Gugatan Error in Persona:Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan gugatankepada Eddy Tirtadarma selaku Komisaris Utama atau selaku TergugatIII;Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Eddy Tirtadarma selakuKomisaris Utama adalah keliru atau salah alamat, mengenai hal ini dapatkami uraikan sebagai berikut:Bahwa dalam hukum perusahaan maupun undangundang tentangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terutama pada Pasal 92 (1)UUPT dengan tegas menjelaskan bahwa pengurusan Perseroandipercayakan

Bahwa Komisaris Utama mempunyai tugas dan kewenangan untukmelakukan pengawasan atas kebijakan pengurus yang dijalankanDireksi, maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksidemi kepentingan Perseroan (Pasal 1 angka 6 UUPT);e. Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas tidaklah tepat dan salahsasaran apabila Komisaris Utama atau Eddy Tirtadarma selaku Tergugatdijadikan subyek hukum dan dimintakan pertanggungjawaban secaratanggung renteng dalam perkara ini.

pihakpihak yang terkait dengan hal tersebut.Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 873/Padt.G/2019/PN.Mdn19.20.21.22.23.Bahwa TERGUGAT Il adalah merupakan badan hukum (legal entity)Perseroan Terbatas, yang merupakan subjek hukum yang bersifat semu(recht persoon) karena tidak memiliki fisik layaknya manusia, namun dapatmengemban hak dan kewajibannya sendiri layaknya manusia.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT

), yangbertanggung jawab atas kepengurusan perseroan dan yang berhakmewakili perseroan adalah Direksi.Pasal 1 ayat (5) UUPT mengatur sebagai berikut :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesualdengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AnggaranDasar.Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mempermasalahkan mengenaipembiaran pembayaran utang

, maka seharusnya PARA PENGGUGATmemasukkan/menarik Liong Tjai Harris Anggara selaku Direksi sebagaipihak TERGUGAT, karena berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT Liong TjaiHarris Anggara selaku Direksi harus bertanggung jawab secara pribadiapabila terjadi kerugian terhadap perseroan yang diakibatkan kelalaiannyadalam menjalankan tugas.Pasal 97 ayat (3) mengatur sebagai berikut :Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau

seharusnya dapat memintapertanggungjawaban dari Direksi terkait dengan terjadinya tunggakanpembayaran kepada TERGUGAT dan BUKAN malah menyalahkanTERGUGAT , seolaholan TERGUGAT yang telah melakukanpembiaran agar TERGUGAT Il tidak melakukan pembayarankewajiban kepada TERGUGAT I.6) Dengan tidak adanya tindakan apapun dari PARA PENGGUGATsebagai Dewan Komisaris, jelas membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah melanggar tugas dan fungsinya sebagai DewanKomisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan (3)UUPT

Apalagi berdasarkanketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT Liong Tjai Harris Anggara selaku Direksiharus ikut bertanggungjawab apabila terjadi kerugian terhadap kerugian yangdiderita oleh perseroan karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas;2.

Sesuai dengan UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pertanggungjawabanpemegang saham dan pengurusnya adalah terbatas pulaBerdasarkan Anggaran Dasar Pendirian dari Terlawan IV/TermohonEksekusi/Tergugat Asal Nomor 41 tahun 1997 bahwa Pelawan adalahsalah satu Pemegang Saham sekaligus salah satu Direktur, sementaraPelawan ll adalah sebagai salah satu Pemegang Saham sekaligusKomisaris dari Terlawan /Termohon Eksekusi/Tergugat Asal.

