah turakia, danyang berhak mendapat tanah turakia hanya penduduk asli kerajaandalam hal ini bangsawan dan walaka;b.
    Tanah dalam benteng Keraton: status tanah bebas bagi kaumkerajaan, dalam hal ini ini kaum bangsawan dan walaka untukmembangun rumah di mana saja yang terbuka atas petunjuk yangberkuasa sewaktuwaktu dapat dipindahkan, apabila syarat kerajaanmemerlukannya;Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Baue.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3278 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Mei 2014 — Drs.H.HOESEIN EFFENDY, SH vs Drs.H. ABDUL RAZAK POROSI, dk
43 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada awalnya tanah Penggugat tersebut adalah tanah adat(Walaka) Alm. Lamosago yang merupakan Ex Kepala Distrik Kendari danorang tua dari H.Surabaya sebagaimana Surat Bupati Kepala DaerahTingkat Il Kendari Drs. Anas Bunggasi tanggal 29 Desember 1987;3. Bahwa kemudian tanah tersebut diberikan (dihibahkan) oleh H.Surabayakepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan PengalihanPenguasaan atas sebidang tanah tertanggal 27 Desember 1998;4.
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 07-03-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 8/PDT.P/2014/PN.TBNN
Tanggal 22 April 2014 — SRI MALIARTA
72 — 48
  • Bahwa saksi ahli memegang jabatan di Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI) Pusat sejak tahun 1966 sampai dengansekarang; e Bahwa riwayat pekerjaan saksi Ahli di Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI) Pusat yaitu : Tahun 1966 sampai dengan tahun 1986 menjabat sebagaiKetua Seksi Pendidikan;Tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 sebagai Ketua IllPDHI Pusat; Tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 menjabat sebagaiWakil Sekjen PHDI Pusat;Tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagaiWakil Ketua Sabha Walaka
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
Tuan SIM PENG SOON
Tergugat:
1.Alexander
2.Ir Regina Bangun
3.Notaries Arunee Oliva Depary SH SPn
4.DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
122 — 72
  • ., SPNSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusiaNomor : W3300230 HT.01.01TH.2007, tanggal 21Maret 2007Komplek Walaka Industri Blok C No.09, Kota Batam,Kepulauan RiauRp.20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah)Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah)Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah) (dalam bentuk uang) NamaJabatan Jumiah IR Regina BangunNIK: AlexanderNIK: LembarKomisaris 3Direktur 7 Susunan PemegangSaham danPengurus (Direksidan Komisaris)Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 22-08-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN Andoolo Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Adl
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
LAHABO
Tergugat:
H.JUNAID M
147 — 61
  • Basala;Bahwa saksi pernah melihat SK pembatalan sertipikat tersebut;Bahwa Lahabo mempunyai lahan lain disekitar tanah sengketa dimanaluas Jahan tersebut kurang lebih 350 Ha yang dibagi oleh 3 (tiga)kelompok yaitu Lahabo, Hasrat dan Nanambo;Bahwa saksi mengetahui isi surat dari pemerintah Kecamatan Lambuyapada tahun 1986 yaitu Surat Tanah adat dan tanah walaka (lahanpengembalaan) seluas 350 Ha, dan tanah sengketa masuk kategori tanahadat dan tanah warisan;Bahwa ada warga transmigrasi (orang Jawa)
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN BAUBAU Nomor 19/ Pdt.G/ 2013/ PN BB
Tanggal 13 Februari 2014 — PENGGUGAT : - AMIR AIM - LA ODE DINI TERGUGAT : -La Ode Abd. Hukum, SIP -La Ode Ahmad Monianse, S.Pd -Mayor Infantri TNI La Ode Maulidun -Drs. La Ode Djabaru, M.Pd -Drs. H. La Afie -Drs. H. Siradjuddin Anda -H. Zaeru -H. Rusli Rasyid -Samsu Bahrain, BA -Drs. H. Syamsuddin Kasim, M.Si -H. Salim Halisi -H. Dahilu, SE, MM -Muhammad Rajulan, ST, M.Si -Drs. Arif Tasila -L.M. Arsal, S.Sos, M.Si -Dr. H. L.M. Izzat Manarfa, M.Sc
