Ditemukan 406 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 42/Pid.B/2016/PN SWL Tanggal 25 Oktober 2016 — YOPI UTAMA Panggilan YOPI
83 — 10
83 — 10
berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai KepalaKeluarga (tulang punggung keluarga) yang memiliki tanggungan istri dan anakyang masih kecil serta sangat memerlukan bimbingan dan keberadaan sosokseorang Ayah, Terdakwa masih ingin tetap menjadi Anggota Polri, apabilavonis/putusan dari Ketua dan Majelis Hakim, sesuai dengan Tuntutan JPUdengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun atau lebin maka Terdakwa akandiproses Sidang Kode Etik Profesi Polri dengan Sanksi/Hukuman berupaRekomendasi Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan apabila KetuaHalaman 4 dari 89 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Swdan Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikansecara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa minta maafpada Pimpinan Polri terutama pada Kapolda Sumbar, Kapolres Sawahlunto,Kapolsek Muaro Kalaban beserta jajaranya dan juga minta maaf kepadamasyarakat Muaro Kalaban terutama pada saksi korban lobuk
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
152 — 56
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
152 — 56
Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) sebagai PNS terhitung tanggal ditetaokannya keputusanPTDH sebagai PNS (angka 2 huruf a dan huruf b).
Register : 05-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 43/Pid.B/2016/PN SWL Tanggal 25 Oktober 2016 — 1.MEKY PUTRA Panggilan MEKY Bin ZULHERMAN
2.RICHARD ISHAK HUTAHAEAN Panggilan RICHARD
3.MARIO EFRIZAL CANDRA Panggilan RIO Alias KUBU
79 — 14
79 — 14
akan mengulangi lagi, Para Terdakwasebagai Kepala Keluarga (tulang punggung keluarga) yang memiliki tanggunganistri dan anak yang masih kecil serta sangat memerlukan bimbingan dankeberadaan sosok seorang Ayah, Para Terdakwa masih ingin tetap menjadiAnggota Polri, apabila vonis/putusan dari Ketua dan Majelis Hakim, sesuaidengan Tuntutan JPU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun atau lebihmaka Para Terdakwa akan diproses Sidang Kode Etik Profesi Polri denganSanksi/Hukuman berupa Rekomendasi Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat(PTDH), dan apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Terdakwa II yangdisampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Terdakwa II memohon maaf pada masyarakat, institusi Kepolisian RepublikIndonesia, dan keluarga korban Silvia Antika atas perbuatan yang telahdilakukan, Terdakwa dan Terdakwa II menyesali perobuatannya, dan mohonhukuman yang seringanringannya
Register : 08-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1012 — 2387
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1012 — 2387
Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan PelatihanKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 TentangDewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, sangat jelas tersebutPenjatuhan sanksi akademik terhadap Taruna/Siswa yang telahmendapatkan sanksi akademik sebanyak 2 (dua) kali dan/ataudianggap tidak layak lagi dipertahankan sebagai Taruna/Siswa;Bahwa sebagai bahan yang bisa diperbandingkan, terdapat TarunaAkpol yang melakukan pelanggaran berat dan dalam sidang DewakAkademik tidak dijatuhi sanksi Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat(PTDH), yaitu :(1) BHARATUTAR SURYA SETIYAWAN NO.
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
112 — 69
112 — 69
PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bagaimanaformatnya sudah saksi beritahukan dan sosialasikan kepada PPKPusatdan Daerah;Bahwa bahwa regulasi terkait tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.Mulai dari menjelaskan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sampai dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tidak ada perbedaandalam penerapan hukumannya yaitu PPK sesuai kewenangannyaharus menetapkan Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai PNS terhadap pegawai yang terbukti telah melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht);Bahwa akibat hukum bagi PNS yang melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan yang diatur dalam hukumkepegawaian, yang pada intinya menurut Saksi, bahwa PNStersebut harus mendapatkan akibat
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH
4.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
216 — 92
216 — 92
Panitia Pemilinan Kades, perkara sengketa penerbitansertifikat, perkara sengketa ljin pengelolaan perguruan tinggi UndarJombang, perkara sengketa SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) anggota Polri, perkara sengketa SK Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) PNS Tuban, Sengketa Pemilu, dll.22) PTUN Jakarta dalam perkara sengketa Kep. Dirjen AHU Kemkumham RI.23) PN.