Maka, baikPelawan maupun Pelawan Il hanya bertanggung jawab sebesar sahamyang dimilikinya pada Terlawan I/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal dantidak meliputi harta kekayaan pribadinya, sebagaimana Pasal 3 ayat (1)UUPT menyatakan:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jaweb secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjJawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT, menyatakan:Ketentuan dalam ayat ini mempertegas

International estate karenatidak mendapatkan mandat/kuasa dari termohon ;Bahwa mengingat Termohon adalah sebuah perseroaan makadalam melakukan tindakan hukum pun harus berdasarkan ketentuansebagaimana dalam UndangUndang No. 1 tahun 1995 yang di ubahmenjadi UndangUndang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan yaitumelalui organoragan yang ada di antaranya adalah RUPS, Direksi danKomisaris;Hal 30 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSMenurut pasal 1 butir 5 UUPT direksi adalah organ perseroan yangberwengang

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan perseroaansesuai dengan maksud dan tujuan perseroanbaik didalam maupun diluar pengadilan.sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Pasal 92 ayat 1 UUPT menentukan bahwa direksi menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan . pasal 92 ayat 2 UUPT menentukan bahwadireksi berwengan menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang

Perlu diperhatikan bahwa penandatanganan MOU oleh Tergugat Ildisini adalah berdasarkan KAPASITASNYA SEBAGAIDIREKTUR UTAMA Tergugat I.Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Pasal 1 ayat (5) (Bukti T Il3)menyebutkan sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang bermenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan

Karena hal tersebut, Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagaipemegang saham dalam Tergugat Tidak Dapat DimintakanPertanggung Jawabannya dalam Perkara Aquo.Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menegaskanbahwa (Bukti T Il4):Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi sahamyang dimiliki5. Terkait dengan gugatan yang mengandung cacat error in persona,Ahli hukum M.

Seluruh dalil Tergugat ll dalam Eksepsi di atas dengan ini secarakeseluruhan dianggap diulang kembali dan dinyatakan kembalidalam Bagian ini tanoa kecuali.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT (Bukti T Il12),dinyatakan sebagai berikut:Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan,adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahamdan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Sahamnya.Tergugat Il secara tegas menolak dan membantah argumentasidan dalil yang diajukan olen Penggugat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5,6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yangmembuatnya, yaitu Penggugat dan Tergugat , yang berarti SamaSekali Tidak Mengikat Tergugat li Sebagai Pemegang Saham.Sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat Il diatas, perlu ditegaskan kembali dalam Jawaban Tergugat Il inibahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT

Namun perlu ditegaskan bahwa pemberian remunerasi disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/

Bahwa akta pemindahan saham atau salinannya harusdisampaikan kepada perusahaan dan direksi diwajibkanmemberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepadamenteri apabila terjadi peralinan ataupun pemindahan hak atas sahamsesuai Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UUPT :Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dan Pasal 9 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3 telah mengatur mengenai tata caraperalihan saham yang dilaksanakan oleh PT SETYA BERSATU.Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT :(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak.(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud oada ayat (1)atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3:(1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan

ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, bahwa RUPSLB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan catatan penghitunganjangka waktu tersebut tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan juga tanggal RUPS diadakan.RUPSLB telah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar pasal 9 juncto Pasal76 ayat (1) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbataS (UUPT

);Seluruh pemegang saham telah hadir dalam RUPSLBdengankuorum kehadiran 100% yang diadakan pada hari kamis, tanggal 08Juli 2021 dari jam 13.30 sampai dengan jam 15.20, sehingga dengandemikian telah memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya RUPSyang menurut Pasal 86 UUPT bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikaRUPS lebih dari %2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undangundangdan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.Mengacu

pada penjelasan pasal 100 ayat (1) huruf a dalam UUPT,notulen RUPS atau juga disebut sebagai risalah RUPS adalahcatatan lengkap yang berisi mengenai selurun aspek yangdibicarakan serta diputuskan dalam Rapat Umum PemegangSaham.Menurut Pasal 90 ayat (1) UU PTbahwa setiappenyelenggaraanRUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Bahwa laporan keuangan seharusnya mengikuti ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUPT :Pasal 66 UUPT :(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun

RUPSLB yang dilangsung telah sesuai dengan UUPT yang berpedoman kepadaketentuan UndangUndang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,telah diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan bagi apokehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenaimata acara biasa, diatur dalam Pasal 86:a. kuorum kehadirannya % (Satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, hadir atau diwakili.b.

dan disadari betul oleh Tergugat II serta menerima danmenyetujui atas tindakan Tergugat I terhadap Para Penggugat;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1/P/2008;Zl22.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan di atas, Tergugat II adalahmerupakan perseroan yang didirikan di Indonesia dengan cara atau fasilitasPenanaman Modal Asing (PMA), oleh karenanya selain Tergugat II harus danwajib tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

terhadap anggaran dasar Tergugat II, telah jelasjelas dan nyatanyatamelakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tidak adanya kepastian danjaminan hukum bagi Para Penggugat atas saham yang telah Para Penggugat beli dariTergugat I;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007;25.10Bahwa merujuk, mengacu dan berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), antara lain Pasal 56 yangmembahas tentang pemindahan hak atas saham dan pelaporannya baik kepadaperseroan maupun ke Menteri Hukum dan HAM RI, diatur bahwa setiappemindahan hak atas saham harus dialporkan kepada perseroan dan selanjutnyadiberitahukan juga kepada Menteri Hukum dan HAM RI;Pasal 56 UUPT (kutipan):Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannyadisampaikan secara tertulis kepada perseroan

UUPT ( UU. No. 40 Tahun 2007), UU BUMN ( UU. No. 19 Tahun 2003 ) dan UndangUndang lain yangterkaitkan dengan aktivitas kegiatan bisnis, misalnya UU. No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal ( UUPM, UU. No. 7 Tahun 1992 Jo UU. No. 10 Tahun1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16 Tahun 2001 Jo UU.No.28 Tahun 2004 ) dan UU Lembaga Penjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun2004 ) dan sebagainya ataueBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. Keuangan Negara, UU. TindakPidana Korupsi ( Tipikor ), UU.

Bahkan yang menurut asasnya saham berada di dalam rezimUUPT, menurut pasal 2 huruf g UUKN, saham masuk dalam kategori bagian darikekayaan negara, karena saham adalah satu jenis surat berharga.Bahwa perbedaan pandangan permasalah ini antara UU Tipikor dan UUKN,UUBPK, UUPN, UUTJKN disisi lain disandingkan dengan UUBUM, UUPT,UUPM, UU Perbankan, UU Yayasan, UU LPS sisi lain, khususnya tentang hale 20 yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kekayaan ( Negara ) yangdipisahkan.

Dari segi hukum bisnis, UUBUMN, UUPT, UU Perbankan,UULPS ,memang harus dipahami sebagai hukum khusus ( lex spesialis). UntukUUBUMN, UUPT versus UU. TIPIKOR dan UUKN dapat diberlakukan asas lex posteriori derogat legi prioiri. Disisi lain antara Tipikor, UU.KN, UU.PbN,UU. PUPN, UU.BPK, disatu pihak vs UU.BUMN, UUPT, UU. Perbankandipihak lain, seharusnya dapat diterapkan pula asas lex speciallis derogat legigenerali.

BUMN, UUPT, juga dalam UndangUndang Pos No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dalam pasal 4 mengatakanpenyelengarakan pos dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukumIndonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swastadan Koperasi.Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan Badan Hukum atau BUMN yaitu PT.Pesero yang secara hukum setiap tahunnya telah dipertanggung jawab oleh PT.Pos Pesero melalui rapat pemegang saham.

sebagaimana berbunyi : (1) Perseroan mempunyai namadan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesiayang ditentukan dalam Anggaran Dasar; (2) Perseroanmempunyai alamat lengkap sesual dengan tempatkedudukannnya; (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yangditerbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam halPerseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamatlengkap perseroan; telah ditegaskan dalam:Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PTMND Penjelasan Pasal 5 UUPT

yang berbunyi Tempat KedudukanPerseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalamsurat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapatdihubungi. ; Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b UUPT yang berbunyi : DaftarPerseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatdata tentang Perseroan yaitu meliputi : a. nama dan tempatkedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha jangkawaktu) pendirian

Bahwa merujuk pada Pasal 5 UUPT jo Pasal 29 ayat (2) huruf adan b UUPT, gugatan Penggugat yang memilih domisili hukumpada Pengadilan Negeri Manado yang bukan merupakan tempatkedudukan atau domisili hukum yang sah Turut Tergugat Ill.Berdasarkan bukti dokumendokumen penting Turut Tergugat Illtersebut di atas, dinyatakan bahwa tempat kedudukan ataudomisili hukum dari Turut Tergugat Ill berada di Jakarta Selatan,sehingga Pengadilan Negeri Manado tidak memiliki personastandi in judicio atau tidak memiliki

Undangan ini sama sekali tidakmencantumkan mata acara rapat;Bahwa undangan Tergugat Ill ini jelas bertentangan dengan ketentuanPasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III yang menyatakan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai denganketentuan Pasal 82 UUPT (red: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas);Bahwa adapun ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT (Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) menyatakan:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT

persen)saham Bahwa, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dinyatakantidak memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan ;Bahwa, untuk mencapai kuorum, maka Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa wajib dihadiri oleh %/s (tiga perlima) atau 60% (enam puluh persen) dariseluruh saham dengan hak suara untuk mencapai kuorum kehadiran dandisetujui oleh 2/3 (dua pertiga) atau 66% (enam puluh enam persen) dariseluruh saham dengan hak suara yang hadir, sebagaimana ditentukan olehPasal 88 ayat (3) UUPT

Pasal 86 ayat (5)UUPT, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan kuorum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa.Adapun ketentuanketentuan yang dimohonkan adalah sebagai berikut:a.

Pasal 75 ayat (2) UUPT, yangmenyatakan :Pasal 66 ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.Pasal 75 ayat (2)Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yangberkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangandengan kepentingan PerseroanBahwa kemudian, PEMOHON mengirimkan

SimasindoIntitama kepada TERMOHON I, yang menyatakan permintaan RUPSLB dansudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UUPT,yang menyatakan :(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ;Hal. 22 dari 56 hal.

Bahwa Direksi dari TERMOHON I selaku Pemegang Saham wajib membuatlaporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf (b)UUPT, yang menyatakan :(1) Direksi Wajib :b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66dan dokumen keuangan Perseroan sebagaiman dimaksud dalamUndangUndang tentang Dokumen Perusahaan.(cetak tebal oleh TERMOHON III)Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka TERMOHON IIl mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan up.

BAS, sesuaidengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;Bs Bahwa tugas, kewajiban dan tanggung jawab Direksi menurut UUPTadalah sebagai berikut :Hal. 85 dari 96 hal. Put.

Bahwa para Termohon Kasasi terbukti tidak melaksanakan kewajibandan tanggung jawab Direksi menurut UUPT yaitu :(i) Para Termohon Kasasi Tidak Pernah Menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Sejak PT BAS Didirikan sebagaimana diatur dalamPasal 66 Undang Undang PT. Para Termohon Kasasi tidak pernahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai apa yangdisyaratkan oleh UUPT. Termohon Kasasi justru malah mengajukanpermohonan penetapan ke pengadilan untuk menyelenggarakanRUPS.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

BASdidirikan, tidak pernah membuat laporan tahunan dan dokumentasikeuangan sejak PT BAS didirikan seperti yang telah diwajibkan oleh UUPT ;Bahwa sebagai pemegang saham mayoritas dalam PT. BAS tersebut,Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat pemberitahuan panggilan dariDireksi atau Komisaris PT. BAS sehubungan dengan rencanapenyelenggaraan RUPSLB PT. BAS tersebut.

Oleh karena itu tindakan paraTermohon Kasasi yang meminta penetapan pengadilan Negeri JakartaUtara rnengenai ijin penyelenggaraan RUPSLB, secara hukum rnelanggarketentuan Anggaran Dasar dan UUPT tersebut khususnya Pasal 56, Pasal66, Pasal, 72 dan 86 sehingga permohonan tersebut tidak sah secarahukum ;Berdasarkan halhal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila PemohonKasasi Ill, pemegang saham PT.

(Dan setelah itu dilanjutkhan dengan pemberitahuan perubahan susunanpemegang saham kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiasebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT yangperlu dilakukan oleh Direksi PTSKJM yang akan diangkat nantinya ) ;Tentang Hak dan Upaya Pemohon selaku pemegang Saham PTSKJMmengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS (Luar Biasa), namun tidakterselenggara :22.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 78ayat 2 huruf a UndangUndang

Bahwa benar PT SKJM belum pernah melakukan penyesuaian angarandasar sesuai UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT 40/2007) dan oleh karenanya pada prinsipnya PemohonIntervensi setuju dengan Permohonan Pemohon untuk menyelenggarakanRUPS Luar Bisa PT SKJM dalam rangka penyesuaian Anggaran dasar PTDSKJM untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT 40/2007,termasuk penyesuaian dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan ;Bahwa dalam dalil Pemohon angka 20 dan 21 Permohonannya

FWD LIFEINDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRATAMA DANADYAKSA,padahal menurut UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan yangdapat mewakili perseroan didalam maupun diluar peradilan adalahdireksi;Bahwa pengertian daripada Direksi itu sendiri dalam Pasal 1 angka5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(UUPT):Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuanPerseroan serta mewakili Perseroan

, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), sertaPasal 98 ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenanganDireksi dalam mengurus Perseroan:Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat

Hal inibukan saja bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat, namunjuga bertentangan dengan hukum (in casu UUPT);Hal. 36 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Y yk.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuktikan unsurperbuatan melawan hukum dan kesalahan tidak terpenuhi;Selain itu, unsur kerugian juga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidakpernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat.

PNN), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

PNN dan UUPT, tidak mengatur sanksihukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidak atauterlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (6)jo. Pasal 80 ayat (1) UUPT, dalam hal Direksi tidak melakukanpemanggilan RUPS, maka Penggugat (Komisaris Utama) dan Sadr.Ermawan Budhyarso atau Sdr. Bagantara atau Sdr. Kenny Pranantoatau Sdri.

Sedangkan apabila Penggugat mengajukan gugatanselaku Komisaris Utama terhadap Tergugat Il selaku Direktur Utama PT.PNN, maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Komisaris Utama untukmenggugat Direktur Utama Perseroan;Bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Illselaku Direktur Utama PT.

PNN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

AHUAH.01.030295392;32.Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat padaangka 17, halaman 10 gugatan yang pada pokoknya hanya merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menunjukkan suatukehendak untuk mengabaikan adanya ketentuan lain yang telah diatur dalamundangundang tersebut, khususnya terkait dengan ketentuanketentuan yangtelah digariskan untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar suatuPerseroan

Terbatas;33.Bahwa dalam Bab VI UUPT tentang Rapat Umum Pemegang Saham, padaPasal 91 menyatakan:Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKT"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yangbersangkutan;34.Bahwa agar dapat kita pahami, maka lebih lanjut dijabarkan dalam UUPTpada bagian penjelasan Pasal 91 UUPT yang menyatakan:Yang dimaksud dengan pengambilan

Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (

AHUAH.01.030295392 oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UUPT, kemudian lebih lanjut memohonkankebatalan keberlakuan atas seluruh SK dan Surat Menkumham tersebut.Namun secara jelas, dari sisi lain dapat dipahami juga, bahwa dalildalil yangdibangun Para Penggugat tersebut dihasilkan dari pemikiran yang sengajamengabaikan keberlakuan ketentuan lain dalam UUPT, khususnya terkaitdengan ketentuanketentuan yang telah digariskan untuk dapat melakukanperubahan

anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, sehingga kemudianakhirnya membangun dalil yang mengadaada, berdasarkan asumsi, terkesanmenggunakan metode yang mengkaitkaitkan tanpa melihat fakta sebenarnya.Perubahan anggaran dasar serta perubahan data perseroan PT MaesaOptimalah Mineral pada kenyataanya tidaklah bertentangan dengan peraturanperundangundangan, sejatinya perubahan dimaksud telah sejalan denganketentuan Pasal 91 UUPT, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 20tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat

Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT No.40 tahun 2007.

