Nomor 1684 K/Pid.Sus/2016Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. tanggal21 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Terdakwa dalam dua tingkatperadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Jap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

. tanggal 21Maret 2016 tersebut:Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 April 2016 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wamena sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapurapada tanggal 29 April 2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. tanggal 21Hal. 37 dari 69 hal.

Terdakwa dalam usia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalammembangun bangsa dan negara Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap. tanggal 06 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi

Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesarRp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJayapura dengan Putusan Nomor 82/Pdt/2015/PT.Jap tanggal 12 Januari 2016dengan amar sebagai berikut:1.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor82/PDT/2015/PT.JAP tanggal 12 Januari 2016, dalam halaman 15 Eksepsidan dalam halaman 16 alinea 2, 3 adalah sudah tepat dan benar, kiranyaMajelis Hakim Agung Republik Indonesia mengambil alih pertimbanganhukum tersebut;2.

Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dan menyangkalseluruh dalildalil Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhandalildalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang dicaricari, tidakjuridis bahkan tanpa dasar hukum, sebab :Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAP Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukansuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantahadanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atauperistiwa tersebut.

UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 serta Pasal 191 ayat (1) RBg/53 Rv ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat; Memperbaiki putusan dalam provisi dan dalam eksepsi sehinggaberbunyi sebagai berikut :Dalam ProvisiHalaman 41 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAP Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Terbanding semula ParaPenggugat tersebut tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebuttidak dapat diterima

MH.Panitera PenggantiUSMANY PIETER, SHHalaman 42 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAPHalaman 43 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAP

JAYA PERKASA ;40. 1 (satu) lembar asli tanda terima di lapangan Proyek PembangunanRSUD Jayapura : 12 (dua belas ) meter Kabel NYY.4 x 240 ; 1 (satu) unit panel ATS 1250 A ; 1 (satu) unit Genset 800 KVA, 3 Phase, 380/220 V, 50 Hz, 1500Rpm, SN : F2WRPES53P0P503802 ;Tetap dalam berkas perkara ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

spesifikasi barang yangdibeli adalah sama dengan spesifikasi barang yang tertuang dalamSurat Perjanjian/Kontrak dan seluruh kelengkapan lainnya telah adadan telah terpasang dan sudah digunakan hingga saai ini oleh pihakRSUD Jayapura, sehingga persoalan kelistrikan guna menunjangpelayanan kesehatan pada RSUD Jayapura telah dapat terpenuhi/terlayani, hal ini sesuai dengan pendapat Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapuradalam putusannya Nomor 76/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KorupsiSecara Bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2007 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung akan memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaMAX HENGKY NARAHAWARIN, Amd.T. tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan' Tinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pdt/2018/PT.JAP, tanggal 26 Juni2018 tentang penetapan hari sidang ;PutusanNomor 48/Pdt/2018/PT JAP halamant3.

./2020/PT.JAP, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut sertaSARLIANA LUMILING PATANDUNG, S.H sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwaatau Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ADHAR, S.H.M.H JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.HumHARI TRIHADIYANTO, SH.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 08 Oktober 2020No. 76/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 08 Oktober 2020No. 76/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Panitera Penggant untukmembantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebutditingkat banding ;3. Berkas perkara No. 34/Pdt.G/2020/PN.

kepada FRENKY PERSULESSY,SH danAPILUS E MENUPANDU,SH, Para Advokat, beralamat di Jalan RayaArgapura Nomor 9 Jayapura Papua 99222; Berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 april 2016;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING/ Semula TERLAWAN;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/PDT/2017/PT.JAPtanggal 20 pebruari 2017 tentang : Susunan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/PDT/2017/PT.JAP

MHum, selaku Hakim Ketua Majelis dengan : Anhar Mujiono,SH.MH dan IdaBagus Ngurah Oka Diputra,SH.MH, masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/PDT/2017/PT.JAP tanggal 20 Pebruari 2017; Putusan mana telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri masingmasing Hakim anggota tersebut dibantu oleh: RatumasaDaniel SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpadihadiri

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara perdataNomor 87/PDT/2015/PT.JAP, tanggal 20 Januari 2016 dan putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Sarong Nomor 27/PDT.G/2015/PN.SON tanggal28 September 2015 mengandung cacat hukum; Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Judex FactiPengadilan Negeri Sorong telah melanggar undangundang khususnyaPasal 189 ayat (2) Rog. dan Pasal 50 Rv, yaitu putusan harus secaraHalaman 26 dari 31 hal.Put.

;Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor87/PDT/2015/PT.JAP, tanggal 20 Januari 2016, dan Putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Son tanggal28 September 2015, tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugatsebagaimana tersebut pada angka 12 s/d angka 18;Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong Nomor27/Pdt.G/2015/PN.Son tanggal 28 September 2015, tidak memberipertimbangan hukum yang jelas atas perobuatan Tergugat IV yangmencoret nama Penggugat

Kastanya,SH. dan Triyanti Manaha,SH.beralamat di jalan Pandai Besi , No 03 Kelurahan Tampa GaramDistrik Maladumes Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 18 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbandingsemula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor12/PDT/2020/PT.JAP tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang menyidangkan perkara yang bersangkutan, kemudian pergantian MajelisHakim

tanggal 12 Maret 2020 dan pergantian Majelis Hakim terakhir tanggal04 Mei 2020;Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 02 Maret 2020Nomor 12/PDT/2020/PT.JAP;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sorong Nomor57/Pdt.G/2019/PN.Son;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 telah mengajukangugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal19 Juni 2019 dibawah

Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks.PDT/2015/PT.JAP, dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublic Indonesia Nomor ; 760 K/PDT/2016, yang menolak PermohonanKasasi dari penggugat (Christian Gosal)/ Tergugat Il intervensi.

dalam keadaan kosong;Menghukum para Tergugat secara tanggungrenteng membayar uangpaksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejakputusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugatmemenuhi putusan ini;Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secaratanggung renteng sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelasribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor71/PDT/2014/PT.Jap

Tenggang waktu pengajuan Kasasi;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/Pdt/2016/PT.Jap, tanggal 07 Oktober 2016, yang diberitahukan kepadaPemohon Kasasi melalui Kuasa hukumnya berdasarkan RisalahPemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 24Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi telah menyatakan danmenandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi pada tanggal 07Nopember 2016, dengan demikian Permohonan Kasasi masih dalamtenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang;B.

ratus ribu rupiah) setiap hari sejakputusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugatmemenuhi putusan ini;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secaratangung renteng sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelasribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat ,Il, VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh PengadilanTinggiJayapura dengan Putusan Nomor /71/Pdt/2014/PT.Jap

Dkk,Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cenderawasih SP 2 Ruko Amole Lt.2Timika Papua berdasarkan surat Penunjukan tanggal 29 Juni 2016 Nomor75/SPPH/Pid.Sus/2016/PN.Tim; Cq Surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober2016;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Jayapura Nomor 105/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 15 Desember 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2016/PT.JAP 2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Penetapan Hari

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkaraNomor 32/PID.SUSTPK/2016/PT.JAP tertanggal 27 September 2016 tidakmenerapkan peraturan hukum atau menerapkannya tidak sebagaimanamestinya dan Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanPerundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;2.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang tertuang di dalam Putusan Nomor32/PID.SUSTPK/2016/PT.JAP tertanggal 27 September 2016 tersebutsecara hukum adalah tidak tepat dan merupakan bukti kelalaian Judex Factimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan dan kesalahan dalam menerapkan hukum;Hal. 32 dari 61 hal. Put.

bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalammusyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6)KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengansuara terbanyak, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TerdakwaRICO SIA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 08 Oktober2020 3 No. 76/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 08 Oktober2020 No. 76/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut ditingkat banding ;3. Berkas perkara No. 34/Pdt.G/2020/PN.

KANISIUS alias PETRUSKANISIUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah helm berwarna ungu merek INK ;Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus/2016/PT.JAP

Melampau batas kewenangan mengadili.Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkansebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 31/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP, tanggal 29September 2016 atas nama Terdakwa BASIRUN, S.E.

Oleh sebab itu sekiranya catatan tambahan dalam memori kasasi inidapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan Majelis Hakim Agung MahkamahAgung RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku guna penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidanakorupsi;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Adapun terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUSTPK/2016/PT.JAP

Bahwa pemohon tidak sepaham dan tidak sependapat dengan putusanHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 34/PID.SUSTPK/2016/PT.JAP, yangmana putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenaputusan tersebut Hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusannyakepada Pemohon lebih berat dari putusan awal Pemohon dijatuhi putusan:Menghukum Pemohon dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6Hal. 32 dari 45 hal. Put.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 4 April 2019No. 21/PDT/2019/PT.JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.