Azas ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnyakonsep Negara Hukum Moderen (walfare state), yangmenempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawabuntuk mewujudkan kesejahteraan umum setiap warga negara.Azas Kehatihatian (prudential Liability)Azas ini menghendaki agar pemerintah selaku administrasi danaparatur negara dalam mengambil keputusan dan/atau tindakanHal 31 dari 50 halaman Putusan No.623/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Selterlebin dahulu harus mempertimbangkan segala aspek yangsecara umum menjadi

Pasal 51 ayat (2) Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak anak, pada intinya ibu kandungyang lebih diutamakan, khususnya bagi anak anak yang masih kecil karena kepentingankesejahteraan anak yang menjadi criteria ( The walfare and The Happiness atau BestInterest Of The Child ).Oleh karenanya berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut

tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanHalaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDNmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa,sehinggga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hokum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasayarakat (social walfare

No. 984 K//PID.SUS/201134baik peradilan tinggi pertama maupun tingkat banding sebab bagi kamipencari keadilan ingin Hukum itu dipergunakan sematamata untuk keadilanHukum "THE WALFARE OF THE PEOPLE IS THE ULTIMARE LAW (HukumUntuk Keadilan);Justru karena itu jelas dalam memorie banding kami cukup dan jelas pulaadanya perbedaan penafsiran hukum yang dipergunakan oleh MajelisHakim memutus perkara ini memang tidak ada baru karena memangpasalpasal yang diperdebatkan tidak ada yang baru cuma cara pandangsecara

Asas ini merupakankonsekuensi dianutnya konsepsi Negara hukum modern (walfare state),yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawabuntuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atasmasalah yang dimohon;Menetapkan Para Pemohon

8.318.022 0 8.318.022230.388.022 230.388.022 0 230.388.022Selling ExpenseFreight 875.352 875.352 0 875.352PSEC Royalty 11.317.638 11.317.638 0 11.317.638MA Fee 132.967 132.967 0 132.967Brand Fee 1.476.837 1.476.837 0 1.476.837Service Repair 283.777 283.777 0 283.777Sales Promotion 6.475.933 6.475.933 0 6.475.933AVC Fee 163.671 163.671 0 163.671Adjustment 52.205 52.205 0 52.20520.778.382 20.778.382 0 20.778.382Administrative ExpenseSalaries 121.772 121.772 0 121.772Bonuses 17.676 17.676 0 17.676Legal Walfare

Asas ini merupakankonsekuensi dianutnya konsepsi Negara hukum modern (walfare state),yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab untukmewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusansebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Putusan Penetapan Nomor 207/Pdt1P/2012/PN Jkt.Ut.

Karena negaraindonesia adalah negara yang hukum yang dinamis (walfare state) yangmenuntut segenap kegiatankegiatan yang dilakukan aparat menuju padapenyelenggaraan kepentiangan umum.Penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini menghendaki agarpemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakankepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspekkehidupan orang banyak.

Asas ini merupakan konsekuensi dianutnyakonsepsi Negara hukum modern (walfare state), yang menempatkanpemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkankesejahteraan umum warga negaranya.IV.

Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan citacita akhirnegara kesejahteraan (walfare state) yang harus diwujudkan olehnegara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alammerupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.Bahwa pengaturan pengusahaan pertambangan khususnya Minyakdan Gas Bumi adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negaraatas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi.

tinjauan Hukum Administrasi Negara, Sertipikat HakMilik tersebut diatas merupakan dokumen tertulis yang dikeluarkanatau diterbitkan oleh pemerintah (badan atau Pejabat Tata UsahaNegara ) untuk dipergunakan sebagai tanda bukti hak dan alatpembuktian yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraanpendaftaran tanah.Oleh karenanya orang atau badan hukum yang mempunyai hakyang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan olehtinegara, seperti dikatakan oleh Lisa Whitehouse property isbasic to the social walfare

Asas ini merupakan konsekuensi dianutnyakonsepsi Negara hukum modern (walfare state), yang menempatkanpemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkankesejahteraan umum warga negaranya.IV. TUNTUTAN/PETITUM :Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Malang agar berkenan memeriksa denganmemberikan putusan sebagai berikut :1.

Asas ini merupakankonsekuensi dianutnyakonsepsi Negara hukum modern (walfare state),yang menempatkan pemerintahselaku pihak yang bertanggungjawabuntuk mewujudkan kesejahteraan umumwarga negaranya.B.

Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan citacita akhirnegara kesejahteraan (walfare state) yang harus diwujudkan olehHalaman 7 dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDnegara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alammerupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.Bahwa pengaturan pengusahaan pertambangan khususnya Minyakdan Gas Bumi adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negaraatas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi.

Asas ini merupakan konsekuensi dianutnyakonsepsi Negara hukum modern (walfare state), yang menempatkan pemerintahselaku pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan umumwarga negaranya.TUNTUTAN DAN PERMOHONANBerdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memeriksa dan memutuskan gugatanPara penggugat sebagai berikut :12Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Putusan

yang membuat segalasesuatu selamat (doing something safe), untuk prinsipprinsipataupun kewajibankewajiban yang harus dilakukan seseoranguntuk menjaga keamanan.Ahli menerangkan bahwa dalam strict liability tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi unsurnya oleh hakim, cukupperbuatannya saja sudah terbukti.Ahli menerangkan bahwa sesuai SK KMA Nomor36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 dalammenerapkan strict liability Hakim hendaknya mampu melakukanJudicial activism terkait penegakan public walfare

melihat kKemuka yaitu bersifat prospektif,pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidakdapat diterima apabila tidak membantu) pencegahan kejahatan untukkepentingan kesejahteraan masyarakat;Halaman 869 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMMenimbang, bahwa disamping itu Negara Indonesia adalah menganuttipe Negara Welfare State atau tipe Negara kesejahteraan, dimana Negara ikutaktip dalam urusan kesejahteraan masyarakat;Menimbang, bahwa ciri utama dari Walfare

Dengan kata lain ajaran Walfare State merupakan bentukperalinan staatonthou ding ( pembatasan peran Negara dan pemerintah untukmencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat ) menjadi staatsbemocienis yang menhendaki Negara terlibat aktif dalam kehidupan ekonomidan sosial, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum,disamping ketertiban dan keamanan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidanganterbukti Terdakwa telah menggunakan dana I.M.B. untuk biaya bantuan sosialkemasyarakatan