TIPIKOR/2013/PT.BKL 6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi atas Penggunaan Dana PenanggulanganBencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan PenghubungDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi padaBPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010, dengan perhitungansebagai berikut :A. Uang yang dicairkan dari Kas Daerah Rp 1.400.026.000,00untuk Rehab Jalan Desa Renah PanjangDesa Napal Jungur Kec.

Seluma sebesar Rp. 1.247.295.891, (satumilyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluhlima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Auditdari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR6501/PW06/5/2012tanggal 21 November 2012 dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPenggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas KegiatanRehabilitasi

yakni berupa keterangansaksisaksi, keterangan ahli serta barang bukti telah diperlihatkandipersidangan, sehinggga hal ini sudah sesuai dengan Hukum acara;Bahwa nyata telah terjadi kerugian Negara dalam pelaksanaan pekerjantersebut, menurut laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan PropinsiBengkulu nomor 11/LK/XIll.BkI/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 telahterjadi kKerugian Negara sebesar Rp 499.756.390.62 kemudian dilakukanpemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sesuai laporan hasil auditnomor 9R.0696/PW06

Bahwa laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR0657/PW06/5/2013 tanggal 6 Nopember 2013 menyatakan adanya kerugianNegara dalam kegiatan pembangunan Jogging Track Bengkulu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas, yaitu :Primair Pasal 2

Sos Als MAK UPIK Binti ZAENAL ABIDIN (Alm)(dilakukanHal 31 dari 173 Hal Putusan Perkara Nomor: 26/Pid.SusTPK/2018/PN Bglpenuntutan secara terpisah)mengakibatkan Kerugian KeuanganNegara sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan HasilAudit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0773/PW06/5/2017tanggal 04 Mei 2017 dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan

belanjahibah daerah berupa uang antarapemerintah daerah ProvinsiBengkuludengan Kelompok Pemuda PeduliLingkunganKelurahan BabatanKecamatanSukarajakabupatenSelumaNomor 75 tahun 2014, mengalihkan dana hibah Pembelian LahanMakam kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Jutarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkanLaporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0773/PW06

lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 801.545.490,(delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilanpuluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR1274/PW06

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP) Nomor : SR1274/PW06

Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimanaberdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaanalat laboraturium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten RejangLebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR1274/PW06/5/2014 tanggal 11Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selakuPembantu Penanggung Jawab, F.X.

Rejang Lebong TA. 2010 adalah sebesar Rp801.545.490,00 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empatratus sembilan puluh rupiah), hal tersebut tertuang didalam laporan hasil auditperhitungan kerugian keuangan negara Nomor SR1274/PW06/5/2014tanggal 11 Juni 2014. Adapun rincian kerugian keuangan negara tersebut adalahsebagai berikut : 1. Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN Rp. 2.821.818.300,2. Pembayaran menurut hasil audit tanpa PPN Rp. 1.975.272.810,3.

Pasanga ms 395,245 803.720, 305.434.810, 325,56 803.720, 261.659.158, 43.775.652,5(1) n Batu 23 63 23 08 5(HargaNego)8.4 Rambu bua 2,00 930.086, 1.860.173,92 0,00 930.086, 0,00 1.860.173,92(3.a Jalanan h 06 06) TunggalDenganPermukaanPemantul8.4 Patok bua 180,00 204.174, 36.751.388,4 165,00 204,174, 33.688.769,4 3.062.619,00(5) Pengara a 36 0 36 0h2.152.593.678, 1.732.770.676, 419.823.000,64 80 06 Bahwa Ahli melakukan Audit ini bersama dengan Tim dari BPKP sesuaidengan Surat Tugas Nomor :ST0147/PW06

S0708/PW06/5/2018 tanggal 18 April 2018 dan surat Tugas Nomor ST0147/PW06/5/2018 tanggal 18 April 2018 ;Bahwa dalam audit dalam rangka menghitung kerugian keuangannegara ini, dengan mendasari adanya pembayaran yang tidak sesuaidengan realisasinya, kami juga memakai metode net Joss yaitumembandingkan antara pembayaran dengan kondisi yang sebenarnya ;Bahwa berdasarkan dokumen SP2D pihak rekanan telah menerimaseluruh pembayaran 100 %, dengan rincian :1.

Bahwa benar 1 (satu) berkas laporan hasil Audit PenghitunganKerugaian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Negara yang dilakukan oleh Badanpengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor surat Pengantar Nomor SR 0089/PW06/5/2017 tanggal 16Januari 2017 tersebut, merupakan hasil audit yang ahli lakukanbersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian NegaraPengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit BhayangkaraTingkat Ill Polda Bengkulu Tahun

Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkuludengan surat nomor : SR0089/PW06/5/2017 tangggal 16 Januari2017 ditemukan penyimpangan dana yang dilakukan oleh terdakwaH. SUNOTO, SIP bin JOMO SINGODRIKOMO selaku KaurKeuangan (bendahara pengeluaran) sehingga menimbulkankerugian keuangan negara sebesar Rp.7.934.811.953, (tujuh milyarsembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sebelas ribusembilan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian adalah;a.

jawabanusaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badanhukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara;Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara ini majelis menimbangnyasebagai berikut :Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu Nomor dengan Surat Pengantar Nomor SR0089/PW06

lima ribu empat ratus sembilan puluhrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 801.545.490,(delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilanpuluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR1274/PW06

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratussembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu(BPKP) Nomor : SR1274/PW06

Wijaya Perdana (Dalam Daftar PencarianOrang) dimana berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidanakorupsi kegiatan pengadaan alat laboraturium bahasa pada DinasPendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh TimAudit Ambal Riyanto selaku Pembantu Penanggung Jawab, F.X.

Rejang Lebong TA. 2010adalah sebesar Rp 801.545.490,00 (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), hal tersebuttertuang didalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangannegara Nomor SR1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014.Adapun rincian kerugian kKeuangan negara tersebut adalah sebagai berikut Pekerjaan yang telah dibayar tanoa PPN Rp. 2.821.818.300, 2.

Hasinullah sebesarRp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluhdelapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dan berdasarkan LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuailaporan Nomor : SR0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014, telahmerugikan keuangan Negara c.qj7 APBN TA 2012 sebesar Rp.1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta Ima ratus tiga puluh

Hasinullahsebesar Rp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tigapuluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dan berdasarkanLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulusesuai laporan Nomor : SR0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014,telah merugikan keuangan Negara c.q.

pengawasan jaringanPLTMH tersebut seharusnya dibuat secara periodik sesuai dengan perkembangandan kemajuan pekerjaan di lapangan, namun pada kenyataannya dibuat sekaligusmenjelang akhir pekerjaan dan dibuat seolaholah pekerjaan telah mencapai bobot100% (seratus persen),Bahwa kerugian keuangan dalam pekerjaan proyek pekerjaan jaringan PLTMH danproyek pekerjaan infrastruktur PLTMH tersebut berdasarkan perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR 0739/PW06

dibuat seolaholahpekerjaan telah mencapai bobot 100% (seratus persen),Menimbang, bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dikerjakan olehkontraktor pelaksana pekerjaan infrastruktur dan jaringan PLTMH tersebut berdasarkanpemeriksaan ahli dari Universitas bengkulu terdapat kekurangan volume dan dikerjakantidak sesuaidengan kontrak dan RAB sehingga telah merugikan keuangan negarasebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR 0739/PW06

Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama baik bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, telah terbukti bahwa semua uang proyek telah diuraikan dan ditransfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais nomor 303.01.07.0040017 atas nama CV.EB CROW sekedar nota kusuma (Kontraktor) karena atas pengajuan permintaan terdakwa selaku PPTK, pada padahal proyek itu tidak selesai/sesuai dengan kontrak dan berdasarkan hasil pmeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu nomor SR.1145/PW06

676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratusHalaman43dari155halamanPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Bglima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket Bpada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu TengahTahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor:SR2342/PW06

merupakan bagian dari kerugian keuangan negarasejumlan Rp 676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket Bpada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu TengahTahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Sesuai Surat Nomor:SR2342/PW06

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : ST0315/PW06/5/2018tanggal 07 Agustus 2018 ;Bahwa Sehubungan dengan penunjukan sebagai ahli tersebut, Ahli adakelapangan sebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa yang ikut Dilapangan dalam rangka melakukan Audit terhadappemeriksaan oleh ahli teknik Pekerjaan pembangunan Jembatan Air diDesa Tik Teleu Kabupaten Lebong tersebut seingat Ahli yang hadir adaAhli Teknik Saudara Jawoto yang diminta pihak Kepolisian Lebong

Bengkulu ;Bahwa dasar kami melakukan Audit yaitu :e Peratura Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan ;e Instruksi Presiden No. 9tahun 2014 tentang peningkatan kualitassistem Pengendalian Intenr dan Keandalan Penyelenggaraan fungsiPengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraanrakyat ;e Surat Kepala Kepolisian Resort Lebong Nomor B/85/III/2018 tanggal5 Maret 2018 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara ;e Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi0708/PW06

/5/2018 tanggal 18 April 2018 dan surat Tugas Nomor ST0147/PW06/5/2018 tanggal 18 April 2018 ;Bahwa dalam audit dalam rangka menghitung kerugian keuanganBengkulu Nomor.

