Putusan Nomor 1041/B/PK/PJK/2016Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidakmempermasalahkan dan tidak memiliki bukti bahwa penyerahan tersebutbukan kepada PT Citrautama Distribusindoraya yang merupakan WajibPajak yang berdomisili usaha di Batam;Bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding dan Pemohon Bandingmengenai ketentuan peraturan dan peraturan pelaksanaannya yangterkait dengan sengketa ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan

Majelis, mengingat bahwa yang menjadi pokok sengketaadalah terkait masalah endorsement atas dokumen PPFTZ03, makasetelah mempelajari ketentuan peraturan tersebut di atas, hal yangrelevan untuk dibahas adalah mengenai siapa yang berkewajibanmenyampaikan dokumen PPFTZ03;Bahwa butir 1 huruf k dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE39/PJU./2009 tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman,Pemberkasan dan Anaiisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di KawasanBebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45

Bahwa kewajiban untuk meiakukan endorsement atasdokumen PPFTZ03 ada pada pihak pengusaha/WajibPajak di Kawasan Bebas, yaitu PT CitrautamaDistribusindoraya;Bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbandingyang hanya didasarkan pada masalah administrasitidak dapat mengingkari fakta hukum bahwa transaksiyang dikoreksi tersebut merupakan penyerahan keKawasan Bebas yang berdasarkan PMK Nomor45/PMK.03/2009 mendapatkan fasilitas berupa PPNtidak dipungut sehingga koreksi tersebut tidak dapatdipertahankan

Putusan Nomor 1041/B/PK/PJK/20163.3.3. 4.dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 joPasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 tanggal 05 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor240/PMK.03/2009 tanggai 30 Desember 2009 jo butir angka 1huruf t Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan butir angka 2 huruf a Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE133/PJ/2010 tanggai

Direktur Jenderal Pajak NomorSE133/PJ/2010 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitutanggal 9 Desember 2010;Bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah atas DPP PPNMasa Pajak Januari 2010, maka aturan pelaksanaan tersebut diatas belum berlaku;Bahwa sehingga atas pokok sengketa banding ini berlaku SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009 tentangTata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan danAnalisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan BebasBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45

Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bir bahwa pada tanggal 6 April 2021 Panitera PengadilanNegeri Bieruen telah memberitahukan masing masing kepada JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa Irwandi bin M Yusuf untuk mempelajari berkasperkara yang diajukan permintaan banding yaitu putusan Pengadilan NegeriBireuen Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bireuen tanggal 29 Maret 2021 dalamwaktu 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan ini;Menimbang, bahwa permintaan banding dari

Bir tanggal 29 Maret 2021dan telah membaca memperhatikan berkas perkara a quo juga memori bandingyang diajukan oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukanPenasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor45/Pid.Sus/2021/PN.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor45/Pid.Sus/2021/PN.Bir tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;5.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassartanggal 21 September 2006, Nomor45/PEN.K/G.TUN/2006/ P.TUN.Mks, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tersebut ; 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Makassar, tanggal 21 September 2006,Nomor 45/PEN.H/ G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tentangPemeriksaan Persiapan, Hari KAMIS, tanggal 28September 2006, tertutup untuk umum ; 3.

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Makassar, tanggal O02 Oktober 2006, Nomor45/PEN.H/ G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tentang PemeriksaanPersidangan (Pembacaan Gugatan), Hari SENIN, tanggal09 Oktober 2006, terbuka untukUMUM; 772 reer ree ree rere eee ee eee eee eeeTelah membaca surat gugatanPeNgOUGSa j= = shes sees eens ems exe omTelah membaca dan mempelajari surat Surat yangbersangkut paut dengan sengketalt)Telah membaca surat surat bukti yang diajukan olehpara pihak;Telah mendengar

kedua belah pihak yang bersengketadipersidangan ;Telah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukanoleh kedua belah pihak ;Telah pula diadakan pemeriksaan setempat/lokasidilokasi obyek sengketa pada tanggal 27 JuniTENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 08 September 2006 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 08 September 2006 dibawah register Nomor45/G.TUN/2006/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal

Selain sama subjek para pihak yangberperkara dalam perka ini sama pula objek sengketa dengan perkaraterdahulu (Nomor 51 K/Pdt/2011 jo Nomor 160/Pdt/2010/PT.Smg jo Nomor45/Pdt.G/2009/PN.kIt);5.

Bahwa gugatan (tuntutan) yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dalil(dasar) hukum yang sama, objek yang sama dan diajuakan oleh danterhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula denganputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusanperkara Nomor 51 K/Pdt/2011 jo Nomor 160/Pdt/2010/PT.Smg jo Nomor45/Pdt.G/2009/PN.kIt;Halias 8 dari 15 Halias Putusan Nomor 993 K/Pdt/20136.

Pada hal dalam pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwadalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2009/PN.KIt. dengan perkara Nomor06/Pdt.G/2012/PN.KIt. tidak Ne bis in idem, karena Para Pihak dalamperkara Nomor 45/Pdt.G/2009/PN.KIt. dengan perkara ini Nomor06/Pdt.G/2012/PN.KIt. tidak sama Subjeknya, akan tetapi pertimbanganJudex Facti hanya mengacu' pada putusan perkara Nomor45/Pdt.G/2009/PN.KIt.

Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2016bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding dan Pemohon Bandingmengenai ketentuan peraturan dan peraturan pelaksanaannya yangterkait dengan sengketa ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 240/PMK.03/2009 dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009 sebagaimana telah diubahdengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE133/PJ/2010;bahwa menurut Majelis, mengingat bahwa

yang menjadi pokoksengketa adalah terkait masalah endorsement atas dokumen PPFTZ03, maka setelah mempelajari ketentuan peraturan tersebut di atas, halyang relevan untuk dibahas adalah mengenai siapa yang berkewajibanmenyampaikan dokumen PPFTZ03;bahwa butir 1 huruf k dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE39/PJ./2009 tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman,Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean diKawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 yang

Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2016Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009:1. Pengusaha/penerima barang menyerahkan dokumen PPTFZ03 dalam bentuk softcopy dan hardcopy rangkap 6 (enam)beserta dokumen pelengkap pabean kepada PetugasEndorsement melalui Petugas Bea dan Cukai di KantorPabean;5. Melakukan endorsement dan membubuhkan cap/stempel padalembar PPFTZ03 pada kolom untuk Direktorat Jenderal Pajakdi bagian bawah Catatan Direktorat Jenderal Pajak:a.

endorsement tersebut tidakdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, makaterhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pembeli maupunPihak Pemohon Peninjauan Kembali selaku PejabatEndorsement tidak seharusnya dibebankan kepada TermohonPeninjauan Kembali sebagai pihak Penjual yang faktanyaSUDAH melaksanakan semua kewajiban perpajakan terhadappenyerahan barang ke Kawasan Bebas Batam sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45

Direktur JenderalPajak Nomor SE133/PJ/2010 yang berlaku sejak tanggalditetapkan yaitu tanggal 9 Desember 2010;bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah atas DPP PPNMasa Pajak Oktober 2010, maka aturan pelaksanaan tersebutdi atas belum berlaku;bahwa sehingga atas pokok sengketa banding ini berlakuSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasandan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di KawasanBebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.P/2021/PA.Tli dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian perkara Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor45/Pdt.G/2018/PTA JKT, diputuskan dalam musyawarah sidang Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kamiDrs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis sertaDrs. H. Abd.

Komari, S.H., M.Hum.masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk olen Ketua PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor45/Pdt.G/2018/PTA.JK, tanggal 20 April 2018.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor45/PDT/2021/ PT JAP tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihaktersebut diatas;2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura No. 45/PDT/2021/PT JAPtertanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkaraantara kedua belah pihak tersebut diatas;3.

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor45/PDT/2021/PT JAP tanggal 28 Juni 2021 tentang Penentuan hari sidang dalamperkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;4.

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya :Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai surat edaranNomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telahmemperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian NomorX.474.2/127/414/2020 tanggal 12

Nomor 3919/Pdt.G/2020/PA.JrBahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai surat edaranNomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telahmemperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor474.2/127/414/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil BupatiJember;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal2 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Februari 2018 Nomor45/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mks. sekedar mengenai Pidana Penjara yangdijatunkan

NAJIB KASIM, S.E., M.Si tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKStanggal 2 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor45/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 6 Februari 2018 tersebut mengenailamanya pidana pengganti denda menjadi 3 (tiga) bulan kurungan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu

Desa, bertempat' tinggal di DesaXXXXKXKXKXKXKKXKXKKKXKKKX, KecamatanXXXXKXXXXXKXXKXXXKXXX, Kabupaten Bengkulu Tengah,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca surat permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telan memeriksa bukti Surat dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor45

berlaku;SubsiderApabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPemohon telah datang menghadap secara in person di persidangan,sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangandan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datangHal 3 dari 12 hal Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.AGMmenghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari JurusitaPengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor45

RIVAINo. 99 Palembang, berdasarkanSurat Kuasa Nomor45/KUASA/16.71/1/2011 tanggal13 Januari 2011 selanjutnyadisebut TERGUGAT/ TERBANDING I ;2.

