Ditemukan 489 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan pradilan prapradilan pangadilan penadilan paradilah paradilna paradila pearadilan paradiman
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 24-08-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 53/G/2017/PTUN.SMG
Tanggal 6 Desember 2017 — Ny. Raden Roro SOEKARJATNI Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
238 — 779
  • KantorWilayah BPN Jawa Tengah namun cukup Kepala Kanator PertanahanKota Semarang yang lebih berkualitas untuk didudukan sebagai Tergugatdalam sengketa a quo;Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan sengketa perdatayang memungkinkan lebih dari satu Tergugat bahkan Turut Tergugat halmana juga tidaklah menjadikan sebab gugatan Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara kurang pihak, dan apa yang digugat oleh Penggugatdalam surat gugatannya secara formal telah jelas dan sesuai denganketentuan Pasal 56 UndangUndang Paradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Juni 2017 — I GEDE KETUT PUDJA, dk vs ARCHENIUS NAPITULU, dkk
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian berdasarkan Pasal 47juncto Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Paradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kalitelah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,apabila Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan olehkeputusan Tata Usaha Negara dengan diterbitkannya Sertifikat HakMilik tersebut, maka Para Penggugat seharusnya mengajukangugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3199 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — SUDIONO alias SUDIYONO, Dkk vs ANISA TJIA, Dk
61 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyata Penggugat keberatan atas suratketerangan tanah yang diperbuat oleh Tergugat IX, hal ini menurut HukumAdministrasi Negara diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negarayang dilakukan oleh administrasi Negara;Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan oleh TergugatIX sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka jelas denganterbitnya surat keputusan tersebut, tentu yang berwenang untuk mengadilinyaadalah Paradilan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 13-02-2014 — Upload : 03-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 222/PID/2013/PT-BNA
Tanggal 13 Februari 2014 — 1.SYAHRUL,SH,MAP BIN THAIB ; 2.ZULFIQAR,SP BIN ILYAS AHMAD ; 3.MUHAMMAD RIZAL,SE BIN M.SYARIF ;
64 — 16
  • RUSLAN, SH.MHNip. 19530313197803 1002 " Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;44" Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri IDI No. 214/Pid.B/2012/PNIDItanggal 28 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut ;" Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan, yang untuk paradilan tingkat banding ditetapkan sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 23-11-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 72/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 7 April 2016 — H e r m a n sebagai Penggugat ; M E L A W A N : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagai Tergugat ; DAN : 2.1.Go Giok Jen alias Nurhayati-- 2.2.Netti 2.3.Novita Tyian 2.4.Efendi T, SE 2.5.Mulyadi 2.6.Mery Chandra Kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Rusdi Tjiang sebagai Para Tergugat II Intervensi
41 — 22
  • Jadi dengan demikian Penggugat baru mengetahui keberadaanSertipikat tersebut pada tanggal 2192015 tersebut, sehingga denganHalaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 72/G/2015/PTUN.Mks.demikian surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara ;Adapun halhal yang menjadi dasar dan alasanalasan diajukannyagugatan ini adalah sebagai berikut : 1.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 25-10-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 57/G/2013/PTUN-PTK
Tanggal 14 Mei 2013 — - H. ABDUL KARIM, SH., Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan A. Yani 2 Komplek Pawan Permai Mas 1 Rt. 08/Rw.04 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Berkedudukan di Jalan Soekarno -Hatta Km. 12 No. 4-5 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. Dra. SITI HARTATI MURDAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan -, Tempat Tinggal di Jalan Teuku umar No. 42-44 Rt.01 /Rw.01 Desa Gongdaria, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
190 — 97
  • Bahwa dari perspektif Hukum Tata Usaha Negara, tenggang waktumengajukan Gugatan ke Pengadilan atas obyek Gugatan adalah 90(Sembilan puluh) hari sejak saat diteimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55Putusan No. 57/G//2013/PTUNPTK Halaman 10 dari 35 Halaman10.11.12.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara( UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ) yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 15-09-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 70/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 12 Maret 2015 — H. A. Masri Saing sebagai Penggugat M E L A W A N : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat 2. H. Makkusissing Dg. Nuntung sebagai Tergugat II Intervensi
