pernyataan tanggung jawab belaja (SPTB GU)Faktur pajak dan surat setoran pajakDengan kelengkapan berupa SPM GUP (Ganti uang presiden) yangmengikat pihak bendahara rekananSedangkan kelengkapan administrasi berupa SPP tidak di lampirkandalam pengajuan penerbitan SP2D yang menjadi produk kelengkapanadministrasi dikantor MAN Pematang Siantar untuk menguji terbitnya SPMbahwa dalam proses penerbitan SPM dikantor kerja satuan MANpematangsiantar dilakukan pengujian pelengkapan bukti pendukungberupa kwitansi dan amprah

faktur dan juga saksi mengenal karyawan Apotik Asli tersebut;Bahwa obatobat tersebut diperoleh rumah sakit dengan cara berhutang padaApotik Asli;Bahwa yang mengantar obat ke rumah sakit adalah anak buah Apotik Asli;Bahwa ketika barangbarang masuk ada fakturfakturnya lalu diibawa kegudang,baru setelah itu didistribusikan keruang ruang yang membutuhkannya dan padasaat itu Pak Nur Mubin tidak ada;Bahwa saksi pernah menjadi anggota panitia pemeriksa barang danmenandatangani hasil pemeriksaan untuk amprah

yang di tandatangani I Nyoman Arta;

faktur dan juga saksi mengenal karyawan Apotik Asli tersebut;Bahwa obatobat tersebut diperoleh rumah sakit dengan cara berhutang padaApotik Asli;Bahwa yang mengantar obat ke rumah sakit adalah anak buah Apotik Asli;Bahwa ketika barangbarang masuk ada fakturfakturnya lalu diibawa kegudang,baru setelah itu didistribusikan keruang ruang yang membutuhkannya dan padasaat itu Pak Nur Mubin tidak ada;Bahwa saksi pernah menjadi anggota panitia pemeriksa barang danmenandatangani hasil pemeriksaan untuk amprah

TASPEN melalui BadanKepegawaian Pendidikan dan Pelatinan (BKPP) Aceh Tamiang, denganmemenuhi persyaratan sebagai berikut:e Surat Pengantar dari Unit Kerja yang bersangkutan,e Foto Copy SK, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Foto Copy SK Pegawai Negeri Sipil (PNS), Foto Copy SK Terakhir (kenaikkan pangkat), Foto Copy Kenaikkan Gaji Berkala (KGB) Terakhir, Foto Copy KP4 Terakhir,e Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg), Foto Copy SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas), Foto Copy Amprah Gaji Bulan Terakhir

Mufti Madjid;Bahwa tahun 2009 saksi pernah menerima amprah dari site pile sungai tamiang,lalu saksi mencatat dibuku register manual dan diregister komputer, dan namaperusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT.

menjalankan tugas ada kesilapan;Bahwa benar semua keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan;Saksi SYAIFUDDIN, M bin M THAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Arfan karena beliau sering ke Kantor Dinas PengairanAceh dari tahun 2007 sampai dengan seterusnya;Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 antara pukul 11.00 Wib s/d pukul 15.00Wib Arfan ada meminta bantu untuk membawa amprah

Mufti Madjid;Halaman 74 dari 190 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.Bahwa tahun 2009 saksi pernah menerima amprah dari site pile sungai tamiang,lalu saksi mencatat dibuku register manual dan diregister komputer, dan namaperusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT.

menjalankan tugas ada kesilapan; Bahwa benar semua keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan;Saksi SYAIFUDDIN, M bin M THAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Arfan karena beliau sering ke Kantor Dinas PengairanAceh dari tahun 2007 sampai dengan seterusnya; Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 antara pukul 11.00 Wib s/d pukul 15.00Wib Arfan ada meminta bantu untuk membawa amprah

mengkonfirmasi kepada saksi Yusri mengenaipenyaluran BOP kecamatan dan saksi Yusri menyatakan bahwa pada saatsaksi sebagai Tim pengendali dana diyat pada bulan Maret 2006, saksi adamenyalurkan kepada 502 orang penerima yaitu sisa yang belum disalurkandimana data sebanyak 502 orang sudah ada dan sudah disalurkan namunkwitansinya belum ada, BOP yang disalurkan sebanyak 284 penerima dankwitansinya sebanyak 502 buah, mengenai keterangan saksi tidak menerimaBOP yang ke dua, menurutnya tanda tangan dulu baru amprah

untuk biaya pembayaran pajak dan STNK dilakukanpengamprahan setelah pemegang kendaraan roda dua membayarsendiri ke samsat dan selanjutnya bukti pembayaran tersebutdiserahkan ke bendahara untuk dilakukan pembayaran kepadapemegang kendaraan sesuai dengan jumlah pajak dan STNK yangdibayarkan terlebih dahulu oleh pemegang kendaraan sedangkan saksihanya melakukan pembayaran pajak untuk kedua mobil ambulanceyang ada di PKM Birem Bayeun dengan menggunakan uang pribaditerlebin dahulu dan selanjutnya saksi amprah

.415.350.000, + Rp.417.420.000,(triwulan II) Rp.2.070.000, (BBM ke luar daerah)12 BBM/Gas~ dan Pelumas Rp.291.600.000, Rp.415.350.000, + Rp.708.635.077,(triwulan IV) Rp.1.685.077, (BBM ke luar daerah)Jumlah Total Rp.2.522.336.059, Bahwa, untuk seluruh amprahan yang berhubungan dengan kegiatanpemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Dinkes Kab.Aceh Timur ada dibuatkan pertanggungjawabannya karena jika tidakdibuatkan pertanggungjawabannya maka dana untuk kegiatan tersebuttidak bisa di amprah

Aceh Timur ada dibuatkan pertanggungjawabannya karena jikatidak dibuatkan pertanggungjawabannya maka dana untuk kegiatantersebut tidak bisa di amprah atau di cairkan oleh pihak keuangandaerah disebabkan segala sesuatu pengamprahan harus ada suratpertanggungjawaban (spj). Yang membuat pertanggungjawaban untukHal 116 dari 216 hal Putusan No. 28/PID.SUSTPK/2019/PN.

untuk biaya pembayaran pajak dan STNK dilakukanpengamprahan setelah pemegang kendaraan roda dua membayarsendiri ke samsat dan selanjutnya bukti pembayaran tersebutdiserahkan ke bendahara untuk dilakukan pembayaran kepadapemegang kendaraan sesuai dengan jumlah pajak dan STNK yangdibayarkan terlebih dahulu oleh pemegang kendaraan sedangkan saksihanya melakukan pembayaran pajak untuk kedua mobil ambulanceyang ada di PKM Birem Bayeun dengan menggunakan uang pribaditerlebin dahulu dan selanjutnya saksi amprah

Satrya Karya yang berkedudukan di PejengGianyar dengan direktur Ketut Rata, SE ;Bahwa saksi bertugas dibagian administrasi dengan tugas membuat amprah,penawaran dan tugas lain yang berkaitan dengan administrasi perusahaan ;Bahwa CV Karya Satrya ada mengikuti lelang pada BP3 pada tahun 2012dan berhasil memenangkan kegiatan Pemugaran Candi Bentar di Batur Saridan Pemugaran di Pura Nataran Sasih ;Bahwa anggaran di Batur Sari Nilainya sekitar Rp. 300 juta lebih sedangkandi Pura Nataran Sasih nilainya

selesai 100% namun permohonan tetapdibuatkan sudah selesai 100% untuk kelengkapan administrasi ;Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena disuruh oleh Kantor BP3 yaknisaksi Wayan Sukarya yang menelpon anak buah saksi yakni WayanWardana untuk membuat administrasi permohonan pembayaran karenawaktunya sudah mendesak kemudian hal tersebut disampaikan kepadasaksi ;Bahwa saksi mengetahui kalau kenyataannya pekerjaan belum selesai ;Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena diminta supaya tetapmembuat amprah

Aceh Timur ada dibuatkan pertanggungjawabannya karena jikatidak dibuatkan pertanggungjawabannya maka dana untuk kegiatantersebut tidak bisa di amprah atau di cairkan oleh pihak keuangandaerah disebabkan segala sesuatu pengamprahan harus ada Suratpertanggungjawaban (spj). Yang membuat pertanggungjawaban untukHal 127 dari 218 hal Putusan No. 30/PID.SUSTPK/2019/PN.

untuk biaya pembayaran pajak dan STNK dilakukanpengamprahan setelah pemegang kendaraan roda dua membayarsendiri ke samsat dan selanjutnya bukti pembayaran tersebutdiserahkan ke bendahara untuk dilakukan pembayaran kepadapemegang kendaraan sesuai dengan jumlah pajak dan STNK yangdibayarkan terlebih dahulu oleh pemegang kendaraan sedangkan saksihanya melakukan pembayaran pajak untuk kedua mobil ambulanceyang ada di PKM Birem Bayeun dengan menggunakan uang pribaditerlebin dahulu dan selanjutnya saksi amprah

CITRA KARYA UTAMA memenuhi persyaratanuntuk pencairan dana, agar dana bisa dicairkan dalam tahun2012 dengan cara membuat amprah pembayaran tahap ( surat permohonan pemeriksaan, faktur penagihan dan suratpermohonan pembayaran angsuran ).Bahwa saksi menandatangani semua adminitrasi secarabersamaan pada hari tanggal lupa pada bulan Desember2012 sekitar pukul 10.00 Wita diruangan saksi ( ruanganKepala BP3 Gianyar ) namun tidak ada yang melihat padasaat penandatangan administrasi tersebut.Bahwa saksi

menyusun daftar dan jadwal penerima honor adalah PPTK ditekenbersama dengan Kepala Dinas.Jadwal pembagaian pada (satu) hari bisa untuk 4 (empat) kecamatan yaitu2 (dua) kecamatan untuk pagi dan 2 (dua) kecamatan untuk sore, per harinyaa7828384858687888990sekitar 350 orang dan jadwal tersebut dibuat setiap harinya sampai denganselama 1,5 (satu setengah bulan) kecuali hari libur.Para penerima honor akan menandatangani 2 daftar penerima yaitu: satuuntuk pertanggung jawaban bendahara dan satu lagi untuk amprah

mengelabuhipemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK, setelah selesai pemeriksaan dandiketemukan balance, kemudian buktibukti amprahan UP Fiktif itu di Nol kan /di hapus dan kembali mengajukan amprahan UP baru oleh BPP Biro,Kemudian tanggal 15 Pebruari 2016 saksi di sur'uh memasukkan sebesar Rp.200.000.000, , tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 620.000.000, dan tanggal 3Oktober 2018 sebesar Rp. 188.106.170 (gabungan dari anggaran sebesarRp.263.106.170,) yang semuanya tersebut dimaksud seakanakan saksiselaku BPP ada menerima amprah

dan apabila kegiatan telah selesai maka segeramenyerahkan SPJnya, dan baru boleh mengajukan amprahan panjarlagi untuk kegiatan lainnya kepada Bendahara Pengeluaran Setda Prov.Bali.Bahwa untuk UP/GU/TU prosesnya setelah dana diterima, bendaharapengeluaran pembantu membayarkan kepada PPTK sebesar SPJ.Apabila kegiatan sudah selesai SPJ nya wajib dilaporkan dan apabila adasisanya maka anggarannya akan mengendap di kas Bendaharapengeluaran pembantu Biro.Begitu. pula bulan berikutnya dapatmengajukan amprah

Pembukuan di bukusimpan pinjam KLP Tani Damai dari tahun 2001 hingga perkara Terdakwa ini dilakukanpenyidikan yaitu di bulan Maret 2010 selama 9 ( sembilan ) tahun Terdakwa barumengembalikan Dana LEPMM sebesar Rp. 15.000.000, tersebut, Padahal sesuai denganyang di isyaratkan oleh Pedoman Pelaksanaan Proyek Pengembangan LEPMM1998/1999 dan yang telah disepakati seluruh anggota dan pengurus di intern KLP TaniDamai bahwa kalau setiap anggota melakukan pinjaman prosedurnya harus denganpermohonan atau amprah

TASPEN melaluiBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) AcehTamiang, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Surat Pengantar dari Unit Kerja yang bersangkutan, Foto Copy SK, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Foto Copy SK Pegawai Negeri Sipil (PNS), Foto Copy SK Terakhir (kenaikkan pangkat), Foto Copy Kenaikkan Gaji Berkala (KGB) Terakhir, Foto Copy KP4 Terakhir, Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg), Foto Copy SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas), Foto Copy Amprah Gaji Bulan Terakhir

Kelengkeng tanggal 25 September 2018, nomor :0043/SPP/08.12/2018;

insentif diatas, karenaadanya Surat Keputusan Bupati mentawai,nomor 157 tanggal 16 Desember tahun 2005 danSurat keputusan Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Mentawai yang terlampir dalamamprah penerimaan uang;e Bahwa dalam fakta persidangan terdalam fakta hukum bahwa bertambahnya penghasilanterdakwa dan saksisaksi diatas dilatar belakangi karena Terdakwa telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 157, tanggal 16 Desember 2005 tentang Pemberian Insentifkepada pihak yang tidak berhak ;e Bahwa atas bukti amprah

Pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,(Enam juta rupiah) yangdiserahkan Terdakwa Muhammad Suhatsya, ST kepada saksi AbdulLatif, AH, M.si guna pembayaran kepada anakanak SLB yang dimintatampil pada hari pencanangan pendidikan inklusif tanggal 27 Januari2013;Terdakwa Muhammad Suhatsyah, ST menyerahkan uang sebesarRp.7.000.000,(Tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Hadizon, SE BinYazul untuk dibayarkan sebagai honor pembuatan Grand DesignPendidikan Inklusif kepada para staf agar mereka bersediamenandatangani amprah