Ditemukan 434 data
54 — 9
Dinas Kesehatan Nomor 800/0573/436.317/2006 tanggal 4 Januari2006, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang; Kontrak Nomor 440/444/KTR/436.317/2006 tanggal 27 Juli 2006; Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 440/4444A/SPMK/436.317/2006, tanggal27 JuliPermohonan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebesar Rp.882.478.700, No. 900/6930/436.317/2006 tanggal 18 Desember 2006, Pengantar SPP No. 320 tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006 besertalampirannya berupa Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP
Kesehatan Nomor 800/0573/436.317/2006 tanggal 4 Januari2006, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang; Kontrak Nomor 440/444/KTR/436.317/2006 tanggal 27 Juli 2006;Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 440/4444A/SPMK/436.317/2006, tanggal27 Juli 2006;Permohonan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebesar Rp.882.478.700, No. 900/6930/436.3 17/2006 tanggal 18 Desember 2006;Pengantar SPP No. 320 tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006 besertalampirannya berupa Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
buku kas umum bulan Juli tahun anggaran 2006 dari dinas tenagakerja Kabupaten Karawang ;Asli buku kas umum bulan Nopember tahun anggaran 2006 dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang ;Asli buku kas umum bulan Januari tahun anggaran 2006 dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang ;Surat tanda setoran sebesar Rp 72.470.000, (tujuh puluh dua jutaempat ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 18 Juni 2007 ;Photo copy surat tanda setoran sebesar Rp 30.000, (tiga puluh riburupiah) yaitu setoran sisa dana UUDP
71 — 38
mengidentifikasipermohonan, penggunaan dana Bansos dan pertanggungjawaban danaBansos kabupaten Sikka;bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadikerugian negara;bahwa benar dalam tahun 2009 dari DPPKAD terdapat dana Bansoskebagian Kesra sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar limaratus delapan puluh lima juta rupiah) terdapat dana sebesarRp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang masihPts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 95 dari 168 halaman96sebagai sisa kas atau UUDP
32 Ayat (2);bahwa mengenai aliran uang dana Bansos, BPK meyakini keteranganYosef Otu dan Servasius Kabu dalam BAP kepada namanama yangdisebut didalam BAP, hal ini terkait pemegang uang terakhir orangyang mengelurkan uang Bansos berada pada Yosef Otu sebagaiBendahara Pengeluranmengetahui kepada siapa saja uang tersebutdiberikan atau siapa saja yang menerimanya, sehingga BPK meyakiniketerangan para terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II Yosef Otu S.Sos menyatakan,bahwa: "tidak benar UUDP
147 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rek.004.111.000.221 atas nama BEND UUDP R.SEKRET NON DINASQQ AGUS TRI MULYA JI. RW.
81 — 81
Uatama, Nomor : 18/SPK/BAU/HutMTW tanggal 19 Desember2005;Asli 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pengadaan Kendaraan Dinas antaraKegiatan Belanja Aparatur Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT.Astra Internasional, Nomor : 17/SPK/BAU/HutMTW tanggal 19 Desember 2005;Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran tanggal 10 Januari 2006 senilai Rp.46.866.419, (empatpuluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah);Asli 1 (satu) lembar Sisa Kas / UUDP
Astra Internasional, Nomor : 17/SPK/BAU/HutMTW tanggal 19 Desember 2005;32 Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran tanggal 10 Januari 2006 senilaiRp.46.866.419, (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribuempat ratus sembilan belas rupiah);33 Asli 1 (satu) lembar Sisa Kas / UUDP Dinas Kehutanan, KegiatanBelanja Aparatur tahun 2005;34 Asli 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemegang Kas bulanDesember 2005;35 1 (satu) lembar asli surat setoran sebesar Rp.2.758.568,47 (Dua jutaTujuh Ratus Lima Puluh
1391 — 859 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Novum PK7)Rekening Koran Giro 230 01.03.0023760, BanK SUMUT, atas namaBendahara Rutin UUDP BUPATI/WKL.BUP, tanggal 01 januari s/d 30 April2005. (Novum PK8)SKO (sementara), SPPPK (Sementara), SPMU (Sementara) dalamproses pencairan dana panjar SKPD Sekretariat Daerah sampai denganakhir april 2005. (Novum PKQ), terdiri dari:1. (Novum PK9. 1), terdiri dari:a. SKO Nomor 903/01/BAU/ANGG/2005, untuk Sekretariat DaerahKabupaten Tap Sel, sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 6Januari 2005;b.
