Saksi Taufik Hidayat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi pernah membantu Kaur Umum selaku BPPKD ;Bahwa Saksi pernah ikut pada waktu bersama bendahara melakukanpencairan tunjangan ;Bahwa setelah dicairkan, tunjangan diberikan kepada Kepala Desa ;Bahwa yang berwenang membagi tanah bengkok di Desa Sumberpetungadalah Kepala Desa ;Bahwa pada wakitu Kepala Desa membagikan tanah bengkok, Penggugatsebagai Kepala Desa dan bukan sebagai pribadi ;4.

T.IIIntervensi.30, Berupa Surat Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah No.030/435BK/BPPKD, tanggal 9 april 2008 perihal : permohonanperubahan Sertifikat H.M. No. 1726 ;31. T.IIIntervensi.31, Berupa surat pernyataan Moersidi ED, haji, tanggal 19 Oktober 201132. T.IIIntervensi.32, Berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil, No. C0097814, atas namaMoersidi ED, tanggal 13 juni 198133. T.IIIntervensi.33, Berupa Pembayaran PBB mulai tahun 2002 s/d 2012 oleh ahii warisHj.

secara langsung dan tunai padapenerima bantuan saat acara kunjungan kerja Bupati, di manamenurut keterangan Saksi Abdul Rohman di persidangan, bahwakarena dana bantuan sosial dalam APBD belum disahkan oleh DPRD(dana masih kosong), maka kegiatan pemberian bantuan sosialbulan Januari dan februari 2010 tersebut oleh Saksi Abdul Rohmanselaku Kabag Kesra, digunakan dana pinjaman, yaitu denganmeminjam uang kepada keponakannya Anurohim ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misri Warni, BendaharaPengeluaran BPPKD

untukmenentukan siapasiapa sebagai penerima bantuan sosial ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksitersebut maka dapat diketahuiPara Penerima Bantuan Sosial sebagian ada yang tidak menyerahkanProposal maupun Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana yangditentukan dalam Peraturan Bupati Kendal No. 94 Tahun 2008,sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal4 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal tersebut ;Bahwa menurut keterangan Saksi Misri Warni Binti MohammadSahid, Bendahara Pengeluaran BPPKD

BagianKesra Pemkab Kendal, bahwa dirinya tidak pernah melihat SuratPerintah Bupati Kendal No. 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010beserta lampirannya mengenai Susunan Panitia Pelaksana KegiatanPeneliti Proposal untuk bantuan keagamaan atau bantuan sosial diKabupaten Kendal , sehingga oleh karenanya terbukti bahwaandaipun benar ada Surat Perintah Bupati tersebut, namun dalampelaksanaannya surat perintah tersebut tidak dilaksanakan ; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misri Warni, BendaharaPengeluaran BPPKD

membaca surat surat dalam perkara ini:e Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak :e Setelah mendengar keterangan saksi,baik dari Penggugat maupundari Tergugat:TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tanggal 24April 2006, yang telah di daftarkan dikepaniteraan PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, sebagaiPerkara Limpahan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiBalai Penyelesaian Perselisihan Ketenaga Kerjaan Daerah(BPPKD

SPM :116/SPMLS/BPKKD/2007 tertanggal 16 = Juli 2007ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran BPPKD Kab.Sanggau oleh Drs MANGIRING SIMBOLON dan dicapstempel BPKKD Kab.

SPM116/SPMLS/BPKKD/2007 tertanggal 16 = Juli 2007ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran BPPKD Kab.Sanggau oleh Drs MANGIRING SIMBOLON dan dicapstempel BPKKD Kab.

sempatmenjenguk saksi sewaktu saksi sakit; Bahwa setelah diperiksa Penyidik baru mengetahui adanya dugaan tindakpidana korupsi tentang apa dan bagaimananya sasi tidak tahu; Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan pengadaan alat ujitersebut dimulainya ; Bahwa sampai saat ini saksi tidak menerima SK sebagai PPK, tahunyasebagai PPK sewaktu saksi dipanggil Kadis diberitahu bahwa saksi sebagaiPPK; Bahwa saksi menjawab bahwa saksi belum mempunyai sertifikat dan saksidiminta koordinasi dengan BPPKD

; Bahwa Koordinasi untuk jaminan dan bisa menjadi PPK; Bahwa pihak BPPKD bilang yang tidak mempunyai sertifikat bisa menjadiPPK; Bahwa hal tersebut dimungkinkan karena untuk pejabat Eselon Ill dapatdiangkat sebagai PPK dan pada waktu itu tidak dimungkinkan untuk diisiorang lain; Bahwa benar, PPK harus orang dari Dinas Perhubungan; Bahwa benar, SK saksi sebagai PPK sampai saat ini belum terima dan saksipernah melihat pada tahun 2012 pada saat pemeriksaan di Kejaksaan; Bahwa mengenai Tupoksi PPK, saksi

Bahwa saksi adalah kepala bidangan bantuan sosial bertugas mengumpulkankelengkapan ADM dan mebuat rekomendasi pada BPPKD; Bahwa sumber dananya dari APBD tahun 2008; Bahwa rumah yang rusak berat masingmasing rumah mendapatkan Rp15.000.000,Hm 59 dari 152 Hlm Putusan Nomor 12/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Bahwa dasar pembayaran : Ada Sk Bupati Padang Pariaman Nomor 33/KEP/BPP/2008 tanggal 14Jnauari 2008; Peraturan Bupati Pada Pariaman Nomor 4 tahun 2008; Keputusan Bpati Nomor 60/KEP/BPP/2008; SE Bupati Nomor

tersebut ;Menimbang, bahwa pengertian kerugian Negara/daerah menurut pasal 1 angka 22 UU no. 1tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga,danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arena Putri selaku kepala bidangbantuan sosial yang bertugas mengumpulkan kelengkapan adm dan membuat rekomendasiHIm 133 dari 152 Hlm Putusan Nomor 12/Pid.B/TPK/2012/PN.PDGpada BPPKD

MISRI WARNI Binti MOHAMAD SAHID :e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagaiMantan Bupati Kendal tetapi tidak ada hubungankeluarga ;e Bahwa Saksi menjabat sebagai BendaharaPengeluaran BPPKD Kabupaten Kendal ;e Bahwa dana bantuan Sosial dikeluarkan melaluiSaksi, di mana permohonan pencairan anggarandana Bantuan Sosial diajukan oleh Kabag Kesrapada tanggal 23 Februari 2010 ;e Bahwa persyaratan pencairan anggaran danaBantuan Sosial diantaranya adalah proposal danSK Bupati ;e Bahwa permohonan pencairan

,Kasubag PerundanganUndangan PemkabKendal, diketahui bahwa mekanisme atautahapan proses keluarnya Surat KeputusanBupati No. 450/204/2010 tentang PenetapanPenerima Dana Bantuan Sosial adalah hinggatanggal 25 Juni 2010 baru sampai pada tahapdinaikkan ke Sekda melalui AsistenPemerintahan ;Bahwa tentang APBD Kabupaten Kendal Tahun2010 baru disahkan pada tanggal 17 Februari2010 diketahui dari keterangan Saksi MisriWarni yang menjabat sebagai BendaharaPengeluaran BPPKD Kabupaten Kendal dan SaksiAhmad Riza

SPM :tertanggal 16 = Juli 2007Kuasa Pengguna Anggaran BPPKD Kab.Drs MANGIRING SIMBOLON dan dicapDana Anggaran Belanja Daerah No.DLS/BPKKD/Tahun 2007 yang ditandatanganit Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD yaituDrs* HADI SUDIBJO, MM.Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.1428/SPDLS/BPKKD/Tahun 2007 yang ditandatanganiPejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD yaituDrs HADI SUDIBJO, MM.

mereka terima dan mereka bertanggung jawab penuh atas danayang mereka terima tersebut.50Bahwa bantuan hibah kepada Asosiasi LSPBM Tanha Laut pada tahun 2007dilakukan dengan mekanisme pemberian hibah di atas, hanya perbedaannyabantuan diserahkan dengan menggunakan cek.Bahwa Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) harus sesuai dengan usulan daripenerima hibah yaitu naskah perjanjian hibah.Bahwa mengenai hibah kepada Asosiasi, Asosiasi sangat telambat memberikanSurat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) sehingga BPPKD

Ellya Saleh, MM. sebanyakRp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dansaksi Arief Puncak Yahya Bin Sepulau Rayasebanyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)dan satu lagi saksi lupa atas nama siapa sejumlahRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).Saksi menerangkan yang mengajukan kredit / pinjamantersebut adalah Kepala BPPKD (saksi H. M. HermanHasbolellah, SH. MM.) namun dia menggunakan namalain dimana dia mengatakan ini orang orangSaksi , yaitu saksi Muhammad Yusuf, SH. MM.,saksi Drs.

tersebut;Bahwa saksi tidak tahu kemana raibnya uangRp. 2.000.000.000, tersebut; Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk mengganti,emncukupi uang Rp. 2.000.000.000, tersebut; Bahwa..............00 (121)/Bahwa dengan adanya rekom DPRRI harusdikembalikan uang Rp. 2.000.000.000,;Bahwa saksi tahu pemeriksaan BPKRI adalahpada tahun 2009;Bahwa sebelumnya BPKRI pernah lakukanpemeriksaan tahun 2007, 2008, dan tidak adaBahwa temuan tahun 2009 tersebut saksi tidaktahu apakah kas tunai ataukah rekening ;Bahwa Kepala BPPKD

segeradilunasi ;Bahwa saksi tidakmengetahui tentang Bilyet166Deposito yang dijadikanjaminan tersebut ; Bahwa saksi mengetahuikalau) ada yang dijadikanjaminan tetapi tidakpaham, karena BilyetDeposito tersebut bukandari Badan Diklat ; Bahwa BPR Djoko TingkirSragen pernah melakukanpenagihan baik secaralisan maupun tertulis ataspinjaman pinjaman tersebutdengan mengirimkan NotaDinas beberapa kali baikkepada Bupati Sragenmelalui Kepala DPPKAD,antara lain> Nota Dinas Direktur PD BPR Doko Tingkir kepadaKepala BPPKD

Tpg.Bahwa Seharusnya bendahara yang memposting atau memindahbukukan darirekening BPPKD ke masingmasing penerima bantuan (UKM) terhadap SP2Ddan cek Bilyet Giro tersebut, karena dengan adanya beban RTGSkliring darisetiap transaksi maka dari itu. masingmasing penerima bansos (UKM)mengambil SP2D dan cek Bilyet Giro, akan tetapi jika masing penerima bansos(UKM) berhalangan atau tidak bisa mengambil SP2D dan cek Bilyet Girokekantor BPKKD maka terhadap pengambilan SP2D dan cek Bilyet Giro tersebutdapat

Bahwa Seharusnya bendahara yang memposting atau memindahbukukan darirekening BPPKD ke masingmasing penerima bantuan (UKM) terhadap SP2D dancek Bilyet Giro tersebut, karena dengan adanya beban RTGS/kliring dari setiaptransaksi maka dari itu masingmasing penerima bansos (UKM) mengambil SP2Ddan cek Bilyet Giro, akan tetapi jika masing penerima bansos (UKM) berhalanganatau tidak bisa mengambil SP2D dan cek Bilyet Giro kekantor BPKKD makaterhadap pengambilan SP2D dan cek Bilyet Giro tersebut dapat dikuasakan

)karena jika tidak ada Laporan Pertanggungjawabanmaka dana bansos tersebut tidak dapat dicairkankepada penerima Bansos.Bahwa Penyerahan laporan pertanggungjawabanoleh setiap UKM di Kota Batam yang mengajukanpermohonan bantuan sosial diserahkan kepadabendahara PPKD di BPKKD Provinsi Kepri,sedangkan waktu penyerahannya adalah sebelummengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dan cek Bilyet Giro ke BPKKD Provinsi Kepri.Bahwa Seharusnya bendahara yang mempostingatau memindahbukukan dari rekening BPPKD