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;Eksepsi TergugatPara Pihak Tidak lengkap;Gugatan Penggugat diduga Error in Objecto (Cacat Sebagai Objek);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor45/G/2018/PTUNMDN, tanggal 14 November 2018 kemudian ditingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara inl;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 April 2019Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 4 April2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 9 April 2019, di bawah register perkara Nomor45

dahulu di RT 01, Desa Xxxxxxxx,Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, sekarangtidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pastibaik di dalam maupun di luar wilayah RepublikIndonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Januari 2017yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor45

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedang Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan AgamaMuara Sabak, namun menurut berita acara relaas panggilan Nomor45/Pdt.G/2017/PA Sgt tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Agama Muara Sabak, yang bersangkutan tidak jelas alamatnya,maka panggilan dilaksanakan sesuai dengan

Timur, Kabupaten Bone,Sulawesi Selatan/Di Atas Kapal KMN Halifa;Agama > Islam;Pekerjaan > Nelayan/Nakhoda Kapal Motor Nelayan Halifa;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah TahananNegara sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28Desember 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriFakfak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat(1) juncto Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

Menyatakan Sanusi selaku Nakhoda KMN Halifa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikananHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1926 K/Pid.Sus/2019sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1)juncto Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanusi selaku Nakhoda KMNHalifa dengan pidana penjara

11Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2015 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya Nomor45

Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa DONY HARYADIbin SUKARNI tersebut tanpa memikirkan bagaimana agar masyarakatmempercayai bahwa aparat penegak hukum benarbenar menegakkankeadilan;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasai dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkaraTerdakwa; Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor45

Jayapura, sejak tanggal 10 Maret 2015sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 9 April 2015sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 April 2015 sampaidengan tanggal 21 mei 2015 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejaktanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca dan meneliti;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor45

Surat Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor45/Pien.Pid.Sus/2015/PT JAP tanggal 26 Juni 2015, tentang Hari Sidang ;lll.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir padapersidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Termohon tidakpernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor45

/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 27 Januari 2021 dan Relaas Panggilan Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 02 Februari 2021.

Nomor 1988 K/Pdt/2014 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding dari Tergugat II danTergugat IIl Pembanding; Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan Tergugat II danTergugat HI Pembanding tanggal 25 September 1995 terhadap PutusanPengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 September 1995 Nomor45/Pat.G/1994/ PN.Kom, telah dicabut; Memerintahkan agar perkara perdata yang dimohonkan banding tersebutyang telah terdaftar pada register banding Pengadilan Tinggi SemarangNomor 751/Pdt/1996/PT.Smg, dicoret

; Memerintahkan pengiriman salinan resmi Penetapan ini beserta berkasperkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Dalam Perkara Nomor45/Padt.G/1994/PN.Kbm tanggal 13 September 1995 Jo Putusan PengadilanTinggi Jawa Tengah Dalam Perkara Nomor 751/Pdt/1996/Smg, tanggal 27Maret 1957, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun Eksekusidalam perkara tersebut belum dilaksanakan;1.Bahwa dikarenakan pada saat Proses Banding di Pengadilan Tinggi JawaTengah

Kom., tanggal 13 September1995 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga proseseksekusi yang ditangguhkan karena ada bantahan tersebut sudahseharusnya untuk dilaksanakan;10.Bahwa sampai dengan saat ini Proses Eksekusi perkara Nomor751/Pdt/1996/Smg. tanggal 27 Maret 1957 Jo Putusan Nomor45/Pdt.G/1994/PN.Kbm tanggal 13 September 1995, belum dilanjutkan/belum dilaksanakan;Ill.

Kom;Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Dalam Perkara Nomor45/Pdt.G/1994/PN.Kbm tanggal 13 September 1995, adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI; Menyatakan eksepsi pihak Tergugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERICARA;1. Menyatakan gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa. pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;3.

Kbm., tanggal 13 September 1995tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga proses eksekusiyang ditangguhkan karena ada bantahan tersebut sudah seharusnya untukdilaksanakan;Bahwa sampai dengan saat ini Proses Eksekusi perkara Nomor751/Pdt/1996/Smg. tanggal 27 Maret 1957 Jo Putusan Nomor45/Pdt.G/1994/PN. Kom tanggal 13 September 1995, belum dilanjutkan/belumdilaksanakan;XVII.