Ditemukan 4849 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 145/Pid.B/2014/PN Pms
Tanggal 6 Oktober 2014 — 1. IDRAN ISMI 2. SIHOL RIDWAN BUTAR BUTAR 3. ROBBY FEBRIAN 4. SORIPADA PANE 5. JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN Als VIKTOR Als ABED
8911
  • (Bandingkan dengan : Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum PutusanMahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia,2000, hal. 460461);Menimbang, bahwa tentang bagaimana ancaman kekerasan itu dilakukanHoge Raad, dalam dua arrestnya, masingmasing tanggal 5 Januari 1914, NJ1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ halaman 1116,telah mensyaratkan, bahwa:a.
Register : 04-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN MAGELANG Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mgg
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.AKSA DIAN AGUNG, SH
2.NURBADI YUNARKO, SH
Terdakwa:
RM TRIYANTO PRASTOWO SUMARSONO bin R. SOEBARDO
12728
  • Bahwa Pasal 385 KUHP sebagai salah satu pasal dalamWetboek Van Strafrecht yang dikenal dengan Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP) diterbitkan melalui Koninklijk Besluit (Titah Raja)Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918sehingga dalam memahami ketentuan dalam Pasal tersebut tidak dapatdilepaskan dari konteks keadaan pada waktu diterbitkan dan masapemberlakuannya dimana pada saat itu Pasal tersebut harus dikaitkanpemahamannya dengan peraturan perundangundangan di bidanghukum
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 8/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 24 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN AS
Terdakwa:
ENCIK ERDIANTO Als EDI Bin INCEK HUSIN Alm
5440
  • 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1906 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1907 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1908 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1909 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1910 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1911 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1912 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1913 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1914 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1915
Register : 05-09-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Tlk
Tanggal 5 September 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
6335
  • 2019/PN TIkHal 1906 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1907 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1908 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1909 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1910 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1911 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1912 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1913 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1914 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1915
Register : 18-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN RANAI Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
RIZKI WINALDI Bin KASMAN
11927
  • Dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan denganmemperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku Il KUHP, HogeRaad (tanggal 12 April 1897,W.6955; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915halaman 751, W.9798; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 halaman 86,W.10515) maka yang dapat dimasukkan kedalam pengertian openlijk geweldmenurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu hanyalah kekerasankekerasan yangmengganggu ketertiban umum, dengan alasan bahwa persyaratan tersebutdapat diketahuil dari adanya kata openlijk
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
7658
  • 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1915/1/20.2.1/SP2D-TU/VI/2015 Sebesar Rp. 575.000.0000.00.- (Lima ratustujuh puluh lima juta rupiah ) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,.
    Tanggal 7 Mei 2015.1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler SetdaKabupaten Konawe Utara Nomor 1915/1/20.2.1/SP2DTU/VI/2015 SebesarRp. 575.000.0000.00. (Lima ratustujuh puluh lima juta rupiah ) yangditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 10 juni20151 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler SetdaKabupaten Konawe Utara Nomor 2580/1/20.2.1/SP2DGU/VII/2015Sebesar Rp. 1.212.220.000,00.
    Tanggal 7 Mei 2015.216) 1 (Satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler SetdaKabupaten Konawe Utara Nomor 1915/1/20.2.1/SP2DTU/V1I/2015Sebesar Rp. 575.000.0000.00. (Lima ratustujuh puluh lima juta rupiah )yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 10juni 2015217) 1 (Satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler SetdaKabupaten Konawe Utara Nomor 2580/1/20.2.1/SP2DGU/VII/2015Sebesar Rp. 1.212.220.000,00.
Putus : 14-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 K/PID.SUS/2015
Tanggal 14 April 2016 — MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN;
359275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wetboek) tahun1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidakmelakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau dipehntahkan olehundangundang ".Dalam Memone van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktuCrimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab UndangUndangHukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste)richting van den wil op een bepaald misdrijf (dengan sadar dari kehendakmelakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof.Satochid Kartanegara
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
14237
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 dan tanggal25 Oktober 1915 disebutkan : Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat olehkekuasaan umum dalam suatu' pekerjaan yang bersifat umum, untukmelaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alatalat perlengkapannya.Pegawai Negeri itu bukan hanya orang yang pada pekerjannya oleh UndangUndang telah dikaitkan dengan
Register : 19-06-2009 — Putus : 21-07-2010 — Upload : 06-05-2011
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1185/Pdt.G/2009/PAJT
Tanggal 21 Juli 2010 — Pemohon melawan Tergugat
15764
  • Pol 1915 TFC, STNKdan BPKB atas nama Puci Nuha Ramadani (TR.14)tidak ada aslinya.15. Slip gaji PR/TK (Nilam Sari) sebesar Rp11.714.528 (TR.15) tidak ada aslinya16. Copy surat perjanjain tanggal 9 Juli 2008 (TR.16)tidak ada aslinya.17. Copy kwitansi tanggal 9 Juli 2008 (TR.17) tidakada aslinya18.
Register : 02-04-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 6/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 2 April 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HAINUR RASYID
Terdakwa:
RINGGI ARDINATA Als RINGGI Bin RAMAWI
3347
  • 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1906 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1907 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1908 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1909 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1910 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1911 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1912 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1913 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1914 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1915
Register : 19-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HAINUR RASYID
Terdakwa:
Disman Ujang Als Ujang
4058
  • 2020/PN TIkHal 1906 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1907 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1908 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1909 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1910 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1911 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1912 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1913 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1914 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1915
Putus : 12-08-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 443/Pdt.G/2014/PN.Smg
Tanggal 12 Agustus 2015 —
43202
  • 340.000 H 9546 US113 024/1454 23Nov10Rp 340.000 H9594 HH114 024/1457 23Nov10 Rp 340.000 H 9590 UA115 024/1456 23Nov10Rp 340.000 H 9590 JS116 024/1458 23Nov10 Rp 340.000 H 9588 UAKECAMATANTEMBALANG117 024/1911 24Nov10 Rp 340.000 H 9597118 024/1910 24Nov10 Rp 340.000 H 9589 JS119 024/1909 24Nov10 Rp 340.000 H 9563 US120 024/1908 24Nov10 Rp 340.000 H 9599KECAMATANPEDURUNGAN121 024/1913 24Nov10 Rp 340.000 H 9564 US122 024/1912 24Nov10Rp 280.000 H 9549 QA123 024/1914 24Nov10 Rp 340.000 H 9543 UH124 024/1915
Register : 26-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2021/PT DKI
Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF Diwakili Oleh : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
231172
  • Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di DesaSukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang tercatatdalam kekitir/Girlk C.1422 Psl 416, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.004.0018.0luas tanah 26.076 M2 dengan harga pembelian Rp. 938.736.000,, tidakdilengkapi dengan dokumen lainnya.120) SPH 1915 tanggal 13 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.
    Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di DesaSukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang tercatatdalam kekitir/Girlk C.1422 Psl 416, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.004.0018.0luas tanah 26.076 M2 dengan harga pembelian Rp. 938.736.000,, tidakdilengkapi dengan dokumen lainnya.SPH 1915 tanggal 13 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.
    Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak diDesa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yangtercatat dalam kekitir/Girik C.1422 Psl 416, Surat PemberitahuanHalaman 430 Putusan Nomor 269/PID/2021/PT DKIUUUUU.WWWWW.Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP)3218.111.001.004.0018.0 luas tanah 26.076 M2 dengan hargapembelian Rp. 938.736.000,, tidak dilengkapi dengan dokumenlainnya.SPH 1915 tanggal 13 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.,Mkn.
    BekasiBahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yangterletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi KabupatenBekasi, yang tercatat dalam kekitir/Girik C.1422 Psl 416, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak(NOP) 3218.111.001.004.0018.0 luas tanah 26.076 M2dengan harga pembelian Rp. 938.736.000,, tidak dilengkapidengan dokumen lainnya.SPH 1915 tanggal 13 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.,Mkn.
Register : 06-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rhl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
HARTINGSIH SINAGA
Tergugat:
1.INTAN KESUMA HASIBUAN
2.SITI HANIJAR HASIBUAN
3.SYAHRIN HARAHAP
11548
  • Sedangkan alat bukti Persangkaanatau dugaan menurut Pasal 1915 KUHPerdata menyebutkan pengertiannya Dugaanadalah kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang undang atau oleh hakimtentang sesuatu kejadian yang dikenal, dengan mana dapat diketahui adanya sesuatukejadian yang tidak dikenal.
Register : 18-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN RANAI Nomor 71/Pid.B/2020/PN Ran
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
1.TONI MARTEN
2.DESMAN RAMADANI Bin AZHARI
12336
  • Dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan denganmemperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku Il KUHP, HogeRaad (tanggal 12 April 1897,W.6955; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915halaman 751, W.9798; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 halaman 86,W.10515) maka yang dapat dimasukkan kedalam pengertian openlijk geweldmenurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu hanyalah kekerasankekerasan yangmengganggu ketertiban umum, dengan alasan bahwa persyaratan tersebutdapat diketahuil dari adanya kata openlijk
Putus : 19-08-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut
Tanggal 19 Agustus 2014 — ROHAYAH, dkk melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dkk
264505
  • Kel.Koja, Lagoa dan SemperBarat terdiri dari 57 bidang tanah seluas 2.858 m2 dan sebagian besarwarga telah menerima pembayaran ganti rugi yaitu 32 bidang/orang,terdiri dari : NoNama No.Urut Luas(m2)Peta1. )Yuni Chandra 5 922 Apuy 6 673 Maeliani Sitorus 7 694 SinA 8 695 Herman Lay 9 686 Harbajan Singh 10 1307 Heri Ramli 12 718 James Wong 13 959 Ratno Yowonoko 19 6110 /Yelani Lie 20 4011 /Hari Cristian 21 3712 /Tai Lie Nyen 23 3213 /Tai Lie Nyen/Thai Kie Nya Zn 2069 14 /Tai Lie Nyen/Thai Kie Nya 26 1915
Register : 16-09-2011 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 488/PID.B/2009/PN.SKA
Tanggal 23 Agustus 2010 — DRS. AMSORI, S.H., M.PD DKK
13640
  • Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, him. 532),terhadap perintah perintah jabatan maupun terhadap peraturanperaturan perundang undangan itu, seorang bawahan ituseharusnyalah bersifat kritis, sikap kritis tersebut lebihharuslah ditujukan pada peraturan peraturan perundang undangan.Sesuai dengan arrest Hoge Raad tanggal 26 Nopember 1915 N.J. 1916bahwa Pasal 51 (1) KUHP ini hanya berlaku terhadap penggunaanSaranasarana atau caracara yang sesuai' ketentuan peraturanperundang undangan saja.
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
15039
  • B 1915 PKHserta foto copy pembayaran pajak mobil atas nama saksi. Berdasarkan perintahTERDAKWA RACHMAN HAKIM, pembelian mobil untuk perusahaan (PT.PFM) diminta menggunakan nama karyawan karena pembelian secara leassing bilamengunakan nama kantor akan merepotkan, sehingga agar urusan surat suratnyalebih mudah dipakai namanama karyawan termasuk nama saksi. Pembayaran ataspembelian mobil Daihatsu Terrios No. Pol.
    B 1915 PKH dilakukan olehTERDAKWA RACHMAN HAKIM melalui transfer yang dilakukan Sdri.RUMANTI;Bahwa sepengetahuan saksi mobil Daihatsu Terrios No. Pol. B 1915 PKH yangmenguasai pak Eko dari PT. Makira (punya hubungan bisnis dengan PT PFM).Selain itu juga ada mobil PT. PFM yakni mobil Honda CRV Nopol B 805 PFMyang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung;e Bahwa ada mobil Honda Freed Hitam atas nama Sdri Alvina, 2 (dua) DaihatsuXenia atas nama Sdri.
Register : 22-01-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 17/Pdt.G /2015/PN Gin
Tanggal 21 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
174148
  • tertanggal 15 Februari 1999, Akta Pernyataan Nomor18 tanggal 15 Juli 2013 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12tanggal 3 September 2013, yang semuanya dibuat dalam bahasaIndonesia dan terhadap perjanjianperjanjian tersebut PENGGUGATtidak pernah menyatakan bahwa perjanjian tersebut bertentangandengan pasal 31 UndangUndang No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.Fakta ini merupakan alat bukti berupa petunjuk atau persangkaan(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1915
Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — MURDOKO, SH
8274 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari perbuatan yang dilakukannya ataukah tidak, sebagaiberikut :e Ketentuan Hukum Pidana Yang Pernah Berlaku di Indonesia :Dalam Crimineel Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Pidana) tahun1809 dicantumkan : Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atautidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan olehUndangUndang ;Dalam Memorie van Toelicting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktumengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915