Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut:1.

Pasal 21 ayat (4) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syarif Syefiada dengan pidanaHal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2010penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwadalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;.

Menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muis Ladani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yangterbukti palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN LwkTahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dakwaan alternatifKesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muis Ladani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hakmenggunakan ijazah yang terbukti palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalsebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;3.

Pendidikan Nasional;ATAUKedua Bahwa terdakwa Abdul Muis Ladani pada hari Jumat tanggal 17 November2017atau sekitar bulan November tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lainyang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Tatakalai Kec.

Pendidikan Nasional;Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN LwkATAUKetigaBahwa terdakwa Abdul Muis Ladani pada hari Jumat tanggal 17 November2017atau sekitar bulan November tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lainyang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Tatakalai Kec.

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundangundanganyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Melaksanakan amanat Pasal 28 C dan 31 UndangUndang Dasar 1945,maka dibentuklah suatu sistem pendidikan nasional melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional.Pasal 1 angka (1) UndangUndang Nomor 20/3003 menjelaskanpengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untukmewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan

Namun demikian dalam perkembangannya hinggasaat ini pemerintah tidak pernah menetapkan hasil penyusunan standarkompetensi kerja keperawatan;Bahwa berdasarkan Pasal 61 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan penyelenggaraan ujikompetensi diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasiatau lembaga sertifikasi.

Bahwa terbitnya Permen Nomor 12/2016 telah menimbulkan instabilitasdalam sistem pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Kegaduhantersebut terlinat jelas bahwa Permen Nomor 12/2016 secara keseluruhanbertentang dengan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 38/2014;21. Bahwa perlu diketahui materi uji Kompetensi berdasarkan Permen Nomor12/2016 hanya menguji dalam hal ilmu pengetahuan saja.

Putusan Nomor 41 P/HUM/2016Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi MahasiswaBidang Kesehatan bertentangan dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Undangundang Nomor12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi juncto undangundang Nomor 36Tahun 2014 juncto UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014;Mencabut Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional.

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;danKedua:Bahwa ia Terdakwa Drs.

ACHMAD HARIYANTO, Msi,terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana tanpa ijinMendiknas mendirikan Stikes Surabaya sebagaimanadiatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 71 jo.Pasal 62 ayat (1) UURI No. 20 Tahun2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tindakpidana penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaankedua melanggar Pasal 378 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Drs.

ACHMAD HARIYANTO Msi dari dakwaan kesatu' melanggarPasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dakwaan keduamelanggar Pasal 378 KUHP ;Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telahmempertimbangan unsur unsur dalam dakwaan kesatumelanggar Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurutJaksa Penuntut Umumadalah keliru dan tidak sependapat ;Alasan alasan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:Pasal

1) berbunyi "Setiap pendidikan formal daninformal yang didirikan wajib memperoleh ijin pemerintahatau pemerintah daerah sedang pasal 71penyelenggaraan Satuan Pendidikan tanpa ijin pemerintahatau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak 1(satu) milyard rupiah ;Dalam Pasal 74 : Semua peraturan perundangundang yangmerupakan peraturan pelaksanaan Undangundang No. 2Tahun 1989 tentang Sistem

PendidiKan Nasional masihtetap berlaku ;Sedang yang mengatur dalam PP No. 60 Tahun 1999 dalamPasal 118 ayat (1) dijelaskan sebagai benkut:Pendirian, perubahan dan penambahan pelaksanaan akademikPerguruan Tinggi didasarkan atas usulan meliputi:.

Nomor 3829 K/Pid.Sus/20191.Menyatakan Terdakwa AL MUNAWARAH bin ABDULLAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPrimair Pasal 68 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AL MUNAWARAH binABDULLAH selama

2019Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penutut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 68 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidairitasalternatif, maka Majelis Hakim dapat memilin dan mempertimbangkan salahsatu di antara kedua dakwaan a quo yang paling sesuai dengan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan dan untuk itu dakwaan yang relevanuntuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 67 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang unsurunsurnya adalah; Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan; Yang

Demikian pula halnya sesuai dengan hasil penyidikan adalahjuga merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan danmenetapkan terhadap siapa akan dilakukan tindakan penuntutan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perobuatan Terdakwatelah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebuttelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

Agung akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampenyelenggaraan Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket Cdengan baik;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sudah berusia lanjut;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 kK/PID.SUS/2018Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM

Menyatakan terdakwa YUNI SUWONDO, M.Pd.Il Bin MURSALINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenyelenggara Pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensitanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang RINomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalamdakwaan Pertama;2.

LampungBarat dapat dikualifikasi melanggar Pasal 67 ayat (1) UU RI No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidakmenanggapinya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru mengajar di SDN Taman SariKab.

Pendidikan Nasional, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 subunsur dalam ad.2 ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undangundang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkanbahwaSertifikat berbentuk jazah dan sertifikat kompetensi.Selanjutnya dalamPasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa ljazah diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian = yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditas;Menimbang, bahwa terkait dengan sub

Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut:1.

Pasal 21 ayat (4) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syarif Syefiada dengan pidanaHal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2010penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwadalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;.

Desember 2017sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, ditahan kembali dalam TahananKota sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkilkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional:Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (2)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 7 hal.

IDRIS bersalah melakukanperbuatan tindak pidana Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi,gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsusebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMIDI bin Alm. H. IDRISdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selamaTerdakwa menjadi Tahanan Kota, dengan perintah Terdakwa segeraditahan;3.

tanggal 16 April 2014. dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwapada pokoknya sebagai berikut :I Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding di dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo, seharusnya menerapkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan/atauUndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;1Bahwa Pemohon Kasasi adalah Ketua Yayasan Servas Mario Foundation yangbergerak di bidang pendidikan dan mendirikan Perguruan Tinggi dalam hal iniUniversitas San Pedro (Unisap);Bahwa Perguruan Tinggi di atur di dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan/atau UndangUndang Nomor 12tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pemohon Kasasi didalam mendirikanUniversitas San Pedro (Unisap

ternyataperkuliahannya dimulai pada bulan Agustus 2011 ;Bahwa bilamana Pemohon Kasasi dianggap bersalah karena telah melakukanpenerimaan mahasiswa sebelum izin dari Dirjen Dikti diterbit, seharusnya yangberwenang untuk menyatakan Pemohon Kasasi bersalah adalah Dirjen Diktidimana kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi, dengan sanksimelalui tahapan teguran yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti dan kalaupunPemohon Kasasi dianggap bersalah secara pidana, UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional atau UndangUndang Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lah yang lebih tepat diterapkankepada Pemohon Kasasi bukan Pasal 378 KUHP sebagaimana diterapkan olehJudex Facti tingkat pertama maupun Judex Facti tingkat banding;Bahwa perguruan Tinggi diatur secara khusus di dalam UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UndangUndang Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan bagi pihak yang melanggarUndangUndang tersebut dapat dikenakan sanksi

Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agungagar sudilah kiranya melakukan pengujian uji matriil terhadapPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan BiayaPendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 15 ayat (1), yangbertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48:2.

Pendidikan Nasioan!

Putusan Nomor 37 P/HUM/20162)Bahwa Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalamPasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Bukti T2) disusun berdasarkan semangat desentralisasidansatuan pendidikan dalam perimbangan pendanaanpendidikan antara pusat dan daerah.

Putusan Nomor 37 P/HUM/201620 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalkhususnya mengenai pendidikan dasar;(3.10.9) Bahwa program pendidikan minimal yang harusdiikuti warga negara Indonesia merupakan tanggung jawabPemerintah dan pemerintah daerah merupakan kebijakanhukum yang terbuka (open legal policy) bagi Pemerintahmaupun pemerintah daerah.

Pendidikan Nasional;Telah tegas dan jelas bahwa yang diminta oleh Pemohonadalah pengujian formil BUKAN pengujian materiil.

Putusan Nomor 07 P/HUM/2015UndangUndang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalbilamana berprofesi sebagai tenaga pendidik dan kependidikan dan yangberprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dipekerjakan pada saranakesehatan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Puskesmas)dan/atau rumah sakit milik Pemerintah Daerah. Tenaga kesehatandibenarkan pula keberadaannya atas dasar UndangUndang 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan UndangUndang 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit;3.

Para Pemohon yang bekerja pada institusi pendidikan dan berstatushonorer berprofesi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yangdiangkat di antaranya berdasarkan rujukan hukum UndangUndang 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UndangUndang 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;4. Kesemua Pemohon dirugikan karena huruf b ayat (1) Pasal 6 PeraturanPemerintah 11 Tahun 2002 batas usia menjadi PNS minimal 18 tahun danmaksimal 35 tahun;5.

