Ditemukan 5537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perkarangan perbauangan perbaungan
Penelusuran terkait : “melakukan perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan”
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — AHMAD FATHANAH alias OLONG
409 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaanKetiga surat dakwaan perkara ini;Membebaskan oleh karenanya Terdakwa AHMAD FATHANAH tersebut daridakwaan Ketiga surat dakwaan perkara ini;Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara BersamaSama sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama dan tindak pidana pencucianuang sebagai perbuatan perbarengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
242 — 75
  • Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Lanjutan untukPembangunan Lanjutan P3SON Hambalang yang dibiayai dari danaDIPA APBN Kemenpora tahun anggaran 2010 2012.Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, makadapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisirsebagai perbarengan beberapa perbuatan yang masingmasing harusdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yangdimaksud
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
130 — 24
  • pokoknya menerangkan sebagaimana didalam BAP ;Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan mengakuidakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksisaksi dalam BAP ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaknimelanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan unsurunsurnya sebagaiberikut :Barang siapa ;Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaanorang lain ;Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Dalam hal perbarengan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-10-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg
Tanggal 28 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Dedi Januarto Simatupang, S.H
Terdakwa:
SITI HASNIAH
146 — 207

  • MENGADILI:
    1. Menyatakan Terdakwa SITI HASNIAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara perbarengan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
94 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abas Suhari Somantri yang merupakan perkara splitsingdengan perkara a quo ;Menghukum Terdakwa UMAR SJARIFUDDIN membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 28/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 08 April 2010yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa UMAR SJARIFUDDIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagai perbuatan perbarengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
984 — 239
  • Lamintang 1997:699);Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yangpada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanyatindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebihdari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diaturdalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapatindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas,dihubungkan dengan faktafakta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
517 — 203
  • Unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandangsebagai perbuatan berdiri sendiriMenimbang, bahwa unsur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP berbunyi dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, adalahmerupakan bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop= concursus
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5200 — 8014
  • uanguang milik jamaah umroh yang tidakdiberangkatkan;Keadaankeadaanyang meringankan; Terdakwa bukan pelaku utama; Terdakwa masih berusia muda sehingga bisa diharapkan untuk memperbaikitingkah lakunya dikemudian ;Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana kurungan pengganti dendayang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun kurungan, Majelis Hakimtidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan berdasar pada ketentuanPasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika ada pemberatan pidana disebabkankarena perbarengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
411 — 399 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal5 juncto Pasal 6 huruf b juncto Pasal 35 ayat (3) UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanatau turut serta melakukan perbarengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
890 — 721
  • bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (2) Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b JoPasal 35 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini telah melakukan perbarengan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9512 — 4402
  • kejahatannya; Para Terdakwa belum mengembalikan uanguang milik jamaah umroh yangtidak diberangkatkan;Keadaankeadaanyang meringankan ; Untuk Terdakwa tidak ada; Terdakwa II masih mempunyai anak bayi; Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana kurungan pengganti dendayang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulankurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut denganberdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika adapemberatan pidana disebabkan karena perbarengan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
81 — 26
  • ., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
  • Membebaskan terdakwa YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars., dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
  • Menyatakan terdakwa YOGA RESTYANTO, S.T.
    ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA RESTYANTO, S.T.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
467 — 1499
  • Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan ketentuan Pasal 5 junctoPasal 6 huruf b juncto Pasal 35 ayat (3) Undangundang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbarengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258 — 126
  • perbuatan yang dilanggarada lex spesialis dan lex generalisnnya, maka yang berlaku doktrinlex spesialis derogat legi generalis.Ahli menerangkan dalam hal 1 perbuatan melanggar dua aturan lexspesialis, maka yang berlaku ,misal korupsi dan perbankan makayang berlaku asas sistematis spesialiteit, berlaku yang lebihkhusus.Ahli menerangkan perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP) ada 3unsur yakni harus ada 1 keputusan kehendak dari dader, delikdelik tersebut sejenis, waktu tidak terlalu lama.Ahli menerangkan perbarengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 94
  • perbuatan yang dilanggarada lex spesialis dan lex generalisnnya, maka yang berlaku doktrinlex spesialis derogat legi generalis.Ahli menerangkan dalam hal 1 perbuatan melanggar dua aturan lexspesialis, maka yang berlaku ,misal korupsi dan perbankan makayang berlaku asas sistematis spesialiteit, berlaku yang lebihkhusus.Ahli menerangkan perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP) ada 3unsur yakni harus ada 1 keputusan kehendak dari dader, delikdelik tersebut sejenis, waktu tidak terlalu lama.Ahli menerangkan perbarengan