66 — 29
  • Nuntung,secara tidak prosedural, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatanpejabat Tata Usaha Negara yang melanggar azas azas umum dari pemerintahanyang baik, tidak cermat, tidak teliti dan sewenangwenang, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 53 ayat 2, a, b, UndangUndang Nomor : 9 tahun 2004,tentang perubahan Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Paradilan TataUsaha Negara ;8 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas telah merugikan Penggugat,oleh karena itu Penggugat menuntut
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 18-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2022/PT KDI
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S. Diwakili Oleh : M.KAMAL S, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Kadek Sutra Astara
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
98 — 66
  • biaya yang timbul dalamkedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pdt.G/2021/PNKdi tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut harusdikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas UndangUndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Paradilan
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 329/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 April 2014 — PT. JST INDONESIA sebagai Penggugat Melawan 1. RYAN DHIKA BASUKI sebagai Tergugat I 2. HARYADI sebagai Tergugat II 3. DEDE SUHENDAR sebagai Tergugat III 4. ASEP PUJIANTO sebagai Tergugat IV 5. PUJO SISWANTO sebagai Tergugat V 6. DEDI SAPUTRO MURDIJANTO sebagai Tergugat VI 7. YOKI sebagai Tergugat VII 8. PAIMAN ADI SUCIPTO sebagai Tergugat VIII 9. ENDANG KURNIAWAN sebagai Tergugat IX 10. MUHAMMAD TAUFIK ISMAIL sebagai Tergugat X
121 — 103
  • yang termasuk dalam jurisdiksinya masingmasing ( diversity jurisdiction )sesuai dengan kewenangan yang ditentukan peraturan perundangundangan yangberlaku untuk itu, antara lain Kewenangan Peradilan Umum ditentukan dalamUndangUndang Noor 2 Tahun 1986joUndangUndangNomor 8 Tahun 2004joUndangUndangNomor 49 Tahun 2009; Peradilan Agama dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989jo0UndangUndangNomor 03 Tahun 2006 joUndangUndangNomor 50 Tahun 2009; Peradilan Militer dengan UndangUndang Nomor31 Tahun 1997 dan Paradilan
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-05-2016 — Putus : 02-09-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2016/PTUN.YK
Tanggal 2 September 2016 — RINI PURWANINGSIH dkk selanjutnya disebut sebagai :PARA PENGGUGAT MELAWAN KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT
224 — 118
  • Menghukum Penggugat untuk membayar selurun biaya perkara yang timbulsebagai akibat adanya gugatan ini ; === 2= 222 ne nen nnn enn nenMenimbang, bahwa dalam sengketa in casu objek sengketa terkait dengankepentingan pihak ketiga, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakimtelah memanggil Bupati Klaten, sesuai relas panggilan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/99/HK.06/VV/2016 tanggal 16 Juni 2016,
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 10-01-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 65/Pdt.G/2012/PN.Krw
Tanggal 18 Juni 2013 — OTA SUTISNA, LAWAN 1. PANITIA 11 PILKADES DESA BENGLE 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENGLE. 3. BUPATI KARAWANG. 4. LIA AMALIA. 5. ROSID. 6. TITIN SUPINI.
65 — 12
  • Menghukum Turut Tergugat beserta Turut Tergugat Il dan TurutTergugat Ill untuk patuh dan taat pada putusan ini.10.Menghukum Tergugat ,Il dan Ill secara tanggung renteng membayarbiaya perkara ini.Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka :SUBSIDAIR :Dalam paradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya ( exaequo et bono ),Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir kuasanya : ARIF MULYANA, SH dan ELYASA BUDIYANTO,SH,Para Tergugat ILIIl dan Turut
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Putus : 08-10-2011 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN MADIUN Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.KD.MN
Tanggal 8 Oktober 2011 — dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg
418 — 194
  • Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran tanpa memiliki Surat jin Praktek ;Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan dalam Undangundang ;Menimbang ,bahwa menurut praktek paradilan dan doktrin, kesengajaan dapat diartikansebagai mengetahui dan menghendaki ( willens dan wettens ) yaitu apabila seseorang melakukanperbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya ada kehendak dari pelaku untukmelakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibatakibat yang timbul dari
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-11-2009 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.DUM
Tanggal 4 Nopember 2009 — PENGGUGAT : Bastian VS TERGUGAT I : 1. Direktur PT. Bank Cimb Niaga, Tbk di Jakarta cq. Pimpinan Cabang PT. Bank Cimb Niaga, Tbk, Pekanbaru ; TERGUGAT II : 2. Dewi Maya Tanjung.
