Ditemukan 4076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ipul isak ispi icok ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin “ melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) Ipr (izin pertambangan rakyat) Atau iupk (izin usaha pertambangan khusus) ” 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk 35/pid/2012/pt.malut Abdul kahfi sabualamo alias kahfi Dkk. Secara bersama – sama merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk Pn.lbh
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
PT. HOFFMEN INTERNASIONAL
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
256 — 448
  • Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK;Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 151 ayat (2) Huruf a diberlakukansecara kumulatif, sedangkan Pasal 151 ayat (2) huruf b dan cdiberlakukan secara alternatif kumulatif;7.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum Penadahan
Register : 01-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Srl
Tanggal 22 Agustus 2016 — ZAINAL EFFENDI Bin HASAN BASRI
75 — 29
  • dengan Hari Sabtu tanggal 28 November 2016 ataupada suatu waktu pada bulan November tahun 2015, atau pada suatu waktupada tahun 2015, bertempat di Toko Emas Batang Hari yang beralamat di JalanLintas Sumatera Km 01 Sarolangun Rt. 01 Kelurahan Aur Gading KecamatanSarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukanperbuatan, Turut serta melakukan perbuatan menampung, mineral yangbukan dari pemegang IUP, IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3106 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI lawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa bunyi Pasal 135Undang Undang Pertambangan tersebut adalah sebagai berikut:Pemegang hak RIP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapatmelaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan danpemegang hak atas tanah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas maka sudah jelas kegiatanpertambangan Tergugat di area HGU Penggugat adalah sebuahperobuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya persetujuansebelumnya dan pemegang hak atas tanah yaitu Penggugat;(6) Bahwa Tergugat juga telah melanggar
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
SEPTY IDRIS SESE, S.KMM
133 — 64
  • Tahun 2017 memberikan keteranan ahli pada pemeriksaan perkaratindak pidana pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpapemegang IUP, IUPK atau izin (Pasal 161 Jo Pasal 37 UU Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) padaPenyidik Satpolair Polda Maluku.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Perijinan
Register : 07-03-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 18 Agustus 2011 — PT. KAWEI SEJAHTERA MINING; VS BUPATI RAJA AMPAT; PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA
660 — 513
  • Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR70Pertambangan sebelumnya yang sudah diketahui Penggugata quo sejak tahun 2007 dalam perkara PTUN Jayapuradalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19Desember 2007 :Bahwa ketentuan ini sesungguhnya merupakan kewajibandari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah memegang /zinselanjutnya berhubungan dengan pemegang hak atas tanahaNampaknya, Penggugat a quo tidak memahami ketentuanPasal ini, namun mencoba dan memaksakan
    FORMAT ~~ PERMOHONANPENGAJUAN KUASA PERTAMBANGAN meminta persetujuandari masyarakat pemegang hak atas tanah, kecualiterkaitan dengan ganti rugi lahan dan/atau tanamanmasyarakat ;Apalagi Keputusan Tata Usaha Negara ini bukan barupertama kali dan berdiri sendiri namun merupakanKELANJUTAN dari Keputusan Kuasa Pertambangansebelumnya yang sudah diketahui PENGGUGAT a quo ;Bahwa, ketentuan ini sesungguhnya merupakankewajiban dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mtp
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Muhammad Saleh Fauzi
2.H. ABDULLAH,S.H.
Tergugat:
H. Syahril Bin H. Bahri Alm
Turut Tergugat:
1.Kapolri cq. Kapolda Kalsel Up Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel
2.Kementrian ESDM Pusat cq pemerintah Prov. Kalsel cq Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
143 — 119
  • BKPL) tidak dapat diberikan karena tidak memenuhipersyaratan, IUP & IUPK tersebut berakhir dan izin nya sudah berakhir di tahun2017, maka kemudian Penggugat melaporkan permasalahan ini kepadaTergugat, namun Tergugat tetap meminta bantuan jasa Penggugat untukmengurusi perizinan tersebut ke Jakarta, yang akhirnya Penggugat berangkat keJakarta bertemu dengan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY VS I. BUPATI ACEH BARAT., II. PT. MIFA BERSAUDARA
91 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapatmelaksanakan kegiatan eksplorasi termasuk pengujian air tanahbahkan mengakibatkan hilangnya jaminan atas kegiatan usahaproduksi sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi, dan Penggugattidak dapat memasuki sebagian WIUP milik Penggugat, makaterbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 94UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 yang dikutip sebagaiberikut :Pemegang IUP dan IUPK
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 16-06-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 72/Pdt/ 2015/ PT.SMR
Tanggal 16 Juni 2015 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI, Perseroan Terbatas, beralamat di SeI Menggaris, RT. 11, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu SARTONO, S.H.M.H, GADING SANYJAYA, S.H, TIMOTHY INKIRIWANG, S.H dan HENDRA MARANATHA SILALAHI, S.H, Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS, beralamat kantor di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK/2014 tertanggal 04 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 05 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai ....................................................PEMBANDING semula PENGGUGAT; M E L A W A N : PT. PIPIT MUTIARA JAYA, beralamat di Jalan Yosudarso, RT.III A, Nomor : 81, Kelurahan Karang Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu DARWIS MANURUNG, S.H.M.Hum Advokad/Pengacara beralamat kantor di Jalan Panglima Batur, RT. I, Nomor : 70, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2014 Nomor : 29/SK/2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai......................................................TERBANDING semula TERGUGAT ;
71 — 28
  • telah diuraikan di atasTergugat terbukti telah melakukan Perobuatan Melawan Hukumsebagai berikut :(a) Tergugat telah melanggar pasal 135 UndangUndang Nomor : 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPertambangan), yang pada intinya menyatakan bahwa pemegangijin usaha pertambangan hanya dapat melaksanakan kegiatannyasetelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.Bahwa bunyi Pasal 135 UndangUndang Pertambangan tersebutadalah sebagai berikut :Pemegang hak IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.Irwan Said, S.H.
3.GDE ANCANA, SH
Terdakwa:
1.Rahman Als Ciu Bin Daeng Eci
2.Sultan Als Sul Bin Lariando
364 — 122
  • Als PELE BinABDUL HAMID dan MUH ALFATH Als ALFAT Bin SUMANDI (dalam penuntutanterpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22Januari 2020sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknyatidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa MoloreKec.Langgikima Kab.Konawe Utara atau setidaktidaknya di tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpaIUP, IPR atau IUPK
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Era Millenium Abadi
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
289 — 387
  • kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan)tahun untuk Pertambangan Mineral logam;Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambanganmineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 06-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN GARUT Nomor 288/Pid.Sus/2016/PN Grt
Tanggal 6 Februari 2017 — YAMIN Bin ODIN ABIDIN
243 — 15
  • izin pemanfaatan hutan diatur dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang TataHutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta PemanfaatanHutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 55/MenhutI/2006 TentangPenatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, dimana dalamKegiatan pemanfaatan hutan lindung adalah berupa pemanfaatan kawasanhutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.Sehingga izin pemanfaatan hutan lindung meliputi: IUPK
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN Lmj
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIN Bin MATHASAN
387 — 38

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasin Bin Mathasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000.00.- (dua puluh lima juta rupiah

Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
2746 — 3137
  • Izin Usaha Pemenfaatan Kawasan (IUPK);b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);c. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;d. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA)dan;e.
    Izin Usaha Pemenfaatan Kawasan (IUPK);b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHKHA);d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman(IUPHHKHT);e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Rakyat(IUPHHKHTR);f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Gampong(IUPHHKHG);g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBk);h. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA);i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 135 PK/TUN/201285.86.(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanaholeh pemegang IUP atau IUPK.Bahwa sebagai warga negara atau warga korporasi yang menghargaihukum, maka dalam persidangan perkara ini di tingkat pertama, PemohonPeninjauan
    mempunyai Ijin Lokasi kelapa sawit pada areal yang sama.Sebab, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ TermohonBanding/Penggugat) hanya menguasai tanah permukaan bumi sedangkanPemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon BandingIl/ Tergugat II Intervensi) menguasai isi perut bumi berupa tambangbatubara.Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 138 UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yangmenegaskan sebagai berikut:Hak atas IUP, IPR, atau IUPK
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus
Register : 19-06-2023 — Putus : 07-08-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd
Tanggal 7 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
NAUFAL AMMANULLAH, S.H
Terdakwa:
1.ANSARULLAH bin ABDULLAH
2.HARI SISWANTO bin SARNO
44 — 55
  • Hari Siswanto Bin Sarno telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana turut serta melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 37,500,000,000,00 (tiga
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM
Tanggal 17 Nopember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Arif Subekti, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa I : SIDIK SUSANTO Alias SIDIK Bin ITAB .Alm
Terbanding/Terdakwa II : ILHAM Alias ILHAM Bin ISMAIL .Alm
141 — 26
  • MENGADILI SENDIRI :

    1. Menyatakan Terdakwa I: SIDIK SUSANTO Alias SIDIK Bin ITAB (Alm) dan Terdakwa II: ILHAM Alias ILHAM Bin ISMAIL (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2020 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 17 Mei 2021 — - MUHAMMAD SALEH, Dkk Lawan PT. KALTIM PRIMA COAL (PT.KPC)
219 — 151
  • instansi terkait, namun Tergugat tidak jugamemberikan ganti rugi dan tidak memperdulikan hak dan kepentinganPenggugat , Penggugat II, Penggugat Ill;17.Bahwa dikarenakan tanah para Penggugat telah di gusur serta tanamtumbuh yang berapa diatas telah hilang, maka sudah sepatutnya agarTergugat membayar ganti rugi atas tanah serta tanam tumbuh yang beradadiatasnya merujuk pada undangundang nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 135 menjelaskanPemegang IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 21-08-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Bjm
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Prathomo Suryo Sumaryono, SH.MH
Terdakwa:
Machdar Hasan Assegaf Als Habib Machdar Bin Hasan Alm
76 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MACHDAR HASAN ASSEGAF Als HABIB MACHDAR Bin (Alm) HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR Atau SIPB Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Putus : 17-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN PATI Nomor - 37/Pid.Sus/2015/PN Pti
Tanggal 17 September 2015 — - SUYANA bin MUSTARIYANTO
47 — 17
  • penambangan menurut Pasal ayat (19) UndangUndang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaraadalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, sehingga yang dimaksud usahapenambangan adalah usaha untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ; e Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan tersebut harus dilengkapidengan Izin, dimana izin pertambangan terdiri dari IUP (Izin UsahaPertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 01-10-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 96/PID.D/LH/2020/PT KDI
Tanggal 16 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT. NATURAL PERSADA MANDIRI DIWAKILI OLEH NICO FERNANDUS SINAGA, ST Diwakili Oleh : Daniel Frandus, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : GIDEON GULTOM, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : BUSTANIL N.ARIFIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : Irwan Said, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : FITRIANI HASAN, SH.
Terbanding/Penuntut Umum V : ARBIN NU'MAN, SH
522 — 250
  • NATURALPERSADA MANDIRI untuk melakukan kegiatan penambangan jugamempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) PermenESDM No. 26 tahun 2018 yang mana Pemegang IUP Eksplorasi, UPKEksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalamsetiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakankaidah pertambangan yang baik.Dari ketentuanketentuan yang mengatur teknis pertambangan di atasmaka dapat disimpulkan kewajiban dan tanggung jawab hukum untukmelaksanakan kaidah pertambangan