144 — 87
  • aenennnanannnennnananansnanemannnansnnsmenaannnnsnannacn41e Bahwa ahli tidak pernah menjadi perangkat ke Sultanan, hanya pernahmenjadi perangkat Mesjide Bahwa bilamana Sultan berbuat salah tidak perlu lagi disampaikankesalahannya karena dia sudahe Bahwa pemakzulan Sultan tidak perlu disampaikan kepada yangbersangkutan karena dia sudah tau untukdimakzulkan ;e Bahwa pemecatan Sultan prosesnya hanya ucapan saja;e Bahwa symbol kekuasaan Sultan pada payung bukan pada tongkat; Bahwa yang mengangkat dan memecat Sultan adalah Siolimbona;e Bahwa pengertian Walaka
Pengadilan PT MATARAM Perdata Waris
Putus : 18-01-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 163/PDT/2015/PT.MTR
Tanggal 18 Januari 2016 — NI NENGAH CANDRI Melawan I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA, Dkk. Dan MADE PUTU SUDIARTHA Sebagai Turut Terbanding
98 — 162
  • SM Ketua Purnama Walaka Parisada Hindu DharmaIndonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam surat menerangkan :1. Bahwa dalam proses penyerahan diri yang dikenal dalam hukumadat yang berlaku bagi komunitas Bali yang berada di Lombok demimemenuhi syarat antara lain orang yang menyerahkan harus hadirsendiri tidak boleh diwakilkan pada saat menyerehakan diri danmenyatakan kehendaknya untuk menyerahkan diri ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA, dkk. vs NI NENGAH CANDRI, dkk. ;
65 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SM Ketua Purnama Walaka Parisada Hindu DharmaIndonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam surat menerangkan:1. Bahwa dalam proses penyerahan diri yang dikenal dalamhukum adat yang berlaku bagi komunitas Bali yang berada diLombok demi memenuhi syarat antara lain orang yangHalaman 22 dari 60 Hal. Put. Nomor 1630 K/Padt/2016menyerahkan harus hadir sendiri tidak boleh diwakilkan padasaat menyerahkan diri dan menyatakan kehendaknya untukmenyerahkan diri;2.
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
Hj. Besse Berlian
169 — 104
  • Kolaka Utara;Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat Surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor= S134PKP/WPJ.15/KP1403/2017 tanggal 10 agustus 2017; Print out data sistem informasi direktorat jenderal pajak dan datapengawasan an CV Nasfahd; Bukti surat teguran KPP pratama Kolaka;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keteranganSaksi tersebut;6.Raharja Adi Walaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikutBahwa saksi bertugas KPP Pratama Kolaka
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus Perpajakan
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 72/Pid.B/2020/PN Lss
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
H. Arif
163 — 90
  • Raharja Adi Walaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwasaksi bertugas KPP Pratama Kolaka sejak bulan Desember 2018; Bahwa jabatan saksi melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukumperpajakan serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak; Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 CV Nasfahd tidak melaporkan kewajibanpajaknya; Bahwa Saksi tahu bahwa CV Nasfahd tidak melaporkan kewajiban sebagaiwajib pajak dari sistem Informasi perpajakan KPP Pratama Kolaka; Bahwa CV Nasfahd terdaftar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat:
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
313 — 231
  • SudhiWidhani nya diterbitkan di tahun 2011 Itu tidak lazim dia harus punyasertifikat dulu baru bisa melakukan pawiwahan atau pernikahan.Harusnya di sudhi widhani dulu baru boleh melakukan pawiwahan ataupernikahan;Bahwa jika di kemudian hari sudhi widhani tersebut dibatalkan oleh PHDI,status agama orang yang dibatalkan tersebut secara tidak langsung tidakterjadi upacara tersebut jika telah dibatalkan berarti telah melaluiparuman sulinggih atau pandita yang sebagai penasihat, yang keduatelah melalui paruman walaka