Nomor : SR6509/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 nilai kerugiannegara dalam proyek tersebut sebesar Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enamratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) atau setidaktidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yangtelah dihitung oleh ahli, dengan perincian sebagai berikut :a. RealisasiPembayaran (termasuk pajak) Rp. 1.580.782.000,00b. Realisasi Fisik(termasuk pajak) Rp. 1.495.293.000,00c.

KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat KaryaInfrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga KerjaMuda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 padaDisnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Kepala KejaksaanNegeri Bengkulu Tengah Nomor B689/L.7.19/Fd.1/08/2021 tanggal 10Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negaradan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor ST 0510/PW06

Kabupaten Bengkulu Tengah dan perangkatDesa;Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanHal 140 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN BglPadat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan PembekalanTenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN TahunAnggaran 2019 pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0510/PW06

Moy S.M Sianturi sebagai Anggota Tim.Bahwa Ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahlimelakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah sesuai, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalah :a.

mengurangkan realisasi SP2D atas Pembayaran FisikPekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : SR 1309/PW06

Tahun Anggaran 2016.1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluNomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan PenggantianKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina MargaTahun Anggaran 2016.5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu besertaHal 75 dari 164 Hal Put No 17/Pid.SusTPK/2018/PT BGLdengan lembar disposisi Nomor : S 1871/PW06

dilingkungan DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluNomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.1 (satu) bundel Asli tanopa Cap Daftar Nama Usulan PenggantianKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina MargaTahun Anggaran 2016.5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu besertadengan lembar disposisi Nomor : S 1871/PW06

KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat KaryaInfrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga KerjaMuda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 padaDisnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Kepala KejaksaanNegeri Bengkulu Tengah Nomor B689/L.7.19/Fd.1/08/2021 tanggal 10Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negaradan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor ST 0510/PW06

Kabupaten Bengkulu Tengah dan perangkatDesa;Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanHal 140 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN BglPadat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan PembekalanTenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN TahunAnggaran 2019 pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0510/PW06

Moy S.M Sianturi sebagai Anggota Tim.Bahwa Ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahlimelakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah sesuai, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalah :a.

mengurangkan realisasi SP2D atas Pembayaran FisikPekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : SR 1309/PW06

yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa dasar Ahli dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara pada perkara tersebut yaitu:1.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan;Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor:B/1086/N.7.17/Fd.1/9/2018 tanggal 25 September 2018 perihalPermohonan Bantuan untuk Menghitung Kerugian KeuanganNegara;Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : S0339/PW06

/5/2018 danSurat Tugas Nomor: ST0451/PW06/5/2018 tanggal 25 Oktober2018 tentang Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atasdugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan APBDesaAir Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong TA 2016.

Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu SelatanTahun 2016 tidak melaksanakan Tupoksinya sesuai dengan peraturan yangberlaku, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,sebesar Rp.201.219.637,00 (dua ratus satu juta dua ratus sembilan belas ribuenam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : SR0678/PW06

Desa Muara Tiga Kecamatan KedurangKabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 ditemukan nilai kerugiankeuangan negara sebesar Rp.201.219.637,00 (dua ratus satu juta dua ratussembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), berdasarkan Laporan HasilAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TindakPidana Korupsi Penggunaan APBDes Desa Muara Tiga Tahun Anggaran 2016 olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : SR0678/PW06

KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat KaryaInfrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga KerjaMuda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 padaDisnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Kepala KejaksaanNegeri Bengkulu Tengah Nomor B689/L.7.19/Fd.1/08/2021 tanggal 10Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negaradan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor ST 0510/PW06

Kabupaten Bengkulu Tengah dan perangkatDesa; Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanHal 149 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN BglPadat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan PembekalanTenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN TahunAnggaran 2019 pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0510/PW06

Moy S.M Sianturi sebagai Anggota Tim.Bahwa Ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahlimelakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah sesuai, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalah :a.

mengurangkan realisasi SP2D atas Pembayaran FisikPekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : SR 1309/PW06