Ditemukan 5782 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 7 Maret 2016 — KURNIA, S.P
126 — 25
126 — 25
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atassuatu hal yang diperiksa meliputi antara lain pemeriksaan atas ahalhal laindi bidang keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistempengendalian intern.Bahwa ia menerangkan, Program Rehabilitasi Hutan Mangrove menrupakanprogram perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan denganmenjamin terpelinaranya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dankeberadaan ekosistemnya.Bahwa ia menerangkan,a.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yangdisusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:a.LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakansekurangkurangnya memuat:1) Penugasan Pemeriksaan;2) Identitas Wajib Pajak;3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;5) Data/infortnasi yang tersedia;6) Buku dan dokumen yang dipinjam;7) Materi yang diperiksa;8) Uraian hash Pemeriksaan;9) Ikhtisar hash Pemeriksaan;10) Penghitungan pajak terutang; don11) Simpulan
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "LaporanHasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusundengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;2) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan dan usul petugas
Putus : 30-07-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 12/PID.SUS/2012/PN.KPG Tanggal 30 Juli 2012 — JONATHAN KAITUKA
87 — 79
87 — 79
Bahwa kemudian, pada tanggal 3 Desember 2009 terdakwa dan staf DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao melaksanakan rapatpersiapan pengiriman kontingen Rote Ndao untuk mengikuti festivalsasando di Kupang dengan salah satu simpulan rapat tersebut,bahwarencana biaya untuk kontingen Rote Ndao mengikuti festival sasando diKupang yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp297.706.000,00 perluditambah;. Bahwa demikian juga Bupati Rote Ndao Drs.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/20166)7) pengujian yang telah dilakukan;8)9) simpulan dan usul petugas Verifikasi."
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
101 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpenuhi;Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa LaporanHasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusundengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;) identitas Wajib Pajak;) pemenuhan kewajiban perpajakan;KR WwW KN) data/informasi yang tersedia;o1) materi yang diverifikasi;oOo) uraian hasil Verifikasi;~N) pengujian yang telah dilakukan;Oo) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/20169) ikhtisar hasil Pemeriksaan;10) penghitungan pajak terutang; dan11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak;Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan NomorS2989/WPJ.26/KP.02/2013 tanggal 15 Mei 2013 maupun dalamSKPKBT PPh Badan Nomor 00001/306/03/115/13 tanggal 4 Juni 2013tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai denganketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurangdibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Bandingtidak
Putus : 03-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 3 Februari 2016 — H. SUKADI, SH., SP., MP. BIN H. ABDULLOH
67 — 20
67 — 20
Bahwa adapun simpulan dalam laporan tersebut adalah telah terjadipenyimpangan yaitu selurun pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yangtidak menandatangani surat perjanjian (kontrak), serta terdapatkekurangan volume pekerjaan, yang merugikan keuangan negarasebesar Rp.331.534.021,49 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tigapuluh empat ribu dua puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen).
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak terpenuhi;Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa:"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;2) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS CV. DIMAS MOTOR;
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 770/B/PK/PJK/201 79) simpulan dan usul petugas Verifikasi;Bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S7054/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun di dalam SKPKBPPh Badan Nomor 00003/206/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebuttidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan diatas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayarbeserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidakmengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selakuPemeriksa
Register : 01-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
YUDI HARIYANTO Bin AKIUS
152 — 23
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
YUDI HARIYANTO Bin AKIUS
152 — 23
Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan TPK Kegiatan PembangunanPemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam." Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan sejak datadata atau buktibukti yang mendukung penghitungan kerugian keuanganNegara diterima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Pagar Alam..
Putus : 22-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK Tanggal 22 April 2013 — SUGITO SAIDAN Bin SAIDAN dkk
93 — 24
93 — 24
Ptsn Pkr No. 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk. e Bahwa prosedur penugasan Audit Penghitungan kerugian keuangan Negaraadalah Pihak Penyidik diminta untuk melakukan ekpose awal terhadap kasustersebut , dari hasil ekspose dan data yang telah diberikan oleh Penyidik,Auditor BPKP melakukan penelaahan untuk mengambil simpulan apakah ataskasus tersebut layak untuk dilakukan Audit Investigatif atau Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara, setelah dokumen/ data dipenuhi oleh Penyidik,maka BPKP menindaklanjuti
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakterpenuhi;Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwaLaporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) Penugasan Verifikasi;) Identitas Wajib Pajak;) Pemenuhan kewajiban perpajakan;& W PD) Data/informasi yang tersedia;Oo1) Materi yang diverifikasi;oO) Uraian hasil Verifikasi;NN) Pengujian yang telah dilakukan;oO) Penghitungan pajak terutang; dan9) Simpulan
Upload : 18-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 64/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby SULIQKAYATUN binti SUWARDI ;
KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
48 — 12
48 — 12
Sby.menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpanganpenggunaan dana kompensasi pelepasan eks jalan Bumbung di DesaSawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;bahwa dengan ruang lingkup audit atas kegiatan penggunaan danakompensasi pelepasan eks jalan Bumbung di Desa Sawir, KecamatanTambakboyo, Kabupaten Tuban tahun 2014 yang diduga terjadipenyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; bahwa tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasilaudit dalam rangka
Register : 28-04-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 22 September 2014 — DENI SUPRIATNA Bin MEMED
58 — 6
58 — 6
Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab kami terbatas kepada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup, relevan, dan kompeten yangdiperoleh pada saat audit dilakukan.d.
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
481 — 1884 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 — 1884 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "LaporanHasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusundengan memperhatikan halhal sebagai berikut:Halaman 7 dari 115 halaman Putusan Nomor 997 B/PK/PJK/20161) Penugasan Verifikasi;2) Identitas Wajib Pajak;3) Pemenuhan kewajiban perpajakan;456) Uraian hasil Verifikasi;Data/informasi yang tersedia;Materi yang diverifikasi;))))))7) Pengujian yang telah dilakukan;8) Penghitungan pajak terutang; dan9) Simpulan
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "LaporanHasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusundengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;2) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan dan usul petugas
Register : 10-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb Tanggal 11 Mei 2015 — NASRUL Bin SUKEMI
58 — 24
58 — 24
Membuat simpulan hasil auditdalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara.f.
Register : 07-06-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna Tanggal 1 Juni 2016 — HADDIN SELIAN, SP;
88 — 16
88 — 16
Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2012Tahap Ketigabelas;Daftar Gapoktan Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di 33 PropinsiTahun 2012.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihakpihak terkait dari Tim PenyidikKepolisian Resor Aceh Tenggara.Melakukan konfirmasi, wawancara dan melakukan rekonstruksi faktaberdasarkan buktibukti yang diperoleh dan Membuat simpulan
Register : 17-06-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 03-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD JUNAID
176 — 116
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD JUNAID
176 — 116
Tanggungjawab auditor hanya terbatas pada simpulan hasil audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan buktibukti yang telahdiperoleh dari dan bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe; Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD JUNAID, di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan terkait masalah dugaanpenyalahgunaan Dana Desa (DD