Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan peresiden priseden prepeden presoden
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 01-08-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 09-01-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 57-K/PM.II-11/AD/VIII/2017
Tanggal 8 Januari 2018 — BAHRUL ALAM LETTU INF
96 — 57
  • Perbuatan para Terdakwa dapat menjadikan preseden burukdi Kesatuan para Terdakwa.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat,hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta halhal yangmeringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, darirangkaian perbuatannya yang mengakibatkan Saksi3 mengalamiluka, lebam/memar, namun masih tetap bisa melakukan aktivitasdan para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesarRp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan atasperbuatannya tersebut
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN CURUP Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.NURDIANTI, SH
2.LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
3.DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
MUHAMMAD RAHMAN REMURA Als ROY Bin AMA JAIS
67 — 19
  • Crpyang mengakibatkan salah satu personil TNI tidak dapat bekerja secaramaksimal dari akibat Iluka yang ditimbulkannya, tentu saja membawa kerugianbagi institusi TNI pada khususnya dan Negara pada umumnya;Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan diatas, MajelisHakim dengan mempedomani asas pembuktian dimana ternyata Terdakwa telahsecara terang melakukan pengingkaran serta memunculkan alibi yang bersifatcontrario dengan keadaan dan akibat perbuatannya, tentunya hal ini bisamenimbulkan preseden
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
289 — 266
  • Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI,Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia KSBSI dan Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI, akantetapi mengabaikan kepentingan yang lainnya, maka akan memberikan preseden yangburuk karena akan berpotensi mengancam eksistensi 257 perusahaan di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang pada akhirnya apabila seluruh perusahaan tersebut gulung tikarmaka yang terkena dampak justru ratusan ribu pekerja/buruh
    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI,Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Serikat Buruh438Sejahtera Indonesia KSBSI dan Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI, akantetapi mengabaikan kepentingan yang lainnya, maka akan memberikan preseden yangburuk karena akan berpotensi mengancam eksistensi 257 perusahaan di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang pada akhirnya apabila seluruh perusahaan tersebut gulung tikarmaka yang terkena dampak justru ratusan ribu pekerja/buruh
    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI,Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia KSBSI dan Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI, akantetapi mengabaikan kepentingan yang lainnya, maka akan memberikan preseden yang574buruk karena akan berpotensi mengancam eksistensi 257 perusahaan di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang pada akhirnya apabila seluruh perusahaan tersebut gulung tikarmaka yang terkena dampak justru ratusan ribu pekerja/ buruh
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016
Tanggal 10 Nopember 2016 — Terdakwa : Praka Ilyas, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH.
80 — 24
  • Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakanNarkotika golongan , dapat memberikan preseden dan pengaruh buruk baik terhadapkesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupandisiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacamini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlena dan terus menerusmenggunakan obatobat terlarang tersebut berakibat dapat merusak kehidupan keluargaTerdakwa dan mental masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1395 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Agustus 2016 — SAHAT P. SILABAN, S.H, DK
89 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal yang demikian akanmenjadi preseden buruk bagi sistem peradilan pidana di Indonesia dantentunya sangat menciderai rasa keadilan bagi rakyat, khususnya bagi kamiselaku pencari keadilan yang juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia.Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil dan argumentasi kamitersebut di atas, maka patut apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa IV/H.BASAR, S.H., mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agungyang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untukmenjatuhkan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 346/Pdt.Bth/2018/PN Smg
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat:
PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
Tergugat:
1.LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT
2.OLIVIA SVASTI HIDAJAT
3.STEPHANIE ASTU HIDAJAT
Turut Tergugat:
1.TJAHAJANINGSIH
2.LUHUR WIBOWO HIDAJAT
3.ANGELAWATI
4.ROOSILAWATI HIDAJAT
5.SURJO LUHUR HIDAJAT
6.SAPTO UTOMO HIDAJAT
7.BAMBANG WALUJO HIDAJAT
8.ALEXANDER HIDAJAT
9.JASON HIDAJAT
10.LEONARD HIDAYAT
11.DANIEL HIDAJAT
12.DEBORAH HIDAJAT
13.PAMELA HIDAJAT
14.TAN BIAN TJONG SH
133 — 32
  • Dan apabila Gugatan ini (Derden Verzetini) diteruskan/ dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk bagidunia peradilan karena kedudukan Pelawan tidak boleh merangkapsekaligus sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam perkara yang sama,meskipun di satu sisi bertindak atas nama Perusahaan namun di sisilain bertindak sebagai diri pribadi. Hal ini Tidak wajar/tidak lazim dandapat diduga penuh Conflict of interest.4.
