menyerahkan terdakwabesertabarang bukti tersebut ke Polsek Muara satu ;Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PNLsme Bahwa sebelumnya saksi dan warga lainnya mengetahui bahwaterdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Shabushabu diDesa Ujung Pacu dan Orangtua Desa juga sudah pernahmemanggilnya dan sudah membuat Surat pernyataaan jika dianyatidak akan mengedarkan Narkotika lagi, sejak dianya membuatpernyataan tersebut warga Desa Ujung pacu memantau tingkahlakunya dan ternyata masih melakukan pengedaran

saksi dan beberapawarga lainnya mengantarkan dan menyerahkan terdakwabesertabarang bukti tersebut ke Polsek Muara satu ;Bahwa sebelumnya saksi dan warga lainnya mengetahui bahwaterdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Shabushabu diDesa Ujung Pacu dan Orangtua Desa juga sudah pernahmemanggilnya dan sudah membuat Surat pernyataaan jika dianyatidak akan mengedarkan Narkotika lagi, sejak dianya membuatpernyataan tersebut warga Desa Ujung pacu memantau tingkahlakunya dan ternyata masih melakukan pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

lobster tujuan Singapura melalui Batam yang sebelumnyadikirim dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Citilink milik Terdakwadengan pnerima Jihan Cargo Batam yang dilaporkan sebagai barangelektronik.Kemudian dari informasi tersebut dilakukan operasi intelejen olehpetugas Karantina Batam bekerjasama dengan Bea dan Cukai Batam dan padatanggal 31 Mei 2016 sekira pukul .15.00 WIB di Pelabuhan PenyeberanganInternasional Batam Center Batam , Provinsi Kepulauan Riau Tim Bea dan cukaimelkukan penggagalan pengedaran

Andi William pada tanggal 2 juni2016 tersebut adalah merupakan hasil pengembangan Petugas Bea danCukai Batam yang menggagalkan pengedaran benih lobster hidupsebanyak 25.404 ekor yang dikemas dalam 10 bok styrofoam padatanggal 31 Mei 2016 jam.20.00 WIB di Pelabuhan Penyebrangan BatamCenter dengan pelaku yang sama yaitu Sdr.Andi William ;Bahwa hasil penggagalan pengedaran benih lobster hidup sebanyakBatam diserahkan kepada Karantina Ikan Batam untuk diperlakukansesuai ketentuan dan menyelamatkan benih

Saksi SLAMET PRAMONO, SE, MM, MSi, dipersidangan dan di bawahSumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksimendapat laporan Kasie Intel I saksi Andi Gunawan dan Tim bahwa telah dilakukanpenegahan pengedaran dan pengeluaran dari wilayah Negara RI berupa benih lobster(Panulirus spp.) sebanyak 25.404 ekor dikemas pada 10 bok styrofoam melaluiPelabuhan

Bahwa saksi mengatahui terkait dengan penggagalan pengedaran Benih LobsterHidup (Panulirus sp) sebanyak 25.404 ekor dikemas pada 10 bok styrofoam padatanggal 31 Mei 2016 Jam 20.00 WIB di Pelabuhan Penyebrangan InternasionalBatam Center, Batam dan mengetahui untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Mei2016 sekitar pukul 19.00 WIB dari seorang keamanan setempat yangmenyampaikan khabar bahwa Saksi dipanggil Bea dan Cukai untuk masalahpengiriman benih lobster tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan yang Ahli kutip kaitannya dengan tindakan pengedaran danupaya pengiriman benih udang lobster (Panulirus sp) ke Singapore yang dilakukanoleh terdakwa adalah Pasal 16 ayat (1) secara ringkas pada substansinya dapat dibacasebagai berikut: Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau mengedarkanikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.

tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksisaksi yangdiajukan oleh penuntut Umum, saksisaksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpahmenurut cara agama dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :1.SAKSI JHONATA ROMADON;Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengedaran

sebelumnyasaksi behasil menangkap tedakwa Daniel Dwi Saputro yang telah kedapatan menjualpil double L kepada orang lain yang ternyata pil double L tersebut di beli dariterdakwa Riski Dwi Cahyono ;e Bahwa barang bukti yang didapat saksi adalah 1 (satu) buah hp merk cross warnahitam, 800 (delapan ratus) pil double L dalam bungkus plastic dan uang tunai sejumlahRp.40.000 ( empat puluh ribu )sisa uang penjualan pil double LSAKSI RIO PUTRO NUGROHO ;Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Menyatakan Terdakwa Armanda Saputra Bin Asrul terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiatobat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi

menyimpan ataumengedarkan sediaan farmasi sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic klipbening yang masingmasing berisikan 15 (lima belas) butir pil warna kuning obatHEXYMER dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiatobat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

elemen unsur mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana ditentukan dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (bunyi ayat (2)) sedangkanketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

ketergantungan danperubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratankeamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah a)setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat; b) ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

depan persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dipersidangan danjuga keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, danoleh karena itu. terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Mengingat, Perda Kab Sleman Nomor 08 tahun 2007 pasal 6 Jo Pasal 19tentang pelanggaran pengedaran

Bahwa tidak benar jika selama 2 tahun 1 bulan Tergugatpisah rumah karena pulang ke rumah orangtua, tetapiyang benar Tergugat dipenjara di LAPAS Porong Sidoarjodalam kasus pengedaran uangpalsu; 4. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untukmenolak/membatalkan gugatan Penggugat karenaberdasarkan laporan yangpalsu/bohong ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilgugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat buktitertulisberupa : 1. Foto copy Kartu) Tanda Penduduk a.n.

