Ditemukan 478 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hibah haba hila hina hida hika hima hita
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel
Tanggal 8 Agustus 2017 — Arman Sidharta Tjitrosoebono, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I; 2. Arno Gautama Harjono, S.H, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II; 3. Arya Paramita, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III; 4. Nurul Mayafaiza Permita Leila, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV; 5. Dewi Sariswati Permata Vitri, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V; 6. Mounti Rigveda Putra, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI; 7. Dewi Saraswati Permata Suri, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan , sebagai Penggugat VII; dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS”, beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ……................Para Penggugat;
856 — 776
  • Dari pasal yang mengatur tentang dari mana kekayaan yangdiperoleh itu mengatur antara laiin bisa diperoleh dari hiba, bisa diperolehdari donatur atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, juga bisadiperoleh dari pendapatanpendapatan yang sah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
84 — 35
  • diberi atautidaknya adalah kewenangan TPAPD di BKAD Kabupaten Tasikmalaya;2) Selaku penyaring pada tahap awal pengajuan agar tidak terjadi kesalahanadministrasi oleh yayasan calon penerima hibah tasikmalaya tahun 2017.Dan setelah menandatangani rekomendasi maka saksimelakukan :1) Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);)2) Mengundang Penerima Hibah untuk menanda tangani NPHD;3) Membuat Naskah Fakta Integritas yang ditanda tangi oleh penerima Hibah;4) Mengambil Foto atau dokumentasi Penerima Hiba
    SKPD atau unit kerja terkait.b) Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian hibahmeliputi :(1) Usulan dari penerima hibah kepada Bupati;(2) Keputusan Bupati tentag penetapan daftar penerima hibah;(3) NPHD;(4)(5)5) Bukti transfer uang atas pemberian hibah;Fakta integritas;Halaman 90 dari 233Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Alam Rahadian Muharam, dkk(6) Penerima hibah bertangung jawab secara formal dan material ataspenggunaan hibah yang diterimanya meliputi :(a) Laporan penggunaan Hiba
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 22 Agustus 2016 — - YULDIAWATI KADIR, A.Md.
132 — 47
  • Kabupaten Bone RangkapBolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 29 Desember 2010. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2011 1 (satu)675. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango RangkapTahun Anggaran 2011, tanggal 17 Januari 2011. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor : 21 Tahun 2012 tentang 1 (satu)Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan RangkapPertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hiba
    Bone Bolango Terdakwa YULDIAWATI KADIR sudah menjadi bendaharaaBahwa saksi biasa mengadakan rapat staf untuk melakukan pembinaan danpengarahan bagaimana melakukan tugas dengan baik dan benar;Bahwa saksi mengetahui tentang SK bupati No. 67 tahun 2011 yakni tentangpetunjuk pelaksanaan pemberian dana hiba dan dana bansos;Bahwa dalam SK Bupati Nomor 67 tahun 2011 dan Sk Bupati Nomor 7.a tahun2012 terdapat batasan untuk pemberian dana bantuan sosial untuk beberapakegiatan tidak seluruhnya ada batasan,
    RangkapKabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 29 Desember2010.674. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 1 (Satu)675. 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone RangkapBolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 17 Januari 2011. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor : 21 Tahun 2012 1 (satu)tentang Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, RangkapPelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan EvaluasiPemberian Hiba
    Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 29Desember 2010.1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 1 (Satu)675 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rangkap* Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 17 Januari2011.1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor: 21 Tahun 2012 1 (satu)676 tentang Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, RangkapPelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan EvaluasiPemberian Hiba
Pengadilan PN MAKALE Perdata Waris
Register : 01-08-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 75/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 22 Mei 2014 — SIN SIKKU’, SH (PENGGUGAT) VS MARTHEN TEKO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA (TERGUGAT)
146 — 67
  • Diur Sikkukuasai tanahnya Yacob Sikku' di belakangnya BPR;bahwa, Saksi tidak pernah dengar ada hibah dari Yacob Sikku' kepadaMarthen Teko karena hanya satusatunya hiba itu ke suami Saksi(Daniel Sikku) baik secara tulisan tangan maupun ketikan Kecamatandan Saksi langsung dengan suami Saksi yang terima secara tertulisdengan tulisan tangan;bahwa, tandatangan di bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksidipersidangan, Saksi kurang jelas.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 01-03-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 16 Juni 2017 — BENNY RIANTO PATTY Alias AKBAR
105 — 228
  • Lotje 35 L Kristen PendetaTengah 8 Nice Giop 28 P Kristen PendetaBoas Horari 60 L Kristen StafMetrogius T. 38 L Kristen StafPitnat 38 L Kristen StafLakojanga 60 L Kristen StafKlemen Sohal 3g 1 kristen StafArhen Dunia ts L Kristen StatAmun Aduku 145 Kristen StatvoharTotomo fag Lt Kristen StatRais Badawi 4g L Kristen StatMingus Hiba 55 p kristen StafYumita SaluriWasile Puao Nonce Suba, 35 P Kristen PendetaTengah 8.Th 48 L Kristen PendetaKimas Gula 47 P Kristen Pend.PembtMarina Ton 34 P Kristen Pend.Pembt
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 03-04-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0259/Pdt.G/2018/PA.Wsp
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 34
  • Denge binti Lapangare kepada Tergugat secara otentikberdasarkan akta hiba Nomor : 348/HB/2015 dan akta hibah Nomor :350/HB/2015 dan sudah bersertifikat.karena secara Hukum angka 13 poin 13.1 s/d 13.3 diatas tidak pernah adaperalihan hak kepada orang lain dan kalaupun ada Akta Hibah itu hanyahasil rekayasa dan akalakalan dari Tergugat karena Penggugat sebagaiahli waris dari H.Loha alias H.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN PALU Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
YUNAN PUTRA FIRDAUS, SH., MH
Terdakwa:
ISMAIL WENGKAU ALIAS PAPA LISA
126 — 100
  • tanggal 07 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 25 sak semen tonasa tanggal 07 Oktober 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Penambahan pelunasan PBB 75% tanggal 30 Oktober 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 botol DMA tanggal 04 November 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Untuk pembayaran orgen pada pelaksanaan syukuran 17 Agustus tanggal 04 November 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembebasan lahan (hiba
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ TERGUGAT I ; 2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan Jl. Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT IIl;
218 — 220
  • prosespenetapan Rektor setelah pertimbangan Senat itu oleh badanpenyelenggara atau Yayasan, pengakatan dosen atau pegawai itu olehbadan penyelenggara, itu adalah kewenangan penyelanggara atauYayasan;Bahwa Yayasan Darussalam Maluku meminta saya baik secara pribadimaupun kapasitas sebagai Rektor untuk menyerahkan aset dariYayasan Darussalam kepada Yayasan Darussalam Maluku;Bahwa Pada saat kementerian pendidikan cq Dirjen Pendidikanmeberiksan bantuan kepada perguruan tinggi yang ada di Indonesiamelalui program hiba
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 27 April 2016 — ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM
48 — 14
  • untuk verifikasi RKA (renvana kerja dananggaran) dan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) meyusun edomananggaran seperti untuk pedoman penyusunan RKA dan pedomanpelaksanaan APBD dan pergeseran anggaran; Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada kaitannyadengan tugas pokok saksi ; Bahwa saksi tahu ada dana hibah Bansos dari Pemerintah ProvinsiBanten; Bahwa yang menjadi pedoman atau dasar Dana Bansos tersbut adalahperaturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hiba
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
53 — 16
  • Pengusulannya oleh penerima hiba / penyusun permohonanhibah itu sendiri;c.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.
Tanggal 20 Juli 2017 — - GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA Vs. - JPU
159 — 41
  • Saksi FATTAHILLAH Alias FATAH BiN RAWN HIBA, di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik. 116 Bahwa saksi tidak diarahkan atau ditekan atau diancam ketika memberikanketerangan dipenyidik. Bahwa yang saksi diterangkan adalah masalah pengadaan gerobak. Bahwa yang mengadakan gerobak adalah bantuan pemerintah. Bahwa saksi bukan anggota koperasi. Bahwa saksi tidak pernah mendengar KSU Cempaka Raya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — YULDIAWATI KADIR, A.Md
161 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pid.Sus/2017 Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 29 Desember 2010. 1 (Satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 1 (satu)675. 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone RangkapBolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 17 Januari 2011. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor : 21 Tahun 2012 tentang 1 (satu)Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan RangkapPertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hiba
    Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ' SertaMonitoring dan Evaluasi Pemberian Hiba dan Bantuan Sosial,tanggal 3 September 2012. 1 (satu) buah Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan I (Satu)677.
    Daerah Kabupaten Bone Hal. 281 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango 1 (satu)Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan rangkapBelanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TahunAnggaran 2011, tanggal 17 Januari 2011.675. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 1 (satu)Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan rangkap676. dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungjawabanSerta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hiba
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 13 Januari 2015 — HALIL GAUS, BA
79 — 29
  • 2012 adalah sebesar Rp. 150.000.000,08 Oktober 2012 adalah sebesar Rp. 120.000.000,04 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 100.000.000,Total Jumlah Rp. 1.082.350.000,Tahun 2013: = 21 Januari 2013 adalah sebesar Rp. 250.000.000, 20 Maret 2013adalah sebesar Rp. 250.000.000, 24 Mei 2013adalah sebesar Rp. 100.000.000, 31 Juli 2013adalah sebesar Rp. 250.000.000, 06 Desember 2013adalah sebesar Rp. 150.000.000, Total Jumlah Rp. 1.000.000.000. 108 Bahwa benar mekanisme tata cara pengajuan dan penyaluranDana Hiba
    Produksi dan stafnya ;Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian uang makanminum tersebut namun saksi pernah menandatangani daftarpenerimaan uang makan sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah) tiap bulannya yang disodorkan oleh TerdakwaHALIL GAUS selaku bendahara PD Kie Raha Mandiri ;Bahwa selama bekerja di PD Kie Raha Mandiri pernahmelaksanakan perjalanan Dinas yang dibiayai oleh dana hibah ;Dapat saksi jelaskan, bahwa pernah melaksanakan perjalanandinas yang dibiayai oleh dana hiba
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor l74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 21 Maret 2016 — SITI JULAEHA,S.Ip Binti YUYUM KUSNADI (Alm)
61 — 16
  • hasil verifikasiyang dilakukan ketujuh TAPD memasukan rekomendasi hibah dan bansosdalam pembahasan KUAPPAS, kedelapan Hibah dan bansos dimasukandalam pembahasan APBD kesembilan Untuk dasar hukumnya adalahPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011;Bahwa soal pengelolaan dana hibah/bansos yang berasal dari aspirasidewan/legislatif yaitu pertama Hibah aspirasi dewan berasal dari hasilreses Dewan dan penentuan siapa yang diusulkannya tergantung dewansendiri, kedua Pengusulannya oleh penerima hiba
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
285 — 443
  • Tumbang Banga Tau kepada Gereja Kibait yang ditanda tangani olehYohanis Dama sebagai Penerima Hiba tanggal 1 Juli 1991 seluas 1152M2. kemudian diberi tanda Bukti P.46;Foto Copy Surat Surat pernyataan penyerahan atas sebidang tanah milikadat Alm.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2017 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBAR DULLAH
147 — 39
  • Saksi Fatahillah alias Fatah bin Rawan Hiba, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa yang saksi diterangkan dipenyidik adalah masalah pengadaangerobak;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang adakan gerobak;e Bahwa benar saksi bukan anggota koperasi;e Bahwa saksi tidak pernah dengar KSU Cempaka Raya;e Bahwa benar saksi dapat bantuan gerobak sebanyak 2 (dua) unit dariGazaili;e Bahwa benar waktu itu Gazali mengatakan ini bantuan secara CumaCuma dari pemerintah, sehingga saksi tidak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 173/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2016 — -Drs. ROSIDIN, M.Pd -AJAT SUDRAJAT, S.Ip
57 — 13
  • Pengusulannya oleh penerima hiba/penyusun permohonan hibah itusendiric.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
149 — 150
  • Maksum Omar pada tanggal 05091984,untuk lebih jelasnya surat akte hiba dan surat keterangan leter Cdesa (foto copy terlampir ).e Bahwa bersamaan dengan diserahkannya Replik Parapenggugat, Tergugat 12 menyerahkan jawaban tertulistertanggal 01 Maret 2012 dalam persidangan tanggal 01 Maret2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;1. Tanah atau Bangunan Rumah di Desa sengguruh KecamatanKepanjen Malang, Betul dibongkar oleh pemiliknya H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 150 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 29 Oktober 2015 — DEDI WAHYUDI Bin DADANG ROSAD
72 — 8
  • 164 Putusan No. 150/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BdgTAPD memasukan rekomendasi hibah dan bansos dalam pembahasan KUAPPAS, kedelapan Hibah dan bansos dimasukan dalam pembahasan APBDkesembilan Untuk dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 32 Tahun 2011;Bahwa pengelolaan dana hibah/bansos yang berasal dari aspirasi dewan/legislatif yaitu pertama Hibah aspirasi dewan berasal dari hasil reses Dewandan penentuan siapa yang diusulkannya tergantung dewan sendiri, keduaPengusulannya oleh penerima hiba
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 09-03-2018 — Putus : 27-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 27 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. THOMAS SUSADYA SUTEDJAWIDJAJA., S.E., M.M.
150 — 41
  • Sebagaimana Surat Kepala Dinas PendidikanProvinsi Kalimantan Timur Nomor 849/505/VII/2013 tanggal 28Februari 2013 perihal Rekomendasi Mohon Bansos/ Hiba APBDP2013/APBD Murni 2014 yaitu. Yayasan Pendidikan SekarAlamanda yang beralamat di JI. Sendawar Raya RT.1 Kel. BarongTongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat senilai Rp.6.460.000.000,e.