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dengan didirikannya SMK Toya Anyar di Kecamatan Kubu, KabupatenKarangasem, dan SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya Kangin, KecamatanBebandem, Kabupaten Karangasem, secara aturan Administrasi Penggugat telahmelakukan upaya permohonan jin untuk pendirian SMK Nusa Dua Bebandemtersebut kepada Bupati/ Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan suratpermohonan Nomor 02/YPGW/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012, tetapi lama tidakmendapat tanggapan

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;7.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor005/0230/Disdikpora/tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek BelajarMengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem, maka Tergugat telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melanggar Pasal 4, Pasal 31 UndangUndang Rl.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berdasarkan haltersebut maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat

. : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 68 ayat (2) Undangundang R.INo. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2010No. Reg.

Perkara : Pdm 049/TNG/04/2010 yang padapokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Sofyan Ahmad, SH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakuka tindak pidana "Menggunakan ijazah yangdiperoleh dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 68(2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam surat dakwaanKedua.Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa SOFYAN AHMAD, SH11dengan pidana penjara

kembali.Maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang teruraidiatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember2010 Nomor : 769/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankandalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akandibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 68 ayat (2) Undang Undang R.I Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional serta pertauranperaturan dan pasal pasal lain dari Undang Undang = yangbersangkutan ;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15Desember 2010, Nomor : 769/ Pid.B/2010/PN.TNG. yangdimintakan banding tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;19Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;M E N G A D I L I :1.

Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUNTOYO bin SOKO PAWIRO(alm) bersalah melakukan tindak pidana menggunakanijazah dan atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsusebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 69ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menghukum terdakwa BAMBANG KUNTOYO bin SOKO PAWIRO(alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan denganperintah terdakwa ditahan di Rutan;3.

dikeluarkan oleh MTS Poncowatitertanggal 9 Mei 1983 milik saksi MARSUDI als BAMBANG KUNTOYOtersebut oleh terdakwa BAMBANG KUNTOYO diakui sebagai ijasahmiliknya lalu digunakan untuk memenuhi persyaratan administratifpendaftaran sebagai bakal calon kepala kampung di KampungSrisawahan dan akhirnya terpilinh menjadi Kepala Kampung untukperiode tahun 2013 s/d 2019;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Republik Indoensia No. 20tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telahmengajukan eksepsi atau nota keberatan tertanggal 29 Juli 2013 danatas eksepsi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukantanggapannya tertanggal 19 Agustus 2013;Menimbang, bahwa atas eksepsi dari terdakwa dan tanggapanatas eksepsi dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Sinar Baru hal. 441);Menimbang, bahwa Pidana pada umumnya hendakdijatunkan hanya pada orang yang melakukan perbuatandilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibatdari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengantanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa ijin, yaitu seseorangyang melakukan perbuata tanpa suatu kewenangan;Menimbang, bahwa Pasal 61 Ayat (2) Undangundang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmenyebutkan bahwa ijasah diberikan kepada peserta didiksebagai

Pendidikan Nasional,UndangUndang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: 1.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriWaingapu register Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Wgp tanggal 21 Februari 2017telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagaiberikut:1.Bahwa Pemohon telah ditetapbkan sebagai Tersangka, ditangkap dan ditahandengan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat atau menggunakan Surat3933Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional atau kedua Pasal 263 ayat (1)KUHP, atau ketiga pasal 263 ayat (2) KUHP oleh Penyidik Polres SumbaTimur,Bahwa penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadapPemohonoleh Termohon tanpa didukung dengan bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup dan bukti yang cukup yang tertuang dalam pasal1 angka 14 KUHAP yang berbunyi Tersangka adalah seorang yangkarena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan, paitut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan bunyipasal 17

MELEGITIMASI PELANGGARAN HAKASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;13.Bahwa berhubung dalam perkara aquo, Penyidik Polres Sumba Timurmelakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penyitaan Surat danPenahanan terhadap pemohon tanpa didukung dengan satu alat buktipun,dimanatidakadasatupunketerangansaksiatau alat tidak ada bukti lainnyayang menunjuk bahwa Pemohon adalah sebagai pelakuPemalsuan suratatau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Nasional ataukedua Pasal 263 ayat (1) KUHP,atau ketiga pasal 263 ayat (2) KUHP,dengan demikian maka sangat jelas bahwa Penetapan Tersangka,Penangkapan yang diikuti dengan penahanan atas diri Pemohon yangdilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karena bertentangan denganpasal 1 butir 14 dan butir 20, jo.

No. 2329 K/Pid.Sus/20177.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapukarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU : Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;ATAUKEDUA : Pasal 263 ayat (1) KUHP;ATAUKETIGA : Pasal 263 ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumba

(dua) jari yang memiliki kesamaan bentuk pokok baru dapatdilakukan perbandingan 12 (dua belas) titik terhadap sidik jari, namun padaijjazah Terdakwa tidak dapat dilakukan perbandingan 12 (dua belas) titikkarena cap tiga jari pada ijazah Terdakwa terdapat garis tipis menyerupaisidik jari sehingga 12 (dua belas) titik kesamaan tidak terlihat;Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan ijazahyang terbukti palsu memenuhi kualifikasi Pasal 69 Ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Hal. 10 dari 15 hal.

UMBU MANJA a quo termasuk dalam kualifikasitindak pidana pencurian;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dengan didirikannya SMK Toya Anyar di Kecamatan Kubu, KabupatenKarangasem, dan SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya Kangin, KecamatanBebandem, Kabupaten Karangasem, secara aturan Administrasi Penggugat telahmelakukan upaya permohonan jin untuk pendirian SMK Nusa Dua Bebandemtersebut kepada Bupati/ Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan suratpermohonan Nomor 02/YPGW/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012, tetapi lama tidakmendapat tanggapan

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;7.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor005/0230/Disdikpora/tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek BelajarMengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem, maka Tergugat telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melanggar Pasal 4, Pasal 31 UndangUndang Rl.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berdasarkan haltersebut maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat

No.1210 K/Pid/2007diselenggarakan di Kendal tersebut tanpa ada ijin dan Direktorat JenderalPendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional RI,sehingga bertentangan dengan Surat Edaran (SE) DIRJEN DIKTI No.2630 / D /T / 2000 tanggal 22 September 2000 tentang Penyelenggaraan kelas jauhdilarang ;Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat

CHANDRA FAJRI ANANDA, SE.Msi binABDUR ROHIM ALWI, terbukti Melakukan, yang menyuruh lakukan atauturut serta melakukan memberikan ijazah, gelar akademik tanpa haksebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar merekaTerdakwa segera ditahan ;3.

No.1210 K/Pid/2007memberikan ijasah, gelar akademik tanpa hak sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 67 ayat (1) UndangUndangNo.20 tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan bukannya melepaskan Para Terdakwa dari segalatuntutan hukum ;. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan hKUHAP ;Bahwa dalam memutus perkara, Majelis Hakim menyatakan ParaTerakwa HM.

MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi, dan kawankawan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sepertididakwakan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, tetapiperbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana pidana tanpamembahas dan menelaah unsur yang memberikan ijasah, sertifikatkomptensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi tanp haksebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Bahwa kami Jaksa

No.1210 K/Pid/2007IV.tidak mempunyai ijin telah melanggar Pasal 67 ayat (1) UndangUndangNo.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi Drs.CHOZIN DAHLAN (Pembantu) Rekto Undar Jombang) yangmenerangkan bahwa penyelenggaraan kelas jauh Undar Jombang diKendal tidak ada ijinnya, Para Terdakwa hanya menggunakan ijin lama,padahal penyelenggaraan kelas jauh sudah dilarang oleh Dirjen Dikti.

Sedangkan terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan danpendidikan untuk mendapatkan sertifikat ATT V tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 69 ayat (1) Undang undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.SubsidairBahwa ia terdakwa YOSMAN TELAU MBANUA Pgl YOSMAN pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulanNovember dalam tahun 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktubulan Nopember tahun

Sedangkan terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan danpendidikan untuk mendapatkan sertifikat ANT V tersebut dan ijazah .sertifikat ANT V atas nama terdakwa tersebut tidak terdaftar atau tidakpernah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu DirektoratJendral Perhubungan Laut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 69 ayat (2) Undang undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.ATAUKETIGABahwa ia terdakwa YOSMAN TELAU MBANUA

daripendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya, maka hal tersebut dinilaitidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana terlihatpula dalam pertimbangannya hukumnya yang tidak melihat dan mendasarkanpada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sebab dakwaan JaksaPenuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas yaitu. kesatumelanggar pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP, atau kedua primair melanggar pasal 69ayat (1) UndangUndang Negara republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, kedua subsidair melanggar pasal 69ayat ( 2 ) Undangundang Negera Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau ketiga melanggar pasal 302 ayat( 1 ) Undangundang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sedangkan dalam pertimbangan hukum yang diambil olehMajelis Hakim Tingkat pertama seolaholah dakwaannya adalah dakwaantunggal ( putusan halaman 31 alinea kedua );Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh MajelisHakim