Ditemukan 438 data
Terbanding/Tergugat I : JOKO PURNOMO
Terbanding/Tergugat II : REVALDO APRILLIO PUTRANDA
Terbanding/Tergugat III : VIKA PUSPITA NINGRUM
Terbanding/Tergugat IV : ARDIAN MAHARDIKA PUTRANDA
Terbanding/Tergugat V : Nyonya RESTUMINAH
Terbanding/Tergugat VI : SIE MAY LIE
Terbanding/Tergugat VII : HERRY HARTANTO SEPUTRO, S.H.
Terbanding/Tergugat VIII : BUDI YOJANTININGRUM, S.H.
Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
86 — 35
Bahwa Tergugat VIII menolak dengan keras dalil Penggugat menyatakan TergugatVIII telah melakukakn perbuatan hukum yang cacat hukum sebagaimana positaPenggugat nomor : 15, dan 18 adalah tidak benar , karena Tergugat VIII , bukanyang membuat akta jual beli, tetapi hanya sebagai Pemegang protokoler darinoatris / PPAT Roemani SH, sehingga Tergugat VIII ( Budi Yojantiningrum , SH )tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 30 Putusan Nomor 348/PDT/2020/PT SMGBerdasarkan halhal tersebut diatas
72 — 15
SUMARDI Alias PAK ITAM;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagimanadiuraikan tersebut di atas yang selanjutnya telah memenuhi kualifikasisebagai perbuatan Melakukakn Penganiayaan Yang MengakibatkanKematian dilakukannya dengan suatu perbuatan yang serta merta atauspontan sebagai reakasi terdakwa terhadap tindakan sebelumnya dari Sadr.SUMARDI Alias PAK ITAM dan temanteman Sdr.
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Triyanto
138 — 110
saat kemudian seorang perempuantetangga kos dari Teman Terdakwa keluar dari rumahnya danberkata belum pulang ya mas Terdakwa menjawabbelum bu, bisa pinjam kuncinya kah kemudian ibutetangga kost tersebut menyerahkan kunci rumah kost miliktemannya Terdakwa, setelan Saksi dan Terdakwa masukkedalam rumah kost tersebut Terdakwa mengunci pinturuang tamu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk kedalamkamar yang tidak ada pintunya hanya terdapat kasur danbantal, sesampainya di dalam kamar Terdakwadan Saksi melakukakn
169 — 48
Saksi Muslim dan 4. saksi Martius Glr Dt.Pandito Marajo ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukakn pemeriksaansetempat terhadap objek perkara pada tanggal 14 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulanmasing masing untuk Penggugat tertanggal 23 Agustus 2017 dan Tergugat A1A7 tertanggal 30 Agustus 2017;Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2017/PN PdgMenimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
105 — 26
mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan cara mengembalikan kerugian negara tersebut dengan nilai pertanggunjawaban masingmasing adalah sebagai berikut:Terdakwa sebagai Kades Rp. 117.611.902,06Saksi Samin sebagai Bendahara Rp. 214.937.500,00Saksi Mulyadi Kaur Pemerintaan/PJ Kades Rp. 32.200.000,00Saksi Teguh Sugiarto/Kaur Pembangunan Rp. 84.500.000.00Sudarnoto Kaur Umum Rp. 5.000.000,00Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp. 454.249.402,06 tersebut, selama proses penyidikan, penyidik berhasil melakukakn
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
112 — 30
mengembalikan kerugian negara tersebut dengan nilalpertanggunjawaban masingmasing adalah sebagai berikut:Soleh sebagai Kades sebesar Rp.117.611.902,06Samin sebagai Bendahara Rp.214.937.500,00Mulyadi sebagai PJ Kades Rp.32.200.000,00Teguh Sugiartosebagai Kaur Pembangunan Rp.84.500.000,00Sudarnoto sebagai Kaur Umum Rp.5.000.000,00OP wANPHalaman 61 dari 78 Putusan No. 33/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp. 454.249.402,06 tersebut, selama proseS penyidikan, penyidik berhasil melakukakn
Terbanding/Tergugat I : A Lien
Terbanding/Tergugat II : Kasat Reskrim Polrestabes Medan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kejaksaan Negeri Medan
80 — 39
Putusan Pra Peradilan No.05/Pid.Pra/2020/PNMdn tanggal 18 Februari 2020 Jo.Putusan PraPeradilan No. 06/Pid.Pra/2020/PNMdn tanggal 18 Februari 2020).Bahwa pelaporan atas adanya peberian cek kosong kepada seseorangadalah merupakan bentuk tindak pidana penipuan yang dilarang olehUndangUndang yang berlaku dan sudah banyak pelaku di hukumatas pemberian cekcek kosong karena telah melakukakn penipuankepada si penerima cek tersebut, hal mana dapat dibuktikan dalamamar peretimbangan Hakim PN Medan dalam memeriksa
54 — 7
Alam raya KencanaMas.Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukakn penggelapan danakoperasi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 12.00Wita pada saat sdr. M.
