Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahiPenggugat lahir dan bathin sejak ditahan diRutan = karena terjerat kasuspenggunaan dan pengedaran Narkoba;d. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugatsering melakukan penga niayaan terhadapPenggugat seperti meneteskan tubuh Penggugatdengan ittetesan gantungan baju berbahanplastik yang dibakar dan memukuli wajahPenggugat hingga mengalami luka memarmembiru di bagian mata;4.

Bahwa terkahir Tergugat menganiyayaPenggugat pada bulan Maret tahun 2011 yangmengakibatkan luka memar pada mukaPenggugat, beberapa hari kemudian setelahkejadian tersebut Tergugat ditangkap danmasuk tahanan karena terjeratkasus pengedaran narkoba;g. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugattelah berpisah rumah sejak bulan Marettahun 2011 karena Tergugat masuk tahananwe errr ee , dan sejak itu pula Tergugatsudah tidak memberi nafkah lahir batinkepada penggugath.

dilakukan terpisah karenamasih DPO) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu Setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpanmengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatdanayat (3), yaitu Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

Bangil, seterimanyauang sebesar Rp. 50.000, lalu terdakwa menghubungi Agus pada hal terdakwa mengetahuibahwa Agus tidak memiliki keahlian untuk menyimpan, mengelola mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa mengetahui pula dalamhal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi berupatablet warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh Agus tidak memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dalam pertemuan

warnaputih berlogo LL sebanyak 20 (dua puluh) butir atau 2 tik dimana tik tablet berisi 10butir seharga Rp. 50.000, , (lima puluh ribu rupiah) dipinggir sungkai KelurahanKalirejo Kecamatan Bangil, seterimanya uang sebesar Rp. 50.000, lalu terdakwamenghubungi Agus pada hal terdakwa mengetahui bahwa Agus tidak memiliki keahlianuntuk menyimpan, mengelola mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat serta terdakwa mengetahui pula dalam hal pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran

Saksi MASRUKIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkaraini dan menerangkan yang sebenarnya ; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitarpukul 02.30 wib di warung kopi di Dusun Jambu, Desa Kabon, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang ; Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasidari masyarakat kalau ada pengedaran pil double L di warung kopi diDusun Jambu, Desa Kabon, Kecamatan

Saksi BENIDWI SN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkaraini dan menerangkan yang sebenarnya ; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitarpukul 02.30 wib di warung kopi di Dusun Jambu, Desa Kabon, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang ; Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasidari masyarakat kalau ada pengedaran pil double L di warung kopi diDusun Jambu, Desa Kabon, Kecamatan

pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (8) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISMIDUL AINAIN dari Bank Indonesia bahwa 6(enam) lembar benda yang dijadikan Barang Bukti tersebut adalah bukan uang pecahanRp. 100.000, tahun emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasiteknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/28/PBI/2004tanggal 17 Desember 2004 tentang pengeluaran dan pengedaran uang rupiah pecahanRp. 100.000, (seratus ribu rupiah) tahun 2004 adalah uang Rupiah Palsu yang tidakdapat digunakan sebagai

talipengaman tipis yang hanya dapat dilihat oleh sinar UV, warna yang cerahdan tidak kasar, jika diterawang dapat terlihat dengan jelas logo BankIndonesia secara utuh dan cirriciri lainnya ;Menimbang, bahwa 6 (enam) lembar benda yang dijadikan BarangBukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp. 100.000, asli tahun emisi2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dandesainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/28/PBI/2004tanggal 17 Desember 2004 tentang pengeluaran dan pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Nomor 11Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2.

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kosim bahwauang uang hasil dari pengedaran uang palsu sebesarRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akandigunakan untuk menambahi kekurangan uang gadaisepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000, (duaratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) akan dipergunakan saksiH.Ahmad untuk transport pengedaran uang palsu lagisehingga terdakwa I.Ali Rosidi dan terdakwa Il.Kosim menyetujui atas usulan saksi H.Ahmadtersebut ;Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitarpukul

ARMANI Bin SURYA ;Bahwa saksi saksi tersebut menerangkan benar ParaTerdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2011,sekitar pukul 18.30 Wib Para Terdakwa telah mendapatkanuang palsu sebesar Rp.1.200.000, dari saksi AndiIndrayanto dan memberikan uang palsu' tersebut kepadasaksi H.Ahmad Tahron selanjutnya Saksi H.Tahron sanggupmengedarkan uangpalsu tersebut dan saksi H.tahronberjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10% darihasil pengedaran uang palsu.

Tasikmalaya yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, danayat (3) yaltu mengenai pengadaan, menyimpan, pengolahan, promosi,pengedaran

Danterdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, pengedaran obatobat kerastersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimanayang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dilarang oleh UndangUndang, karena pembelian obatobat keras tersebut harus dengan resepdokter.Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 13 Maret2020 barang bukti berupa 1 (satu) POT warna putin berisikan 980(sembilan ratus delapan puluh) butir obat/pil warna putin berlogo Y yangsetelah dilakukan pemeriksaan

dalam persidangan denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang bahwa, terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat dan kefarmasian dalam mengedarkan Obat/Tablet warna putih, satu sisi berlogo Y Trihexyphenidyl positif harus denganresep dokter karena tergolong obat keras, serta juga terdakwa tidak mempunyaikeahlian di bidang kefarmasian.Menimbang, bahwa pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

Widjajaningsih, Apt, bahwauntuk obat jenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trihexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obattersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphantersebut

Widjajaningsih, Apt, bahwauntuk obat jenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obattersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphantersebut

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIBTerdakwa menjual 1 (satu) klip plastic obat kuning berlogo DMP berisi 8 (delapan)butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Absiril Imam Maulanadirumah

.: B/191/BAP/PPNS/2019, dimana atas dakwaantersebut Terdakwa membenarkannya.Didepan persidangan telah didengar 2 (dua) orang Saksi bernama MAHMUDI dan HENIRISTIAWAN dimana kedua orang saksi tersebut juga ikut di lapangan dan membenarkan bahwaTerdakwa melanggar Peraturan daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2007 Pasal 5 jo Pasal 30 ayat(1) jo Pasal 30 ayat (2) , Pasal 7 jo Pasal 30 ayat (3) tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan danPenggunaan minuman Berakohol Golongan A, B dan C serta Peraturan Gubernur

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

dan Terdakwa dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi PRIYO BUDIWICAKSONO dan JABAL RAHMAN yang diperiksa serta keterangan Terdakwa,Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Mengingat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor12 Tahun 2017 tentang Pelarangan, Produksi, Pengedaran

berdasarkan keterangan Saksi DEARMANTO WIJAYA SARAGI dan Saksi RUDI GERRITES dan keterangan Terdakwa RIKKI serta barang bukti dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang) = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki Keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Ayat (3) yaitu kKetentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran