Ditemukan 5193 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-02-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
SAIH BIN RANIAN
Tergugat:
1.MARGONO PAMUJI, S.H., M.K.n
2.VICTOR NOTTY
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
140100
  • PEMILIK SHMNO. 00214/RAGEMANUNGGAL BERDASARKAN AJB YANG DIBUATDIHADAPAN PPAT (TERGUGAT KONVENSI) Majelis Hakim Yang Mulia,87.Bahwa, sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagianDalam Konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yangsah dan satusatunya atas tanah SHM No. 00214/Ragemanunggalberdasarkan AJB dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat dihadapanTergugat Konvensi.88.Bahwa, AJB tersebut telah memenuhi syaratsyarat jual beli tanahberdasarkan ketentuan Pasal 1320 juncto 1457
Putus : 13-10-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — LAHMUDIN, S.E., M.Si
5736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal initerbukti di dalam persidangan Saksi David Chandra sebagai PemilikTanah 110 Ha yang bertindak sebagai penjual tidak pernah dihadirkandi depan persidangan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkandalam KUHAP, Quot Noun apabila benar ada pembelian tanah tentuakan terang suatu peristiwa hukum yang terjadi dan dapat menjadidasar adanya jual beli yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu BAB V Pasal 1457 Kitab UndangUndangHukum Perdata (BW) tentang Jual Beli berbunyi
Register : 03-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 19 September 2017 — Ida Bagus Ngurah Wijaya Melawan Ida Ayu Gede Mahyuni, dkk.
10273
  • Y.SOGAR SIMAMORA, SH.M.Hum (saksi abhli),Berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan pendapatnyasebagai berikut: Bahwa Jual beli dalam hukum kita sebagaimana diatur dalampasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian denganmana pihak yang pertama sebagai penjual menyerahkankebendaan kepada pihak yang lain yaitu pembeli dan pembelimembayar harganya.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 08-10-2013
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 102/PID.SUS/2012/PN.MPW
Tanggal 24 Juni 2013 — SUKIMIN TARJONO Bin NGSIAKKE
41617
  • dalam HukumPidana;Bahwa yang dimaksud dengan Jual Beli adalah sutu perjanjian yang terkaitdengan bidang hukum Perdata yang dalam hal ini adanya kesepakatan antarakedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang nantinya diikuti denganpembayaran dan penyerahan (levering);Bahwa dalam hukum Perdata terdapat asas konsensualisme yang menjiwaihukum Perdata dimana perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detiktercapainya sepakat mengenai barang dan harga, pendapat Ahli melihatdalam BW pada pasal 1457
Register : 17-06-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Sgl
Tanggal 16 Maret 2016 — BIMANTORO, DKK melawan PT.CINDYTAMA PUTRINDO
13231
  • Bahwa Pasal 1457 KUHPerdata telah merumuskan jual beli(peralinan hak) sebagai berikut:suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainuntuk membayar harga yang telah diperjanjikanBahwa dengan telah dilaksanakannya peralihan hak olehTERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata diatas yaitu berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT denganPara Penggarap selaku penguasa dan pengusaha tanah yangarealnya berada di dalam Izin
Register : 27-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 645/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : SULIATI Diwakili Oleh : SARLES GULTOM, SH. MH
Terbanding/Tergugat IV : SARBANI
Terbanding/Tergugat II : KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : SHOLATMIN WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK TABUNGANPENSIUNANNASIONAL Tbk MUR Cabang Pematangsiantar
5722
  • RL.065/2016 tanggal 22 Maret 2016,pada acara pembuktian nantinya diberi tanda Bukti TIII,2 ;Sehingga dengan demikian, jual beli antara Terlawanll denganTerlawanlll benarbenar telah memenuhi syarat yang ditentukandalam pasal 1457 KUH. Perdata ;Bahwa setelah selesai pelaksananaan lelang eksekusi padatanggal 22 Maret 2018, selanjutnya Kantor BPN Kab.
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : ACENNIUS HABEL Diwakili Oleh : MARTINUS EKOK, SH.,MH.- MATHEUS DENGGOL, SH.
Terbanding/Tergugat I : AWAL Diwakili Oleh : TOBIAS RANGGIE SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. ADITYA AGROINDO Diwakili Oleh : SATRIA LESMANA, SH.
Terbanding/Tergugat III : MENTERI AGRARIA ATR Cq KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG Diwakili Oleh : UTAMA SAPUTRA SH.
7835
  • merupakan perbuatan melawan hukum.Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah bukan sebagaipemilik yang sah sehingga perbuatan Tergugat II yang membeli tanahdari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dalil ini adalah dalilyang tidak berdasar sama sekali, jelasjelas Tergugat II mengeluarkanbiaya yang tidak sedikit akan tetapi dituduh melakukan perbuatanmelawan hukum, perbuatan atau tindakan Tergugat II yang membelilahan dari Tergugat dilindungi oleh hukum yang antara lain sebagaiberikut : Pasal 1457
Register : 23-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 411/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat III : Umar Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat I : Henny S Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VIII : Jimmy Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VI : Henry Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IV : Cokro Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat II : Rahmat Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IX : Diana Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VII : Sheirly Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat V : Linda Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Terbanding/Tergugat III : Lie Fransisca, Ladypiyo Soedharman, William Soedharman, Anthony Soedharman Para Ahli Waris Almarhum Jhon Soedharman
Terbanding/Tergugat I : Ny. Devi Herawati Nasution, Ade Permana Ginting, Soulthon Peermana Ginting, Sheelvie Permana Ginting Para Ahli Waris A
264134
  • Suryadi Suhartono atas barang yang dijualnya yaituTanah Objek Gugatan Sesuai Pasal 1457 KUH Perdata setelah adanyapembayaran lunas oleh Pembeli yaitu alm Paul Nasar Ginting. Dandengan adanya penyerahan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atasmaka kepemilikan Tanah Objek Gugatan telah beralin menjadi milikpembeli yaitu alm. Paul Nasar Ginting sesuai ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.12.
Register : 01-08-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 27/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 8 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JOHANA JOSEPHINA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DEWIYANTI.
24850
  • satu) lembar Asli Catatan Pembelanjaan Desa Wiring Tasi Tahun 2020;
    1(satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap I Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor 045.2/771/DPMD tanggal 8 April 2020;
    1(satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1104/DPMD tanggal 8 Juni 2020;
    1(satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch IV Penyaluran Ke-II Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 141/1457
Register : 27-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat VIII : PT. Bangun Tjipta Pratama
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
6031
  • Bahwa dari poinpoin diatas maka jelas dan terang kalau Tergugat III tidakmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menyerahkan tanahtersebut kepada pembeli dan Tergugat Ill telan menerima pembayaransecara tunai dan telah lunas, sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Pasal 1457 KUHPerdata, yang berbunyi jual beli adalah suatuperjanjian dengan mana yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu Kebendaan dan Pihak yang lain untuk membayar harga yang telahdijanjikan ; dengan demikian Tergugat
Register : 11-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN., II. MAHRIN SINAGA VS TUGIMIN, DKK;
5237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemilikan tanah tersebut diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dengan carayang benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkanpasal 1457 Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah diperjanjikan, maka dalam upaya hukumPeninjauan Kembali inilah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi I/Pembanding I/Tergugat
Register : 09-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 156/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5928
  • Dan haltersebut telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalam Pasal1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Pasal 1457 serta Pasal1459 KUH Perdata tentang jualbeli;Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor : 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:Proses Jualbeli menurut Hukum Adat sudah teradi sejakperjanjian tersebut di ikuti dengan pencicilannya,;Dengan demikian proses hibah dan atau jualbeli yang telahdilakukan oleh ANDREAS
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
326189
  • fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;
  • 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
  • 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1457
    Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1262/XI1/2019, tanggal 9 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.27/1457
    Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :PPK.27/1457
Register : 23-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 120/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Mei 2018 — JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPO CS >< PT.NUSANTARA RAGA WISATA
16984
  • Bahwa dalam perjanjian jual beli atas kedua bidang tanah ini didasarkanatas KESEPAKATAN antara Tergugat Ill selaku pembeli denganPenggugat selaku penjual, sesuai ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata,yang berbunyi sebagai berikut:"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihakyang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.Hal 85 Putusan No.120/PDT/2018/PT. DKI16.
Register : 12-10-2018 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN KEPANJEN Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Kpn
Tanggal 3 Agustus 2017 — Perdata antara M.Achwan AR lawan Roichatin, Dkk
133149
  • jugadilampirkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari PenggugatAhmad Bedda tujuan ajudikasi membantu masyarakat untuk mengurus sertifikatdengan cara dipermudah biaya, waktu dan persyaratannya, apabila telah terjadiperalihan maka seharusnya yang dilakukan oleh Desa jika sudah terjadiperalihan kepemilikan tanah terhadap leter C tersebut harus dicoret merahdiganti nama pembeli tetapi kalau dijual sebagaian diberi keterangan seluastersebut dijual kepada siapa;Menimbang, bahwa Dalam Pasal 1457
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
727746
  • tidak ada dasarnya, karena aktanya tidak ada masalah, suratkeputusan Menteri itu diterbitkan karena adanya perubahan anggaranHalaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.dasar yang berdasarkan keputusan RUPS, kalau keputusan RUPSnyayang salah biasanya digugat di Pengadilan Negeri, apakah putusan ituperbuatan melawan hukum, sudah banyak yurisprdensi tentangpembatalan keputusan RUPS lewat Pengadilan Negeri;Bahwa menurut ahli kalau jual beli saham itu murni diatur di dalamKUHPer Pasal 1457
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 195/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
200110
  • daripertimbangan terhadap fakta dipersidangan, unsurunsurdari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan KesatuPertama dan Dakwaan Kedua telah terbukti, sehinggaperkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata.Adalah fakta yang nyata dan terang bahwa hubungan hukumantara PT ABU TOURS dengan Agen dan Mitra atau calon jemaahmerupakan hubungan keperdataan yang timbul dariperikatan karena adanya jualbeli paket umrah, dimana PTABU TOURS selaku PENJUAL, dan Agen atau Mitra selakuPEMBELI.JUAL BELI menurut Pasal 1457
    Kitab Undangundang HukumPerdata (KUH Perdata), adalah:Suatu. persetujuan dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,dan pihak yang lain untuk membayar harga yangdijanjikan.Hal 158 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKSSesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, PT ABU TOURSmengikatkan diri untuk menyerahkan Paket Promo PerjalananUmrah dan jemaah membayar harga Paket Promo PerjalananUmrah yang dijanjikan.
Register : 30-12-2019 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 902/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
11821
  • demikian pula, apabilapembeli telah memeriksa data fisik dan data yuridis sebelum dan saat jualbeli, sehingga mengetahui adanya cacat cela dalam perolehan tanahsengketa, namun tetap meneruskan jual beli, maka dia dapat dianggaptidak beriktikad baik, sehingga tidak dilindung;Menimbang, bahwa ketentuan hukum, jual beli merupakan suatutransaksi antara dua pihak yang mengikatkan diri di mana penjual akanmenyerahkan benda yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli akanmembayar harga yang disepakati (Pasal 1457
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I MADE DHAMA, SH
2.MAYANG TARI,SH
Terdakwa:
ASRAL Bin H. MUHAMAD SHOLEH.
251146
  • kepada pihak pembelisetelah dilakukan penyerahan nyata dari saham tersebut; Bahwa dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroanapabila Perseroan menjual sahamsahamnya maka ada kewajiban terlebihdahulu untuk menawarkan kepada Perseroan artinya kepada pemegangsaham lainnya; Bahwa jusal beli saham harus diawali dengan adanya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan nantinya dituangkan ke dalam PKR(Pernyataan Keputusan rapat); Bahwa aham sebagai benda bergerak yang berwujud maka mengacupada Pasal 1457
Putus : 14-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — Drs. AGUS SUKIRANTO, MM
11349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN(Persero) melaksanakan hubungan hukum keperdataan atau dengankata lain melakukan jual beli tanah sesuai Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi Jualbeliadalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainuntuk membayar harga yang telah diperjanjikan jo Pasal 1320 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo Pasal 1338 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)Bahwa antara Pemohon Peninjauan