Kurang (Lebih) Bayar 10.706.839.394,00 0,00 10.706.839.394,00Sanksi Bunga 2.997.915.030,00 0,00 2.997.915.030,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.704.754.424,00 0,00 13.704.754.424,00 Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan ataspermohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2006 yang diajukanoleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Februari 2008;Bahwa menurut keterangan KPP Badora

Putusan Nomor 31 7/B/PK/PJK/2011bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua sepertitercantum di dalam Surat KPP Badora Dua NomorS90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Bandingtelah mengirim himbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalanFaktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCTmemasukan pembetulan SPT Masa periode terkait, namun demikian,sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, PTCTbelum melaksanakan himbauan tersebut;2.2.

CitraTubindo, Tok.telah melakukan penyerahan kepada TermohonPeninjaauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) danberdasarkan penelitian KPP Badora Dua bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) belumHalaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 31 7/B/PK/PJK/2011 9.2.9.3.melakukan penyetoran dan pelaporan PPN Pemungut ataspenyerahan tersebut.

Menurut Terbanding (Dalam hal ini Kepala KPP Badora Dua)Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 Nomor: 00004/406/05/081/07 tanggal 26 Desember 2007 yangditerbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut : Peredaran Usaha Rp 106.891.715.467 ,00Harga Pokok Penjualan Rp 112.371.350.378,00Laba Bruto Rp (5.479.634.91 1,00)Penghasilan bruto di luar usaha Rp 607.872.708,00Jumlah Penghasilan Bruto Rp (4.871.762.203,00)Pengurangan penghasilan bruto Rp 7.274.541 .880,00Penghasilan

Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas ketentuan yang sifatnya lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi;Bahwa oleh karena itu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 tidak boleh memuat persyaratan yangsifatnya menafikan ketentuan dalam Persetujuan Penghidaran PajakBerganda (P3B);5. bahwa sebagai aparat pelaksana Terbanding (baik Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus maupun Kepala KantorPelayanan Pajak Badora

Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.556.028.200,00 0,00 2.556.028.200,00Sanksi Bunga 817.929.024,00 0,00 817.929.024,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.373.957.224,00 0,00 3.373.957.224,00Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan ataspermohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2006 yang diajukanoleh Pemohon Banding pada tanggal11 Februari 2008;Bahwa menurut keterangan KPP Badora

yang telah mendapatkan fasiltasPPN tidak dipungut sesuai dengan persetujuan Master List dalamKMK.2600 dan 2595, menurut Pemohon Banding penerbitanfakturfaktur pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh karenanya PemohonBanding menolak keabsahannya, sebagai WAPU, Pemohon Bandingkeberatan untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPNatas fakturfaktur yang diterbitkan tanpa memiliki dasar hukum yangbenar;bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora

Dua sepertitercantum di dalam Surat KPP Badora Dua NomorS90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Bandingtelah mengirim himbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalanFaktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCTmemasukan pembetulan SPT Masa periode terkait, namun demikian,sampai dengan surat banding Pemohon Banding sampaikan, PTCTbelum melaksanakan himbauan tersebut;2.2.Seandainya pengeluaran barang untuk operasi pertambangan MIGASdari KB Batam tersebut dianggap sebagai

CitraTubindo, Tbk.telah melakukan penyerahan kepada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danberdasarkan penelitian KPP Badora Dua bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) belummelakukan penyetoran dan pelaporan PPN Pemungut ataspenyerahan tersebut.

Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000("UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan") dan Pasal 35UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("HukumPengadilan Pajak");Bahwa adapun alasan dan penjelasan permohonan banding Pemohon Bandingadalah sebagai berikut:Latar Belakang:Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN133/WPJ.07/KP.1005/2009 tertanggal 2 September 2009, telah dilakukanpemeriksaan PPh Badan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badora

II untuk TahunPajak 2007;Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, KPP Badora II menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Tahun Pajak 2007 Nomor00004/206/07/081/11 tertanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp1.977.647.484,00dikarenakan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp29.694.404.375,00 denganperhitungan sebagai berikut: Menurut Menurut KoreksiUraian Pemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)Peredaran Usaha 1.034.061 .656.223) 1.063.756.060.598) 129.694.404.375Penghasilan Kena Pajak 155.109.248.442

Yang Tidak/Kurang Dibayar 1.336.248.300 1.336.248.300Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 641.399.184 641.399.184Wumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar 1.977.647.484 1.977.647.484 Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKB Nomor00004/206/07/081/11 melalui Surat Setoran Pajak tertanggal 17 November2011;Bahwa atas SKPKB Nomor 00004/206/07/081/11 tersebut di atas, PemohonBanding telah mengajukan Keberatan kepada Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Jakarta Khusus melalui KPP Badora

Dengandemikian belumnya Pemohon Banding mempunyai NPWP/PKP sebagai BUTtidak bisa dipersalahkan kepada Terbanding semata di mana sebagai agenyang tidak bebas Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd Jepang seharusnya PemohonBanding secara Self Assesement harus mendaftarkan diri sebagai WPDalam Negeri (BUT);bahwa untuk BUT K Line (Singapore) Pte Ltd (KSP) ternyata telah ada BUTyang terdaftar di KPP Badora sejak tanggal 7 Oktober 2004 dengan NPWP02.072.015.7.053.000;bahwa sengketa ini adalah Komisi Jasa Keagenan

Keluarga atas nama Harping nomor7303030912100049 tanggal 2i8 Pebruari 2013 bermeteralcukup atau inazegelan. bukti P2Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon jugamengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :1 Salma binti Badora, dibawah sumpah telah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karenaPeMoOhon Dernama ........cccccecsseeceeeeeeeeees , calon besan saksi.Hal. 4 dari 11 Hal.Pen.No.45/Pdt.P/2018/PA Batg.

yang Kurang (Lebih) Bayar 3.451.601.961,00 0,00 3.451.601.961,00 Sanksi Bunga 1.242.576.706,00 0,00 1.242.576.706,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 4.694.178.667,00 0,00 4.694.178.667,00 bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan atas permohonankeberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB")Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 yang diajukan oleh PemohonBanding pada tanggal 21 Februari 2008;bahwa menurut keterangan KPP Badora

mendapatkan fasilitas PPN tidakdipungut sesuai dengan persetujuan Master List dalam KMK.2600 dan2595;bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan fakturfaktur pajak tersebuttidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan diatas, oleh karenanya Pemohon Banding menolak keabsahannya;bahwa sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untuk melaksanakanpemungutan dan penyetoran PPN atas fakturfaktur yang diterbitkan tanpamemiliki dasar hukum yang benar;bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora

Dua seperti tercantum didalam Surat KPP Badora Dua Nomor: S90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal24 April 2007, Pemohon Banding telah mengirim himbauan kepada PTCTuntuk melakukan pembatalan Faktur Pajak untuk periode yangbersangkutan dan meminta PTCT memasukan pembetulan SPT Masaperiode terkait;bahwa namun demikian, sampai dengan surat banding ini PemohonBanding sampaikan, PTCT belum melaksanakan himbauan tersebut;2.2.

Putusan Nomor 1621/B/PK/PJK/2016PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Desember 2007 Nomor 00017/507/07/081/10 tanggal 28Januari 2010 yang diterbitkan oleh KPP Badora Duaberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP013/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 25 Januari 2010;1.7.2.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp435.510.400,00 sebagaimana dimaksud dalam SKPN PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakDesember 2007 Nomor 00017/507/07/081/10 tanggal 28Januari 2010 yang diterbitkan oleh KPP Badora Duaberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP012/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 25 Januari 2010;Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1621/B/PK/PJK/20162.6.2.

Bahwa yang menjadi sengketa banding adalah koreksi negatifdasar pengenaan pajak (DPP) atas penyerahan yang PPNnyadipungut sendiri Masa Pajak Maret 2009 sebesarRp2.976.331.287,00 sebagaimana dimaksud dalam SKPLBPPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Maret 2009 Nomor 00001/407/09/081/10 tanggal 21 April2010 yang diterbitkan oleh KPP Badora Dua berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LHPL074/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 25 Januari 2010;1.7.2.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp501.526.510,00sebagaimana dimaksud dalam SKPLB PPN Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2009 Nomor00001/407/09/081/10 tanggal 21 April 2010 yang diterbitkanoleh KPP Badora Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan PajakNomor LHPL074/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 15 April 2010;2.6.2.

Putusan Nomor 652/B/PK/PJK/20171.7.2.1.7.3.Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakJanuari 2007 Nomor 00013/507/07/081/10 tanggal 28 Januari2010 yang diterbitkan oleh KPP Badora Dua berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP09/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 25 Januari 2010;Bahwa koreksi negatif tersebut dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) karena kontrak dibuat antaraURS Australia Pty Ltd dan AusAID dibuat di luar negeri, antaraperusahaan luar negeri dan badan luar

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp78.201.909,00sebagaimana dimaksud dalam SKPN PPN Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2007Nomor 00013/507/07/081/10 tanggal 28 Januari 2010 yangditerbitkan oleh KPP Badora Dua berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor LAP09/WPJ.07/KP.0205/2010tanggal 25 Januari 2010;2.6.2.

/Pdt.G/2014 /PA.BIkramadhan namun tergugat malah marah dan mengamuk danmemukul penggugat dan setelah kejadian tersebut tergugat pergimeninggalkan rumah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi.Pihak keluagra penggugat dan saksi sendiri sering menasihatipenggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidakberhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun denganpenggugat.Saksi kedua bernama Norma binti Badora, umur 28 tahun, agama Islam,pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Bahwa pada tahun 2001, Tergugat memberikan teguran pada Penggugat untukmendaftarkan diri sebagai PKP;Bahwa atas teguran tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban bahwaPenggugat tidak perlu mendaftar sebagai PKP berdasarkan surat PenggugatNomor 531/Fin/O1 tanggal 20 November 2001;Bahwa karena KPP Badora tidak pernah memberikan tanggapan maupun tindaklanjut terhadap surat Penggugat, maka dianggap bahwa Tergugat dapatmenerima alasan Penggugat;Bahwa sebagai alasan tambahan, perlu Penggugat sampaikan

Putusan Nomor 129/B/PK/PJK/201316sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis HakimPengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.24967/PP/M.1/99/2010 tanggal 27 Juli 2010.Bahwa pokok sengketa adalah atas Pengukuhan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Surat NomorPEM00348/WPJ.07/KP. 1003/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang ditetapkanoleh KPP Badora Dua.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Sebelah Selatan : Rumah atas nama Alm Bacobin Badora/Mustakim Dg Sikki;d. Sebelah Barat : Rumah atas nama AlmMarra bin Badorra/H. Mannaungi Dg Tompo;C. Sebidang tanah yang luasnya 1475 M2 (seribu empat ratustujuh puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor; 131,yang terletak di Dese Sombalabella, Kecamatan Pattallassang,Kabupaten Takalar, dengan batasbatas sebagai berikut:a. Sebelah Utara : Jalanan Pevinb. Sebelah Timur : Rumah atas nama Muh.Yunan;Cc.

(Ro)(Rp.)PPN Kurang (Lebih) Bayar 5.263.690.351,00 0,00 5.263.690.351 ,00Sanksi Bunga 1.263.285.684,00 0,00 1.263.285.684,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 6.526.976.035,00 0,00 6.526.976.035,00 Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan ataspermohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2006 yangdiajukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Pebruari 2008.Bahwa menurut keterangan KPP Badora

Sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatanuntuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas fakturfaktur yang diterbitkan tanoa memiliki dasar hukum yang benar;bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua seperti tercantumdi dalam Surat KPP Badora Dua No.

PENETAPANNomor 0265/Pdt.P/2021/PA.PkjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:Badorrah Alias Badora Bin H.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310081005070167 atas nama Badora tertanggal O7 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, olehHakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.1);2.

DASAR FORMAL;Bahwa pada tanggal 22 Februari 2007 KPP BADORA menerbitkanSKPKB PPN Barang dan Jasa Tahun Pajak 2004 No. 00004/207/04/053/07yang menetapkan jumlah PPN Barang danjasa yang kurang dibayar sebesarRp. 14.930.823.968,00;Bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut diatas, Pemohon Bandingmengajukan Permohonan Keberatan kepada KPP BADORA sesuai denganSurat Keberatan Pemohon Bandingh No.

PENGAJUAN GUGATANBahwa atas Permohonan Pemindahbukuan atas Pembayaran Pajak PPhFinal Pasal 4 (2) atas Jasa Konstruksi Masa Pajak Desember 2011 kePembayaran STP PPh Final Pasal 4 (2) masa Pajak Desember 2011Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 493 B/PK/PJK/2017Nomor 00010/140/11/053/13 tanggal 24 Oktober 2013 yang telah dibetulkanmelalui Keputusan Tergugat Nomor KEP00095/WPJ.07/0703/2013 tanggal31 Oktober 2013 ditolak oleh KPP Badora melalui S6772/WPJ.07/KP.07/2014 tanggal 24 Juli 2014;4.

KESIMPULANBahwa Penggugat tidak setuju dengan S6772/WPJ.07/KP.07/2014 tanggal24 Juli 2014 tentang Penolakan Permohonan dan Pengembalian BerkasSurat Permohonan Pemindahbukuan (PBK) oleh KPP Badora;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64437/PP/M.XVA/99/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Surat Tergugat Nomor :S6772/WPJ.07/KP.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang PenolakanPermohonan

Nakku dan setelah Badora Dg.Nakku meninggal dunia, maka penguasaan tanah sengketa otomatis beralih ke ahiwaris ; menyatakan penguasaan tanah objek gugatan oleh Tergugat oleh karena telahdilakukan tanpa persetujuaan PenggugatPenggugat maka tindakan Tergugat tersebutmerupakan perbuatan melawan hukum ; menghukum Tergugat atau orang lain siapasaja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek gugatandan menyerahkan kepada PenggugatPenggugat dalam keadaan kosong dansempurna.Menimbang

Nakku dan setelah Badora Dg.

denganPasal 3 UndangUndang No.6 Tahun 1983 = TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah dirubah terakhir dengan UndangUndang No. 16Tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali wajib mengisidan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan OrangPribadi (SPT Tahunan 1770) ke kantor DirektoratJenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan.Bahwa untuk Tahun Pajak 2002, Pemohon PeninjauanKembali telah menyampaikan SPT Tahunan 1770 ke KantorPelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora

TagihanPajak pada Tahun 2013 oleh Tergugat kepadaPenggugat untuk menagih hutang pajak penghasilanTahun 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 14ayat (1) huruf a UU KUP;Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993menyatakan bahwa:STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayarbagi Wajib Pajak: Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;Perusahaan Negara/Daerah;Perusahaan PMA dan PMDN;Wajib Pajak yang dikelola KPP Badora

Pajak pada Tahun2013 oleh TERMOHON PK kepada PEMOHON PK untuk menagihhutang pajak penghasilan Tahun 2008 adalah bertentangandengan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP.e Sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 menyatakan bahwa:"STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar bagiWajib Pajak:Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,Perusahaan Negara/Daerah,Perusahaan PMA dan PMDN,Wajib Pajak yang dikelola KPP Badora