Ditemukan 5184 data
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
53 — 12
Bahwa berdasarkan pendapat praktisi hukum T Nasrullah,menerangkan pengembalian kerugian negara sebelum penyidikanbisa menghapus tindak pidana karena Salah satu unsur korupsi,lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikanberarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelumada penyidikan.53.
96 — 56
Supardjo yang mengantar proposal tersebut ke Pemprov JawaTengah.Halaman 160 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa Kegiatan LSM KPMN dengan tema Seminar KewirausahaanMenumbuhkan Semangat Berwirausaha Kemada Pemuda DalamMewuyjudkan Ekonomi Bangsa yang Lebih Baik dilaksanakan padatanggal 14 Juli 2011 di Rumah Makan Tiga Putri Semarang denganpara peserta MAHASISWA, Praktisi / Pelaku wirausaha, danMasyarakat umum, dan sebagai nara sumber Bp.
Budi Haryono praktisi/ pelaku pembudidaya usaha ternak ikan zidat. (yang pembicara bapakTerdakwa yaitu Alm. Supardjo).Bahwa cara mengundang peserta seminar yaitu dengan cara melaluiundangan berupa surat menyurat, yang dibuat oleh Alm Supardjo.Bahwa Target / Sasaran dari kegiatan tersebut yaitu :a. Pemberdayaan semangat para pemuda untuk berwirausaha secaramandiri.b. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.c.
Terbanding/Tergugat I : RIA PUSPITA SARI
Terbanding/Tergugat II : DIBYO SUTIMAN, SH
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS SARI NITIYUDO, SH
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA Kantor Cabang Semarang
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG
165 — 95
./2021/PT SMGsendiri Secara umum seringkali ditolak sebagai alat bukti, aturan ini yangdianut oleh para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari Sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidakditerima sebagai alat bukti.
DARSAN SIMAMORA, S.E.,
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
84 — 21
menyatakan adaatau tidaknya kerugian keuangan Negara, maka telah menunjukkanpermasalahan terhadap pengadaan pekerjaan Peningkatan JalanParbotihinPulo GodangTemba telah selesai, dimana hal ini sesuai denganButir 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Startegis Nasional yang menyebutkan:"Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli darikementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturanperundangundangan terkait;Bahwa berdasarkan pendapat praktisi
84 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Penataandan Pemerataan Guru PegawaiNegeri Sipil adalah Peraturanyang dapat dijadikan dasarpemutasian guru.Tujuan PB 5 Menteri yaitu penatanagar rasio, kualifikasi akademik,distribusi dan komposisi guru PNSkebutuhan rillsesual masingmasing satuan pendidikan.Penggugat I mengalami pelecehanintelektualitasPenggugat Il kehilangan hak perlindungan dariPB 5 Menteri yang seharusnya melindungipemutasian guru bersertifikasi darikesewenangan pejabatPenggugat Il mengalami penjegalan idealismesebagai praktisi
694 — 4198
Saya memang tidak padaposisi praktisi tapi sejak awal saya katakan saya kagum dengan Presidenkita saat memimpin solo dulu itu saat terjadi gejolak di pasar klithikan, ia bisamerelokasi dengan baik dan mereka semua sekarang lebih senang karenauntungnya lebih besar. Sebenarnya caracara ini seharusnya denganmekanisme pilkada langsung harusnya lebih mudah dilakukan karenamereka punya legitimasi yang jauh lebih bagus dibandingkan dipilin melaluiDPRD.
80 — 44
Akantetapi testimonium de auditu bukan merupakan suatu pendapat ataupersangkaan yang didapat secara berpikir.Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yangdisampaikan orang lain kepadanya berarti berada di luar kategori keterangansaksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata.Tidak diterimanya saksi de auditu sebagai alat bukti merupakan aturan umumyang masih dianut para praktisi sampai sekarang.
569 — 857
Tergugat II Intervensi dipandang layakdan memenuhi kriteria untuk menjadi hakim konstitusi karena mempunyaipengalaman yang cukup panjang dan memadai di bidang hokum.Tergugat IIIntervensi tercatat pernah menjadi Anggota DPR RI selama 2 (dua) periode,mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebelum jadianggota legislatif juga aktif sebagai praktisi hukum / advokat dan sekaligus sebagaiAkademisi, sebagaimana disampaikan oleh beberapa kalangan masyarakat berikutini:1 Advokat Firman
53 — 25
Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendinpendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyatatertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karenapidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undangundang dan merupakanmanifestasi kehendak rakyat.
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
FIRMANSYAH Alias ATEP Bin MULYADI
38 — 19
RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam nota pembelaannya(pledoi) guna membantah surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebutTerdakwa/Penasihat Hukum juga mengutip pendapat beberapa praktisi hukum danYurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai rujukan atau acuan bagiTerdakwa/Penasihat Hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah hanyasebagai pemakai atau pecandu Narkotika
103 — 37
tinggal, agama dan pekerjaantersangka;Syarat materil (huruf b), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dantempat tindak pidana itu dilakukan;Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai isi dan bentuk suratdakwaan selain daripada yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, hal ini bukanmerupakan sebuah kelemahan dari KUHAP tetapi tampaknya pembentuk undangundangmenyerahkan kepada para ahli, praktisi
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
93 — 76
185,000,000,000 9,250,000,0002009 4,700,000 235,000,000,000 11,750,000,0002010 5,700,000 285,000,000,000 14,250,000,000**2011 6,700,000 335,000,000,000 16,750,000,0002012 7,700,000 385,000,000,000 19,250,000,0002013 8,700,000 435,000,000,000 21,750,000,0002014 9,700,000 485,000,000,000 24,250,000,0002015 10,700,000 535,000,000,000 26,750,000,0002016 11,700,000 585,000,000,000 29,250,000,0002017 12,700,000 635,000,000,000 31,750,000,000TOTALSEWA Rp 218,375,000,000e Harga sewa tanah sesuaidengan praktisi
Terbanding/Penggugat I : HASTUTI RAHAYU
Terbanding/Penggugat II : DWI HARTONO
Terbanding/Penggugat III : TRI JOKO NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat I : EDY NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : MUH ALIF
Terbanding/Turut Tergugat III : Y BENY TRI CAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Turut Terbanding/Tergugat II : G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : EKO PRASETYO, SE
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWIYOGI RIKATANI
Turut Terbanding/Tergugat V : SUYATNA, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
Turut Terbanding/Tergugat VII : HERU PRAYITNO,SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADI HENDRO PRASETYO,SH
115 — 55
Bapak Sutoyo, siapapun seorangSarjana Hukum = apalagi Praktisi Hukum sepanjang tidakmemprostitusikan ilmunya tentu teringat Yurisprudensi MahkamahAgung Reg No. 110 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 menetapkanbahwa menurut hukum SEORANG JANDA ADALAH MENJADI AHLIWARIS DARI ALMARHUM SUAMINYA.
71 — 32
SUSMADIYANTO,; Bahwa saksi sebagai praktisi dan peneliti dalam kKeuangan negara Bahwa saksi aktif dalam Pusat studi hukum dan kebijakan publik bagian auditor Bahwa saksi menjadi auditor BPK pada tahun 1985 sampai tahun 2009Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris pemeriksaan keuangan daerahBahwa saksi pernah menjadi saksi ahli dalam persidanganBahwa dasar dasar pijakan direksi dalam melaksanakan fungsi sebagai direksiadalah UU No. 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah ;Bahwa direksi berwenang melakukan
108 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 439448;2.8 Bahwa pendapat praktisi peradilan berkenaan dengan patokan untukmenentukan nebis in idem dikemukakan oleh Drs. Mazharuddin, M.H.
Terbanding/Penggugat : EKO KRISTIAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DESA NGALIYAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TEMANGGUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. H. MULYADI BAMBANG SUKARNO
Turut Terbanding/Tergugat III : SUKIRMAN
129 — 56
ADALAH BUKAN SARJANA HUKUM DANBUKAN PRAKTISI HUKUM ;Oleh karena itu mohon ijin menggunakan Bahasa Hukum Sederhana dalammenyampaikan Jawaban atas Gugatan Konvensi maupun GugatanRekonvensi dalam persidangan ini, yang akan diuraikan secara sederhanadengan dasar hukum dan alasan hukum sederhana, yang manahalhaltersebut akan disampaikan seperti uraian tersebut dibawah ini ;Untuk itu. mohon untuk dapat diperkenankan dan mohon untuk dapatdimaklumi serta diharapkan dapat dimengertidipahamidihayati dengan
121 — 32
Perjanjian Adat, 1994, Halaman 16);Menurut Effendi Perangin yang mengatakan bahwa Menurut HukumAdat jual beli tanah bukan merupakan perjanjian yang dimaksudkan dalamPasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum berupapenyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untukselamalamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganyakepada penjual; (Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, suatu telaahHal. 84 dari 104 Putusan Perdata No.4 /Pdt.G/2017/PN.Wsbdari sudut Pandang Praktisi
533 — 215
Adiwarman Karim SE MBA, seorang praktisi EkonomiSyariah yang juga teman seangkatan Penggugat di Universitas Indonesia FakultasEkonomi, selanjutnya pada fotokopi bukt surat tersebut diberi tanda P22;Foto Penggugat dengan Desty Damayant selaku Deputi Gubemur Senior BankIndonesia periode 20192024 dan mantan Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPKyang juga teman seangkatan Penggugat di Universitas Indonesia FakultasEkonomi, selanjutnya pada fotokopi bukt surat tersebut diberi tanda P23;Foto Penggugat dengan
179 — 593
11,750,000,0002010 5,700,000 285 ,000,000,000 14,250,000,000**2011 6,700,000 335,000,000,000 16,750,000,000 Hal 14 dari 109 Putusan Perdata Nomor: 268/ Pdt.G /2017/PN Dpk 2012 7,/00,000 385,000,000,000 19,250,000,0002013 8,/00,000 435,000,000,000 21,750,000,0002014 9,700,000 485,000,000,000 24,250,000,0002015 10,700,000 535,000,000,000 26, 750,000,0002016 11,700,000 585,000,000,000 29,250,000,0002017 12,700,000 635,000,000,000 31, 750,000,000 TOTALSEWA Rp 218,375,000,000e Harga sewa tanah sesuai dengan praktisi
816 — 452
Bisa ditemukan dalam salah satuputusan yang selalu dipergunakan oleh para penulis atau praktisi hukum,Putusan No. 3/ARBPLT/2005, tanggal 17 Maret 2005. Dikatakan bahwa,alasan yang disebut dalam pasal 70 tidak bersifat limitatif, karena terdapatkata antara lain, oleh karena itu permohonan pembatalan yang diajukan olehpemohon dengan alasan kompetensi absolut dapat dibenarkan.