(Novum PK7)Dengan bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwabesarnya dana panjar Kerja yang diberikan/dicairkan dari bendaharaUmum Daerah kepada Sekretariat Daerah sampai dengan 28 April 2005adalah sebesar Rp7.965.237.918,00 yang terdiri dari: panjar PAPBDtahun 2004 sebesar Rp4.042.845.300,00 , dan panjar Tahun 2005sebesaar 3.922.392.618,00Rekening Koran Giro 230 01.03.0023760, BanK SUMUT, atas namaBendahara Rutin UUDP BUPATI/WKL.BUP, tanggal 01 januari s/d 30April 2005.
250 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Novum PK7)Rekening Koran Giro 230 01.03.0023760, BanK SUMUT, atas namaBendahara Rutin UUDP BUPATI/WKL.BUP, tanggal 01 januari s/d 30 April2005. (Novum PK8)SKO (sementara), SPPPK (Sementara), SPMU (Sementara) dalamproses pencairan dana panjar SKPD Sekretariat Daerah sampai denganakhir april 2005. (Novum PK9), terdiri dari:1. (Novum PKY. 1), terdiri dari:a. SKO Nomor 903/01/BAU/ANGG/2005, untuk Sekretariat DaerahKabupaten Tap Sel, sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 6Januari 2005;b.
(Novum PK7)Dengan bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwabesarnya dana panjar Kerja yang diberikan/dicairkan dari bendaharaUmum Daerah kepada Sekretariat Daerah sampai dengan 28 April 2005adalah sebesar Rp7.965.237.918,00 yang terdiri dari: panjar P.APBDtahun 2004 sebesar Rp4.042.845.300,00 , dan panjar Tahun 2005sebesaar 3.922.392.618,00Rekening Koran Giro 230 01.03.0023760, BanK SUMUT, atas namaBendahara Rutin UUDP BUPATI/WKL.BUP, tanggal 01 januari s/d 30April 2005.
114 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersangka diperuntukan bagikegiatan emergency, bencana alam, gizi buruk, wabah dankonflik masyarakat ;eBahwa dalam dokumen penggunaan dana tak tersangka tidak adabiaya Penasehat Hukum ;eSaksi tidak tahu apakah dana tak tersangka bisa membiayai kegiatanPenasehat Hukum ;eBahwa biaya perkara/gugatan tidak bisa dipertanggungjawabkannamun bukti pengeluaran dijadikan bukti pendukungpertanggungjawaban ;eBahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 saksidiperintahkan oleh Terdakwa untuk menyetorkan sisa UUDP
kekas daerah karena uang di kas daerah tidak mencukupi untukdiambil oleh Zadrak Apalem ;eBahwa administrasi penyetoran sisa dana UUDP baru dilakukanpada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 ;eBahwa uang akan diambil oleh Zadrak Apalem sebesar Rp.2.000.000.000, untuk diserahkan kepada Terdakwa yang akanberangkat pada hari Sabtu tersebut ;eBahwa sesampai di rumah Terdakwa, saksi dan Zadrakmenyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan diterima olehTerdakwa ;eBahwa saksi tidak tahu ada kwitansi penyerahan
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siak Bagian Tata Pemerintahan Bend24 tanggal 28 Desember 2006 (copy);35) Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP bulan Desember 2006 Bend25 Pengadaan Tanah Pemda tanggal 29 Desember 2006 (copy);Hal. 42 dari 397 hal. Put. No. 2313 K/Pid.Sus/201436) Kwintasi Pembayaran Belanja Modal untuk Keperluan PembebasanTanah untuk Mesjid Raya Kec. Kerinci Kanan Pembangunan GapuraKec. Sabag Auh, Tanah PerKantoran di Kec. Sungai Apit, Workshop diKec.
Siak Bagian Tata Pemerintahan Bend24 tanggal 28 Desember 2006 (copy);35) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP bulan Desember 2006 Bend25 Pengadaan Tanah Pemda tanggal 29 Desember 2006 (copy);36) Kwintasi Pembayaran Belanja Modal untuk Keperluan PembebasanTanah untuk Mesjid Raya Kec. Kerinci Kanan Pembangunan GapuraKec. Sabag Auh, Tanah PerKantoran di Kec. Sungai Apit, Workshop diKec.
Siak Bagian TataPemerintahan Bend 24 tanggal 28 Desember 2006 (copy);35) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP bulan Desember2006 Bend 25 Pengadaan Tanah Pemda tanggal 29Desember 2006 (copy);36) Kuitansi Pembayaran Belanja Modal untuk KeperluanPembebasan Tanah untuk Mesjid Raya Kec. Kerinci KananPembangunan Gapura Kec. Sabag Auh, Tanah PerKantoran diKec. Sungai Apit, Workshop di Kec.
Siak Bagian Tata Pemerintahan Bend24 tanggal 28 Desember 2006 (copy);Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP bulan Desember 2006 Bend25 Pengadaan Tanah Pemda tanggal 29 Desember 2006 (copy);Kuitansi Pembayaran Belanja Modal untuk Keperluan PembebasanTanah untuk Mesjid Raya Kec. Kerinci Kanan Pembangunan GapuraKec. Sabag Auh, Tanah PerKantoran di Kec. Sungai Apit, Workshop diKec.
75 — 27
Astra Internasional, Nomor17/SPK/BAU/HutMTW tanggal 19 Desember 2005;Him 7 Putusan Tipikor No.09/Pid.B/TPK20 12/PN.PDG.3.2.27.3.2.28.3.229.3.2003B28 lsSeed 2sBeads3.2.34.Asi 1 (satu) Jembar Surat Setoran tanggal 10 Januari 2006 senilaiRp.46.866.419, (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribuempat ratus sembilan belas rupiah);Asli 1 (satu) lembar Sisa Kas / UUDP Dinas Kehutanan, Kegiatan BelanjaAparatur tahun 2005;Asli 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2005;
Astra Internasional, Nomor17/SPK/BAU/HutMTW tanggal 19 Desember 2005;Ash 1 (satu) Jembar Surat Setoran tanggal 10 Januari 2006 senilaiRp.46.866.419, (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribuempat ratus sembilan belas rupiah);Ash 1 (satu) lembar Sisa Kas / UUDP Dinas Kehutanan, Kegiatan BelanjaAparatur tahun 2005;Ash 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2005;1 (satu) lembar asl surat setoran sebesar Rp.2.758.568,47 (Dua juta TujuhRatus Lima Puluh Delapan Ribu
Terbanding/Terdakwa : DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
229 — 112
Daftar Penerima dan Pengeluaran UUDP yang berisi namanama penerima Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 1994/1995. (Barang Bukti Nomor : 133);Berdasarkan dokumen data pendukung sebagaimana diuraikan padapoint 18 dan uraian fakta hukum pada point sebelumnya maka sudahjelas bahwa tanah seluas 62,9 Hektar yang terletak di DesaBentiring Kec.
205 — 185
Elisatris Gultom dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli sebagai Pengajar (dosen) pada Program S1 (Sarjana) dan S2(Magister Hukum dan Magister kenotariatan) di Fakultas HukumUniversitas Padjadjaran Bandung (1992 sekarang), mengampu matakuliah antara lain: Hukum Dagang, Hukum Perusahaan/HukumPerseroan dan Hukum Perikatan/Hukum Perjanjian ;Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP) disebutkan
Dan catatan yang dimaksudHalaman 177 dari 316 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bkssebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari neraca tahunan,perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atausetiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban sertahalhal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan ;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUDP, disebutkanpenggunaan kata wajib dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikanpenekanan adanya kewajiban
Elisatris Gultom berdasarkan Pasal 8ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan (UUDP) disebutkan bahwa Setiap perusahaan wajibmembuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengankebutuhan perusahaan.
84 — 65
Kendal (TA 20022005)Dugaan Penggelapan Dana PT Pos IndonesiaKantor PosTernate sebesar RP 54 Milyar tahun 200520075) Dugaan penyalahgunaan UUDP Prov.
97 — 16
Tanggamus,yaitu pada bulan Maret 2008 saksi diperintahkan oleh terdakwa ke Dispenda KabupatenTanggamus untuk menemui saksi Rizalsyah untuk meminjam rekening listrik.Bahwa benar laporan pertangungjawaban pengeluaran baru dibuat pada bulan Maret2008, karena ketika akan membuat laporan pertanggungjawaban SPJ TU buktipembayaran rekening listrik belum ada dan baru ada pada bulan Maret 2008;Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya sisa UUDP tahun20042005 yang tidak disetorkan ke kas
Pinta Natalia Sihombing
Terdakwa:
SAUKI TARUNA JAYA, SE
108 — 20
Tamron Saroni tentang penyetoran UUDP TA 2013
- Rincian dan kuitansi kegiatan di bagian umum TA 2013 yang tidak dapat di SPJ-kan
- DPA Setdakab Lampung Utara TA 2013
- DPPA Setdakab Lampung Utara TA 2013
- LRA Setdakab Lampung Utara TA 2013
- Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemda Kabupaten Lampung Utara
- Surat Pernyataan tentang penjelasan kelebihan
Pengeluaran bulan Mei dengan nilai Rp. 473.405.958,00
- Selembar Kertas dengan judul Rincian Pengeluaran bulan Juni dengan nilai Rp. 703.642.053,00
- Selembar Kertas dengan judul Rincian Pengeluaran bulan Juli dengan nilai Rp. 1.029.925.500,00
- Selembar Kertas dengan judul Rincian Pengeluaran bulan Juli dengan nilai Rp. 206.700.000,00
- Selembar kertas judul Transaksi tanggal 1 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Setoran (STS) setoran sisa UUDP
Lampung Utara periode 30 Januari 2012
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Setoran (STS) setoran sisa UUDP Bagian Umum Setdakab Lampung Utara TA 2012 Rp. 245.795.944 (Dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 29 Januari 2013 yang disetorkan oleh bendahara Pembantu bag.Umum Setdakab Lampung Utara TA.2012 Sdr.Iwan Kusuma,SH.
