Ditemukan 122 data
47 — 13
Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana sebagaimana tersebut pada bundelA dan bundel B, serta suratsurat lain yang berhubungan denganHal. 3 dari 11 hal. Put.
67 — 15
Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada BundelA dan Bundel B serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :50/G/2015/PT UN.MKS. tanggal 4 November 2015; dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI:Dalam Eksepsi
102 — 46
MajelisHakim tingkat banding akan memberikan beberapa tambahan pertimbangansebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo padaPengadilan Tingkat Pertama Para Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimorang lain sebagai wakilnya sebagaimana ketentuan beracara di depanpengadilan, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita PengadlanAgama Binjai, Para Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak15 (lima belas) kali sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara BundelA
Terbanding/Penggugat : Ainul Mardiah binti Hasan
101 — 45
dapat menyerahkanSurat izin untuk perceraian dan kepada Penggugat/Terbanding telahdiperingatkan akan sanksisanksi serta Penggugat/Terbanding tidak bersediamenanda tangani surat pernyataan siap dengan segala konsekuensi dariperceraian, karenanya Mahkamah Syariyah Banda Aceh mengabulkaneksepsi dari Tergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah Aceh tidak sependapatdengan Mahkamah Syariyah Banda Aceh yang telah mengabulkan eksepsidari Tergugat/Pembanding, karena setelah membaca berkas perkara bundelA
63 — 18
sebagai berikut :MENGADILI Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding dapat diterima;e Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokokperkara;e Memerintahkan agar Majelis Hakim tingkatPertama untuk membuka kembali persidangandalam perkara yang dimohonkan banding iniuntuk melaksanakan ulang pemeriksaan setempatdan pengukuran terhadap obyek tanah danrumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat.e Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jambiuntuk segera mengirimkan kembali berkas bundelA
63 — 23
Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundelA dan bundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palu Nomor 24/G/2016/PTUN PL. tanggal 21 Pebruari 2017dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi
95 — 23
. , tanggal 25 Februari 2014 ;Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundelA dan B serta suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado Nomor : 83/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 25Februari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnyaHalaman 5 dari 14 halaman Putusan
41 — 31
diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangundangNomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secaraformal dinyatakan dapat diterima.Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatanmaupun memori banding dan kontra memori banding, Majlis HakimPengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa terlebihdahulu surat gugatan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas BundelA
80 — 31
Telah membaca berkas perkara banding yang didalamnyaberisikelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundelA dan bundel B serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa inl ; TENTANG DUDUK PERKARA : Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 115/G/2014/PTUN.Mks. dalamsengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II JIntervensi
61 — 24
dinyatakan dapatditerima ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA
34 — 19
banding Para Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA
47 — 21
dinyatakan dapat diterima, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat/ Terbandingdan Tergugat IJ Intervensi 1/ Terbanding serta Tergugat II Intervensi 2/Terbanding kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA
52 — 11
No. 125/B/2013/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugatsecara formil dapat diterima maka kedudukannya ditetapkan dandisebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat IIIntervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS)mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan bandingtersebut dan seluruh berkas perkara sebagaimana termuat dalam BundelA
67 — 18
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis) mempelajaridengan seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruhberkas perkara termasuk suratsurat sebagaimana termuat dalam bundelA
34 — 10
karena permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat serta Tergugat IIIntervensi ditetapkan sebagai Terbanding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA
99 — 33
pokoknya bahwapemberhentian seorang PNS ( Pegawai Negeri Sipil) yangmelakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengandilaksanakan setelah adanya keputusan hukum yang tetap,tanpa ada batasan kapan waktu terakhirnya pemberian SuratKeputusan pemberhentian PNS tersebut oleh pejabat yangberwenang; Menimbang, bahwa setelah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya( selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding )mempelajari danmencermati... 6 mencermati berkas perkara sebagaimana termuat dalam BundelA
31 — 23
oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat serta Tergugat IIIntervensi ditetapkan sebagai Terbanding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA
69 — 28
bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaiJudex faktie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka MajelisHakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang halhal yang telahdiperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama TingkatPertama tersebut, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang padaPengadilan T ingkat Banding ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama baik bundelA
33 — 14
Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut secara formaldinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembandingdan Penggugat sebagai Terbanding ; 7 dari hal 14 Put 31/B/2015/PT.TUN.MKSMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA
34 — 11
dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat/ Terbandingsebagai Terbanding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA