dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, tanggal 3 April 2020,namun tidak dijawab oleh Tergugat.Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Penggugat mengirimkan surat permohonanpencabutan atas Keputusan walikota Surabaya Nomor:X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat.Bahwa Tergugat baru menanggapi surat keberatan Penggugat pada tanggal10 Juni 2020 sebagaimana surat Walikota Surabaya Nomor700/51 73/436.6

PENGADILAN TATA USAHA NEGARABahwa mencermati dalil surat gugatan Penggugat halaman 2 3 yang antaralain adalah : Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Penggugat mengirimkan suratpermohonan pencabutan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor :X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat.Bahwa Tergugat baru menanggapi surat keberatan Penggugat pada tanggal10 Juni 2020 sebagaimana surat Walikota Surabaya Nomor700/5173/436.6

Fotocopy Pengumuman No: 000/429/436.6 18/2015 Tgl. 06 Februari 2015 dariDinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, bukti P11;12.Fotocopy Surat Kuasa Tgl. 20 April 2014, bukti P12;13.Fotocopy Tulisan dibawah tangan tentang Akte Nikah Nomor 395/9/111/1988,yang ada stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Kulon, KotamadyaBlitar, bukti P13;14.Fotocopy Surat Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Nikah Perkawinan PollyTan Hwa Tjhoen dengan Tjioe Hwee Nio dari Dinas Kependudukan danPencatatan

alinea kedua danketiga tidak mempertimbangkan buktibukti secara keseluruhan, dimana hanyamempertimbangkan bukti P24 tanpa mengkaji keabsahan Perjanjian KerjasamaWaralaba terlebih dahulu :"Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mendalilkan telah terlebih dahulu memilikidan mengoperasikan salon kecantikan De Grace sebelum dibuatnya akta No. 34 a quo,akan tetapi menurut buka P24 Termohon baru mempunyai jin usaha dari DinasKebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya tanggal 23 Desember 2010 dengan No.503/159/436.6

Nomor 47/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby27Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran daridalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberitanda T1, sebagai berikut :1.Fotocopy, Surat lzin Usaha Perdagangan (kecil) Nomor503/7342.A/436.6/11/2015, yang dikeluarkan Dinas Perdagangan danPerindustrian Pemerintah Kota Surabaya Tertanggal 14 Juli 2015, yangselanjutnya diberi tanda T1;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat jugamengajukan bukti 1 (satu) orang

Internet Pratama Indonesia(Penggugat) '94, rtlchfesl af38 ltrchfcesO f38insrsid12152015telah sesuai prosedur berdasarkan Pasal 15, Pasal 16 ayat (4) dan Pasal18 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan Nomor028/9075/436.6.rtlchfcsl af38 ltrchfcsO f38insrsid7612877 4/2010tanggal 1 Julrtlchfcsl af38 ltrchfcs0f38insrsid12152015 i 2010.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan Nomor :188/237692/436.6.2/2014 tanggal 25 Juni 2014 ;Menimbang, bahwa dari lampiran gambar obyek sengketa diketahui bahwa bangunangedung milik Tergugat II Intervensi sebelumnya telah memiliki IMB lama yaitu IMBNomor :188/3632/92/436.6/2011 tanggal 22 September 2011 berlantai 2 (dua) yangkemudian bangunan tersebut direnovasi/diperluas menjadi lantai 3 (tiga) sesuai denganketerangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama JUMANI menerangkan

Bahwa fakta hukumnya yang menetapkan nilai jual Obyek Jaminan Fidusia tersebutbukan Tergugat tetapi instansi pemerintahan yang terkait dan berwenang yaitu berdasarkan :pa Surat dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 470/105/436.11.6.6/2012, tertanggal 10Desember 2012, perihal Harga Pasaran Tanah dan Bangunan ;e Surat dari Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor: 979/5078/436.6. 13/2012, tertanggal 6 Desember 2012 hal Nilai Jual Obyek Pajak ;1.

., pegawai Dinas Pengelolaan Bangunan dan TanahPemko Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1770/436.6. 18/2014tanggal 12 Agustus 2014, untuk kepentingan Turut Tergugat II hadir menghadapKuasa Hukumnya bernama R.

Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBOHANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan SawahanNomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ;1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan KomanditerNomor 503/5349.D/436.6. 11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ;Halaman 42 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9614.000 atas nama CV.KHARISMA PEMBINA

Yang dapat diuraikan sebagai berikut :1) Bahwa terdapat hasil temuan dari Inspektorat Kota Surabayasebagaimana surat Nomor : X.700/2190/436.6/2017 tanggal 5September 2017 hal laporan hasil pemeriksaan kegiatan diklatHalaman 29 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 98/G/2017/PTUN.SBY2)yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran KotaSurabaya Tahun 2017, dengan hasil pemeriksaan :Terdapat surat keterangan pelatihan pencegahan danpenanggulangan bahaya kebakaran yang diterbitkan oleh DinasPemadam

Kadis Perdagangan danPerindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya No531/316.0/436.5.9/2007 tanggal 14 Desember2007 ; 1 (satu) lembar photo copy surat persetujuan atas Permintaan PerubahanNomor 536/3053/436.6. 11/2008 tanggal 11 Mei 2011;Halaman 67 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI15161718192021222324231 (satu) lembar photo copy surat keterangan Domisili Usaha Nomor530/36/436.11.27.1/2011 tanggal 30 Mei 201 1;1 (satu) lembar photo copy. surat ijin tempat usaha Nomor530/06/436.11.27.1/

Surat izin melakukan perceraian yang diterima Termohondari Walikota Surabaya ( sebagaimana yang telah diserahkankepada majelis hakim) setelah pihak Dinas Koperasi dan UsahaMikro Kota Surabaya mengadakan pemeriksaan kepada Pemohonuntuk kemudian meneruskan ke Inspektorat Kota Surabaya sesuaidengan Surat No. 005/167/436.6/2018 tanggal 13 Januari 2018perihal Undangan kepada Pemohon untuk dimintai keteranganterkait kepentingan kedinasan.e Mengenai hal Hutang Nafkah kepada Termohon/PenggugatRekonpensi

telah berdiri bangunan yang baru oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi Il atas perintah Tergugat Rekonvensi Il.Oleh karenanya perbuatan penyerobotan dan penghancuranrumah dinas tersebut merupakan perbuatan melawan hukum .Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi , Tergugat Rekonvensill dan Tergugat Rekonvensi Ill telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan diatas tanah sebagaimana SHP 02 dimaksudtelah berdiri bangunan yang baru sebagaimanaterindentifikasiberdasarkan (IM.B) Nomor 188/ 1933 44/436.6

dalam memeriksapekerjaan yaitu Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ( KPJP) Nomor:642.2/1023/436.6.2/2009 tanggal 02 Juni 2009 dan atas kesepakatan timpekerjaan sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);Bahwa saksi selaku Tim Pelaksana Pengawas Teknis (PPT) memeriksapekerjaan dalam pembangunan gedung SDN Rangkah I Surabaya tidakpernah menandatangani Asbuilt Drawing pembangunan SDN Rangkah I, II,IH, IV, V dalam tahun anggaran 2009 ;Bahwa yang saksi awasi pelaksanaan kontrak = nomor:642.2/1023/436.6

SamodraSurya Tehnik;Bahwa Kontrak nomor: 642.2/1023/436.6/2009 tanggal 02 Juni 2009dilakukan Addendum yaitu 3 ( tiga) kali dilakukan Addendum pertamamengenai volume pekerjaan ada yang lebih dan ada yang kurang, keduaperpanjangan waktu, dan ketiga mengenai tambah kurang yang tidak sesuaidengan kebutuhan dilapangan;Bahwa Kajian Teknis yang dituangkan dalam Resume Rapat sampai dengansaat ini belum pernah dibuat ;Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan fisik yangada dilapangan dalam

Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Termin I No. 642.2 / 1540.22 / 436.6 / 2009 tanggal 5Agustus 2009 dengan nilai kemajuan pekerjaan / Progres 45,85 % (empat puluh limakoma delapan puluh lima persen) ; Berita Acara Pemeriksaan Fisik Termin II No. 642.2 / 2180 / 436.6.2 / 2009 tanggal 7Oktober 2009 dengan nilai kemajuan pekerjaan / Progres 75,21 % (tujuh puluh lima komadua puluh satu persen) ;12.

Laporan Hasil Konfirmasi dan klarifikasi terkait Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2016 Inspektorat Pemerintah kota Surabaya nomor X.700/1363/436.6/2017 Tanggal 06 Juni 2017;
18.

Pelanggaran Perda Kota SurabayaNomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4) sebagai perundangundangan yang mengikat perikatan (vide P8,P9, P10, P11);Bahwa: (a). keberatan pembongkaran bangunan atas pelanggaran jinMendirikan Bangunan (IMB) dari pihak ketiga dengan memperalat oknumDPRD yang sudah hadir di kantor Dinas PU CKTR pada rapat tanggal 30Maret 2015 sebagai tamu tak diundang atas Surat dari Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 005/3883/436.6

DJOKO WALUJO, SH, MMFotocopy Legalisir Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan SuratPerintah Nomor :800/05/SP/436.6. 1/2009 Pada Tanggal 05 Januari 2009.Fotocopy Legalisir Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 JawaTimur SekretariatWilayah / Daerah Surabaya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IJawa Timur Nomor : 821.12/6058/032/1987 Tentang Pengangkatan Menjadi PegawaiNegeri Sipil Pada Tanggal 28111987.VI SKPLH Ir.

PUBina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan KeputusanWaliKota Surabaya No.821.13/5537/436.6.8/2007 tanggal 10 Desember 2007, dan selakuSatuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah Kota Surabaya yang diangkat berdasarkanSurat Perintah Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota SurabayaNo.800/5340/436.6.1/2011 tanggal 16 November 2011, Surat PerintahNo.800/2218/436.6.1/2012 tanggal 23 April 2012, Surat Perintah No.800/4164/436.6.1/2012 tanggal 31 Juli 2012, Surat Perintah No.800/6323/436.6

Fotocopy Legalisir Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepetingan UmumKota Surabaya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Kota Surabaya Nomor : 593/3656/1/436.6. 1/2009Hal. 17 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

No.188.45/164/436.1.2/2009Bahwa saksi diangkat selaku Anggota Satuan Tugas kegiatan Pengadaan Tanah DemiKepentingan Umum untuk Pembangunan Jalan MERR II C di Kelurahan GununganyarKecamatan Gununganyar pada Tahun 2012 s/d Tahun 2013 oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanahdengan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan surat keputusanpanitia pengadaan tanah Antara lain :Nomor :593/3656/436.1.1/2009 tanggal 3 Agustus 2009Nomor : 593/4824/436.6. 1/2010 tanggal 3 September 2010Nomor

: 800/5340/436.6. 1/2011 tanggal 16 Nopember 201 1 Nomor : 800/2218/436.6.1/2012 tanggal 23 April 2012Nomor : 800/2440/436.6. 1/2013 tanggal 17 April 2013Hal. 739 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

Fotocopy Legalisir Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepetingan UmumKota Surabaya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Kota Surabaya Nomor : 593/3656/I/436.6. 1/2009Tentang Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum Pembangunan Jalan MERR II C Kota Surabaya Tanggal 03Agustus 2009.

Fotocopy Legalisir Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepetingan UmumKota Surabaya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Kota Surabaya Nomor : 593/3656/1/436.6. 1/2009Hal. 1435 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

tentang Bangunan Pasal 15ayat (1), ayat (2), ayat (8), ayat (4) sebagai perundangundangan yang mengikatperikatan (vide P8, P9, P10, P11);Hal. 67 Putusan No.245/Pdt.G/2017/PN.Sby.(3)(4)Bahwa : (a). keberatan pembongkaran bangunan atas pelanggaran jin MendirikanBangunan (IMB) dari pihak ketiga dengan memperalat oknum DPRD yang sudahhadir di kantor Dinas PU CKTR pada rapat tanggal 30 Maret 2015 sebagai tamu takdiundang atas Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor: 005/3883/436.6

BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu TahunAnggaran 2010 Tanggal 1 Pebruari 2013 ; XIV SK/SP P2T/SATGAS ;1Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pemerintah Kota Surabaya Sekretariat DaerahNomor 800/7152/436.6.1/2013 Pada Tanggal 29 Nopember 2013 ;Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pemerintah Kota Surabaya Sekretariat DaerahNomor 800/5728/436.6.1/2013 Pada Tanggal 20 September 2013 ;Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pemerintah Kota Surabaya Sekretariat DaerahNomor 800/4570/436.6

Januari 2010 ;Fotocopy Legalisir Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan SuratPerintah Nomor :800/49/436.6.1/2012 Pada Tanggal 02 Januari 2012 ;Fotocopy Legalisir Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan SuratPerintah Nomor :800/728/436.6.1/2012 Pada Tanggal 02 Maret 2012 ;Fotocopy Legalisir Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan SuratPerintah Nomor :800/4105/436.6.1/2012 Pada Tanggal 28 Desember 2012 ;Asli Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Surat PerintahNomor :800/1010/436.6

. 1/2013 Pada Tanggal Mei 2013 ; Fotocopy Legalisir Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Surat PerintahNomor :800/1820/436.6. 1/2013 Pada Tanggal 8 Juli 2013 ; SK PNS OLLI FAIZZOL, ST DAN SURAT PERINTAH SUB KOORDINATORPENGADAAN TANAH OLLI FAIZZOL, ST ;Fotocopy Legalisir Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan SuratPerintah Nomor :800/3607/436.6.1/2001 Pada Tanggal 8 Juli 2013 ;Fotocopy Legalisir Walikota Surabaya Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :813.3/5303/436.6.8/2006 Tentang