yang belum tentu sesuaidengan janjinya sehingga orang sering datang komplain danmarah marah kepada Tergugat sehingga hal tersebut seringmempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat danTergugat dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugathidup berpisah selama 2 tahun 1bulan ; Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telahmembantah dalil gugatan Penggugat tersebut, namun padadasarnya Tergugat telah mengakui berpisah selama 2 tahunsatu. bulan karena ditahan di LAPAS Porong Sidoarjo' karenakasus pengedaran

isteri yang menikahpada tanggal 20 Maret 2000 di KABUPATEN SOLOK;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagiPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berpacarandengan perempuan lain dan Tergugat terlibat pengedaran

sejak tanggal 20 Maret 2000 sampai sekarang dan belumpernah bercerai;e Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;Putusan No.0038 /Padt.G/2014 /PA.KBr. halaman7 dari 11e Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukunlagi Karena telah terjadi perselisinan dan pertengkaran;e Bahwa terbukti benar penyebabnya adalah Tergugat suka berpacarandengan wanita lain bahkan pernah menghamili anak orang dan di tahanselama 3 tahun 6 bulan, Tergugat juga terlibat pengedaran

Dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penggunaandan pengedaran narkoba. Tergugat kemudian dinyatakan bersalah dandijatuhi hukuman selama 6 tahun 8 bulan;6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat,namun Tergugat tidak pernah menunjukkan iatikad baik untuk menjagakeutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginanlagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat;7.

Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat jarang pulang kerumah, dan akhirnya pada bulan September2015, Tergugat tertangkap dengan dugaan telah melakukan tindak pidanaHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1897/Pdt.G/2018/PA.Bpppenggunaan dan pengedaran narkoba. Tergugat kemudian dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 8 bulan;6.

Oleh karena ituPengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya pidanapenjara dibawah pidana minimum yang telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapatdibenarkan karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditentukan dalamperundangundangan tersebut;Menimbang, bahwa pengedaran, penyaluran, perdagangan dan penggunaan Narkotikadan obatabat terlarang lainnya makin meningkat dan sangat

membahayakan generasimuda, maka pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi jugasebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatanyang dilakukan terdakwa;Menimbang, bahwa selain pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, makaPengadilan Tinggi akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanterdakwa:Hal hal yang memberatkan: e Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas penanggulangan, penyaluran, pengedaran

memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memilliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bruto1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa sebagai berikut:Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan dari pengembanganLaporan Polisi Nomor : LP/23/III/RES.4.2/2021/Kalbar/ResSingkawang/SPKTtanggal 17 Maret 2021, menerangkan bahwa ada pengedaran

atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan bagi dirisendiri, perouatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2021/PT PTKBahwa berawal dari informasi masyarakat dan dari pengembanganLaporan Polisi Nomor : LP/23/III/RES.4.2/2021/Kalbar/ResSingkawang/SPKTtanggal 17 Maret 2021, menerangkan bahwa ada pengedaran

SingkawangTimur, Kota Singkawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang , yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telan melakukan secara tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasail, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa narkotika jenis sabuBahwa berawal dari informasi masyarakat dan dari pengembangan LaporanPolisi Nomor : LP/23/III/RES.4.2/2021/Kalbar/ResSingkawang/SPKTTanggal 17 Maret 2021, menerangkan bahwa ada pengedaran

Gondang Kab.Mojokerto Mojokerto telah terjadi pengedaran obat keras Pil DoubleL;= Bahwa saksi dan teman saksi bernama Sdr. PRASETYO CATUR BINTOROmenangkap Terdakwa AAN KHUNAIFI bin ACHMADUN karena telah bersalahsebagai pengedar obat keras Pil Double L tersebut;= Bahwa saksi dan teman saksi bernama Sdr. PRASETYO CATUR BINTOROmenangkap Terdakwa.

Gondang Kab.Mojokerto Mojokerto telah terjadi pengedaran obat keras Pil DoubleL;= Bahwa saksi dan teman saksi bernama Sdr. NANANG ARIANTO,SHmenangkap Terdakwa AAN KHUNAIFI bin ACHMADUN karena telah bersalahsebagai pengedar obat keras Pil Double L tersebut;= Bahwa saksi dan teman saksi bernama Sdr. PRASETYO CATUR BINTOROmenangkap Terdakwa.

terhadapterdakwa tepatnya pada saku celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 2 ( dua) paket Narkotika jenis ganja yang di kemas denganmenggunakan plastic bening ukuran kecil .Bahwa karena Anggota kepolisian menemukan 2 ( dua) paket ganja yangterdakwa simpan pada saku celana terdakwa, kemudian terdakwalangsung di amankan bersama barang bukti dan dibawa ke MapoldaMaluku guna untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut .Bahwa Anggota kepolisian sebelumnya telah mendapatkan informasi dariinforman bahwa ada pengedaran

terhadapterdakwa tepatnya pada saku celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 2 ( dua) paket Narkotika jenis ganja yang di kemas denganmenggunakan plastic bening ukuran kecil .Bahwa karena Anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket ganja yangterdakwa simpan pada saku celana terdakwa, kemudian terdakwalangsung di amankan bersama barang bukti dan dibawa ke MapoldaMaluku guna untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa Anggota kepolisian sebelumnya telah mendapatkan informasi dariinforman bahwa ada pengedaran

Kabupaten BerauNomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan PenjualanMinuman Beralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.)

WIDJAJANINGSIH, Apt, bahwauntuk obat jenis Trihexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenisobat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trihexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehinggaobat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara

,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman