Ditemukan 5193 data
SAIH BIN RANIAN
Tergugat:
1.MARGONO PAMUJI, S.H., M.K.n
2.VICTOR NOTTY
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
140 — 100
PEMILIK SHMNO. 00214/RAGEMANUNGGAL BERDASARKAN AJB YANG DIBUATDIHADAPAN PPAT (TERGUGAT KONVENSI) Majelis Hakim Yang Mulia,87.Bahwa, sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagianDalam Konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yangsah dan satusatunya atas tanah SHM No. 00214/Ragemanunggalberdasarkan AJB dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat dihadapanTergugat Konvensi.88.Bahwa, AJB tersebut telah memenuhi syaratsyarat jual beli tanahberdasarkan ketentuan Pasal 1320 juncto 1457
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal initerbukti di dalam persidangan Saksi David Chandra sebagai PemilikTanah 110 Ha yang bertindak sebagai penjual tidak pernah dihadirkandi depan persidangan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkandalam KUHAP, Quot Noun apabila benar ada pembelian tanah tentuakan terang suatu peristiwa hukum yang terjadi dan dapat menjadidasar adanya jual beli yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu BAB V Pasal 1457 Kitab UndangUndangHukum Perdata (BW) tentang Jual Beli berbunyi
102 — 73
Y.SOGAR SIMAMORA, SH.M.Hum (saksi abhli),Berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan pendapatnyasebagai berikut: Bahwa Jual beli dalam hukum kita sebagaimana diatur dalampasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian denganmana pihak yang pertama sebagai penjual menyerahkankebendaan kepada pihak yang lain yaitu pembeli dan pembelimembayar harganya.
416 — 17
dalam HukumPidana;Bahwa yang dimaksud dengan Jual Beli adalah sutu perjanjian yang terkaitdengan bidang hukum Perdata yang dalam hal ini adanya kesepakatan antarakedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang nantinya diikuti denganpembayaran dan penyerahan (levering);Bahwa dalam hukum Perdata terdapat asas konsensualisme yang menjiwaihukum Perdata dimana perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detiktercapainya sepakat mengenai barang dan harga, pendapat Ahli melihatdalam BW pada pasal 1457
132 — 31
Bahwa Pasal 1457 KUHPerdata telah merumuskan jual beli(peralinan hak) sebagai berikut:suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainuntuk membayar harga yang telah diperjanjikanBahwa dengan telah dilaksanakannya peralihan hak olehTERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata diatas yaitu berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT denganPara Penggarap selaku penguasa dan pengusaha tanah yangarealnya berada di dalam Izin
Terbanding/Tergugat IV : SARBANI
Terbanding/Tergugat II : KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : SHOLATMIN WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK TABUNGANPENSIUNANNASIONAL Tbk MUR Cabang Pematangsiantar
57 — 22
RL.065/2016 tanggal 22 Maret 2016,pada acara pembuktian nantinya diberi tanda Bukti TIII,2 ;Sehingga dengan demikian, jual beli antara Terlawanll denganTerlawanlll benarbenar telah memenuhi syarat yang ditentukandalam pasal 1457 KUH. Perdata ;Bahwa setelah selesai pelaksananaan lelang eksekusi padatanggal 22 Maret 2018, selanjutnya Kantor BPN Kab.
Terbanding/Tergugat I : AWAL Diwakili Oleh : TOBIAS RANGGIE SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. ADITYA AGROINDO Diwakili Oleh : SATRIA LESMANA, SH.
Terbanding/Tergugat III : MENTERI AGRARIA ATR Cq KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG Diwakili Oleh : UTAMA SAPUTRA SH.
78 — 35
merupakan perbuatan melawan hukum.Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah bukan sebagaipemilik yang sah sehingga perbuatan Tergugat II yang membeli tanahdari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dalil ini adalah dalilyang tidak berdasar sama sekali, jelasjelas Tergugat II mengeluarkanbiaya yang tidak sedikit akan tetapi dituduh melakukan perbuatanmelawan hukum, perbuatan atau tindakan Tergugat II yang membelilahan dari Tergugat dilindungi oleh hukum yang antara lain sebagaiberikut : Pasal 1457
Pembanding/Penggugat I : Henny S Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VIII : Jimmy Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VI : Henry Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IV : Cokro Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat II : Rahmat Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IX : Diana Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VII : Sheirly Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat V : Linda Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Terbanding/Tergugat III : Lie Fransisca, Ladypiyo Soedharman, William Soedharman, Anthony Soedharman Para Ahli Waris Almarhum Jhon Soedharman
Terbanding/Tergugat I : Ny. Devi Herawati Nasution, Ade Permana Ginting, Soulthon Peermana Ginting, Sheelvie Permana Ginting Para Ahli Waris A
264 — 134
Suryadi Suhartono atas barang yang dijualnya yaituTanah Objek Gugatan Sesuai Pasal 1457 KUH Perdata setelah adanyapembayaran lunas oleh Pembeli yaitu alm Paul Nasar Ginting. Dandengan adanya penyerahan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atasmaka kepemilikan Tanah Objek Gugatan telah beralin menjadi milikpembeli yaitu alm. Paul Nasar Ginting sesuai ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.12.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DEWIYANTI.
