Nomor 1988 K/Pdt/2014 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding dari Tergugat II danTergugat IIl Pembanding; Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan Tergugat II danTergugat HI Pembanding tanggal 25 September 1995 terhadap PutusanPengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 September 1995 Nomor45/Pat.G/1994/ PN.Kom, telah dicabut; Memerintahkan agar perkara perdata yang dimohonkan banding tersebutyang telah terdaftar pada register banding Pengadilan Tinggi SemarangNomor 751/Pdt/1996/PT.Smg, dicoret

; Memerintahkan pengiriman salinan resmi Penetapan ini beserta berkasperkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Dalam Perkara Nomor45/Padt.G/1994/PN.Kbm tanggal 13 September 1995 Jo Putusan PengadilanTinggi Jawa Tengah Dalam Perkara Nomor 751/Pdt/1996/Smg, tanggal 27Maret 1957, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun Eksekusidalam perkara tersebut belum dilaksanakan;1.Bahwa dikarenakan pada saat Proses Banding di Pengadilan Tinggi JawaTengah

Kom., tanggal 13 September1995 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga proseseksekusi yang ditangguhkan karena ada bantahan tersebut sudahseharusnya untuk dilaksanakan;10.Bahwa sampai dengan saat ini Proses Eksekusi perkara Nomor751/Pdt/1996/Smg. tanggal 27 Maret 1957 Jo Putusan Nomor45/Pdt.G/1994/PN.Kbm tanggal 13 September 1995, belum dilanjutkan/belum dilaksanakan;Ill.

Kom;Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Dalam Perkara Nomor45/Pdt.G/1994/PN.Kbm tanggal 13 September 1995, adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI; Menyatakan eksepsi pihak Tergugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERICARA;1. Menyatakan gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa. pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;3.

Kbm., tanggal 13 September 1995tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga proses eksekusiyang ditangguhkan karena ada bantahan tersebut sudah seharusnya untukdilaksanakan;Bahwa sampai dengan saat ini Proses Eksekusi perkara Nomor751/Pdt/1996/Smg. tanggal 27 Maret 1957 Jo Putusan Nomor45/Pdt.G/1994/PN. Kom tanggal 13 September 1995, belum dilanjutkan/belumdilaksanakan;XVII.

Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara inl;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 April 2019Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 4 April2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 9 April 2019, di bawah register perkara Nomor45

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, KampungDwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, KabupatenTulang Bawang , sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, Nomor45

Permendagri Nomor 1/2006 tersebut merupakansalah satu rujukan pada bagian mengingat butir 8 Permendagri Nomor45/2010, sehingga antara Permendagri Nomor 45/2010 sangatlah terkaitdengan dan harus dibaca dengan merujuk kepada Permendagri Nomor1/2006.halaman 10 dari 95 halaman. Putusan Nomor 97/B/2017/PTTUN Mks.Pada Bagian Menimbang huruf aJo.

batasbatas wilayah administrasiKabupaten Konawe telah ditetapkan berdasarkan UndangUndang Nomor 29Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (vide BuktiTerbanding Il Intervensi T Il Inter89), sedangkan batasbatas wilayahadministrasi Kabupaten Morowali telah ditetapkan berdasarkan UndangUndangNomor 51 tentang Pernbentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, danKabupaten Banggai Kepulauan (vide Bukti Penggugat P12.a).Atas dasartersebut di atas, maka sebelurn adanya Permendagri Nomor45

/2010 tersebut, wilayah objek sengketa teroukti berada di wilayahKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, karena Permendagri Nomor45/2010 sifatnya hanya penegasan dari batasbatas yang sudah ada untuktercapainya suatu kepastian hukum, bukan membuat suatu batasbataswilayah baru.

Atas dasar tersebut, maka jelaskewenangan Menteri Dalam Negeri RI untuk menerbitkan Permendagri Nomor45/2010 merupakan kewenangan yang berasal dari undangundang, sehinggatidak mungkin dan tidak dibolehkan secara hukum apabila materi muatanPermendagri Nomor 45/2010 mengaturhal yang seharusnyamenjadi materimuatan undangundang. Apabila itu terjadi, maka ahli Dr.

Fakta hukum yang disusun oleh Majelis tingkat Pertarna yangdituangkan dalam Putusan Nomor 20 halaman 131 dan halaman 133 s/dhalarnan 134 butir 6 dan butir 13 s/dbutir 14, pada pokoknya menyatakanbahwa wilayah objek sengketa dulunya merupakan wilayah Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara, narnun setelah berlakunya Permendagri Nomor45/2010, wilayah objek sengketa masuk ke dalam wilayah administrasiKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor45/Pdt.G/2022/PA.Tgrs , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Vi.il.Iv.1.

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor45

,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, xxxxxx XXxx,tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, Kampung Kalisusu,XXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor45

ditunjuk padaberita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG junctoPasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat danTergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor45

ANG ANDI BINTORO, bertempat tinggal di Jalan Pecenongan Nomor45, RT.0O9 RW.003, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, KotaJakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat I;2. LINDA KARNADI, bertempat tinggal di Jalan Pecenongan Nomor 45,RT.009 RW.003, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, KotaJakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat II;3. MEILYANA BINTORO, bertempat tinggal di Jalan Pecenongan Nomor45, RT.0O9 RW.003, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, KotaJakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai Tergugat III;4.

Indonesia yaitu perairan wilayah Propinsi KalimantanBahwa Pasal 1 angka 22 Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang dimaksudlaut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, lautteritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalamanINE QNGS Ig j~ ~~ a mn nnn rr in oe emiBahwa Pasal 1 butir 9 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apunglain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasipenangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahanikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;Bahwa Pasal 1 butir 19 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas)mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia: Bahwa Pasal 1 butir 20 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia

beserta perairankepulauan dan perairan pedalamannya ;Bahwa Pasal 1 butir 21 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalamZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairanpedalaman Indonesia 5Bahwa Pasal 1 butir 22 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun

SANTACRUS yang dinahkodai terdakwa,sedangkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan untuk dapat memiliki/mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)disyaratkan harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selain dokumendokumen lain yang harus dimiliki kapal penangkap ikan yaitu SIUP (Surat IzinUsaha Perikanan), SLO (Surat Layak

Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 23 Desember2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat diikuti memori banding tanggal 23 Desember 2020;Menimbang, bahwa Terbanding Ill semula Tergugat Ill telahmengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor45

mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor45

BitYang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor45/Pdt.G/2021/PN.

bahwa oleh karena Pembandingsemula Penggugat tetap berada dipihak yang kalahmaka harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkatperadilan ;Mengingat, akan pasalpasal dari perundangundangan serta peraturanperaturan lainnya yangbersangkutan ; Halaman 5 dari halaman 5 Perkara No. 86 / Pdt / 2013 / PT.SmgMENGADILIe Menerima permohonan banding dariPembanding semulaPENQQUQGL jan cnnnnnnnenescennssssenineeneinsnencennennse Menguatkan putusan Pengadilan NegeriSalatiga tanggal 3 Januari 2013 nomor45

yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 20 November 2019,dibawah register Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kkajn Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan oleh MajelisHakim, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;n Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, Penggugatdi depan persidangan menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Nomor45

Pamin 6Subbagrenmin Bidkum Polda Jambi, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor45 The Hok Jambi, Kesemuanya Kewarganegaran Indonesia dan bekerjasebagai Pegawai Negeri pada Polri pada Kantor Bidang Hukum Polda JambiJalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Thehok Jambi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 08/Pra/VI/2021/Advokasi tanggal 18 Juni 2021, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Juni2021, dibawah Register Nomor 405/SK/Pid/2021/PN.

TERGUGAT II;Bahwa dalam Perkara ini pihak Tergugat II telah dipanggil secara sah danpatut sebanyak 2 (dua) kali berturut turut yang pertama berdasarkan Relaaspanggilan sidang Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN.Gpr tanggal 25 Juni 2020 untukhadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, dan yang keduaberdasarkan Relaas Panggilan sidang Nomor45/Pdt.G.S/2020/PN.Gpr, tanggal 2Juli 2020 untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020;Bahwa oleh karena tergugat II tidak hadir sebanyak 2 (dua

tidakdiketahui, terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Gayam,Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namunsekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas danpasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2016yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor45

memberitahukan alasanketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut turut melaluiRadio Al Hikmah FM pada tanggal 4 Februari 2016 dan tanggal 4 Maret2016, Tergugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya,serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat nomor45

AHMAD RIFKI, bertempat tinggal di Jalan Layur, Nomor45, RT. 005, RW 011, Kelurahan/Desa Tegalsari,Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H.

Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan SitaEksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19 November 2015 terhadap:Bus merek Mercedes Benz, BPKB atas nama : Ahmad Rifki, NomorPol.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor45/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukanMajelis pemeriksa perkara ini;3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor45/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 7 Juni 2018 tentang PenununjukanPanitera Pengganti;4. Penetapan Ketua Majelis nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 7Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;5.

Semboro Kabupaten Jember,sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut ;Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Mei2010, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor:2094/Pdt.G/2010/PA.Jr yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Januari 2006, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboro dengan Akta Nikah Nomor45

Alat bukti T.13 (dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor45/G/2014/PTUNPLG) membuktikan bahwa bentuk tanah Ir.Hendra Cholil Aziz pada saat masih dalam kondisi Sertipikat HakGuna Bangunan serta batasbatas tanahnya antara lainberbatasan langsung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor3240/1983 serta terdapat pipa pertamina sedangkan pada saattelah menjadi Sertipikat Hak Milik bentuk tanah, posisi tanah, sertabatasbatas tanahnya berubah total, oleh karena itu hal ini sudahjelasjelas membuktikan bahwa telah terjadi

Bahwa terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan objekperkara sebagaimana diuraikan pada point a dan b tersebut di atas,hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Perkara Nomor45/G/2014/PTUNPLG tanggal 25 September 2014, serta dibuktikandengan Peta Pendaftaran Nomor 38/INV/1999 yang ada padaTergugat, yang mana bukti tersebut telah dibuktikan oleh Tergugatdalam perkara Nomor 45/G/2014/PTUNPLG yang diberi tanda T.13(daftar tambahan bukti Tergugat dalam perkara Nomor45/G/2014/PTUNPLG

Hendra Cholil Aziz melalui gugatan Tata Usaha Negara Nomor45/G/2014/PTUNPLG berlokasi di Jalan Musi Raya, Kelurahan LebungGajah, Kecamatan Sematang Borang (tanah yang diakui oleh Ir. Hendratersebut adalah tanah milik Para Penggugat).

Hal initerbukti terjadinya penerbitan objek perkara dari Sertipikat Hak GunaBangunan yang ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik terjadi perubahanlokasi tanah (data pendaftaran tanah) sebagaimana yang dinyatakan olehTergugat di dalam daftar tambahan bukti Tergugat dalam perkara Nomor45/G/2014/PTUNPLG pada tanggal 29 Oktober 2014;Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 55 PK/TUN/201713.14.15.16.Bahwa penerbitan objek perkara oleh Tergugat telah melanggar AsasAman seperti yang diatur dalam Pasal