92 — 157
pekerjaan dan pekerjaan Para Tergugat sudahditempati oleh orangorang outsourcing ;Bahwa saksi pernah mendengar ada program pelatinan yang lamanya itu 1minggu ;Bahwa setahu saksi setelah 1 minggu pelatinan diperpanjang lagi menjadi1 bulan tetapi para Tergugat menolaknya ;Bahwa setahu saksi para Tergugat diberi surat skorsing dan saksi sebagaipengurus serikat mengajukan keberatan terhadap skorsing para Tergugattersebut ;Bahwa saksi pernah mendengar adanya program kompensasi dari pihakperusahaan mau melakukakn
62 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1009 K/PID.SUS/2012Bahwa selanjutnya terhadap pertimbanganpertimbangan Hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, perlu pemohonKasasi tanggapi sebagai berikut :Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sependapat terhadap pertimbanganHukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung, khusus mengenai Dakwaan Kesatu Primair, karena memangbenar bahwa Terdakwa tidakalah terbukti melakukakn perbuatanmemenuhi salah satu unsur yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang
57 — 49
atas keterangan saksi tersebut Terdakwa danTerdakwa II menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut91UZAIR RAUF Alias TUNE; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan, dan keterangantersebut adalah benar, Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi adalah penjual alatalat kerja meja biro, bangku, lemariKantor ; Bahwa saksi adalah penjual alatalat kerja perkantoran; Bahwa seingat saksi sekitar bulan nopember tahun 2008 pihak KPUpernah melakukakn
87 — 73
Menetapkan agar terdakwa Ir.SUBRO MUHSI SAMSURI, MMA dibebani untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Nota PembelaanPribadi tertanggal 24 Nopember 2015 sebagai berikut:1 Peran dalam kegiatan proses pengambil alihan KBPR Prima: Peran saksi dalam kegiatan proses pengambil alihan aset KBPR Prima ini hanyalah sebatassebagai, fasilitator, melakukakn koordinasi / rapat persiapan pengambil alihan, dan
Pembanding/Penggugat II : Sujina Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat III : Suharman Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Sudirman Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat V : Sukarmi Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VI : Megawati Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VII : Ajijah Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VIII : Elina Maulia Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat IX : Maryani Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat X : Erna Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XI : Trinawati Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XII : Apriyansyah Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XIII : Deri Andika Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XIV : Muhammad Reza Diwakili Oleh : Jaka Mahendra,
78 — 57
Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiPalembang yang memeriksa dan mengadili permohonan Bandingtersebut, bahwa permasalahan hukum banding A quohanyalasebagian kecil dari permsalahan hukum masyarakat yang ditindasHalaman 84 dari 119, Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.PLG.dan diperlakukan secara sewenangwenang oleh para Terbandingdan masi banyak lagi masyarakat yang menjadi korban atastindakkan para Terbanding tersebut, selanjutnya untukmempertahankan hakhaknya masyarakat termasuk paraPembanding telah melakukakn
IWAN ARTO KOESOEMO, SH., MH.
Terdakwa:
ANDRI SALMAN, ST
239 — 100
untuk membuktikan unsur Pasal 8 UU Tipikor, maka unsurunsuryang disebutkan dalam Pasal 8 UU Tipikor tersebut seluruhnya harusterpenuhi dan jika salah satu saja tidak terpenuhi maka terdakwa harusdibebaskan;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan bilyet deposito milikperusahaan merupakan perbuatan melawan hukum, tapi belum tentumerupakan perbuatan melawan hukum pidana sepanjang tidak adaUndangundang Pidana;Bahwa jika ada seorang direksi yang diangkat untuk menjalankanperusahaan daerah kemudian melakukakn
97 — 22
Berdasarkanhal tersebut sangat jelas, bahwa KepalaDPU Kabupaten Tegal ataupun kami selakuPPK tidak pernah melakukakn tindakansebagaimana Penggugat tuduhkan padadalil Penggugat point 31 tersebut,. Bahwa surat nomor 050/04.2/I/2014 adalahtentang Penetapan Penyedia barng/jasayang masuk Dalam Daftar Hitam (Blacklist)atas pelaksanaan Kegiatan di lingkunganDPU Kabupaen Tegal Tahun Anggaran2013 bukan tentang penetapan PT.Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalamdaftar hitam (blacklist).
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Jefrizal
71 — 36
dilakukan dengan menggunakanalat bantu(terlampir dalam hasil Visum Et Repertum NomorVer/02/VII/2018/RSAU dr Sukirman).Bahwa Saksi menjelaskanapabila pada saat pengambilanpemeriksaan/Visum Et Repertum tersebut dilaksanakan setelah 4(empat) hari dari kejadian pemukulan, maka lukaluka atau memarataupun lebam yang disebabkan dari pemukulan tersebut masihterlihat jelas dan masih bisa diketahui disebabkan oleh apa, lukaluka Maupun memar yang dialami oleh korban pada saat itu.Bahwa Saksi menjelaskan cara melakukakn
44 — 12
Berdasarkan hal tersebutsangat jelas, bahwa Kepala DPU KabupatenTegal ataupun kami selaku PPK tidakpernah melakukakn tindakan sebagaimanaPenggugat tuduhkan pada dalil Penggugatpoint 31 tersebut,Bahwa surat nomor 050/04.2/1/2014 adalahtentang Penetapan Penyedia barng/jasa yangmasuk Dalam Daftar Hitam (Blacklist) ataspelaksanaan Kegiatan di lingkungan DPUKabupaen Tegal Tahun Anggaran 2013bukan tentang penetapan PT. CempakaPutih Mitra Karya masuk dalam daftarhitam (blacklist).
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1043 — 1855
Bahwa terkait dengan perubahan regulasi dalam proses penebitan jintentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan itu harusdituangkan dalam sebuah surat keputusan, ketika terjadi perubahan faktaregulasi otomatis dengan adanya perubahan regulasi terjadi perubahanfakta yang ada dalam konteks administrasi pemerintahan perlu adanyapenyesuaian regulasi antara yang sebelumnya dengan regulasi terkaitdengan ini maka bagaimana kewajiban antara kewajiban negara dalamhal ini pejabat pemerintah atau untuk melakukakn