248 — 50
satu) lembar Asli Catatan Pembelanjaan Desa Wiring Tasi Tahun 2020;
1(satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap I Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor 045.2/771/DPMD tanggal 8 April 2020;
1(satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1104/DPMD tanggal 8 Juni 2020;
1(satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch IV Penyaluran Ke-II Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 141/1457
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
60 — 31
Bahwa dari poinpoin diatas maka jelas dan terang kalau Tergugat III tidakmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menyerahkan tanahtersebut kepada pembeli dan Tergugat Ill telan menerima pembayaransecara tunai dan telah lunas, sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Pasal 1457 KUHPerdata, yang berbunyi jual beli adalah suatuperjanjian dengan mana yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu Kebendaan dan Pihak yang lain untuk membayar harga yang telahdijanjikan ; dengan demikian Tergugat
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemilikan tanah tersebut diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dengan carayang benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkanpasal 1457 Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah diperjanjikan, maka dalam upaya hukumPeninjauan Kembali inilah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi I/Pembanding I/Tergugat
59 — 28
Dan haltersebut telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalam Pasal1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Pasal 1457 serta Pasal1459 KUH Perdata tentang jualbeli;Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor : 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:Proses Jualbeli menurut Hukum Adat sudah teradi sejakperjanjian tersebut di ikuti dengan pencicilannya,;Dengan demikian proses hibah dan atau jualbeli yang telahdilakukan oleh ANDREAS
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
326 — 189
fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1457
Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1262/XI1/2019, tanggal 9 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.27/1457
Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.27/1457
169 — 84
Bahwa dalam perjanjian jual beli atas kedua bidang tanah ini didasarkanatas KESEPAKATAN antara Tergugat Ill selaku pembeli denganPenggugat selaku penjual, sesuai ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata,yang berbunyi sebagai berikut:"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihakyang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.Hal 85 Putusan No.120/PDT/2018/PT. DKI16.
133 — 149
jugadilampirkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari PenggugatAhmad Bedda tujuan ajudikasi membantu masyarakat untuk mengurus sertifikatdengan cara dipermudah biaya, waktu dan persyaratannya, apabila telah terjadiperalihan maka seharusnya yang dilakukan oleh Desa jika sudah terjadiperalihan kepemilikan tanah terhadap leter C tersebut harus dicoret merahdiganti nama pembeli tetapi kalau dijual sebagaian diberi keterangan seluastersebut dijual kepada siapa;Menimbang, bahwa Dalam Pasal 1457
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
727 — 746
tidak ada dasarnya, karena aktanya tidak ada masalah, suratkeputusan Menteri itu diterbitkan karena adanya perubahan anggaranHalaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.dasar yang berdasarkan keputusan RUPS, kalau keputusan RUPSnyayang salah biasanya digugat di Pengadilan Negeri, apakah putusan ituperbuatan melawan hukum, sudah banyak yurisprdensi tentangpembatalan keputusan RUPS lewat Pengadilan Negeri;Bahwa menurut ahli kalau jual beli saham itu murni diatur di dalamKUHPer Pasal 1457
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
200 — 110
daripertimbangan terhadap fakta dipersidangan, unsurunsurdari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan KesatuPertama dan Dakwaan Kedua telah terbukti, sehinggaperkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata.Adalah fakta yang nyata dan terang bahwa hubungan hukumantara PT ABU TOURS dengan Agen dan Mitra atau calon jemaahmerupakan hubungan keperdataan yang timbul dariperikatan karena adanya jualbeli paket umrah, dimana PTABU TOURS selaku PENJUAL, dan Agen atau Mitra selakuPEMBELI.JUAL BELI menurut Pasal 1457
Kitab Undangundang HukumPerdata (KUH Perdata), adalah:Suatu. persetujuan dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,dan pihak yang lain untuk membayar harga yangdijanjikan.Hal 158 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKSSesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, PT ABU TOURSmengikatkan diri untuk menyerahkan Paket Promo PerjalananUmrah dan jemaah membayar harga Paket Promo PerjalananUmrah yang dijanjikan.
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
118 — 21
demikian pula, apabilapembeli telah memeriksa data fisik dan data yuridis sebelum dan saat jualbeli, sehingga mengetahui adanya cacat cela dalam perolehan tanahsengketa, namun tetap meneruskan jual beli, maka dia dapat dianggaptidak beriktikad baik, sehingga tidak dilindung;Menimbang, bahwa ketentuan hukum, jual beli merupakan suatutransaksi antara dua pihak yang mengikatkan diri di mana penjual akanmenyerahkan benda yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli akanmembayar harga yang disepakati (Pasal 1457
1.I MADE DHAMA, SH
2.MAYANG TARI,SH
Terdakwa:
ASRAL Bin H. MUHAMAD SHOLEH.
251 — 146
kepada pihak pembelisetelah dilakukan penyerahan nyata dari saham tersebut; Bahwa dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroanapabila Perseroan menjual sahamsahamnya maka ada kewajiban terlebihdahulu untuk menawarkan kepada Perseroan artinya kepada pemegangsaham lainnya; Bahwa jusal beli saham harus diawali dengan adanya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan nantinya dituangkan ke dalam PKR(Pernyataan Keputusan rapat); Bahwa aham sebagai benda bergerak yang berwujud maka mengacupada Pasal 1457
113 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN(Persero) melaksanakan hubungan hukum keperdataan atau dengankata lain melakukan jual beli tanah sesuai Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi Jualbeliadalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainuntuk membayar harga yang telah diperjanjikan jo Pasal 1320 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo Pasal 1338 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)Bahwa antara Pemohon Peninjauan