Z tanggal 1 Desember 2004 dihadapan Notaris HENNYHENDARTI, SH di Jakarta....Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Anggaran Dasar (AD> PTHASEDA REMINDO terakhir adalah No. 2 tanggal 1 Desernber2004, sehingga merupakan bukti dan fakta hukum bahwa ADnya belumdisesuaikan dengan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007).Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UUPT 2007 berbunyi:(3) nerseroan yang teian memperoien status oaaan nuKum berdasarkan peraturanperundangundangan

PT HASEDA REMINDO waijib melakukan penyesuaian ADnya denganketentuan UUPT 2007. Penyesuaian dilakukan dengan cara mengubahselur'uh AD Perseroan. Hasil perubahan seluruh AD harus memperolehpersetujuan Menteri Hukum dan HAM R;b. Jangka waktu penyesuaian ADnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT2007. UUPT 2007 mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Agustus 2007(de pasal 161), sehingga PT HASEDA REMINDO harus sudah melakukanpenyesuaian AD paling lambat tanggal 16 Agustus 2008;c.

Bahwaberdasarkan fakta dan ketentuan hukum diatas, PT HASEDAREMINDO sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 belummenyesuaikan ADnya dengan UUPT 2007. Oleh karena itu, sejak tanggal 16Agustus 2008, PT HASEDA REMINDO tidak dapat lagi bertindak sebagai badanhukum, sehingga sejak tanggal tersebut DR.H. IKHSAN LAHARDY CHAIRUDDIN, SE, MM tidak mempunyai kapasitashukum lagi untuk bertindak untuk dan atas nama PT HASEDA REMINDO.1.5.

Bahwaberdasarkan ketentuan pasal 14 UUPT 2007, untuk dapatbertindak untuk dan alas nama PT HASEDA REMINDO, maka PTHASEDA REMINDO harus di wakili oleh seluruh Pemegang Sahamdan Pengurus PT HASEDA REMINDO.Pasal 14 berbunyi:(Il) Hervuatari tiuKurn atas nama Herseroan yang oeiurn memperoleh statusbadan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota uireKsioersamasama semua penam sertla semua anggota Dewan KomisarisPerseroan dan mereka semua berlanggung jawao secara tanggungrenteng atas perbuatan hukum

., Tergugatmengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan PurnomoPrawiro Mangkusudjono selaku Direktur Utama Penggugat tidakmenjalankan pengurusan perseroan untuk Kepentingan perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 92 ayat 1 Undang undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang perseroan Terbatas (UUPT);Adapun Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PenggugatHalaman 57 dari 80 hal. Put.

Purnomo PrawiroMangkusudjonolah yang harus bertanggungjawab untuk menjalankandan mengurus penyesuaian Penggugat sebagai suatu perseroanterbatas sesuai dengan Undang undnag Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT1995) dan Undnag undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroanTerbatas (UUPT 2007). Namun FAKTANYA Dr. H. Purnomo PrawiroMangkusudjono tetap tidak mengambil inisiatif untuk menyesuaikanPenggugat dengan UUPT 1995 dan UUPT 2007 dan Dr. H.

PurnomoPrawiro Mangkusudjono selaku Direktur Penggugat telah lalai dantidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar sesuaidengan ketentuan yang diatur mengenai perseroan Terbatas (dalamhal ini ketentuan menurut Anggaran Dasar dan UUPT);.

Nomor 2601 K/Padt./2015Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007;g. Bahwa kelalaian Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku DirekturUtama Penggugat yang tidak melakukan penyesuaian terhadap AktaPendirian dan segala perubahannya menyebabkan Penggugat tidakterdaftar sebagai badan hukum di Departemen Hukum Dan Hak AsasiManusia dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;h.

Bahwa adapun gugatan Penggugat, pada pokoknya juga menyatakanTergugat tidak melaksanakan fungsi pengurusan sebagai AnggotaDireksi sehingga terbukti Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak melaksanakan isi ketentuan di dalamUndang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatassebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007;i.