66 — 19
  • CabangPekanbaru ;Bahwa alat kelengkapan dari satu institusi bukanlh merupakan recht persoon yangmempunyai legitima persona standi injudicio dan tidak mempunyai harta kekayaan sendiriyang terpisah dari kekayaan institusinya sehingga oleh karenanya alat kelengkapan dari satuinstitusi tidak dapat bertindak sebagai persoon diforum paradilan perdata ;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-07-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.WAGIEM
2.SAKINO
3.AHMAD, ST
4.WAGINI
5.PANJO SUSANTO
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
Intervensi:
1.ULUNG TANDIAS
2.BENNY DINATA
3.PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk,
196 — 78
  • Kewenangan Paradilan Tata Usaha NegaraBahwa Obyek Sengketa tersebut adalah Keputusan Tata UsahaNegara karena suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan Final, yang menimbulkan akibathukum bagi Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 20-08-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 3 Januari 2022 — Penggugat:
1.KOSIM
2.SURJANI
3.RASMI
4.MARSINAH
5.MARTI
6.ASMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.FRIDA TIRTADJAJA
2.FERDINA SUPARMAN
3.MANTHA SUPARMAN
4.KAREN MEILINDA SUPARMAN
5.TIFFANY SHERITA
220 — 101
  • ., Notaris di Jakarta;Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugatpada bagian D poin 1 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sangatHalaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUNSRG.berkepentingan atas terbitnya objek perkara a quo sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 tentangPerubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Paradilan Tata UsahaNegara;Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada poin 5 s/d 7,Suherman
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN SELONG Nomor 109 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel
Tanggal 30 Juni 2020 — - RIWATIH,dkk melawan - AHIR Alias SARAPUDIN, dkk
117 — 47
  • asasasas umum pemerintahan yangbaik dan merasa kepentinganya telah di rugikan dengan adanyakeputusan tersebut selaku warga Negara seharusnya pembatalanterhadap keputusan tersebut di mintakan atau di ajukan secara tertuliske ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut merupakankopetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan keperadilan umum karena untuk membatalkan dan memerintahkanpembatalan sebuah keputusan yang telah di keluarkan oleh pejabattata usaha Negara bukan kewengan Absolut paradilan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 30 Oktober 2018 — Heni Suherman LAWAN Fenddy Soerja, DKK
45 — 15
  • Tanah HakEigendom Verponding yang artinya Hak Milik yang secara prosedurpeningkatan Hak Kepemilikan dari Tanah Eigendom Verponding terlebihdahulu di naikan status kepemilikannya menjadi Hak Guna Bangunan terlebihdahulu dan hal tersebut juga sudah diuji materil pada perkara terdahulu;12.Bahwa perlu. ditegaskan kembali menyangkut keberatan ataumempermasalahkan mengenai kebijakan pejabat Tata Usaha Negara dalamhal ini mengenai prosedur dan proses penerbitan SHGB 104/Cipagantiseharusnya diajukan kepada Paradilan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Pembagian Harta
Register : 16-01-2020 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat : TRIESYE VERA MONIYUNG Tergugat : JONSEN
192 — 71
  • Pengadilan Negeri Jayapura haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugattetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik dalamperadilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yangdalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusandibawah ini;Mengingat ketentuan Pasal 157 RBg, Pasal 1967 KUHPerdata danUndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Paradilan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 202/Pdt.Bth/2017/PN Bdg
Tanggal 3 Mei 2018 — TOMMY WIBAWA ISKANDAR LAWAN Ny. ZEHA USMAN, DKK
39 — 3
  • Tanah HakEigendom Verponding yang artinya Hak Milik yang secara prosedurpeningkatan Hak Kepemilikan dari Tanah Eigendom Verponding terlebihdahulu di naikan status kepemilikannya menjadi Hak Guna Bangunan terlebihdahulu dan hal tersebut juga sudah diuji materil pada perkara terdahulu;12.Bahwa perlu. ditegaskan kembali menyangkut keberatan ataumempermasalahkan mengenai kebijakan pejabat Tata Usaha Negara dalamhal ini mengenai prosedur dan proses penerbitan SHGB 104/Cipagantiseharusnya diajukan kepada Paradilan
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA BANDUNG Nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Badg
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
Jaenal Hariadi, S.T.,
Tergugat:
1.PT. Bank Syariah Mandiri
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
330 — 110
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.Subsidair :Dalam paradilan yang baik mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dankepatutan (ex agquo et bono).Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah hadirdidampingi kuasanya Tatang Rachman, S.H. tersebut, Tergugat telah hadirHalaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Badgkuasanya Deny Setiadi Basri, Swara Kundulayung Hamdan, Rudi Alamsyah,Raden Fatah dan Asep Wawan Setiawan tersebut, dan