Ditemukan 4390 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0586/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1054
  • ditandatangani olehkedua Kuasa Hukum tersebut dan oleh Tergugat ;Bahwa tahapan persidangan selanjutnya adalah duplik dariTergugat, akan tetapi meski Pengadilan telah dua kali memenggilTergugat untuk menyampaikan dupliknya itu akan tetapi Tergugat tidakhadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;4Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor46
Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2183 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
6033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keuangan masingmasingdiajukan penuntutan secara terpisah, secara bersamasama atau sendirisendiripada waktuwaktu antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulanDesember tahun 2010 atau setidaktidaknya dalam waktu antara tahun 2006sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Bupati Merauke di KabupatenMerauke Propinsi Papua atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (8) UndangUndang Nomor46
Register : 12-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0952/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1436
  • ditandatangani olehkedua Kuasa Hukum tersebut dan oleh Tergugat ;Bahwa tahapan persidangan selanjutnya adalah duplik dariTergugat, akan tetapi meski Pengadilan telah dua kali memenggilTergugat untuk menyampaikan dupliknya itu akan tetapi Tergugat tidakhadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;4Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor46
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1426
  • ditandatangani olehkedua Kuasa Hukum tersebut dan oleh Tergugat ;Bahwa tahapan persidangan selanjutnya adalah duplik dariTergugat, akan tetapi meski Pengadilan telah dua kali memenggilTergugat untuk menyampaikan dupliknya itu akan tetapi Tergugat tidakhadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;4Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor46
Register : 14-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0716/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1395
  • ditandatangani olehkedua Kuasa Hukum tersebut dan oleh Tergugat ;Bahwa tahapan persidangan selanjutnya adalah duplik dariTergugat, akan tetapi meski Pengadilan telah dua kali memenggilTergugat untuk menyampaikan dupliknya itu akan tetapi Tergugat tidakhadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;4Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor46
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
17149
  • Pasal 35 ayat (3) Undangundang RI Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telahmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan258beberapa kejahatan, yang dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
425427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebin dekat pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal5 juncto Pasal 6 huruf b juncto Pasal 35 ayat (3) UndangUndang Nomor46
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
7201580
  • CHAERI WARDANAB.BUS, atas 1 unit MINI COOPER 1,6 AT dengan Harga Rp. 202.928.319,dibuat tanggal 24 April 2008, yg ditandatangani oleh SUPARYO dan Suratketerangan tentang pemasukan kendaraan bermotor yg berkop DepartemenKeuangan RI Dirjen Bea dan Cukai, yg ditandatangani oleh Fitri AjuningWardhani dan tertanggal 18 Januari 2008.34 1 (satu) lembar fotocopy Buku pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor46 polisi B 1860 YA, dan merek MINI COOPER 1.6 AT, atas nama pemilik AIRINRACHMI DIANY34 1 (satu) lembar
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
25994274 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ITI) (yang masingmasing dilakukan penuntutannya secara terpisah), padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Korps Lalu Lintas Polri Jalan M.T.Haryono Kav. 3738, Jakarta Selatan atau di tempattempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) UndangUndang RI Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanHal. 33 dari