Ditemukan 539 data
Terbanding/Terdakwa II : DAMAN HURI BIN MARBAWI
Terbanding/Terdakwa III : NASRUN BIN MUHTAR
Terbanding/Terdakwa I : SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI
90 — 37
Selanjutnya dilakukanpenghitungan surat suara anggota DPRD Provinsi dan selesai sekira Pukul18.00 Wib;Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Il, Ill Serta saksi Imam Munandar dan saksiYASIR ARAFAT yang seluruhnya merupakan saksi partal dan saksisimpatisan Caleg, pada saat itu Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM)mengatakan kepada saksi ZAIDUN L Bin LAHUR : bagi aja surat suara calegDPRD Kabupaten itu . Lalu saksi ZAIDUN L Bin LAHUR menjawab gakberani karena ada pengawas TPS.
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
160 — 83
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau; Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangQAOtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Hal. 69 dari.75
136 — 200
No.14900tertanggal 22091955.13.14.15.16.17.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan HUA CHIAU FU NU HUI, adalah suatuYayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan Organisasi BAPERKI,sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagai Organisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yang berafiliasikepada PARTAl KOMUNISINDONESIA (P.K.1.)
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
314 — 67
Demikian pula Mahkamah Agung dalam Putusan No. 34 K/Pdt.SusParpol/2014 memuat kaidah hukum:karena dari faktafakta persidangan ternyata perselisihan antara penggugatdengan tergugat adalah perselisihan partal politik yang belum diselesaikanoleh mahkamah partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakangugatan pengguga tidak dapat diterima;3.7.
146 — 71
Mesjid IV Nomor 23 RT/RW004/007, Partal senayan, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:Telah membaca:1.7 April 2016;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENDIS/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENMH/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
68 — 15
budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan ataubukti yang tidak benar;. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengansengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukansesuatu. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaJabatan/tugasnya;menjadi anggota dan/atau pengurus partal
17 — 12
Dibuat secara partal(dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum,3). ditandatangani oleh para pihak dan 4). mencantumkan tanggal dan tempatpenandatanganan; Syarat ini bersifat kumulatif, artinya tidak boleh kurang dari 4syarat tersebut.
302 — 351
D.Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam buku berjudul PokokPokok HukumTata Usaha Negara, diterbitkan oleh Binacipta, di Jakarta, tahun 1983, halaman 97; Menimbang, bahwa usulan oleh partai politik yang maksud harus tidak adaperselisihan, sehingga apabila ada perselisihan dari partai politik diselesaikan telebihdahulu secara intern partal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai, dikaitkan dengan bukti T1 yaitu surat keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan
62 — 7
Akan tetapi yang bersangkutan berceritera kepadasaksi bahwa ada seorang temannya pernah meminjam kartuTanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memintatanda tangannya dengan alasan untuk pencairan dana partal;Bahwa menurut keterangan pak Enda Sehenda, orang yangmeminjam KTP dan KK serta menyuruh tanda tangan adalahpak Iwan dan penandatangan yang katanya untuk dana partaitersebut dilakukan di Kantor BPR KS Sumedang. Akan tetapiapa saja yang ditandatangani, pak Enda tidak tahu.
140 — 26
JHONY PUTRA;Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Stg1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016diterima dari partal GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.
373 — 126
, saksi menemukan surattersebut;Bahwa saksi menyatakan mendapat lembaran tahapan Pemilu 2019 dariKPU;Bahwa saksi menyatakan tanggal 3 7 September berada di Jakarta;Bahwa saksi menyatakan dalam pergantian atau informasi dariKPU,harus ada tulisan atau surat resmi untuk bisa memproses;Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapat bukti surat P11 yangasli;Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti surat P11 tersebut padasaat sidang di Bawaslu, saksi baru lihat dan diserahkan kepada kamisebagai arsip di partal
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
140 — 82
Hakim.Ketua Anggota Anggota Il Halaman 56 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LboBahwa saksi lupa Apakah 2013 saksi masih aktif menjadi pengurusGolkar yang pasti pada saat Rusli Habibie menjadi Ketua DPD Golkarsaksi sudah tidak dipartal lagi;Bahwa Saksi sebagai pengurus DPD Golkar diplenonya sebagai dibidang hukum, Saksi sebagai anggota;Bahwa Tugas kita kalau ada kader yang bermasalah kita coba advokasididampingi proS@Snya) 22222 ona nn nnn nnn n ennBahwa saksi tahu tentang keuangan partal
Di 2015 mencalokan kembali kabupaten Gorontalo dan saksikatakan bahwa posisi tergugat sekarang ini sudah enak karena posisiketua DPRD Provinsi ngapain lagi untuk mencalonkan calon Bupati;dan tergugat menjawab Karena ini adalah perintah partal;Bahwa Memang pak Rustam Akili mencalonkan Bupati di tahun 2015,memang perintah partai.
Herlambang, SH, MH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Selatan
197 — 62
Mekanisme pengambilan keputusan partal;f. Keputusan partai yang berasal dari muktamar/kongres/munasdan/atau keputusan lain yang menurut Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau;g. Informasi lain yang ditetapkan oleh UndangUndang yangberkitan dengan partai politik.Bahwa dari ketentuan diatas Partai Politik jelas berpotensi menjadipihak Termohon dalam Sengketa Informasi Publik di KomisiInformasi Publik, hal ini perlu menjadi pertimbangan objektif?
AGUNG SUBEKTI, SH, MPA.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
81 — 375
PNS itusendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknyamenyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
177 — 85
Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:1.PARTAl KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUSWILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, badan hukum yangdidirikan menurut hukum Negara Indonesia, beralamat di Bida Asri 1Blok A No. 11, Batam Centre, Provinsi Kepulauan Riau, dalam halini diwakili oleh Drs.
JHONI OLII
Tergugat:
THAMRIN TOWAPA
50 — 47
Prinsip kontrak partal(party contract) yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihakpenggugat dan tergugat.
JACOB WAIMBO, S.IP
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
150 — 43
Melanggar Ketentuan Pasal 250 PP No.11/2017.4.1.4.2.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partal
26 — 7
tuntutan Termohon pada jawaban Termohon pertama,memohon dengan kerendahan hati agar kiranya dapat di kabulkan, karenaTermohon tahu betul kKemampuan Pemohon apalagi sudah sering ikutPemohon berdagang, jadi Pemohon adalah agen plastik yang penghasilannya bila sepi Rp. 9.000.000, perhari dan habis lebih 7 karung sehari, dalamseminggu menyimpankan uang lebih dari 40 juta seminggu untuk pemesanandan pembayaran barang selanjutnya sedangkan pada tahun 2011 sebelumbarang naik dalam satu karung untuk harga partal
126 — 65
Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunyamengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Dalam putusan contentiosa (gugatan bersifat partal), nebis in idem puntidak melekat meskipun berupa pengabulan gugatan.
SUHAIRI, SKM
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
150 — 31
Keputusan menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik, atau;d.