Ditemukan 609 data
MUHAMAD RIDUAN, S.H
Terdakwa:
RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD
22 — 13
MENGADILI:
- Menyatakan TerdakwaRahmad Yulianto Bin Rohmadtersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) Tahun Dan
1.EKA HERMAWAN, SH, MH
2.MILONO RAHARJO, S.H.,M.H.
3.AAN, S.H.,M.H.
4.Supriadi, S.H.
5.RUDOFL T.P SIMANJUNTAK, SH
6.Yan Syafrudin, S.H.,M.H.
7.ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO
106 — 40
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair;
- Membebaskan Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu Melakukan Perbuatan Menampung Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
THEODORUS LUDONG, S.H.
Terdakwa:
FAHRIADY Bin TAUSON
78 — 0
- Menyatakan Terdakwa FAHRIADY Bin TAUSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan perbuatan menampung dan menjual Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRIADY Bin TAUSON berupa pidana penjara selama 1 (satu
Yoyok Adi Syahputra, SH.,MH.
Terdakwa:
1.Juriyanto Als Jupri Bin Syahri
2.Burhanudin Als Burhan Als Jamal Bin Abul
230 — 31
Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).f.
36 — 12
Melampirkan rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/MENKES/PER/X/2019 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik BidanPasal 3 ayat (1) bahwa setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanankesehatan wajib memiliki Surat Tjin Kerja Bidan (SIKB), sedangkan bidanyang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat jin Praktek Bidan(SIPB);Bahwa Surat Izin bidan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan setiap 5 (lima)tahun diperpanjang;
Abdullah Arby, S.H., M.H
Terdakwa:
BENI SAPUTRA Bin MARKARUTI SYAM (Alm)
27 — 14
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Beni Saputra Bin Markaruti Syam (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan perbuatan pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar
RIZKI BUDI WIBAWA, S.H.
Terdakwa:
AHMAD ZAINAL ABIDIN Bin SAMPURNA
106 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainal Abidin Bin Sampurna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
REVANGGA PRASTIYO, SH
Terdakwa:
ARISTO JURIKA Als JURIKA Anak Dari SINGKIL
26 — 10
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa ARISTO JURIKA ALS JURIKA ANAK DARI SINGKIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
ANDI AMIN SYUKUR,SH.
Terdakwa:
Safarni Alias Ni Bin Dolek
83 — 37
IPR;e SIPB;f izZin penugasan;g.
Noviansyah, S.H
Terdakwa:
1.Marhasun Bin Marsukin
2.Ibro Bin Romo Kerto
3.Ujang Bin Sanusi
90 — 33
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020,Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasilPertambangan Mineral atau Batubara dan Dalam hal badan usaha atauperseorangan ingin melakukan kegiatan penjualan pasir timah makawajid memiliki izin pengangkutan dan penjualan yang diberikan olehPemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UndangUndangNomor 3 Tahun 2020;Bahwa Izin untuk melakukan kegiatan penambangan dapatmenggunakan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakPerjanjian, IPR, SIPB
PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H
Terdakwa:
AMUK Anak laki-laki dari NG KIM
47 — 9
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa AMUK anak laki-laki dari NG KIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
1.AHMAD MUZNI ADLI Alias MUZANI Bin HAMDUN
2.HADI ANSORI Alias HADI Bin M SIDIK
45 — 14
Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengelolaan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP, IPR SIPB atau Izin sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing
1.RIESKI FERNANDA, SH
2.SAUT BENHARD, SH
3.ASRI YETTI,SH
4.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
1.SUNARYA panggilan NAYA bin KUSNADI
2.NEMAR bin DANA panggilan NEMAR bin Alm. DANA
3.ENDANG panggilan ENDANG bin JAHIDI
108 — 36
UndangUndang Republik Indonesia Nomor4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskanbeberapa hal, yaitu: Ayat (1) usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkanPerizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; Ayat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui pemberian : Nomor induk berusaha; Sertifikatstandar; dan/atau 1zin; Ayat (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiriatas : IUP; IUPK; IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;IPR; SIPB
Terbanding/Penuntut Umum : DEDY TAULADANI,SH
19 — 0
>
- Mengubahputusan Pengadilan Negeri Muara EnimNomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Mretanggal21 Mei 2024yang dimintakan Banding tersebut mengenai status barang bukti yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Menyatakan Terdakwa ARI SUSANTO BIN SUPOMOtersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
Yogi Purnomo
Terdakwa:
1.Imam Sanyoto Alias Nyoto Bin Seren
2.Abdul Kholiq Alias Dul Bin Siman
3.Santoso Alias San Bin Ngasiran Alm
4.Kiswanto Alias Kis Bin Sarbin
273 — 13
melakukan,Menyuruh Melakukan dan Ikut serta melakukan, yang melakukanPenambangan tanpa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkanPerizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha,sertifikat standar; dan/atau izin, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc terdiri atas izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi, KontrakHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN BkoPerjanjian, IPR, SIPB
93 — 14
SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dani. IUP untuk Penjualan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :- Bahwa berawal adanya penyelidikan dari Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakni Sdr.
SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dani. IUP untuk Penjualan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat,petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh faktafaktahukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut : Bahwa berawal adanya penyelidikan dari Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakniSdr.
159 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalista Alam seharusnya dalammelakukan usaha perkebunan itu Terdakwa wajib menunggu sampai IzinUsaha Perkebunan (SIPB) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang barukemudian diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perkebunan;Dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memangTerdakwa lalai dan melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpamemiliki izin usaha perkebunan;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 46 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
HABIBA HANUM, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
ZULKIFLI als CECEP bin SULAIMAN
43 — 14
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Cecep bin Sulaiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin lainnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
SYAIFUL BAHRI,S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ASIEH SRIYANTI Als ASIH Binti HADRAN
2.MUHAMMAD HAFIZ ANSARI Bin ABDULLAH
38 — 23
Menyatakan Terdakwa I Asieh Sriyanti Alias Asih Binti Hadran dan Terdakwa II Muhammad Hafiz Ansari Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan memanfaatkan, melakukan pengolahan pengangkutan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
244 — 163
SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. 1UJP; dani. UP untuk Penjualan.(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian PerizinanBerusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerahprovinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa berdasarkan UU 3/2020 Pasal 1 Angka 123, diatur bahwa:Pasal 1123.