ayat (1) dan ayat (2)bersifat final ;Bahwa prosedur pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah denganPovinsi Sulawesi Tenggara, telah sesuai dengan Notulen Kesepakatan/Berita Acara dan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas ;Bahwa dalam tanggapan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa data danalat yang digunakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat dalamrangka verifikasi batas daerah ini adalah :Citra Isfar Skala

1:200.000 tahun 2003 ;Peta Rupabumi Skala 1:50.000 Lembar 221253 (Lasolo) ;Peta Topografi Skala 1:200.000 Lembar 8283 XXVIIXXVIII/Lasolo danLembar 8283 XXVXXVI/Bungku ;GPS Garmin Model 6 Csx dan GPS Garmin Model 12 XL ;5.

Sebelum Termohon menanggapi permohonan Para Pemohon, maka Termohonterlebih dahulu akan menyampaikan/menjelaskan tentang MetodologiPelacakan sebelum terbitnya Objek Permohonan a quo sebagai berikut :a.bIdentifikasi Keberadaan PBU.14 dan PBU.15Secara manual dan digital dilakukan pengeplotan koordinat PBU.14 danPBU.15 pada peta Topografi sebagai peta yang telah disepakati oleh keduadaerah sebagai peta kerja dalam hal ini Peta Topografi skala 1:200.000Lembar 8283 XXVIIXXVII/Lasolo dan Lembar 8283 XXVXXVI

VIIWirabuana pada Tahun 1999, 2003, dan 2004 ;4 Dari hasil identifikasi lapangan terhadap Pilar atau Patok Batas tersebut padabutir 2, butir 3, dan butir 4 tersebut di atas, Tim Pengesan Batas Daerah TingkatPusat menyimpulkan bahwa proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeritentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dapatdilanjutkan dengan catatan sebagai berikut :a Semua pilar batas yang telah dipasang pada tahun 1999, 2003, dan 2004diplot pada Peta Topografi skala

B, dengankesimpulan kesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri,luka robek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan Iluka robek lepas pada jari I,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal, namun kejadianitu dilaporkan ke Unit Laka Polres Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 19Januari 2018, jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan cara dan keadaansebagai berikut.Berawal dari ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya,Nmax Nopol.

B, dengankesimpulan kesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri,luka robek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan luka robek lepas pada jari ,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal, namun kejadianitu dilaporkan ke Unit Laka Polres Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 19Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PngJanuari 2018, jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan cara dan keadaansebagai berikut.Berawal dari ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya

B, dengan kesimpulankesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri, lukarobek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan luka robek lepas pada Jari ,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasmaka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya

B, dengan kesimpulankesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri, lukarobek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan luka robek lepas pada Jari ,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur telahterpenuhi secara hukum ;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PngMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhisehingga

Hasil pemeriksaan dokter jaga menunjukkan skalakesadaran 14 dari 3 15 (Glasgow Coma Scale) dengan skala nyerikepala 3 dari 110. Batas normal kesadaran adalah antara skala 14 15dan skala nyeri terdiri skala 13 termasuk nyeri ringan, (46 termasuknyeri sedang dan 710 termasuk nyeri berat).

Berdasarkan hasilpemeriksaan tersebut berarti kesadaran Pasien saat itu masih dalambatas normal (skala 14) dan nyeri dalam kategori nyeri ringan (skala3), yang berarti Pasien dapat dibawa pulang dan menjalani rawat jalan,namun dengan mempertimbangkan keluhan yang disampaikan olehkakak Pasien, Dokter jaga melakukan anamnesis ulang kepada Pasienakan tetapi Pasien tidak memberikan jawaban, dokter menanyakan padapengantar untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai penurunankondisi Pasien, namun tidak

sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 yang harus dibayarsecara sekaligus dan seketika.Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat meminta ketuaPengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus menghukum Tergugatmenyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh mediacetak skala

Biaya Hukum yang telah dikeluarkan penggugatuntuk Kantor Hukum K.SYARCOWIE, SH dan Rekan di Palembang sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 dibayar sekaligus danseketika.Menghukum tergugat karena kelalaiannya untuk menyampaikan permohonanmaaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita poin12 dan petitum poin 6 mengenai tuntutan permintaan maaf secara terbuka,yang dimuat dalam media cetak skala lokal dan nasional selama 7 (tujuh)hari berturutturut, dapat Tergugat sampaikan bahwa permintaanPenggugat terlalu berlebihan dan tidak masuk akal, karena tergugat punsudah beritikad baik dengan membantu memperbaiki kolektabilitasPenggugat yang sekarang sudah menjadi kolektabilitas 1 (lancar), namununtuk histori kolektabilitas

Bahwa Penggugat berada dalam kondisi keuangan yang kurang baik dandiperparah dengan kondisi saat ini, kita semua tahu sedang dalam masapandemi Covid19 dimana situasi ekonomi sedang bermasalah, tidak hanyadalam skala nasional, melainkan dalam skala internasional;5. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses pra lelang menggunakan jasaTergugat Il dimana hal itu bertentangan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf bUndangUndang Hak Tanggungan;6.

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitam putih )sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 20 set.c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper ( A 3warna photo paper ) sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 ( A O warna)menggunakan bahan yang tidak mudah pudarsebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b.

dari :a) Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10 set.b) Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20 set.c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna ) foto paper sebanyak 10 set .d) Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 20 set.e) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.f) Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 10 set.g) Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto warna sebanyak 30set.h) Album peta Skala

sebanyak 10 set .b) Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20 set .c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna ) foto paper sebanyak 10 set .d) Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 20 set .e) Laporan konsep rencana (A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.f) Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak 10 set.g) Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto paper sebanyak 30set.halaman 12dari 69 hal, putusanNomor : 38/PID.SUS.K/2012/PTMDN.h) Album peta Skala

setJUMLAH 000.000Laporan RTRW Kota Medan yg terdiri .000 4.000.000dari : set .000 .000.000 Laporan Pendahuluan (A4 warna) set .000 .000.000 Laqporan Pendahuluan (A4 hitam set .000 000.000putih) set Laporan sementara/analisis (A3 warna) .000 000.000 Laporan sementara/analisis (A3 hitam set .000.000 .000.000putih) set .000 .000.000 Laporan konsep rencana(A3 warna) set Laporan akhir/buku rencana(A3 wama) 5 7.500.000 37.500.000 Laporan akhir/buku rencana(A3 hitam setputih) .000 .000.000 Album peta skala

Biaya Dokumen pembuatan peta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 set @.350.000 .700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 set (@.150.000 400.0003 Cetak peta photo bahan survey set (@.100.000 000.0004 Sof copy peta garis set (@.100.000JUMLAH .500.000J.Biaya Diskusi dan Seminar1 Diskusi Kali (@3.000.000 .000.0002 Seminar/Sosialisasi/jarring aspirasi iPaket (@40.000.000 .000.000JUMLAH .000.000halaman 44dari 69 hal, putusanNomor : 38/PID.SUS.K/2012/PTMDN.

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutansesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011dengan skala peta 1;5.000;Bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinat lokasitempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebanghan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo; sedangkampeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut No.

Sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000;e Bahwa benar kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinatlokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkanpeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuaiSK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta1;5.000;Menimbang, bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titikkoordinat lokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkan peta dasartematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut

No. 465/Menhut1/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000 adalah untukmenentukan posisi dan letak lokasi penebangan dan pengolahan kayuberdasarkan titik koordinat sehingga akan diketahui simbol atau tanda pada petatersebut;Menimbang, bahwa dalam kawasan konservasi pulau bahulu tersebuttidak boleh diterbitkan ijin dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin masukkedalam kawasan konservasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa para Terdakwa masuk

Prianto Bin Aldemansyah, saksiSuprianto Bin Supomo, saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi pergi meninggalkanterdakwa.Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Supar BinKartodinomo dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II ProvinsiSumatera Selatan menjelaskan bahwa areal yang dikerjakan oleh terdakwadengan cara menanaminya dengan kurang lebih 1000 (seribu) batangtanaman karet dan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal terdakwaadalah areal Kawasan Hutan Produksi tetap berdasarkan Peta skala

1 :25.000 kemudian data hasil pengukuran yang di overlay dengan petakawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran.

MHP sesuai denganSK Menteri No. 38/KPT/II/1996 tanggal 29 Januari1996, dengan skala 1 : 250.000 tersebut. Hasilpemetaan Saksi Ahli Supar KD semestinya dikirim keMenteri Kehutanan dan Menteri Kehutananlah yangberhak untuk menentukan areal tersebut. Karena Petatersebut dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan yangberhak mengeluarkan, menentukan sertamenandatangani Menteri Kehutanan menurut SKtersebut, bukan Keterangan Ahli Supar KD yang berhakmenanda tangani.

Dan selanjutnya dengan situasi skala 1 : 5.000, dengan luas arealmasih satu dalam gambar lokasi terlampirDengan batasbatas sebagai berikut :Utara berbatasan dengan Kali MatiSelatan berbatasan dengan Kali TupuluBarat berbatasan dengan Kebun DesaTimur berbatasan dengan Kali MatiSurat situasi lokasi ditanda tangani Kantor Kepala Wilayah Kecamatan Tobelo,Petugas Agraria Den Djumati, dengan NIP : 0100350043, surat diberikankepada Anci Dareho sejak tanggal 10 Agustus 1976;.

Dengan ituPENGGUGAT memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksaperkaara ini agar melarang dan memerintahkan tidak boleh mereka mengambilhasil kebun kelapa dan tanaman lainnya diatas tanah lahan ANCI DAREHOsebagaimana skala yang disebutkan diatas dengan luas 10,4 Ha, telah dimilikisejak tanggal 10 Agustus 1976 ditandatangani oleh petugas Agraria BenDjumati ;.Bahwa Penggugat telah berulang kali melarang Tergugat dan Tergugat Ilserta aparat desa, namun mereka mengatakan hanya untuk diukur saja

sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi menyangkut Penggugat tidakmengikutsertakan saudarasaudara kandungnya dalam gugatan, padahal perkaraini menyangkut ahli waris, atau dengan kata lain kedudukan warisan dan para abhli18waris, dimana penggugat tidak mengikut sertakan para ahli waris lainnya dari AnciDareho ;Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya mendalilkan bahwa objeksengketa yang terdapat di desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan di KupaKupa,Kabupaten Halmahera Utara situasi skala

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darahtidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akralteraba dingin.Pemeriksaan Luka:Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa luka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar duasentimeter dan dalamnya nol koma tiga

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut, yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darah tidakterukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akral terabadingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : ditemukan luka robek di kelopak mata bagian kanan denganukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dandalamnya satu sentimeter.

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalahtiga, pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanandarah tidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, sertaakral teraba dingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa Iluka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebardua sentimeter dan dalamnya nol koma

harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasidan persyratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri ESDMRI nomor 0007 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaanizin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala

besaryang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan danberhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga terbatas (Trading) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahanbakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yangtidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanandan

skalabesar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpananHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Tjgdan berhak menyalurkannya kepada semuapengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niagaterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala

Pengadaan jaringan air bersih skala desa ( sumur bor )di Dusun Pedalaman :Bahwa sesuai Peraturan Desa Pengembur No. 05 Tahun 2017tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan PeraturanDesa Pengembur No.

Pengadaan jaringan air bersih skala desa (Sumurbor) di Dusun Sinah :Bahwa sesuai Peraturan Desa Pengembur No. 05 Tahun2017 tanggalPeraturan Desa Pengembur No.

Pengadaan jaringan air bersih skala desa ( sumur bor )di Dusun Gerepek :RealisasiKeuanganpekerjaanRealisasi (hasilPenerimaa pemeriksa.

Kegiatan Pengadaan jaringan air bersih skala desa(sumur bor ):Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Pengembur No. 05 Tahun2017 tanggal 25 September 2017 tentang PerubahanPeraturan Desa Pengembur No. 01 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengembur, anggaranuntuk kegiatan Pengadaan jaringan air bersih skala desa(Sumur bor )di Desa Pengembur terdapat anggaran sejumlahRp.318.691.710,00 (tiga ratus delapan belas juta enamratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)yang akan

Kegiatan Pengadaan jaringan air bersih skala desa(sumur bor ): Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa PengemburNo. 05 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang PerubahanPeraturan Desa Pengembur No. 01 Tahun 2017 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Pengembur, anggaran untuk kegiatanPengadaan jaringan air bersih skala desa (sumur bor )di DesaPengembur terdapat anggaran sejumlah Rp.318.691.710,00 (tigaratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuhratus sepuluh rupiah

+7,812,5 M2 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Setengah Meter Persegi)untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi Pegawai Negeri Sipil ;Pasal 4Penggugat bersedia untuk dibayarkan tanah miliknya tersebut oleh Tergugat IIIsesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku berdasarkan aprisalpembanding ;Pasal 5Berita Acara ganti kerugian terhadap tanah tersebut berdasarkan musyawarahdan mufakat antara Penggugat dalam hal ini bertindak selaku pemilik tanahdengan panitia pengadaan tanah skala

terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa menggigittangan saksi korban DONNY SAUKOTTA $;Bahwa pperistiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat dijalanMolunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, KecamatanBacan, Kabupaten Halmahera Selatan;Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa yang baru turun darimobil penumpang melihat korban membongkar semen didepantokonya yaitu toko Aneka Surya, kemudian terdakwa menegurkorban agar jangan membongkar semen dengan skala

berhasilmemegang tangan korban dan langsung menggigitnya hinggadilerai beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian ;e Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ikut memukulterdakwa dari belakang akan tetapi terdakwa tidak sempatmelihatnya ;e Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami luka dibagian wajahnyasedangkan korban mengalami luka dibagian tangannya ;e Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat perkelahiantersebut ;e Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak melakukanpembongkaran skala

Halmahera Selatan, korban hanya diizinkan untukmelakukan pembongkaran semen skala kecil digudangnyatersebut ;wonn Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat faktafakta yang barudapat diungkap setelah melihat persesuaian antara buktibukti yang ditemukan selamapersidangan yang akan diuraikan bersamasama dengan pertimbangan unsur pasal dalamdakwaan aquo ;w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsurunsur

Menyatakan terdakwa AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpahak atau melawan hukum,menawarkan untukdiijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli,menukar,ataumenyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabushabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebgaimana yang kami dakwakan dalm dakwaan Primair melanggarpasal 114 ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

memilikismenyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksiRoesdiato, saksi Saeful Anton dan saksi Azis Muhaemin yang selaku anggota Polisipada sat Narkoba Polresta Bogor sedang melaksanakan tugas telahmendapatinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

TataRuang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal1411 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

TataRuang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 201322tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

Peta Kawasan Perencanaan, PetaZona Komersial I1 Pagar Dewa ukuran Al, Peta Zona Komersial C1ukuran Ai, Peta Administratif Kota Bengkulu ukuran Ai, Peta ZonaKomersial K3 Pagar Dewa ukuran Al dan Peta Zona KomersialPerdagangan Skala Kota (K2) Ukuran A1;1 (satu) buku Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota Bengkulu;1 (satu) buku Laporan Antara Penyusunan Master Plan Kawasan KomersialKota Bengkulu;3448.1 (satu) buku Executive Sumarry Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota

Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta KawasanPerencanaan berupa Peta Lampiran UndangUndang No. 39 Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan KabupatenKepahiang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan PropinsiBengkulu Skala 1 : 100.000 Dishut Bengkulu adalah tidak adakaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber petayang diambil dari google map adalah menyalahi Pasal 11 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013;2.

Tidak singkronnya simbolisasi/legenda peta dengan gambar yangada dalam Zona Komersial Perdagangan Skala Kota (K2), ZonaKomersial C1, Zona Komersial K3 Pagar Dewa, Zona Komersial I1Pagar Dewa, Zona Komersial OR1 Pagar Dewa yang terkesancopypaste adalah tidak dapat menerangkan peta yangseharusnya karena tidak memenuhi ketelitian muatan ruang yangdisyaratkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;Bahwa dapat dikatakan produk hasil pekerjaan Penyusunan

Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) eksemplar Sertipikat dileges (dilakukan pemeteraian) Kantor Pos(Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 4327/ Kelurahan Ngaliyan,Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atas nama pemegang hakSOEDIBIJO (18091949), berikut Surat Ukur Nomor0094/NGALIYAN/2011, tanggal 25 Juli 2011, Peta Objek SHM Nomor: 4327/ Kelurahan Ngaliyan dengan skala 1;1000,Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 128/Pid/2021/PT SMG Peta Rencana Pembangunan Pagar Tembok dan Talud dengan sekala1;1000

Ngaliyan dengan skala 1;1000, Peta Rencana Pembangunan Pagar Tembok dan Talud dengan sekala1;1000,Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 128/Pid/2021/PT SMG Surat Pernyataan di atas meterai atas nama SUPRIYANTO, tertanggal30 September 2019, Surat Pernyataan di atas meterai atas nama NANANG ADI HIDAYAT,tertanggal 29 September 2019, Surat Pernyataan di atas meterai atas nama WAWAN SUPRAPTO,tertanggal 29 September 2019,terlampir dalam berkas perkara. 12 (dua) lembar triplek warna coklat dengan ukuran

Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkandihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhiisi putusan.Bahwa ada kesalahan fatal dalam posita sebelah Timur berbatasan dengantanah TIMAH SAHARO (Alm) SITI SAUYAH (Alm) Bahwa objek perkara yang diperkarakan berdasarkan objek pemeriksaansetempat dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1000 tetapi pada kenyataanPenjelasan batas tanah ini dalam Skala 1 : 1000 dan Sertifikat tanah Hak MilikNomor : 1001 Penjelasan batas tanah ini dalam

Skala 1 : 500 tidak ada batasobjek perkara sebelah timur berbatasan dengan milik TIMAH SAHARO (Alm)SITI SAUYAH (Alm) melainkan sebelah timur berbatas dengan tanah milikErlinawati cs dan Armen SabriHalaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.Maka jelas dengan berdasarkan pembuktian batasbatas tanah dengan dasarsertifikat Skala 1 : 1000 dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1001 Penjelasanbatas tanah ini dalam Skala 1 : 500 tidak ada batas objek perkara sebelah timurberbatasan dengan

Melainkan dalam penetapan batas tanah terperkaraSertifikat Hak Milik No 1000 dalam skala 1:1000 sebelah timur berbatasdengan tanah Erlinawati cs dan Armen Sabri Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tergugat II Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak (Fasilitas)Adalah milik Pembanding/ Tergugat II akibat suatu peristiwa persesuaiankehendak penyerahan pada Surat Kesepakatan Bersama atas Surat WasiatHalaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.yang dibuat diSungai Penuh tanggal