Ditemukan 4598 data
1.UUS FIRDAUS
2.NANA SUMARNA
3.ASEP RISNANDAR
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi
Intervensi:
TETTI DJAJAWISASTRA, Dkk
152 — 87
Menolak gugatan Penggugat seluruhnnya atau setidaktidaknyadinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.369/Desa Citeureup, terbit tanggal 811987, Gambar Situasi tanggal 2361986 No.5473/1986 luas 8.400 M2,terakhir tercatat atas nama Endang Sunarya di Blok Permana, DesaCiteureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung (sekarangKota Cimahi), Propinsi Jawa Barat adalahsah dan mempunyai kekuatanhukum ; 3.
Terbanding/Penggugat : H. ERI SUMARNA,
Terbanding/Turut Tergugat I : H. WAN MARWAN selaku Camat PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
67 — 56
atau dengan kata lain apakah akta jual bellaquo tidak berkaitan dengan akta hibah maupun surat perjanjianperdamaian, sehingga kesimpulan terhadap hal aquo baru dapat diambilsetelah proses pembuktian oleh para pihak dilalui, dengan demikian maka,Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Tergugat aquo secara hokum harusditolak dan dikesampingkanBahwa karena keberatan Pembanding/ Tergugat tidak berdasar dan terlaluberlebinan, maka sudah tepat dan berdasar apabila keberatanPembanding/ Tergugat untuk ditolak seluruhnnya
Terbanding/Tergugat I : PT. ERA SAKTI WIRAFORESTAMA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAMBI PELAYANGAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
126 — 75
Oleh karenanya sudah selayaknya Terbanding Ilmemohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Yang Terhormat c.q.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara a quomenolak dan Mengesampingkan Permohonan Banding dan MemoriBanding Pembanding untuk seluruhnnya dan menguatkan PutusanHalaman 74 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMBPengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2Desember 2020.C. Tanggapan Dalil Pembanding Lainnya1.
53 — 27
Bukti T.8 tentang pernyataan Arfan Tanjung.1)Bahwa bukti T.8 telah disanggah oleh para Penggugat dan olehArfan Saleh, melalui jawabannya pada tanggal 20112017.Halaman 63 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg2)Bahwa pada surat jawaban Arfan Saleh (TT.1) tersebut, arfansaleh dengan tegas dapat menerima seluruh dalil gugatan parapengugat untuk seluruhnnya dan ARFAN Saleh, pada suratjawabannya tersebut, dengan tegas menolak surat pernyataantersebut, dengan alasan pada saat ia tandatangan
H. EDY SUMAEDI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
82 — 26
dalildalil sangkalannya dan Penetapan Tersangka terhadap diriPEMOHON adalah sah menurut hukum, juga tentang penyitaan atas 2 (dua)lembar Kwitansi dan Akta Jual Beli Nomor 62/2012 tanggal 19 Maret 2012 atasnama LISNA NAINGGOLAN dan Akta Jual Beli Nomor 334/2010 tanggal 22Oktober 2010 atas nama YATIN SUMARNO juga telah sah menurut hukum,sedangkan sebaliknya PEMOHON telah tidak berhasil membuktikan dalildalilPermohonannya;Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Praperadilan Pemohonadalah ditolak untuk seluruhnnya
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD HENDRI,SH.
Terbanding/Tergugat IV : ELLY HERYATI,SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk Kantor Cabang Sukabumi
187 — 112
Galuh;Bahwa, gugatangugatan Penggugat kepada Tergugat II diajukandengan itikad buruk dan bertujuan untuk mencari keuntungan semata.Penggugat menuntut Tergugat III untuk memberikan ganti rugi materiilmaupun immateriil seluruhnnya Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) yang secara hukum tuntuan Penggugattersebut tidak ada dasar hukumnya;Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalildalil gugatan Penggugatpada butir 3 dan 4, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, denganalasanalasan
Dr. H. Dasrizal, MP.
Tergugat:
1.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2.Hardizon Bahar sebagai Ketua dan Edi Suarto sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat
241 — 173
.,2.Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; danMenolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnnya yang berupapermohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan SuratPenerimaan Perubahan Data Nomor AHUAH.01.060018118 tanggal 06Maret 2021 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan PendidikanPersatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;Ill.
80 — 21
Atas dasaritu, hak asuh diberikan kepada Ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Petitum gugatanPenggugat harus ditolak seluruhnnya dengan menetapkan hak asuh anakkepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbanganbahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Tergugat, namundemi terjaminnya kepentingan anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya,maka Penggugat
44 — 20
Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo.Maka berdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan di atas,TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada PengadilanAgama Banjarbaru sebagai hakimhakim yang baik (als geode rechtersbetaamt) agar berkenanlah memeriksa dan mengadili perkara ini sertamemutuskan yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONVENSIHal 51 dari 95 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2016/PTA.Bjm.Dalam EksepsiMenyatakan permohonan cerai talak PEMOHON tidak dapat diterima;Dalam Pokok PerkaraMenolak seluruhnnya
A.A Ngr, Jayalantara ,SH. MH
Terdakwa:
Abdul Rahman Willy als Willy Bin Ng Leng Kong
106 — 64
tabletkombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,7851gram17.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 7 (tujuh) butir tabletkombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto selurunnya 2,8058gram18.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 7 (tujuh) butir tabletkombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,7453gram19.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 7 (tujuh) butir tabletkombinasi warna hijau merah muda dengan berat netto seluruhnnya
HAFIS MUHARDI, S.H.
Terdakwa:
SUDIRMAN Bin SUNARI Alias PANJANG
19 — 12
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DariLaboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NOo.LAB.1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwabarang bukti berupa 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan beratnetto seluruhnnya 0,6580 gram dan urine serta darah milik MuhammadIlham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Muhammad Renaldy Bin H. BudeliAlias Aldy serta Dedy Permana Bin Muh.
230 — 28
dan dikuasai oleh Turut Tergugat Il (Radio Republik Indonesia/RRIBanten) seluas + 7.100 (tujuh ribu seratus) M2.maka jumlah objek sengketa seluruhnnya sebagaimana dalam Positagugatan adalah seluas + 17.730 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh)M2, sedangkan dalam Petitum gugatan point 4 luas objek sengketa a quohanya seluas + 10.630 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh) M? yaitu : dikuasaiTergugat (H.
96 — 15
Menolak Gugatan Penggugat seluruhnnya;2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan Gugatan Rekonpesi PENGGUGATREKONPENSI untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari BPPT) setiap unit sebesar Rp1.000.000,00 makanilai kerusakan seluruhnnya seharusnya hanya sebesarRp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) bukan sebesarRp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enamjuta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan dari PT.Damero Putri Utama telah menyediakan dana apabila adakerusakan terhadap traktor roda 2 dan traktor roda 4 telahdisediakan dana sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enampuluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu
59 — 17
Penggugat Konvensidan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/dwangsomsebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah) per harinya apabila PenggugatKonvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakannya.Maka berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Tergugat mohon denganhormat kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapanberkenan memberikan putusan sebagai berikut:1.DALAM EKSEPSIMenyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnnya
36 — 13
Batanghari atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian mengambilbarang sesuatu, yang seluruhnnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 Wibterdakwa . NIZON Bin M. ZEN, terdakwa Il.
28 — 21
Sumber Tehnik Sejahteramengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.142.522.000, (seratus empatpuluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalamberkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnnya dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwabersalah melakukan perbuatan sebagaimana
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
152 — 59
dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdiatertanggal 16 Januari 2013 yang menyatakan Kartu Tanda Pendudukalmarhum suami Penggugat yang digunakan Sigit Siswanto sudah tidakberlaku serta ISI Akta Palsu Wasiat telah melanggar pasal 884, pasal 879,pasal 308, pasal 311, pasal 888, pasal 891, pasal 899 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan pasal 16 ayat 1 huruf i juncto pasal 84 UUNomor 30 tahun 2004 selanjutnya disebut *perkara 85.14.Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara 85 ditolak seluruhnnya
150 — 124
hukum terhadap keberadaan sertifikat tanah, terjadi akibat: 1.Cacat administrasi, meliputi kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak danperhitungan luas, hal ini terjadi pada waktu si pemohon ingin mengajukanpenerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), demikian yangterjadi pada penerbitan Sertifikat Hak milik No. 120/Dutohe Barat an.Herman Haris.Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka patut kiranya eksepsi maupunjawaban pokok Tergugat VII (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango)ditolak seluruhnnya
105 — 61
Bahwa Dari Pencairan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreformpada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan KabupatenLebak seluruhnnya sebesar Rp. 2.976.603.300 (dua milyar Sembilanratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah),terdapat pemotongan pajak (PPn dan PPH) sebagai berikut : No Kegiatan Jumlah(Rp)1 Dipotong langsung oleh KPPN 156.776.433,2 Dipotong dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran 3.114.975,Total pajak 159.891.408 Sehingga anggaran untuk kegiatan Redistol