Bahwa kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atas perubahansusunan direksi perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) UUPT,hanyalah bersifat administratif saja sehingga tidak dapat dijadikanlandasan bagi keabsahan kedudukan direksi perseroan;i.

Pasal 94 ayat (7) dan (8) UUPT sebagai berikut :Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (5) VU PT:(1). Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri (bacaKemenkumham).(2).

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanhanya menetapkan persyaratan kuorum untuk melaksanakan RUPSLB,namun peserta RUPSLB tersebut tidak boleh mengambil keputusan yangisinya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan UUPT.18.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT Perubahan AnggaranDasar dari suatu Perseroan (dalam hal ini PT. Pradiksi Gunatama) barumulai berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuanperubahan Anggaran Dasar oleh Kemenkumham.

Bahwa, Pasal 94 ayat (5) jo. ayat (6) dan Pasal 111 ayat (5) jo. ayat (6) UUPT mengatur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlakuefektif saat sejak ditutupnya RUPS, kecuali RUPS menentukan lain.90.

bagi Pemegang Saham bertentangandengan Anggaran Dasar PT Selecta Pasal 5 (lima) ayat 1(satu) dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 84(delapan puluh empat) ayat 1 (satu)2.5.3.3 Anggaran Dasar PT Selecta Pasal 21 ayat (1) yangbertentangan dengan asas keadilan pembagian labaperseroan untuk Tantiem atau Profit Sharing atau GratifikasiPengurus dan Para Pegawai, melanggar Penjelasan Pasal 4Halaman 5, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBYUUPT, melanggar Pasal 71 ayat (2) dan melanggarpenjelasan Pasal 4 UUPT

., adalah sesuai dengan ketentuanPasal 67 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas;(i) Dasar hukum diajukannya permohonan penetapan oleh Tergugat I: Pasal67 ayat (1) huruf a UUPT:"(1).Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:(a).melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham~ apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang

Padahal faktanya tidak ada"Pelawan" dalam Permohonan Penetapan tersebut, yang ada hanyalahPemohon yang mengajukan dalam bentuk gugatan vo/untair sebagaimanadiatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 67 ayat (1)huruf a UUPT).Dalam Posita gugatan (butir 5 halam 3);"Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan dari Tergugat tersebut telah mengabulkan permohonan dari Tergugat tersebut, yaknidengan menerbitkan amar Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Psttanggal 16 Mei 2007

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

Bahwa tergugat II ditarik dalam gugatan penggugat adalah keliru (gemisaanhoeda nigheid),a)b)d)Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II secara pribadi dalamgugatan penggugat tidak pernah ada mengingat bahwa tergugat II bertindakuntuk dan atas nama Tergugat I.Bahwa tergugat II adalah direksi tergugat berdasarkan atas posisinyasebagai organ perseroan yang artinya sebagai alat perlengkapan perseroan(badan hukum) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT),

Pasal 92 ayat (1) UUPT disebutkan bahwaDireksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan tergugat yangdiwakili oleh tergugat II sebagai direksi tergugat I, hubungan kerja tersebutantara perusahan dan perusahan sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdataSemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undangundang bagimereka yang membuatnya., dan Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata

Jadi, tidak ada benturan/pertentangankepentingan (apalagi campuraduk kepentingan, yang sesungguhnyamerupakan istilah yang diadaadakan oleh Majelis Hakim dalamperkara a quo) antara PEMBANDING/PELAWAN dan Ilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 UUPT. Dengan demikian,berdasarkan Pasal 98 UUPT sebagaimana tersebut di atas siapapundireksinya dapat mewakili perseroan di dalam perkara a quo,termasuk Ir.

Abdul Kadir, M.T. selaku Direktur Utama Perseroan.Bahwa aturan UUPT terkait Modal dan Saham Perseroan dalamPasal 31 s.d. Pasal 62 maupun Anggaran Dasar Perseroan, samasekali tidak melarang Perseroan untuk menerima jaminan atas utangPerseroan menggunakan harta pribadi milik pihak ketiga, baikitu pemegang saham, Direksi/Komisari, maupun orang lain yangbukan pemegang saham ataupun Direksi/Komisaris.

UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan juga tidak mewajibkan harta pemegangsaham yang ingin dijadikan jaminan utang perseroan, agar dialihkanterlebin dahulu kepemilikannya menjadi atas nama perseroan, denganmengkompensasikannya sebagai nilai saham yang disetor atas namayang bersangkutan.

tersebut.19.Bahwa Penggugat telah beberapa kali memberikan surat peringatan dansejenisnya terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat 1 untuk segeraHal 7 dari 34 hal Putusan No. 311/PDT/2018/PT.DKImenyelesaikan pembayaran piutang/outstanding yang telah dinyatakansettled sesuai perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat.20.Bahwa Turut Tergugat 1 selaku Komisaris Utama/Dewan Komisaris PT21Asuransi Raya bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) UUPT

Jika DewanKomisaris terdiri atas 2(dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, makatanggung jawab sebagimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap angota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (8) UUPT)..Bahwa Turut Tergugat 1 selaku Komisaris Utama/Dewan Komisaris PTAsuransi Raya pada tanggal 26 September 2016 bersama Direktur PTAsuransi Raya (Fahrizal Ruzbari Rasyid (Alm) telah menerbitkan danmenandatangani 6 (enam) bilyet giro dengan nilai Rp. 640.446.094, (enamratus empat puluh juta

Asuransi Raya menurutPasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuhsecara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.23.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugatmohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (duangsom)sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harusHal 8 dari 34 hal Putusan No. 311/PDT/2018/PT. DK!

(VIDE BUKTI P.1),MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT DAN BENAR MEMPERTIMBANGKANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) YANGTELAH DILAKSANAKAN SECARA SAH UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SECARA SUKARELATERHADAP PEMOHON.e Pasal 104 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun2007 (disingkat UUPT), menentukan:Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atasPerseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperolehpersetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimanadiatur

dalam Undangundang tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.e Untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) UUPT tersebut, makaPT.

JAYA PACIFIC PROPERTINDO,; (halaman 21 s/d 22).Dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan olehPEMOHON telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1)UUPT, oleh karena itu Permohonan Pernyaaan Pailit ini beralasan untukditerima dan dikabulkan;TANGGAL 17 APRIL 2015 DERMAGA OPERASIONAL PEMOHONROBOH DAN PEMERINTAH MENCABUT IZIN USAHA PEMOHONSEHINGGA PEMOHON MENGALAMI KERUGIAN DAN TELAHBERHENTI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.Adapun alasan diadakannya RUPSLBRUPSLB adalah karena PEMOHONtelah

Bahwa Gugatan Yang Diajukan Kepada Tergugat Ill SalahAlamat ;Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) memang memberikanhak kepada para pemegang saham untuk mengajukan gugatanterhadap (i) Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau (iii) Komisaris jika pemegang saham dirugikan karena tindakan Perseroan, Direksi atauKomisaris.

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dan tidakmempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakanbahwa undangundang hanya memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada (i) Perseroan,(ii) Direksi, dan/atau (iii) Komisaris saja.

Bahwa selain telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan fakta dan Pasal 102 ayat 1 UUPT, pertimbanganjudex facti juga bertentangan dengan Surat Pernyataan PTNecis Indah Cemerlang pada tanggal 4 November 2008, yangmenyatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh PT.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidakberhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewajibannya dalam perjanjian.Mengacu pada kesepakatan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGATyang sudah disepakati, maka dapat ditafsirkan PENGGUGAT masihmempunyai kewajiban terhadap TERGUGAT Il, hal mana oprinsiptanggung jawab terbatas yang dianut oleh UndangUndang RepublikIndonesia No. 40 Tahun 2007 ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 Ayat(1) UUPT yang menyatakan bahwa :Halaman 15 dari

UtrPemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnyaBahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 ini telahmempertegas ciri dari Perseroan Terbatas bahwa pemegang sahamhanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidakmeliputi harta kekayaan pribadinya, maka Perseroan Terbatas sebagaisubyek hukum merupakan badan hukum (legal entity

Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan tidak dapat diperkarakankarena prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh UndangUndang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 ini diatur secara tegasdalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:Pemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya,dari ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 ini telahmempertegas

dengan maksud dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar,e Pasal 92 ayat (1) dan (2)UU PT:1 Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;2 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/ anggaran dasar;e Pasal 97 ayat (1) UUPT

Direksi bertanggung jawab ataskepengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal92 ayat (1);e Pasal 98 ayat (1) UUPT Direksi memwakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan,e Pasal 103 UU PT Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lainuntuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukumtertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;Dari uraian Ketentuan dalam UU PT sangat jelas bahwa yang mempunyaikewenangan

dengan maksud dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar,e =Pasal 92 ayat (1) dan (2)UU PT:1 Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;2 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/ anggaran dasar;e Pasal 97 ayat (1) UUPT

Direksi bertanggung jawab ataskepengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal92 ayat (1);e Pasal 98 ayat (1) UUPT Direksi memwakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan,e Pasal 103 UU PT Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lainHalaman 5 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus BPSK/2014/PN.LWuntuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukumtertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;Dari uraian

2016Petrodrill Manufaktur Indonesia dengan PT Multikarya Asia Pasifik Rayamerupakan satu group perusahaan, di mana salah satu pendiri ataupemilik atau Direkturnya adalah sama yaitu Sani Handoko, pertimbanganMajelis Hakim Judex Facti tersebut didasari atas fakta bukti tertulis T4yang merupakan akta pendirian PT Multikarya Asia Pasifik Raya yangdikeluarkan pada Tahun 2002 yang sudah tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).Karena berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UUPT

Dengan demikian bukti tertulis T4tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum untukmenyatakan PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dengan PT MultikaryaAsia Pasifik Raya merupakan satu group perusahaan, karena sudah tidaklagi berlaku sebagai Anggaran Dasar berdasarkan pasal berdasarkanPasal 157 ayat (3) UUPT;11.Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkanKeputusan Judex Facti atas penolakan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasimengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium

litis consortium),telah salah dalam menerapkan Pasal 102 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 dan Pasal 157 ayat (3) UUPT;12.Bahwa, dikarenakan Keputusan Judex Facti telah salah dalammenerapkan peraturan perundangundangan, maka cukup beralasanhukum bagi kami untuk memohon kepada Judex Facti untuk mengabulkaneksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat tentang gugatan kurang pihakatau tidak lengkap (plurium litis consortium);13.Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ("YMARI

Waru Abadi sebabpengangkatan direksi dalam sebuah perseroan harus melalui Rapat Umum PemegangSaham dan melalui tahap tertentu agar dapat dinyatakan sah menjabat sebagaiSebagaimana dalam pasal 94 ayat (3) dan ayat (7) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;Pasal 94 ayat (3) UUPT :anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembaltPasal 94 ayat (7) UUPT :dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi,direksi wajib

sebagaimana berbunyi : (1) Perseroan mempunyai namadan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesiayang ditentukan dalam Anggaran Dasar; (2) Perseroanmempunyai alamat lengkap sesual dengan tempatkedudukannnya; (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yangditerbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam halPerseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamatlengkap perseroan; telah ditegaskan dalam:Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PTMND Penjelasan Pasal 5 UUPT

yang berbunyi Tempat KedudukanPerseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalamsurat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapatdihubungi. ; Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b UUPT yang berbunyi : DaftarPerseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatdata tentang Perseroan yaitu meliputi : a. nama dan tempatkedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha jangkawaktu) pendirian

Bahwa merujuk pada Pasal 5 UUPT jo Pasal 29 ayat (2) huruf adan b UUPT, gugatan Penggugat yang memilih domisili hukumpada Pengadilan Negeri Manado yang bukan merupakan tempatkedudukan atau domisili hukum yang sah Turut Tergugat Ill.Berdasarkan bukti dokumendokumen penting Turut Tergugat Illtersebut di atas, dinyatakan bahwa tempat kedudukan ataudomisili hukum dari Turut Tergugat Ill berada di Jakarta Selatan,sehingga Pengadilan Negeri Manado tidak memiliki personastandi in judicio atau tidak memiliki

PublicCompany Limited di Surabaya kepada Kuasa Hukum "SHAL LegalCounselors" adalah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2012,sedangkan Direksi atau Direktur Bangkok Bank Public Company Limited TidakPernah memberikan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan PermohonanPKPU a qoo;Bahwa, yang berhak mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluarPengadilan adalah Direktur hal ini sesuai dengan UndangUndang PerseroanTerbatas Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT

Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalammengurus Perseroan :Hal 20 Putusan Nomor: 35/Pdt.SusPKPU/2018/PN.NIAGA.Sby13.14.Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas

Bahwa, sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): yangberhak mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar Pengadilan adalahDirektur; "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."4

Tanggung Jawab Direksi PerseroanMenurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. ApabilaDireksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung rentengbagi setiap anggota Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT,anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugiansebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;Telah melakukan pengurusan dengan itikad baikdan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;Tidak mempunyai benturan kepentinganbaik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusanyang mengakibatkan kerugian; dan tTelah mengambil tindakanuntuk

mencagah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi danharta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroandalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengaturbahwa setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailittersebut.

PASAL 1 ANGKA 4 UUPT JOPASAL 78 AYAT 1 UUPT MENYATAKAN BAHWA RUPS MERUPAKANORGAN PERSEROAN YANG MEMPUNYAI WEWENANG YANG TIDAKDIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DALAMBATAS YANG DITENTUKAN DALAM UU DAN ATAU AD. RUPS sebagaiorgan perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusiftertentu yang diberikan UUPT.

PASAL 1 ANGKA 4UUPT JO PASAL 78 AYAT 1 UUPT MENYATAKAN BAHWA RUPSMERUPAKAN ORGAN PERSEROAN YANG MEMPUNYAI WEWENANG YANGTIDAK DIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DALAMBATAS YANG DITENTUKAN DALAM UU DAN ATAU AD. RUPS sebagai organperseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusif tertentu yangdiberikan UUPT.

Bahwa dengan ini PENGGUGAT akan menjelaskan kembali pengertianmengenai Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yang berbunyi sebagai berikut:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannyaHalaman

Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 UUPT di atas, maka suatu Perseroan sebagaibadan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian Perseroanyang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegangsaham, harus memenuhi hukum perjanjian yang juga diatur dalam BukuKetiga Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), knususnyaBab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 13131319 KUH Perdata) dan Bagian tentang SyaratSyarat Sahnya Perjanjian(Pasal 13201337 KUH Perdata

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat(1) UUPT yang mengatur tentang pendirian suatu Perseroan yang sah harusdidirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sesuai denganpenjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut, yang dimaksud dengan orangadalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asingatau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat inimenjelaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa pada dasarnyasebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itumempunyai lebih dari 1 (Satu) orang pemegang saham.Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhisyarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal 1820 KUHPerdata), dan berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian pendirianPerseroan

BAS denganDireksi PT BAS, yaitu hubungan antar organ Perseroan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagai berikut:"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, danDewan Komisaris."Hal. 55 dari 88 Hal.

Bahwa pertimbangan Judex Juris sangatlah keliru, karena Organ Perseroanbukan dibentuk berdasarkan Perjanjian, melainkan berdasarkan AnggaranDasar yang mengatur hubungan hukum antar Organ Perseroan sesuai yangdiatur dalam UUPT, sehingga jika ada perselisihan atau pelanggaran makahal tersebut bukan melanggar Perjanjian, melainkan melanggar UUPT;Bahwa Ketentuan Pasal 1365 KUHPdt menyatakan:"Tiap perbuatan yang melanggar Undangundang dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);Bahwa tugas, kewajiban dan tanggung jawab Direksi menurut UU PT adalahsebagai berikut:Pasal 66 :Ayat M:"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang rnenyeknggarakan RUPS lainnya" Pasal 85 :Ayat (1) :"setiap anggota direksi wajid dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"Ayat (2) :Hal. 81 dari 88 Hal.

Para Termohon PK tidak pernah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham sesuai apa yang disyaratkan oleh UUPT. Termohon PK justeru malah mengajukan permohonan penetapanke pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini bertentangandengan UU PT karena pertama, Direksi wajib mengadakanUPS danwajiod untuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang sahamsehubungan dengan akan diadakannya RUPS.

Kedua, apabila Direksitidak menyelenggarakan RUPS, maka yang berhak untuk rnengajukanpermohonan kepada pengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegangsaham (Pasal 67) UUPT, bukan direksi;(ii)Para Termohon PK Tidak Pernah membuat Laporan Tahunan danDokumentasi Keuangan Perseroan Sejak PT BAS didirikan. Berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b UU PT, Direksi menyelenggarakanpembukuan perseroan dan wajid membuat laporan tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU PT.

Bahwa Tergugat telah melanggar dan tidak sejalan denganketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, vide Pasal 97 ayat (2), ayat (3) jo. 98, yaitu:Pasal 97 UUPT ayat (2):Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan iktikatbaik dan penuh tanggung jawab.

Dan setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh atas kerugian PT apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.Pasal 97 UUPT ayat (3):Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiapanggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih.Pasal 98 UUPT ayat (1):Kemudian dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Bahwa berdasar

pada bunyi Pasal 97 ayat (2), ayat (3), Pasal 98 ayat(1) UUPT, membuktikan bahwa andaikata juga ada kesalahan dalam halteknis penyesuaian gaji pokok dan atau penyesuaian berdasar COLAquod non terhadap Para Penggugat, hal itu sematamata adalahkesalahan Tergugat sendiri selaku Direksi yang mengeluarkan SuratKeputusan Direksi PT.