- 1 (satu) lembar copy rekening koran Kasda Kab.
34 — 13
. -------------------------------------------- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1 dari 2, (Jumlah Saldo Rp.480.000.060,-). ------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6.000,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab.
35 — 5
Tapin TA 2008 yang tidak bisadipertanggungjawabkan berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kab.Tapin TA 2008 ada sisa UUDP sebesar Rp. 6.824.078.576,00 (enam milyardelapan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuhenam rupiah) yang seharusnya disetorkan kembali ke kas daerah.Bahwa ada penyetoran kembali uang anggaran Sekretariat Daerah KabupatenTapin tahun 2008 yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tapin yaitutanggal 10 Pebruari 2009 sebesar Rp. 2.523.708.421,00
168 — 102
Keerom4 20/11/2016 Setoran hasil temuan inspektorat sisa UUDP 6.849.150Tahun Anggaran 20075 10/12/2016 Setoran Dana atas LHP BPK kegiatan 20.000.000penyediaan Makanan Tambahan (PMT) danVitamin Bagi balita Gizi Buruk pada DinasHalaman 65Putusan Nomor 9/PID.SUS.TPK/2021/PNJapN JumlahTanggal UraianKesehatan Kab. Keerom TA 2009JUMLAH 248.936.385b.
Keerom4 20/11/20 Setoran hasil temuan inspektorat sisa UUDP 6.849.15016 Tahun Anggaran 20075 10/12/20 Setoran Dana atas LHP BPK kegiatan 20.000.00016 penyediaan Makanan Tambahan (PMT) danVitamin Bagi balita Gizi Buruk pada DinasKesehatan Kab. Keerom TA 2009JUMLAH 248.936.385c. Melakukan pembayaran uang babi atau uang duka kepada perawat padaPuskesmas Arso Kota yang meninggal dunia sekitar Rp100.000.000, (seratusjuta rupiah).d.
75 — 26
atau perekonomiannegara, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Terdakwa diangkat menjadi Kasubag Perbendaharaan berdasarkan SK WalikotaMagelang No. 821/301/08/1998 tanggal 23 Jul 1998 yang mempunyai tugas dankewenangan antara lain sebagai berikut :201) Memproses SPP untuk penerbitan SPP rutin/pembangunan dengan mengujikebenaran dari berkasberkas permintaan (BS)/penagihan (BT);2) Mencatat pengeluaranpengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan olehbendahara rutin/proyek (sisa UUDP
itu. berkedudukan sebagai Kepala Subagian (KASUBAG)Perbendaharaan di Bagian Keuangan Setda Magelang Kota;Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kasubag Perbendaharaan berdasarkan SKWalikota Magelang No. 821/301/08/1998 tanggal 23 Juli 1998 yang tugas dankewenangannya antara lain : Memproses SPP untuk penerbitan SPPrutin/pembangunan dengan menguji kebenaran dari berkasberkas permintaan(BS)/penagihan (BT), Mencatat pengeluaranpengeluaran yang telahdipertanggungjawabkan oleh bendahara rutin/proyek (sisa UUDP
124 — 34
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bertugassebagai Bendahara UUDP (Uang Untuk DipertanggungJawabkan) DPRD Kabupaten Pekalongan sejak tahun 1999sampai sekarang, sedangkan terdakwa adalah Ketua DPRDKabupaten Pekalongan periode tahun 1999 2004 ; Bahwa atasan saksi adalah Sekretaris Dewan/Sekwan ; Bahwa tugas pokok bendahara DPRD adalah mencatatpenerimaan dan pengeluaran keuangn dewan, danmemprtanggung jawabkan pada bagian keuangan PemerintahDaerah ; Bahwa dalam mempertanggung jawabkan pengeluaran
harusdilampiri bukti pengeluaran berupa tanda terima uang,BEN 1 dan BEN 2, nota staf dan SPP ; Bahwa biasanya bukti pengeluaran adalah berupa tandatangan dalam daftrar penerimaan uang dari para anggotadewan ; Bahwa dalam penyusunan APBD Bendahara UUDP DPRD tidakada peran apapun ;219Bahwa saat saksi diperintahkan Sekwan untuk mencairkananggaran, saksi akan melihat pos anggaran tersebut dalamAPBD kemudian mengajukan kepada Kabag Keuangan Pemda ;Bahwa hakhak anggota dewan yang ada dalam APBD setahusaksi