    Dan apabila Gugatan ini (DerdenVerzet ini) diteruskan/ dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk bagidunia peradilan karena kedudukan Pelawan tidak boleh merangkapsekaligus sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam perkara yang sama,meskipun di satu sisi bertindak atas nama Perusahaan namun di sisi lainbertindak sebagai diri pribadi.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Perijinan
Register : 28-07-2008 — Putus : 28-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2008/PTUN-BKL.
Tanggal 28 Januari 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS; melawan BUPATI LEBONG dan PT TANSRI MADJID ENERGI
114 — 343
  • Hal ini pun sudah menjadi preseden dan sudahpernah diajukan dalam perkara PT. Kobatin dan PT.Tambang Timah Tbk(persero); Disamping itu, tidak ada ketentuan yang secarajelas melarang pembesaran wilayah baru yang tidaktermasuk dalam wilayah Kuasa PertambanganEksplorasi. 180Berdasarkan hal hal diatas, maka penerbitan objeksengketa tidak bertentangan dengan ketentuanyang dipersyaratkan dalam lampiran 1 angka 6huruf (a) Jo.
    Hal ini pun sudah menjadi preseden dan sudahpernah diajukan dalam perkara PT. Kobatin dan203Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal.204PT. Tambang Timah Tbk(persero). Disamping itu, tidak ada ketentuan yang secarajelas melarang pembesaran wilayah baru yangtidak termasuk dalam wilayah Kuasa PertambanganEksplorasi. Berdasarkan hal hal diatas, maka penerbitanobjek sengketa tidak bertentangan denganketentuan yang dipersyaratkan dalam Lampiran 1angka 6 huruf (a) Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk vs. ANI SETIAWAN, dk
189 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon juga menjelaskan:Pembentukan hukum Civil Law dilakukan melaluiundangundang dan kodifikasi sedangkan Common Lawmelalui Preseden (Judge made law);Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 570 K/Pdt/201534.2.34.3.Hingga saat ini, tidak pernah ada larangan di dalam peraturanperundangundangan manapun (di dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KitabUndang Undang Hukum Perdata, dan sebagainya) bahwaseseorang dilarang melakukan penghibahan saham dengan latarbelakang atau
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN GAOS NATAKUSUMA, SH
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD ASYRIL RUSLI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG SUGIARTI
83 — 55
  • Selain hal tersebutmenurut kami putusan Majelis Hakim tidak memenuhi unsurkemanusian, edukatif dan keadilan padahal seharusnya MajelisHakim dalam membuat suatu putusan haruS memenuhi danmempertimbangkan keselurunhan unsur kemanusian, edukatif dankeadilan tanpa kecuali, Putusan pemidanaan tersebut sangatlahmencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalamkehidupan Masyarakat dan akan menjadi preseden yang burukdalam hal penegakan hukum ;Bahwa putusan a quo yang terlalu ringan dan bahkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-05-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 305/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Mei 2012 —
74 — 48
  • kalaupun dan seandainhyapun Penggugat tetap pada dalilnya yangmengatakan RUPS/RUPSLB yang di lakukan oleh Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, haltersebut senyatanya adalah urusan internal dan Para Pemegang Sahamperseroan (Tergugat I, II dan III) sehingga tidak dapat di bebankan dan dialihkan pertanggungjawabannya kepada Tergugat V selaku kreditor yangberitikad baik. karena hal tersebut akan sangat merugikan Tergugat V danakan menimbulkan ketidakpastian dan preseden
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 10-04-2012 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 629/PDT.G/2011/PN.SBY
Tanggal 10 April 2012 — RONNY WIJAYA VS P. ANDRY WIJAYA DKK
64 — 31
  • ., Notaris di Surabaya dengan tegasharuslah ditolak karena hal tersebut dapat menjadi preseden buruk atau acuanYurisprudensi untuk meLEGALkan perbuatan jual beli di bawah tangan atastanahtanah yang sedang dalam sengketa, padahal menurut hukum danketentuan perundangundangan yang berlaku tanah yang masih dalam sengketatidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan ; Bahwa petitum PENGGUGAT INTERVENSI yang meminta agar Para TergugatIntervensi dan atau siapapun juga yang menguasai tanah obyek sengketa dalamperkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; H.A. Wadudi Nurhasan, S.Sos
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindak PidanaKorupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadaphakhak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, dan karena itu TindakPidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasamelainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga dengan tidakadanya hukuman denda akan menjadi preseden buruk dalam penangananperkara Korupsi ;Bahwa seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi), melihat faktapersidangan melalui tuntutan Pemohon Kasasi /Jaksa PenuntutUmum danputusan
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 18-01-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.JP
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
Direktur Korporasi dan Syariah pada PT. Bank DKI
Turut Tergugat:
GAMAL WAHIDIN, S.H., Notaris PPAT
258 — 83
  • disaat satu hariacara Bank DKI memasang iklan, sehingga sangat mengganggupadahal acara sudah dijadwalkan empat bulan sebelumnya;Bahwa pada saat pemasangan spanduk oleh Bank DKI, komentaratasan/management PT Hardys Retailindooleh karena kita punyautang, maka biarkan saja;Bahwa dengan adanya sikap dan tindakan Bank DKI tersebut, parainvestor yang sudah rencana mau membeli lansung membatalkanrencana tersebut;Bahwa dampak dari kejadian tersebut hingga kini sangatmerugikan Penggugat sekaligus menimbulkan preseden
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 12/Pdt.G/2019/PN SKB
Tanggal 17 Juni 2020 — HARIS MULYADI (penggugat) LAWAN 1.VINCENT WIDJAYA 2.ROY INDRA DHARMAWAN Turut Tergugat: 1.NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI (para tegugat)
252 — 51
  • B,secara jelas dan nyata Para Tergugat telah memenuhiunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata dan wajib menggantiseluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat;Telah terdapat preseden tetap perihal pengesahan akta jual beli olehpembeli yang beriktikad baik;27.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-03-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 17 Maret 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SAID AMBRI, SH. Bin ALI (Alm)
115 — 52
  • PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara ; Perbuatan terdakwa menjadi preseden aparat pertanahan dalammenjalankan tugas pokoknya;Hal hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan; Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; Terdakwa belum pernah dipidana ; Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai PNS lebih kurang selama34 tahun ; Terdakwa memasuki masa pensiun Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan korupsi.Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dikenai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-10-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Februari 2017 — PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA; Melawan; CASKANI, ddk.;
104 — 38
  • apabila upah dan hakhak lainnyayang biasa diterima Para Tergugat untuk dihentikan terhitung sejakPemutusan Hubungan Kerja ditetapkan, sesuai Pasal 93 ayat (1) UUKetenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yaitu:(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung fakta dan buktibukti yang kuat,Penggugat sudah hilang kepercayaan terhadap Para Tergugat, dan apabilahubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan kerjaserta menimbulkan preseden
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
110 — 65
  • Mengingatpula kondisi geografis alam Maluku yang terdiri dari pulaupulau dan terpencilsebagaimana halnya Kacabjari Geser di kepulauan Seram Bagian Timur iniyang seringkali menyulikan menghadirkan pengacarapengacara yangsebagian besar tinggal di Ambon atau kotakota besar lainnya sehingga akanmengganggu kelancaran proses penegakkan hukum maupun asas sederhana,cepat dan murah, jika ketentuan harus didampingi pengacara diterapkan secarakaku dan bahkan akan menjadi preseden yang disalahgunakan untukmenghambat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
272 — 239
  • Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi doli mail/doli praecentis yang diajukan oleh Tergugat , Il,dan Ill, demi, mencegah terjadinya preseden yang buruk terhadap proses peradilan diIndonesia, dan demi menetapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringanserta demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet oatvankelijk verklaard).E.
    mali/doli praecentis yang diajukan oleh TERGUGAT IV, demimencegah adanya preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadi pada prosesperadilan di Indonesia, dan demi menerapkan asas peradilan sederhana, cepat danbiaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan PENGGUGATtidak dapat diterima (nie't ontvankelijk verklaard).Il DALAM POKOK PERKARABahwa halhal yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi mohon dianggapsebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/2014tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnyamempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undangundang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan datadatayang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan datadatatersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akanmenjadi preseden
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 101/G/LH/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.NINIK CHRESTIANA HARIJANTO
2.SULISTINA
3.SUHENDRA
4.SATRYADI SOEYATNO (PATRICK)
5.HARIONO NGONO
6.BING BEDJO TANUDJAJA DRS.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. ALPEN AGUNGRAYA
675 — 394
  • ayat (4) huruf aUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, dan permohononanpenundaan tersebut agar tidak dikabulkan, sebab apabila dikabulkan justrukerugian materiil yang dapat dihitung secara hukum dan kepentinganTergugat Il Intervensi akan dikorbankan, dan akan berakhir keluar daritujuan dibuatnya ketentuan dimaksud, selain itu kami mohon Majelis Hakimtidak mengabulkan permohonan penangguhan ini karena apabila masalahpenangguhan ini dikabulkan oleh pihak majelis hal tersebut dapat menjadiSuatu preseden