Ditemukan 6754 data
132 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor45/PDT/2018/PT KPG tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 11 Januari2018 Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Olm yang dimohonkan banding tersebut;Mengadili Sendiri: Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya
Menerima dan mengabulkan memori kasasi dariPenggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor45/Pdt/2018/PT KPG tanggal tanggal 30 Mei 2018 dan mengadili sendiri;4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor13/Pdt.G/2017/ PN Olm tanggal 11 Januari 2018;5. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang PemohonKasasi untuk seluruhnya;6.
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) kenapasertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo sisa tersebut masih atas namaAbdullah Abri dimana menurut dalil Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa telah terjadi peralinan hak dari Abdullah Abri kepadaMohammad Faray Ubaidi Pada tanggal 30 Maret 1983:.
(empat ribu dua ratus tujuhmeter persegi) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa, atau masih ada pihakpihak lain yang berhak mewarisitanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo sisa tersebut, sehinggafaktafakta mengenai peralihan tanah tersebut menjadi tidak terang,kabur atau isinya gelap;Halaman 10 dari 45 Hal. Put.
LeilaUbaidi, bukan dari Tergugat atau setidaktidaknya tidak melibatkanTergugat dalam transaksi jual beli tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut;4.
(empat ribu dua ratus tujun meter persegi) yang tercantum dalamsertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut, Karena menjual tanah dengan tidak jujur dimanajelasjelas sebagian tanah yang dijadikan obyek perkara ini tersebutdikuasai oleh Tergugat secara sah;.
Bahwa surat perjanjian jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Said bin Abdullah bin On pemilik asal tanah EigendomPerceel Verponding Nomor 19537 (Nomor Salinan 501/1938) tersebuttelah terjadi terlebin dahulu sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo yang merupakan konversi dari Eigendom PerceelVerponding Nomor 19537 tersebut terbit;.
Terbanding/Tergugat IV : PT. MAHKOTA SATELITE CITY
Terbanding/Tergugat II : YAYANG
Terbanding/Tergugat V : KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA KOTA BATAM
Terbanding/Tergugat III : ANDI
Terbanding/Tergugat I : TANDANU
63 — 28
Jo Nomor :276/Pdt.G/2015/PN.Btm, kepada Tergugat sebagai Terbanding Ilsebagaimana Risalan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45/AKTA/PDT.G/2016/PN.BTM. Jo. No.276/PDT.G/2015/PN.BTM tanggal 13Oktober 2016, kepada Tergugat Il sebagai Terbanding Ill sebagaimanaRisalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45/AKTA/PDT.G/2016/PN.BTM Jo.
No.276/PDT.G/2016/PN.BTM tanggal 18Oktobder 2016, kepada Turut Tergugat sebagai Turut Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45/AKTA/PDT.G/2016/PN.BTM Jo. No.276/PDT.G/2016/PN.BTM tanggal 12Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT.PBROktober 2016 dan kepada Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding Ilsebagaimana isalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45/AKTA/PDT.G/2016/PN.BTM Jo.
92 — 21
oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara denganalasan alamat Tergugat yang tidak jelas dan keberadaan Tergugat yang tidakdiketahui ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mengajukanpencabutan gugatan sebelum proses Jawabmenjawab, maka pencabutangugatan oleh Penggugat masih merupakan hak dari Penggugat dan tidak perlumendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor45
65 — 14
terdapat surat nikah / buku kutipanakta nikah, namun buku nikah yang Pemohon miliki telah hilang / tidak adalagi pada Pemohon ;Bahwa Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapat Duplikat KutipanAkta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi,Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawiregister akta nikah yang Pemohon cari tidak diketemukan / rusak, sehinggaoleh KUA Kecamatan Warureja, Pemohon dipersilahkan untuk mengajukanisbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi dengan surat nomor45
Asli Surat Keterangan Sudah menikah, Nomor45/Kua.11.28.14/PW.01/04/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkanoleh Kepala KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal alat bukti tersebutbermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;B. Saksisaksi:1. Saksi I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempattinggal di Jalan Xxxxx RT.17 RW. 06 Kelurahan Xxxxx Kecamatan SlawiKabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:hlm 5 dari 12 hlm.
505 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena syaratkepentingan yang dirugikan tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasalketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara;Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karenaalasanalasan penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak jelas(obscuur libel):Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor45/G/LH/2018/PTUNJKT, tanggal 4 September
JKT, tanggal 17 Desember 2018Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor45/G/LH/2018/PTUNJKT, tanggal 4 September 2018 ;Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon IlKasasi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:DALAM POKOK PERKARA:ieMengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Menteri Energi dan
45 — 16
bertempat tinggal di RT 12 /04 Kelurahan Tempino Kecamatan MestongKabupaten Muaro Jambi.MISRAL Bin NURMAN, umur 47 tahun, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diRT 37 Desa Mendalo Darat Kecamatan JambiLuar Kota Kabupaten Muaro Jambi.Selanjutnya disebut Para Penggugat;Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama BUDIASMARA, SH, JONI SUWANDI, SH, RAHDHIANTO, SH danTIO HARBANI, SH, kesemuanya advokat dari kantoradvokat/Penasihat Hukum Budi Asmara &Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor45
fakta peristiwadan fakta hukum serta apakah petitum gugatan telah sesuaidan saling berhubungan dengan posita gugatan;Menimbang bahwa terhadap identitas para pihak dalamsurat gugatan, dari apa yang tercantum dalam surat gugatanternyata Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telahmewakilkan kepada kuasa hukumnya dalam hal ini kepada BudiPutusan Nomor : 087/Pdt.G/2011/PA.Sgt. hal 10 dari 10Asmara, SH dkk dari kantor Advokat/Penasihat Hukum BudiAsmara & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor45
17 — 9
Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20April 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor45/08/IV/2009, tanggal 22 April 2009 yang dikeluarkan oleh PegawaiHal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 01 73/Pdt.G/2014/PA AGM.Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi,Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jejaka danperawan ;.
Kemudian dibacaan surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor45/08/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaHal. 3 dari 12 hal.
9 — 10
Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah,menikah pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 M. bertepatan dengantanggal 27 Shafar 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor45/02/III/2008, tertanggal 06 Maret 2008, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Ugi Baru,Hal. 1 dari 12 Put.
tergugat tidak pernah datang di persidangan, makadalam perkara ini tidak diadakan mediasi.Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihatipenggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasildan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakansurat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugattanpa ada perubahan.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, penggugatmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor45
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 651/B/PK/PJK/2016bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding dan Pemohon Bandingmengenai ketentuan peraturan dan peraturan pelaksanaannya yangterkait dengan sengketa ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 240/PMK.03/2009 dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009 sebagaimana telah diubahdengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE133/PJ/2010;bahwa menurut Majelis, mengingat bahwa
yang menjadi pokoksengketa adalah terkait masalah Endorsement atas dokumen PPFTZ03, maka setelah mempelajari ketentuan peraturan tersebut di atas, halyang relevan untuk dibahas adalah mengenai siapa yang berkewajibanmenyampaikan dokumen PPFTZ03;bahwa butir 1 huruf k dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No, SE39/PJ./2009 tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman,Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean diKawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 yang
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan danAnalisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan BebasBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009:1. Pengusaha/penerima barang menyerahkan dokumen PPTFZ03 dalam bentuk softcopy dan hardcopy rangkap 6 (enam)beserta dokumen pelengkap pabean kepada PetugasHalaman 17 dari 33 halaman.
Putusan Nomor 651/B/PK/PJK/20163.3.3. 4.terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pembeli maupunPihak Pemohon Peninjauan Kembali selaku PejabatEndorsement tidak seharusnya dibebankan kepada TermohonPeninjauan Kembali sebagai pihak Penjual yang faktanyaSUDAH melaksanakan semua kewajiban perpajakan terhadappenyerahan barang ke Kawasan Bebas Batam sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 tanggal 05 Maret
Direktur JenderalPajak Nomor SE133/PJ/2010 yang berlaku sejak tanggalditetapkan yaitu tanggal 9 Desember 2010;bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah atas DPP PPNMasa Pajak Oktober 2010, maka aturan pelaksanaan tersebutdi atas belum berlaku;bahwa sehingga atas pokok sengketa banding ini berlakuSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasandan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di KawasanBebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45
Terbanding/Tergugat : STEVEN HANS
396 — 212
Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor45/Pdt.G/2019/PN Ptk tanggal 20 Agustus 2019;4.
16 — 10
tempatkediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, KotaPalu, sebagai Pemohon ;Supriyanti binti Syahrain Suni, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempatkediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, KotaPalu, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor45
12 — 3
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikahpada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal5 Rabiul Akhir 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor45/03/IIV2012, tertanggal 1 Maret 2012, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;Hal. 1 dari 11 Put.
orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui mass media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah.Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalamsidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor45
Terbanding/Terdakwa : TRAN VAN DANG
66 — 24
CHIEN THANG BD 96846 TS beserta barangbukti yang ada yaitu 1 (Satu) buah sekoci Diserahkan Ditpolair Polda Kalbarkepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebihlanjut.won nnnn Perbuatan terdakwa TRAN VAN DANG sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang
Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.ATAUKETIGA :won nn Bahwa terdakwa TRAN VAN DANG selaku Nahkoda KM.
Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUSPRK/2017/PT KAL BARTelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriPontianak tanggal O09 Januari 2017, Nomor Register perkara : PDM343/Ponti/12/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut
Terbanding/Penggugat : HANDOKO PUJIPRIYATNO
Turut Terbanding/Tergugat I : AGUS SUPRIANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNING FAUZIAH AFFIANI, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Wonogiri
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Turut Terbanding/Tergugat VI : SUPARYANTI
41 — 29
Hakim agar berkenan memutuskan Perkara ini denganmenyatakan :DALAM POKOK PERKARA.1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak tidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biayaPerkara yang timbul.Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, makaTurut Tergugat Il mohon untuk memutus Perkara ini dengan seadil adilnya (ex aequo et bono).Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor45
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca Relaas Pemberitahuan Diluar Hadir Nomor45/Pdt.G/2019/PN Wng, telah diberitahukan kepada Pembanding semulaTergugat IV pada tanggal 20 April 2020 tentang putusan Pengadilan NegeriWonogiri Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Wng tanggal 16 April 2020;Halaman 29 dari 38 Putusan No.287/PDT/2020/PT SMGMembaca Relaas Pemberitahuan Diluar Hadir Nomor45/Pdt.G/2019/PN Wng, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semulaTergugat pada tanggal 23 April 2020
tentang putusan Pengadilan NegeriWonogiri Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Wng tanggal 16 April 2020;Membaca Surat Pemberitahuan Isi putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PNWnhg, telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat V padatanggal 30 April 2020 tentang putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor45/Pdt.G/2019/PN Wng tanggal 16 April 2020;Membaca Akte Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Wngyang ditanda tangani oleh Plh.
padapertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang sangat bertentangandengan ketentuan undangundang/ aturan tersebut di atas/ SEMA No.4 Tahun2016 dan SEMA No.7 Tahun 2012, Sehingga Majelis Hakim tingkat bandingmenilai bahwa Majelis Hakim pertama salah dalam menerapkan hukumnyadan salah dalam mempertimbangkan hukumnya;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ pengadilan tingkat bandingberpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor45
pengadilan yang dalam tingkat pengadilanbanding ditetapbkan sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amarputusan ini;Mengingat UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndangNo.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.2Tahun 1986, HIR, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitandengan perkara ini.MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat;Halaman 36 dari 38 Putusan No.287/PDT/2020/PT SMG Membatalkan putusan Pengadilan Negeri = Wonogiri Nomor45
12 — 4
disebutPenggugat;melawan,TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,tempat kediaman di Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapurapada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor45
38 — 6
Menyatakan bahwa gugatan Penggugat register Nomor45/Pdt.G/2015/PA.Kbj, tertanggal 08 September 2015, gugur;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatatkangugur perkara ini di buku register perkara;3.
30 — 9
Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada oranglain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yangdilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea, Nomor45/Pdt.P/2020/PA.Nla yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggilsecara resmi dan patut pada tanggal 28 Juli
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
masalah kelengkapan dokumen PPFTZ03 yang tidak di endorseoleh pejabat yang berwenang;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidakmempermasalahkan dan tidak memiliki bukti bahwa penyerahantersebut bukan kepada PT Citrautama Distribusindoraya yangmerupakan Wajib Pajak yang berdomisili usaha di Batam;bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding dan Pemohon Bandingmengenai ketentuan peraturan dan peraturan pelaksanaannya yangterkait dengan sengketa ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor45
Majelis, mengingat bahwa yang menjadi pokoksengketa adalah terkait masalah endorsement atas dokumen PPFTZ03, maka setelah mempelajari ketentuan peraturan tersebut di atas, halyang relevan untuk dibahas adalah mengenai siapa yang berkewajibanmenyampaikan dokumen PPFTZ03;bahwa butir 1 huruf k dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No, SE39/PJ./2009 tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman,Pemberkasan dan Anaiisa Dokumen Pemberitahuan Pabean diKawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan danAnalisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan BebasBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009:1.Pengusaha/penerima barang menyerahkan dokumen PPTFZ03 dalam bentuk softcopy dan hardcopy rangkap 6 (enam)beserta dokumen pelengkap pabean kepada PetugasEndorsement melalui Petugas Bea dan Cukai di KantorPabean;Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 649/B/PK/PJK/20165.
Putusan Nomor 649/B/PK/PJK/20163.3.3. 4.Peninjauan Kembali sebagai pihak penjual yang faktanyasudah melaksanakan semua kewajiban perpajakan terhadappenyerahan barang ke Kawasan Bebas Batam sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 tanggal 05 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor240/PMK.03/2009 tanggai 30 Desember 2009 juncto butirangka 1 huruf t Surat Edaran Direktur
Putusan Nomor 649/B/PK/PJK/2016bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah atas DPP PPNMasa Pajak Juli 2010, maka aturan pelaksanaan tersebut diatas belum berlaku;bahwa sehingga atas pokok sengketa banding ini berlakuSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasandan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di KawasanBebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009, di mana di dalamnya diatur ketentuanketentuan sebagai berikut
16 — 8
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andi Purwono bin Sumarsono)terhadap Penggugat (Nafsiah binti Taslan);3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat datang sendirimenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadapdan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor45