persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi di depanpersidangan dan juga keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satudengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Mengingat Pasal 7 jo 30 Perda No. 8 Tahun 2007 Kabupaten Slemantentang Pelarangan Pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,Halaman 4dari15 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Gprmempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

tidak termasuk narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras,Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengemaskembali obat pil LL tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) UU Kesehatan: mengatur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan ayat (3)adalah ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena selurun unsur dari Dakwaan Keduatelah terpenuhi maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaanselebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Nurmujabdan Wantara didepan persidangan juga keterangan terdakwa yangbersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri berpendapatbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena ituterdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Mengingat, Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.8 tahun2007 tentang Pelarangan Pengedaran

memperolehkeuntungan; Bahwa saksi pernah mengkomsumsi obat tersebut;Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:ABDUL MUNIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli adalah staf seksi pembiayaan kesehatan pada Dinas Kesehatan; Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah farmasi; Bahwa obat jenis Tryhexyphinidyl adalah jenis obat keras yang pemakaiannyaharus menggunakan resep obat; Bahwa pengedaran

31 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIBbertempat di rumah Terdakwa di samping dusun Jatiagung, Desa Gumukmas,Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Terdakwa dan saksi Ervan telahditangkap oleh anggota Polsek Gumukmas karena Terdakwa menjual obatTrihexyphenidyl dan Dextro tanpa ijin; BahwaTerdakwa bersama dengan saksi Ervan membeli obatobatan tersebutsecara patungan, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 60persen sedangkan saksi Ervan sebesar 40 persen dari hasil penjualan; Bahwa cara pengedaran

,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (8) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat.3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selaludengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanandari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atauperilaku Seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 2 Peraturan Pemerintahtersebut menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yangpengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Yang dimaksudyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, adalah bahwaproses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkanpersyaratan dalam buku Farmakope dan peraturan pemerintah yang berlakusehinga apabila dalam proses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggapsebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan

Pil jenis LLtersebut juga diedarkan tanpa disertai resep dokter dan tidak terdapatHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Gprkomposisi, khasiat dan izin edar dari BPOM dan tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan yang ditetapkan berdasarkan persyaratandalam buku Farmakope dan peraturan pemerintah maupun ketentuan Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia No.36 tahun 2009tentang Kesehatan sehinga perbuatan pengedaran pil jenis LL oleh Terdakwaadalah suatu

Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu dari saksi DHENNY AGUS BinAMBALI didaerah Sidoharjo Jatim dan diedarkan dengan cara membelanjakanbensin, rokok serta makanan dan lain sebagainya .Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000

Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi SUPRAPTO danselanjutnya diberikan kepada saksi IRWAN sebanyak 5 lembar dan saksiRIBUT sebanyak 8 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratus riburupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang

JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksi AMRINyang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) warga Madura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi AMRIN karena telah membayar2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratusribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksiSUPRAPTO yang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) wargaMadura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi SUPRAPTO karena telahmembayar 2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

CiampeaBahwa keuntungan dari ANTONIUS KUDUS sebesar Rp 22.000.000, darihasul pengedaran uang rupiah palsu sebanyak 1200 lembar pecahan Rp100.000,.

Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700.000, dari hasil pengedaran uang rupiah sebanyak 50 lembar dansebanyak 100 lembar pecahan Rp 50.000, sementara sebanyak kuranglebih 779 lembar uang rupiah palsu belum sempat diedarkan;Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN CbiBahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, antara lain :1) 2000 lembar dari ANTONIUS KUDUS ;2) 800 lembar dari ELLI;3) 779 lembar dari RIDWANSYAH;4) 2 lembar dari RINA FACHRIANI;Bahwa ANTONIUS KUDUS

Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700.000, dari hasil pengedaran uang rupiah sebanyak 50 lembar dansebanyak 100 lembar pecahan Rp 50.000, sementara sebanyak kuranglebih 779 lembar uang rupiah palsu belum sempat diedarkan;Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, antara lain :5) 2000 lembar dari ANTONIUS KUDUS ;6) 800 lembar dari ELLI;7) 779 lembar dari RIDWANSYAH;8) 2 lembar dari RINA FACHRIANI;Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat ruang rupiah palsu sejak bulan April2020.

Kosim bahwauang uang hasil dari pengedaran uang palsu sebesarRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akandigunakan untuk menambahi kekurangan uang gadaisepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000, (duaratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) akan dipergunakan saksiH.Ahmad untuk transport pengedaran uang palsu lagisehingga terdakwa I.Ali Rosidi dan terdakwa Il.Kosim menyetujui atas usulan saksi H.Ahmadtersebut ;Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitarpukul

ARMANI Bin SURYA ;Bahwa saksi saksi tersebut menerangkan benar ParaTerdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2011,sekitar pukul 18.30 Wib Para Terdakwa telah mendapatkanuang palsu sebesar Rp.1.200.000, dari saksi AndiIndrayanto dan memberikan uang palsu' tersebut kepadasaksi H.Ahmad Tahron selanjutnya Saksi H.Tahron sanggupmengedarkan uangpalsu tersebut dan saksi H.tahronberjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10% darihasil pengedaran uang palsu.

Tasikmalaya yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, danayat (3) yaltu mengenai pengadaan, menyimpan, pengolahan, promosi,pengedaran

Danterdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, pengedaran obatobat kerastersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimanayang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dilarang oleh UndangUndang, karena pembelian obatobat keras tersebut harus dengan resepdokter.Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 13 Maret2020 barang bukti berupa 1 (satu) POT warna putin berisikan 980(sembilan ratus delapan puluh) butir obat/pil warna putin berlogo Y yangsetelah dilakukan pemeriksaan

dalam persidangan denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang bahwa, terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat dan kefarmasian dalam mengedarkan Obat/Tablet warna putih, satu sisi berlogo Y Trihexyphenidyl positif harus denganresep dokter karena tergolong obat keras, serta juga terdakwa tidak mempunyaikeahlian di bidang kefarmasian.Menimbang, bahwa pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi YAN PAEMBONAN dan INYOMAN SUGIAWAN PUTRA yang diperiksa serta keterangan Terdakwa, Pengadilan NegeriWamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhihukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Mengingat Pasal 6 Junto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten JayawijayaNomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ADE SETIAWAN,PHILIPUS KANGGUNUM dan RICARD YOWENI yang diperiksa serta keteranganTerdakwa, Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten JayawijayaNomor 03 Tahun 2009 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Aditya Wijanarko sertaanggota Satnarkoba Polres Tulungagung lainnya telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 maret2017 sekitar jam 11.00 wib di rumah terdakwa masuk wilayah DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung karenatelah melakukan pengedaran pil dobel L dengan cara menjual kepadasdr.

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang) = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki Keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Ayat (3) yaitu kKetentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran

Saksi Sugeng Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan tandatangan Saksi dalam BAP Kepolisian;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengedaran ObatTrinexyphenidil (Trex) oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yanuari Ikhsan telah melakukanpenangkapan terhadap Bagus Febrianto pada hari Kamis tanggal 6September 2018 sekira jam 23.00 WIB

Saksi Yanuari Ikhsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan tandatangan Saksi dalam BAP Kepolisian;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengedaran ObatTrihexyphenidil (Trex) oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sugeng Hariyadi telah melakukanpenangkapan terhadap Bagus Febrianto pada hari Kamis tanggal 6September 2018 sekira jam 23.00 WIB

penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia.Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telahditentukan bahwa: Ayat (2): setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat; Ayat (3): ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran