Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitsa pekita penita perita petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
POLY FERDINAND SAMALLO, S.Pi
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
103 — 53
  • Dan apabila terdapatperintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampaui bataskewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;8.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 357/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2020 — DJONG EFFENDI, LAWAN 1.PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia, 2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, DAN 1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA. 2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M., 3.Erry Firmansyah, S.E
468 — 725
  • berperkara, misalnya komposisi majelis terdiri dari3 arbiter, maka 1 arbiter dipilin oleh salah satu pihak, misalnya oleh pihakA, dan 1 arbiter lagi oleh pihak B, adapun arbiter yang ke3 dipilih olehkedua belah pihak, yaitu pihak A dan B;Bahwa dalam pemeriksaan mendengarkan saksisaksi atau buktidimungkinkan kaukus untuk mendengarkan apa yang diingnkan olehpihak, namun kemudian harus diberitahukan kepada pihak lain agarputusan yang dijatuhkan nantinya menjadi adil sesuai dengan petitumdan tidak ultra petita
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-03-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN
Tergugat:
ERIK L T P SIAHAAN ditulis juga ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN
Turut Tergugat:
1.Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara
2.Kantor Pertanahan Kota Medan
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
66 — 38
  • Tergugat Dalam konpensi maka majelis merasa perlu untukmempertimbangkannya karena hal ini sejalan dengan tuntutan dalam gugatankonpensinya;Menimbang, juga agar putusan benarbenar dapat menyelesaian perkaraaquo maka perlu dipertimbangkan siapa sebenarnya yang berhak atas objektanah terperkara meskipun sebenarnya hal itu tidak ada dituntut olehPenggugat Dalam rekonpensi maka hal tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 178 ayat 3 HIR/189 ayat (2) dan (3)Rbg selaku azas hukumPerdata Ultra Petita
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 10-08-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 20/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 30 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. TJOENG JIN HOAT; 3. PT. GOOD LUCK RESORT; 4. KHAI CIN REALTY MANAGEMENT (PTE LTD)
138 — 52
  • Hal ini tentu saja mengandung pemahaman bahwa pertimbangan hakimdalam perkara Tata Usaha Negara harus sesuai dengan konteks (kontekstual)dan fokus pada apa yang menjadi tuntutan dalam gugatannya (tepat), sehinggatidak melanggar prinsip ultra petita.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 30-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MANADO Nomor 132/PDT/2021/PT MND
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : SAM PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat II : TIMA PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat III : FRANGKY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IV : HELDY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat V : LUSYE PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VI : ESTEFIEN RORINGKON Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VII : DJOIS M. SENGKEY, SE Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VIII : DONALD SENGKEY, ST Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IX : RONNY SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat X : BILLON DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XI : AAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XII : LIAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIII : LIS DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIV : EVELIN SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XV : MARDIN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XVI : ARLIANI DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Terbanding/Penggugat I : KARLIN ROTU
Terbanding/Penggugat II : ARNOLD ROTU
Terbanding/Penggugat III : MELTJI ROTU
Terbanding/Penggugat IV : ETMI LENGKEY
Terbanding/Penggugat V : JERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VI : FERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VII : FRANGKY ROTU
Terbanding/Penggugat VIII : SEMY ROTU
Terbanding/Penggugat IX : SELVIE FLORTJE EKEL
Terbanding/Penggugat X : FRILIA ANASTASIA ROTU
Terbanding/Penggugat XI : RIVAL ALFIAN ROTU
Terbanding/Penggugat XII : JUSOP ROTU
Terbanding/Penggugat XIII : Karlin Rotu, dkk. (Andree Rotu & Partners)
Turut Terbanding/Tergugat XVII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KELURAHAN BUHA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Pemerintah RI cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cq. Pemerintah Kota Manado cq. Pemerintah Kecamatan Mapanget cq. Pemerintah Kelurahan Buha.
77 — 31
  • Bahwa hal tersebut tidaklah bertentangandengan hukum (ultra petita) sebagaimana alasan PARAPEMBANDING karena PARA TERBANDING/PARA PENGGUGATdalam gugatan aquo telah memohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).8.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
227 — 211
  • Bahwa andai benar Para Penggugat memiliki hubungan hukum dankepentingan terhadap tanah a quo hanya sebatas luas: 863 M2, sementarapetitum gugatan penggugat, Penggugat mohon pada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menyatakan batal dan tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/Kelurahan Mojo seluas: 930 M2 (Melebihikepentingan atas tanah a quo) gugatan Ultra Petita;Menimbang bahwa dalam dalil jawaban
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — HARTOYO, SH., M.H., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
35 — 12
  • gugatan Penggugat pada poin33 sampai dengan poin37 perlu Tergugat Itanggapi bahwa permintaan Penggugat yang pada intinya meminta ditetapkannyaPenggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 13.530 M2 dan 22.320 M2 juga tanah yangterkena pembebasan jalan Tol serta meminta pembatalan Surat keputusan Gubernuradalah melebihi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan padaakhirnya Majelis Hakim akan terjebak pada putusan yang melebihikewenangannya sebagai Hakim Pengadilan Negeri (Ultra Petita
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 27-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 292/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 7 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
131 — 89
  • Dan dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 801 yang diambil alih menjadi pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa hakim yang mengabulkantuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampauiwewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harusdinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan it tetanggad
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Amina Lumban Gaol Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
87 — 27
  • Pembatalantersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
    Dalam hal ini Parapembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan bahwaputusan Judex Factie pengadilan Negeri Tarutung a quo adalah ultra petita,karena hal tersebut tidak pernah diminta oleh Para Terbanding/ Para Tergugatdalam petitum gugatannya;32.Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriTarutung kurang lengkap seperti yang terdapat dalampertimbangannya (vide halaman 79 alinea ke4 dalam pokok perkara) dariPutusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.
    Pembatalan tersebutdibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Mei 2019 — CAROLINA W MOKALU, selanjutnya disebut Penggugat I; FELIX MEKO, selanjutnya disebut Penggugat II; WILHELMUS JAKOBUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat III; MARIA MAGDALENA E.YANE MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IV; JOPITER NICOLAUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat V; ZAKARIAS MAXIMUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VI; MARIA LILYANA MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VII; HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE., selanjutnya disebut Penggugat VIII; WILFRIDA M.B. MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IX; WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO, selanjutnya disebut Penggugat X; JOAO MECO, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; HARDIAN SUHARYONO, S.H., NOVANTORO C. PRABOWO, S.H., MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H., PUGUH RADITYA ADITAMA, S.H., MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H sebagai Kuasa Hukum Tergugat I PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
162 — 37
  • Terhadap positatersebut, namun tidak dituangkan dalam petitum sebagai tuntutan hak, makauntuk itu Majelis Hakim guna menghindari mengabulkan dari halhal yang tidakdituntut sebagai ultra petita (vide. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.), tidak akanmempertimbangkan lebih lanjut atas halhal tersebutMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuksebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untukselain dan selebihnya (Vide.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 212/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2015 —
49 — 39
  • MahmudParinduri yang diketahui oleh Penggugat, maka secara hukum gugatan a quoLS16termasuk sebagai gugatan kurang pihak, sehingga berdasar secara hukumuntuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;E GUGATAN A QUO SEHARUSNYA GUGATAN WANPRESTASI BUKANGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM1Bahwa, dalam posita dan petita gugatan secara tegas mendalilkan agarTergugat I dan Tergugat II melakukan sesuatu (doen) yaitu berupa keharusanmenjual objek perkara kepada Penggugat yang ternyata tidak
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
92 — 24
  • Pwk.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita tersebut adalahtidak benar, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.8. Bahwa berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Turut Terlawan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukumgugatan perlawanan Pelawan terhadap putusan peninjauan kembaliNomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 23-08-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb
Tanggal 30 Maret 2017 — -RUBEN RIHI PANDI,dkk VS BUDIHARDJO WIDJAJA,dkk
109 — 28
  • telah melakukan Wanprestasi sehingga ParaPenggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi meminta Pengadilan untukmembatalkan perjanjian tersebut dengan ketentuan Para PenggugatKonpensi/Para Tergugat Rekonpensi akan mengembalikan uang yang telahditerimanya dari Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa sekalipun bunyi/redaksi amar putusan berbedadengan bunyi/redaksi dalam petitum gugatan, tidaklah berarti bahwaPengadilan telah memberikan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — ALVEN STONY bin H. TUBRI
117 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghitung sendiri kerugiannegara dalam hal ini dana entertain padahal secara terang benderangberdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jambi tidak adamenemukan penggunaan dana entertainment yang digunakan olehPemohon PK (Vide: Bukti Laporan Pemeriksaan BPKP), jelaslahmembuktikan Judex Facti telah berperan sebagai Penuntut Umumsekaligus sebagai auditor yang jelasjelas merupakan domein badannegara yakni Kejaksaan, BPKP maupun BPK dan ini telah melampauikewenangannya dalam mengadili (Ultra Petita
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Wanprestasi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — 1.DWI NURANI, 2.JUPRI, 3.MUHAMIN, 4.ANWAR SODIQ, 5.TRI SUTARTO, 6.NGATINI, 7.SUMILAH, 8.JIYEM, 9.SAFARI, 10.SLAMET, 11.AGUS PRIYANTO, 12.RUFI'AH, 13.SUWAJI, 14.SUMEDI, 15.KASMINI, 16.RIYANTI, 17.NURCOLIS, 18.TUMIDI, 19.MULYANAH, 20.RIRIH BARIYAH, 21.SUKARJI, 22.SUPRYADI, 23.NGADRI, 24.SUKIRMAN, 25.SURATIN, 26.NARSIH, 27.MUTIAH, 28.SAHDIYAH, 29.MOHAMMAD ROCHIMIN, 30.SUMARI, 31.KAMSANI, 32.RUKMIATI, 33.ELSA SRI LESTARI, 34.SUGIWATI, 35.MUHTAR, 36.SRI MEGAWATI, 37.KASROMAN, 38.NGATEMI, 39.SITI SOLIKHATI, 40.JUMMAT, 41.SUTARMAN, 42.NASROH, 43.SARWATI, 44.KRISTINA, 45.JUMIYATI, 46.TASMIANTO, 47.MARIJEM, 48.FUAT ASHAR, 49.SITI KHUSWATUN KHASANAH, 50.WAGINI, 51.AKROMI EKO SAPUTRO, 52.MUTMAINNAH, 53.RUSMIATI, 54.SUWARTO, 55.KAMUNO, 56.SUPATMI, 57.SLAMAT SUBEKAM, 58.SUPADI, 59.SULIM, 60.TUGIYONO, 61.SUMARSIH, 62. SUSSANTO, 63.SUWARNI, 64.DARMI, 65.LIPRIYANTO, 66.DARMI, 67.MINAH, 68.NUR HALIMAH, 69.OCIN, 70.SARINTEN, 71.SRIATUN, 72.SUBARI, 73.SUMIATI, 74.SUKURTI, 75.SUPRIYANI, 76.SUYATNO, 77.WARTIYEM, 78.ACENG, 79.79. DADANG, 80.80. DEDI DERAJAD, 81.H. DAKLAN, 82.JUMADI P, 83.KAMIDI, 84.KARDI, 85.KASDUM, 86.KASIMIN, 87.MA’I, 88.MANJAK, 89.MARUJI, 90.MISDI, 91.MUHAMMAD RAMIN, 92.MULYADI, 93.NGATIRAN, 94.94. SADIUM, 95.SOALMAN, 96.SUGIYO, 97.SUKIDI, 98. SUMARGI, 99.SUPADI, 100.SUTARNO, 101. SUTIONO, 102. SUWAJI, 103. TAMPAN, 104. TARDI PARTOWIYONO, 105. TI’AN, 106. TUKIMIN, 107. WARDI, 108. WAHONO, 109. YALIN, 110. SUPRANYONO, 111. SUPARNO, 112. SUGENG MULYONO, 113. MITRO PAWIRO, 114. SUPENO, 115. APUL HASUGIAN, 116. ACHMAD SU’AIDI, 117. ESKI SURYANTINI, 118. TARMONO MELAWAN 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. Cq .Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
489 — 118
  • para Penggugat dalam perkara ini cukup Jjelas,yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban hukum hingga saat ini oleh para Tergugatsebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundangundangan yang berakibatdilanggarnya hakhak subjektif para Penggugat tersebut, oleh karena itu dari faktafaktahukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan menetapkan sendiri apa yangmenjadi dasar gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dan haltersebut tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang (ultra petita
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 173/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 6 Februari 2018 — -. ALEXANDER RANGGA BORO, SH. vs -. GEORGE FERDINAND NISNONI
125 — 97
  • Kupang dalam mengadili Perkara ini telahmemutuskan tidak melebihi dari apa yang diminta atau apa yangdituntut oleh Pembanding/Penggugat Asal ( TIDAK ULTRA PETITA ) ;2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam:2.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
270 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding;Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga tahun 2018;Menurut Pemohon Banding;Bahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SELONG Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Sel
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.MAMIQ MAHANI Bin ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
2.MULIJAH Binti ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
3.SURIATI (Anak dari MULINAH Binti ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
4.MUNGGAH BAHRI BIN UDAHI BIN ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
5.JALALUDDIN Bin UGAH Bin ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
Tergugat:
5.H. NURSALIM Alias H.SAHURI
6.AHMAD IRAWADI Bin HAJI NURSALIM Alias H.SAHURI
31 — 18
  • dengandemikian, maka gugatan Para Penggugat cacat formil sehinggaharus dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu juga ParaPenggugat dalam petitumnya tidak memohon agar Tergugat 1 danTergugat 2 dihukum untuk membongkar bangunan bangunanberugak yang berdiri diatas tanah obyek sengketa, sehingga MajelisHakim tidak bisa menghukum Tergugat 1 dan tergugat 2 untukmembongkar bangunan berugak yang berdiri diatas tanah obyeksengkta, karena hal tersebut akan memiliki konsekwensi terhadapputusan yang bersifat Ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2614 K/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — MANGARAJAPANDAPOTAN PANGARIBUAN (almarhum) disebut juga sebagai M.P. PANGARIBUAN VS IRMA HANNA GLORIA BR. SIAHAAN, S.T. DAN PT. BANK BNI-46 PUSAT cq KANWIL PT. BANK BNI46 MEDAN cq PT. BANK BNI-46 KANTOR CABANG KABANJAHE, DK.
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2614 K/Pdt/2014Bahwa disamping hal tersebut diatas, secara jelas dan nyata JudexFacti telah melangkahi asas ultra petita partium, dengan melakukanpertimbangan hukum terhadap hal yang tidak merupakan substansidari gugatan yang diajukan dalam perkara ini, hal mana secara jelastelah pula melanggar ketentuan yang termaktub dalam Pasal 189ayat (3) Rbg/178 ayat (3) HIR;Bahwa dari uraian yang dikemukakan diatas, secara jelas dan nyatadapat dilihat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTinggi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 25 April 2016 — PT. INKENAS AGUNG, diwakili oleh LANNY RULIANTI VS 1. Sdr. SRI UTAMI, DKK
53 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti tidak ultra petita.